Berita Terkini

Ansharusyariah: Reuni 212 Adalah Momen Umat Mensyukuri Nikmat Persatuan

SOLO (Jurnalislam.com) – Juru bicara Jamaah Ansharu Syariah, Ustaz Abdul Rochim Ba’asyir mengatakan, Reuni Akbar 212 adalah salah satu momen umat mensyukuri nikmat ukhuwah islamiyah yang lahir pasca Aksi 212.

Menurutnya, melalui aksi 212 umat Islam mendapat pelajaran yang begitu banyak, khususnya tentang persatuan.

“Ketika umat Islam khususnya di tingkat akar rumput terpenjara oleh sekat-sekat kelompok, setelah 212 itu umat benar-benar merasakan sebuah situasi indah dimana mereka bisa saling memahami perbedaan,” katanya, Kamis (28/11/2019).

Ustadz Iim menjelaskan, hal lain yang harus disyukuri dalam aksi 212 adalah berkumpulnya para ulama dan umat dalam jumlah besar.

“Berkumpulnya para ulama, mereka hadir berdoa bersama. Hadirnya umat dengan jumlah yang begitu besar, dan ini jelas menjadi syiar,” ujarnya.

Ia melanjutkan, momen berkumpulnya umat Islam dalam satu waktu dan tempat adalah hal yang disukai Rasulullah SAW.

“Dan Rasulullah pada prinsipnya senang apabila umat Islam memiliki jumlah yang besar. “Allah meningkatkan jumlah kalian dari umat-umat yang lain,” katanya.

“Kenapa Rasulullah bangga dengan jumlah yang besar, karena jumlah yang besar di dalamnya ada kebersamaan maka akan terwujud sebuah kekuatan yang besar, oleh karena itu orang-orang kafir dan munafik tidak suka umat Islam berkumpul,” papar Ustadz Iim.

Ustadz Iim juga menyampaikan, aksi 212 telah membuka wajah-wajah kaum munafikin yang tidak suka umat Islam bersatu.

Oleh karenanya, ia mengimbau seluruh kaum muslimin untuk menghadiri acara Reuni 212 pada Senin 2 Desember mendatang untuk menunjukkan kepada dunia persatuan umat Islam di Indonesia.

“Ini sebuah peristiwa yang hanya terjadi di Indonesia, berkumpul dalam satu hari. Sehingga seluruh umat Islam dunia melirik peristiwa itu dan ingin menjadi bagian dari itu,” terangnya.

“Mari rasakan gelora semangat persatuan umat dalam momen itu,” pungkas Ustadz Iim.

Amnesty Internasional: SKB 11 Menteri Ingatkan Represi Orde Baru

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Surat Keputusan Bersama (SKB) 11 Menteri dan Lembaga Negara diyakini bukan solusi mengatasi radikalisme.

Malah, menurut Amnesty Internasional Indonesia, SKB-11 tersebut, wajah baru bagi pemerintahan saat ini yang cenderung represif.

Direktur Amnesty Indonesia Usman Hamid mengatakan, SKB-11 tersebut menjadi alat baru untuk melakukan pengekangan atas kebebasan berkeyakinan, dan berpendapat di Indonesia.

“SKB ini tidak akan bisa memangkas radikalisme. Justru keputusan itu (SKB-11), mengingatkan kita kembali ke era represi Orde Baru (Orba),” kata Usman Hamid, dalam siaran pers Amnesty Indonesia yang diterima wartawan di Jakarta, Kamis (28/11/2019).

Menurut Usman Hamid, ada sejumlah kecacatan dalam isi SKB-11 tersebut.

Salah satunya, tentang batasan-batasan, dan larangan-larangan Aparatur Sipil Negara (ASN) di media sosial (medsos). “Aturan dalam SKB-11 ini, samar, tidak memiliki dasar yang kuat, dan terlalu luas,” jelas Usman Hamid.

Ia mencontohkan adanya larangan dalam SKB-11 yang melarang seorang ASN mengapresiasi unggahan orang lain di medsos apabila unggahan tersebut dinilai mengandung ujaran kebencian terhadap identitas dan semboyan bangsa.

Menurut Usman Hamid, ada persoalan mendasar dari larangan tersebut, karena SKB-11 tak memberikan defenisi  jelas tentang ujaran kebencian, pun tentang semboyan kebangsaan.

sumber: republika.co.id

Kunjungi Afganistan, Trump Sebut AS-Taliban Lakukan Pembicaraan Damai

BAGRAM (Jurnalislam.com) – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengunjungi Pangkalan Militer Bagram. Kunjungannya ini  dalam rangka merayakan Thanksgiving bersama pasukan AS yang bertugas di Afghanistan.

Di sana Trump mengumumkan AS dan Taliban telah melakukan pembicaraan damai. Ia pun yakin Taliban bersedia menggelar gencatan senjata.

“Kami bertemu dengan mereka dan kami mengatakan harus ada gencatan senjata dan mereka tidak ingin gencatan senjata, tapi mereka sekarang mau gencatan senjata, saya yakin dan kami akan lihat apa yang akan terjadi,” kata Trump, Jumat (29/11/2019).

Ini menjadi kunjungan pertama Trump ke medan perang terlama AS. Trump tiba di Pangkalan Militer Bagram pada Kamis (28/11/2019) pukul 20.30 malam waktu setempat.

Ia menghabiskan waktu 3,5 jam di sana, memberikan pasukan AS kalkun, dan berterima kasih kepada pasukan AS di sana.

Sebelum pulang di tengah malam, Trump sedang duduk dan berbincang bersama Presiden Afghanistan Ashraf Ghani.

Biasanya kunjungan Presiden AS ke medan perang untuk merayakan Thanksgiving bersama pasukan dirahasiakan dari media.

Hal itu untuk memastikan keselamatan presiden dalam perjalanan tersebut.

Saat ini, masih ada sekitar 12 ribu pasukan AS yang bertugas di Afghanistan. Dalam kunjungan ini Trump ditemani Senator Partai Republik John Barrasso dan sejumlah pembantunya, termasuk kepala staf presiden, sekretaris pers, dan penasihat keamanan nasional.

KH Ma’ruf Persilakan Reuni 212 Digelar

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin tidak mempersoalkan rencana reuni 212 yang akan digelar Senin (2/12). Ma’ruf mempersilakan Reuni 212 dilakukan selama Reuni 212 tidak menimbulkan kegaduhan dan tindakan anarkistis.

“Ya boleh-boleh saja yang penting tidak menimbulkan kegaduhan, anarkis. Kalau orang silaturrahim, berkumpul, boleh saja, tapi jangan menimbulkan kegaduhan,” ujar Ma’ruf saat diwawancarai wartawan di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Kamis (28/11/2019).

KH Ma’ruf pun mengaku tidak pernah diundang dalam Reuni 212. Menurut dia, ia hanya diundang saat aksi 212 baru dilakukan.

“Kemarin-kemarin sih tidak. Dulu, kalau 212 yang asli (diundang Reuni 212). Yang ini bentukan baru. Kalau yang asli kan sudah selesai, untuk GNPF-MUI sudah dibubarkan. Semua tugasnya 212 kan sudah selesai. Itu kemudian muncul baru lagi,” ujar KH Ma’ruf.

Sumber: republika.co.id

Wapres Usul Dialog Soal Wacana Presiden Dipilih MPR

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin merespons pernyataan Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj yang mengusulkan presiden kembali dipilih oleh MPR.

Kiai Ma’ruf menilai sebaiknya usulan tersebut dibahas terlebih dahulu oleh semua pihak. Ma’ruf menilai, akan lebih tepat jika berbagai usulan yang masuk dikaji secara matang.

“Dialogkan dulu mana yang lebih bagus, kita sedang mencari yang bagus kalau nanti lebih bagus yang sekarang ya kita pertahankan, tapi kalau ada alternatif yang lain yang bagus yah kita cari,” ujar Kiai Ma’ruf saat diwawancarai wartawan di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Kamis (28/11/2019).

Ia menilai, sebaiknya semua pihak tidak statis dalam menyikapi usulan-usulan yang muncul. Apalagi ini menyangkut sistem pemilihan yang dirasa cocok bagi bangsa Indonesia.

Menurutnya, yang terpenting semua dibahas secara matang untuk mendapat hasil terbaik bagi bangsa Indonesia. Termasuk saat ini usulan mengamandemen Undang-undang Dasar 1945.

“Sekarang sudah empat kali mau amandemen lagi, jadi dinamis berpikirnya mencari yang terbaik untuk bangsa ini. Saya tidak memberi pendapat dulu, kita bahas dulu,” ujar Ma’ruf.

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Said Aqil Siradj menyampaikan aspirasi kiai NU soal pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung.

Menurut dia, jika menimbang dan melihat mudarat dan manfaatnya, pemilihan presiden secara langsung berbiaya tinggi.

“Terutama biaya sosial, ada konflik yang sangat mengkhawatirkan dan mengancam,” ujar Ketua Umum PBNU itu, saat menerima silaturahim pimpinan MPR ke Kantor PBNU Jakarta, Rabu (27/11/2019).

Sumber: republika.co.id

Peneliti LIPI: Sistem Pemilu Langsung Perlu Dievaluasi

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro menilai, penyelenggaraan pemilihan presiden (pilpres) secara langsung perlu dievaluasi.

Namun, wacana pemilihan presiden oleh MPR RI bukan satu-satunya jawaban atas berbagai permasalahan dari pilpres langsung.

Ia melanjutkan, apabila opsi pemilihan presiden oleh MPR pun muncul harus dibarengi naskah akademis yang berisi filosofis konteks, pengalaman empirik, dan bisa dipertanggungjawabkan.

Termasuk kelemahan dan kekuatan dari masing-masing sistem baik pemilihan langsung oleh rakyat maupun MPR RI.

“Dua mekanisme desain pilpres itu mana yang ternyata lebih bermanfaat untuk Indonesia. Tidak hanya untuk pemberian masyarakat, tetapi juga untuk kemajuan Indonesia ke depan, sehingga Indonesia tidak didera kemunduran,” ujar Siti kepada wartawan di kawasan Jakarta Pusat, Kamis (28/11/2019).

Ia menuturkan, harus diingat pula hal-hal yang menjadi latar belakang saat Indonesia memutuskan mengubah sistem pemilihan presiden dari MPR ke rakyat. Salah satunya MPR sebagai lembaga tertinggi negara tidak transparan dan akuntabel karena rezim otoriter yang didominasi penguasa.

Namun, lanjut Siti, kemudian dilihat saat ini apakah konflik-konflik yang dulunya terjadi bisa berkurang atau justru bertambah di era pilpres langsung. Hal itu juga bisa diketahui dari banyaknya sengketa pilpres, pemilihan legislatif (pileg), maupun pemilihan kepala daerah (pilkada).

Sehingga, kata Siti, perlu dikaji pula apakah nilai-nilai substansi dari pemilihan oleh rakyat ini masih dapat terwujud hingga kini. Jangan sampai, demokrasi yang dijunjung tinggi selama 20 tahun terakhir hanya demokrasi prosedural tanpa nilai substansinya.

Sumber: republika.co.id

 

SKB 11 Menteri Diklaim Agar PNS Loyal Kepada Pancasila

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) menilai SKB 11 menteri merupakan dasar melindungi aparatur sipil negara.

Dengan surat itu, lembaga negara akan membentengi mereka dari ideologi yang mengancam eksistensi dan kedaulatan negara.

“Tentu kami menjadikan itu sebagai pijakan dalam membina para ASN,” ujar Anggota KASN Arie Budhiman, saat dihubungi pada Kamis (28/11/2019).

Dia menjelaskan empat perspektif KASN terkait SKB tersebut.

Pertama, berdasarkan prinsip dasar, ASN mempunyai nilai dasar dan kode etik prilaku. Poinnya adalah mereka harus loyal kepada pancasila.

“Ini adalah dasar yang menjadi acuan kami,” ujar Arie.

Ketika ada ideologi lain yang datang, bahkan kemudian mengancam Pancasila, maka SKB ini memproteksi ASN dari serangan semacam itu.

Sumber: republika.co.id

Rekomendasi PBNU Soal Presiden Dipilih MPR Akan Dikaji

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Wakil Ketua MPR dari Fraksi PKB, Jazilul Fawaid, mengatakan, rekomendasi PBNU yang mengusulkan pemilihan presiden melalui MPR menjadi bahan kajian penting institusi.

Ia yakin rekomendasi PBNU telah berdasarkan kajian mendalam dengan melihat manfaat dan kerugian ketika pemilihan presiden secara langsung.

“Kami sebagai pimpinan MPR akan mendengarkan dan memasukan rekomendasi itu sebagai bahan kajian penting. Namun kembali pada kehendak masyarakat karena ini sudah terlanjur dengan pemilihan langsung,” kata dia, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (28/11/2019).

Ia menilai rekomendasi PBNU itu berdasarkan kajian para ulama PB NU yang mempertimbangkan sisi manfaat dan kerugiannya. Ia mencontohkan biaya sosial yang tinggi dalam pelaksanaan Pemilu langsung sehingga lebih baik dikembalikan ke MPR.

“Saat ini kalau kita kalkulasi biaya untuk memilih presiden, kita membutuhkan Rp24 triliun. Kalau dipilih melalui MPR, tidak akan sampai segitu bahkan bisa berkurang 80 persen untuk memilih seorang kepala daerah,” ujarnya.

Menurut dia, dalam pemilihan langsung, biaya yang dikeluarkan calon juga besar dan juga kerugian sosial di sebuah daerah. Ia mengatakan, untuk pembiayaan Pilkada langsung di satu daerah bisa menghabiskan biaya Rp20 miliar namun kalau pemilihan di DPRD biayanya hanya Rp1 miliar.

“Fraksi PKB akan menerima itu sebagai masukan, nasihat sekaligus kami akan berfikir apakah nanti ide atau arahan dari PBNU akan diterima dari semua fraksi yang ada,” katanya.

Menurut dia, kalau semua fraksi menerima rekomendasi PB NU maka PKB berhasil meyakinkan apa yang menjadi rekomendasi PBNU.

Sumber: republika.co.id

 

DSKS Bangun Sumur dan Bantu Tangki Air Bersih untuk Warga Sukoharjo

SUKOHARJO (Jurnalislam.com) – Musim kemarau yang cukup panjang membuat berbagai daerah kekurangan air bersih. Salah satu daerah yang rawan air bersih adalah di Dukuh Ngentak, Karangwuni Weru, Sukoharjo, Jawa Tengah.

Di desa tersebut Dewan Syariah Kota Surakarta (DSKS), Masjid ISKA, Baitulmal Salimah bantu Pembangunan sumur dalam dan memberikan bantuan tangki air bersih selama 3 tahap.

Abah Kasum Perwakilan dari DSKS  saat ramah tamah dengan warga sekitar mengatakan semoga sumur bisa dimanfaatkan untuk kegiatan sehari-hari terkhusus kegiatan keagamaan.

Alhamdulillah sudah selesai dan sudah mengalir airnya, sumur ini kami serahkan kepada masyarakat, untuk dimanfaatkan kegiatan sehari-hari, terkhusus untuk kegiatan keagamaan,” katanya, Rabu (28/11/2019).

Sementara itu ketua RW setempat Bapak Suparjo mengucapkan terimakasih kepada semua relawan, mudah- mudahan menjadi amal sholeh semuanya.

“Kami perwakilan masyarakat mengucapkan terimakasih atas bantuan sumur ini, masyarakat tidak bisa membalas,semoga menjadi amal saudara semua,” jelasnya.

Pembuatan sumur dalam tersebut menelan biaya 20 juta sendiri dari relawan 10 juta dan sisanya dari warga Sekitar.

Reporter: Ridho Asfari

Keberadaan Patung Wane Dinilai Cederai Warga yang 100 Persen Muslim

BIMA(Jurnalislam.com )–Warga merasa kecewa dengan lambatnya pemerintah menindak  keberadaan Patung Wane milik mantan Kapolres Panda Ekawana, yang sampai sekarang ini meresahkan masyarakat Wane.

Hal tersebut disampaikand dalam pertemuan warga bersama ormas islam, tokoh masyarakat Wane, Kepala Dinas perijinan, Dinas Pariwisata, Dinas Kementrian Agama, Forum ummat islam (FUI), Majelis Ulama ( MUI ) di Gedung DPRD, Senin (25/11/2019).

Ketua Pemuda Wane, Kurniawan mengatakan bahwa keberadaan patung Wane telah mencederai warga yang 100 % beragama Islam.

“Patung itu (patung di Wane) simbol agama orang Lain, tidak boleh kita mengatakan bahwa patung itu adalah seni, karena patung itu tempat ibadah agama orang lain, jadi kalo kita biarkan patung di Wane akan merusak akidah generasi muda ungkapnya,” katanya.

Sebelumnya, Ketua MUI Bima  disebut sudah berfatwa agar patung Wane harus dibongkar. Kurniawan mengingatkan agar fatwa ulama dijalankan.

“Terakhir Kami sampaikan, kami sudah lewat jalur  hukum, sudah lewat jalur pemerintah supaya patung itu di bongkar, jangan sampai masyarakat langsung yang membongkarnya,” pungkasnya.

Reporter: saad