Berita Terkini

Survey Kemenag Soal Indeks Kerukunan Beragama Dinilai Bermasalah

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Survei Kementerian Agama (Kemenag) soal Kerukunan Umat Beragama (KUB) yang menyebut kerukunan umat beragama di Jakarta di bawah rata-rata nasional mendapat sorotan dari Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di Jakarta.

FKUB Jakarta merasa survey KUB Kemenag tersebut tidak sesuai dengan fakta di lapangan.

Ketua FKUB DKI Jakarta Dede Rosyada mengatakan hasil survei indeks kerukunan umat beragama (KUB) di 34 Provinsi yang dirilis oleh Kemenag dan menempatkan DKI Jakarta pada urutan ke-27 atau dibawah rata-rata indeks KUB nasional.

“Ada anomali karena perasaannya nyaman, tapi kemudian angkanya di bawah rata-rata nasional dan di bawah daerah yang nyatanya ada konflik pada 2019,” kata Dede Rosyada di Gedung Graha Mental Spiritual, Jakarta Pusat, Senin (23/12).

Diakui dia, pada dasarnya FKUB DKI Jakarta menghargai upaya penilaian tersebut, namun sebagai bukti pertanggung jawaban publik, FKUB DKI Jakarta telah meminta klarifikasi dan penjelasan dari peneliti Kemenag.

Hasil klarifikasi, tim peneliti mempresentasikan hasil survei di FKUB pada 18 Desember 2019.

Hasil Survey

Tim survei menyampaikan secara jujur bahwa sebenarnya survey dilakukan untuk mengukur Indikator Kinerja Utama (IKU) kementrian Agama dalam bidang pembinaan kerukunan.

Dengan demikian, dasar survey adalah asesmen terhadap program kerja internal Kemenag sendiri.

Hanya saja, diakui dia, publikasi hasil surveinya berjudul Indeks Kerukunan Umat Beragama (KUB), benar-benar telah mengusik pemerintah daerah, tidak hanya DKI tapi juga pemerintah daerah lainnya.

Menurut Dede tentu tidak tepat jika instrumen asesmen IKU itu digunakan untuk mengukur kinerja pemerintah daerah.

“Kami melihat ada masalah dalam pengembangan indikator dan pengambilan sampel,” ujar Dede. Keunikan daerah menjadi indikator salah satu variabelnya, sehingga kemungkinan tidak reliable untuk daerah lain.

Dede mengimbau sebagai peneliti baiknya mereka mengkaji lagi data tersebut. Apalagi data yang diteliti itu berlainan dengan fakta di lapangan bahwa KUB di Jakarta cenderung berjalan stabil.

“Kalau dulu saya sebagai peneliti selalu mengkaji data ini mengapa begini, kemudian perasaan publik seperti ini. Jadi harus dikaji lagi,” ujar laki-laki yang pernah menjabat sebagai Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini.

Sumber: republika.co.id

Persatuan Cendekiawan Muslim Minta India Cabut UU Kewarganegaraan

Redaktur: Mazaya

ANKARA (Jurnalislam.com)– Persatuan Cendekiawan Muslim Internasional (IUMS) meminta Pemerintah India membatalkan Undang-Undang Kewarganegaraan yang menimbulkan kegaduhan.
IUMS memperingatkan, undang-undang tersebut akan memicu kebencian terhadap umat Islam.

Dilansir Anadolu Agency, IUMS menyatakan, undang-undang kewarganegaraan adalah episode ketiga dari serangkaian keputusan yang diambil Pemerintah India dalam beberapa bulan terakhir dan mengundang kemarahan umat Islam.
Para pemimpin Muslim percaya undang-undang baru itu akan dikaitkan dengan National Register of Citizens atau Daftar Warga Nasional, di mana setiap warga negara akan diminta membuktikan kewarganegaraan India.

Di bawah Undang-Undang Kewarganegaraan, imigran non-Muslim secara otomatis langsung mendapatkan kewarganegaraan.
Sedangkan, 180 juta populasi Muslim di India akan dipaksa lari pontang-panting membuktikan kewarganegaraannya.

Sebelumnya, Mejelis Tinggi India atau Rajya Sabha mengesahkan Amendemen Rancangan Undang-Undang (RUU) Kewarganegaraan.
RUU ini berisi perubahan besar pada hukum kewarganegaraan India dengan memberikan kewarganegaraan kepada pengungsi beragama Hindu, Sikh, Buddha, Jain, Parsis, dan Kristen dari tiga negara tetangga, yakni Bangladesh, Afghanistan, dan Pakistan.
Namun, undang-undang tersebut mengecualikan Muslim untuk mendapatkan kewarganegaraan.

Komunitas Muslim menggambarkan hukum ini adalah bentuk rasialisme karena mengecualikan Muslim dibandingkan dengan orang-orang dari agama dan kepercayaan lain.

Pengesahan undang-undang kewarganegaraan menuai protes yang berujung pada bentrokan di sejumlah negara bagian India. Tak hanya itu, aksi protes juga dilakukan oleh mahasiswa di sejumlah perguruan tinggi Islam.

sumber: republika.co.id

Geruduk Pemkab Sukoharjo, Ribuan Warga Desak Bupati Tutup PT RUM

Reporter: Arie Ristyan Redaktur: Mazaya

SUKOHARJO (Jurnalislam.com)- Ribuan masyarakat terdampak limbah bau PT Rayon Utama Makmur (RUM) kembali melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Pemkab Sukoharjo, Senin, (23/12/2019).

Sebelumnya masyarakat datang dari Nguter Sukoharjo menuju kantor Pemkab dengan mengunakan motor, dan sepur kelinci. Aksi kali ini juga sebagai bentuk aksi lanjutan setelah melakukan unjuk rasa di depan PT RUM selama 3 hari karena tuntutan massa belum dipenuhi.

Dengan membentangkan spanduk dan poster, massa mendesak Bupati Sukoharjo Wardoyo Wijaya untuk mencabut ijin PT RUM dikarenakan merugikan masyarakat atas limbah bau yang dihasilkan dari pabrik rayon tersebut.

Dalam aksi tersebut, perwakilan warga diterima langsung oleh Wardoyo, ia berjanji akan berkordinasi dengan pemerintah pusat untuk menangani permasalahan dari PT RUM yang sudah berlangsung sekitar 2 tahun tersebut.

“Kami akan berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk menindaklanjuti hal ini (dugaan pencemaran bau PT RUM),” katanya sebagaimana dikutip dari Sindonews.com.

Sementara itu, Humas PT RUM Sukoharjo Bintoro Dibyoseputro menyebut bahwa pihaknya telah melaksanakan sejumlah kewajiban PT RUM sebagaimana diamanatkan dalam Surat Keputusan (SK) Bupati Sukoharjo 660.1/207 Tahun 2018.

“Pertama wet scrubber sebagai alat utama sudah dipasang. Kedua adalah pipanisasi sudah dipasang,” katanya.

Sedangkan ketiga CEMS sudah dipasang, dan keempat CAMS satu unit sudah dipasang.

“Semua kewajiban yang tertuang dalam SK Bupati 660.1/207 dan Surat Dinas KLH Sukoharjo sudah kami lakukan semua,” pungkasnya.

Ribuan Warga Banten Gelar Aksi Dukung Uighur, Serukan Boikot Produk Cina

Redaktur: Mazaya

SERANG (Jurnalislam.com)—Ribuan warga Banten yang tergabung dalam Forum Persaudaraan Ummat Islam Banten (FPUIB) kembali melakukan aksi solidaritas muslim Uighur,Senin (23/12/2019).

Mereka melakukan longmarch puluhan kilometer sambil memberitakan kondisi muslim Uighur kepada masyarakat melalui orasi-orasi.

Mereka juga menggalang dana untuk muslim Uighur, menandatangani petisi solidaritas dan mengumumkan pernyataan sikap ummat Islam Banten terkait penindasan muslim Uighur oleh pemerintah Cina.

Ketua Aksi Solidaritas Uighur Serang, Ahmad Lamon mengatakan bahwa sejak setahun lalu, pemerintah Indonesia tidak menunjukkan keberpihakan terhadap tragedi kemanusiaan di Xinjiang Cina.

“Kami menuntut pemerintah RI untuk segera mengambil keputusan tegas memutus hubungan diplomatik dan mengusir duta besar Cina,” kata dia dalam keterangan yang diterima Jurnalislam.com.

Ia juga mengimbau kaum muslimin untuk menolong muslim Uighur, khususnya dengan doa.

“Kami juga mengimbau kaum muslimin untuk melakukan boikot terhadap seluruh produk Cina sebagai bentuk pembelaan dan kepedulian terhadap saudara kita di Uighur,” pungkasnya

Tak lupa, ia mendesak seluruh anggota Organisasi Konferensi Islam (OKI)  dan dunia international untuk bersikap tegas dan melakukan langkah-langkah strategis untuk membantu menghentikan persekusi dan kekejaman yang dialami masyarakat muslim Uighur.

 

Reporter : Jumi Yanti Sutisna

Warga Bima Gelar Aksi Solidaritas Bela Muslim Uighur

Redaktur: Mazaya

BIMA, (Jurnalislam.com) – Ratusan warga Bima turun ke jalan untuk mengikuti aksi damai dan solidaritas untuk kaum muslim di Uighur Xinjiang, China. Acara yang dipelopori Forum Umat Islam Bima (FUI) diikuti oleh Ormas-ormas Islam serta para santri pondok pesantren di kota dan kabupaten Bima.

Acara yang berlangsung  Senin (23/12/2019) itu mengambil rute dari lapangan Sera suba melalui jalan Sultan Kaharudin menuju kantor wali kota Bima.

Ketua FUI Bima, Ustadz Asikin, mengatakan kepada Jurnalislam.com bahwa acara ini adalah bentuk simpatik dan dukungan umat Islam Bima untuk muslim di Uighur, Xinjiang China.

“Aksi ini muncul karena kami umat Islam Bima tidak terima dengan sikap serta perlakuan kaum komunis China yang telah menyiksa serta melarang umat Islam di Uighur untuk melakukan segala bentuk ibadah”.

Kaum muslimin di Uighur adalah juga merupakan saudara kami sesama muslim, apabila mereka terluka, maka seluruh umat Islam juga pasti akan merasakan hal sama.

“Maka oleh karena itu kami mengutuk tindakan kaum komunis China terhadap muslim Uighur, serta meminta umat Islam semuanya harus bangkit untuk melawan tindakan yang dilakukan oleh mereka.

Dalam aksi ini kami meminta kepada pemerintah kota Bima untuk menyampaikan aspirasi kami kepada pemerintah pusat agar meminta pemerintah China untuk segera menghentikan tindakannya kepada umat Islam di Turkistan Timur itu.

Kemudian pemerintah RI juga harus segera menghentikan hubungan bilateral dengan pemerintah China, dan tidak boleh ada hubungan apapun dengan mereka.

Juga kepada seluruh pemimpin dunia Islam agar semuanya bersatu dan bersuara untuk menyelamatkan muslim Uighur dari kebiadaban kaum komunis China.

Di tengah aksi masa aksi juga melakukan pembakaran bendera dan foto presiden China sebagai sebuah bentuk protes atas sikap mereka yg menyiksa kaum muslimin di Uighur.

 

kontributor: saad

Banser Laporkan Akun Medsos Diduga Penghina Rasulullah

Redaktur: Mazaya

BALI (Jurnalislam.com) – Perkumpulan organisasi agama islam datangi kantor Ditreskrimsus Polda Bali Kota Denpasar, untuk melaporkan Alex Anipar selaku pemilik akun sosial media yang unggahannya diduga telah menistakan Rasulullah, Sabtu (21/12/2019).

Dari penelusuran diketahui pemilik akun bernama Alex Anipar berprofesi sebagai agen penyewaan papan surfing di pantai Kuta Bali.

Unggahan yang viral di media sosial tersebut dinilai sebagai bentuk penghinaan dan meresahkan.

“Kami berharap Alex yang memposting beriktikad baik dan meminta maaf,” kata Engkom Komara selaku ketua Banser Kuta Utara yang sakaligus sebagai pelapor.

Meski begitu Engkom Komara menghimbau agar umat muslim tidak bertindak sendiri dan menyerahkan kepada pihak yang berwajib.

Laporan telah diterima pihak kepolisian dengan nomor : DUMAS/640/XII/2019/DITRESKRIMSUS.

Kontributor: Insani

Tuntutan FUI Bima: Boikot Produk hingga Usir Dubes Cina

Redaktur: Mazaya

BIMA(Jurnalislam.com)–Kota Bima (Jurnalislam.com) Forum Umat Islam Bima Melakukan Aksi Solidaritas Untuk Muslim Uyghur Di Halaman Pemerintah Kota Bima, Senin (23/12/2019).

Aksi Yang diikuti Oleh Ratusan orang tersebut Sebagai Bukti kepedulian mereka terhadap Muslim Uyghur Yang di Bantai di Cina sana

Ketua Forum Umat Islam Bima Asikin Bin Mansyur menyampaikan beberapa tuntutan, yaitu mengutuk keras kejahatan genosida yang dilakukan oleh pemerintahan Cina Terhadap Muslim Uyghur

kemudian meminta pemerintah RI untuk memutuskan hubungan diplomatik dengan pemerintah Cina.

Juga mengusir Dubes Cina di indonesia dan menarik dubes indonesia yang berada di Cina.

Sekaligus juga  menyerukan untuk memboikot semua produk produk buatan cina

“Saya mengingatkan Bahwa tragedi yang dialami oleh muslim Uyghur bisa menimpa kaum muslimin yang ada di indonesia, bila kita tidak bersatu dan berjihad melawan setiap penjajahan dengan dalih apapun.” TTegasnya

Sementara itu Sekretaris Daerah Kota Bima (Mukhtar) yang menyambut Ratusan Orang peserta Aksi solidaritas Muslim Uyghur akan menyampaikan Aspirasi Forum umat Islam (FUI) Ke Wali Kota Bima.

Ia pun Merasa Sedih dan Terpanggil untuk menyelamatkan Muslimi Uyghur yang sedang di bantai sekarang oleh pemerintah Cina

“Saya Akan Sampaikan Aspirasi Yang di sampaikan oleh Forum Umat Islam (FUI) Ke Walikota Bima.” UUjarnya

reporter: Pramudia Bagus

Soal Ucapan Selamat Natal, Ini Kata MUI

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) – Majelis Ulama Indonesia (MUI) tidak melarang ummat Islam untuk mengucapkan selamat natal. Pasalnya MUI sendiri belum pernah mengeluarkan fatwa tentang hukumnya mengucapkan natal.

 

Wakil Ketua Umum MUI, Zainut Tauhid mengatakan ada perbedaan pandangan para ulama dalam menilai masalah pengucapan natal.

Sebagian ulama ada yang melarang dan sebagiannya lagi membolehkan.

 

“Jadi MUI mengembalikan masalah ini kepada umat Islam untuk mengikuti pendapat ulama yang sudah ada sesuai dengan keyakinannya,” katanya dalam keterangan tertulis yang diterima Jurnalislam.com, Senin (23/12/2019).

 

MUI menghormati pendapat ulama yang menyatakan bahwa mengucapkan selamat Natal itu hukumnya haram atau dilarang oleh agama.

Hal itu didasarkan pada argumentasi bahwa mengucapkan selamat natal itu bagian dari keyakinan agamanya.

 

“Begitu juga sebaliknya MUI menghormati pendapat ulama yang menyatakan bahwa mengucapkan selamat natal itu hukumnya mubah atau boleh dan tidak dilarang oleh agama,” ujarnya.

 

MUI mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk arif dan bijaksana dalam menyikapi perbedaan pendapat tersebut dan tidak menjadikan polemik mengganggu kerukunan dan harmoni hubungan interen maupun antarumat beragama.

 

“MUI berpesan kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk terus menjaga dan memelihara kerukunan dan persaudaraan diantara sesama anak bangsa. Baik persaudaraan keislaman, persaudaraan atas dasar kemanusiaan maupun persaudaraan kebangsaan. Demi terciptanya kehidupan masyarakat yang harmonis, rukun, dan damai.”

Ribuan Warga Hongkong Gelar Aksi Bela Uighur

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) – Lebih dari 1.000 warga Hong Kong melakukan aksi damai untuk mendukung etnis Uighur China sembari mengibarkan bendera dan poster Uighur di sebuah distrik keuangan kota.

Aksi solidaritas tersebut menandai demonstrasi terbaru dalam lebih dari enam bulan kerusuhan anti-pemerintah di wilayah itu.

Puluhan polisi berbaris melintasi lapangan umum yang menghadap ke pelabuhan Hong Kong.

Para pendemo yang tergabung dari kalangan tua dan muda itu terlihat mengibarkan bendera dan poster Uighur dalam aksi mereka.

Dengan mengenakan topeng untuk melindungi identitas, mereka mengangkat poster tanda bertuliskan “Bebaskan Uighur, Bebaskan Hong Kong” dan “otonomi palsu” di Tiongkok menghasilkan genosida “.

Protes itu terjadi setelah pemain tengah Mesut Ozil dari klub sepak bola Inggris Arsenal menyebabkan kehebohan di China. Dia mengkritik kebijakan negara itu terhadap etnis minoritas Muslim di wilayah Xinjiang.

Ozil, seorang Muslim Jerman asal Turki, dalam kicauannya menyatakan bahwa Uighur adalah “pejuang yang menentang penganiayaan” dan mengkritik keijakan tangan besi China di Xinjiang. Dia juga kecewa karena  respon yang relatif lemah dari kalangan umat Islam sebagai tanggapan.

“Saya pikir kebebasan dasar dan kemerdekaan harus ada untuk semua orang, bukan hanya untuk Hong Kong,” kata seorang wanita berusia 41 tahun yang bermarga Wong seperti dikutip Reuters, Senin (23/12).

Dia ikut berdemo bersama suaminya. Para pakar dan aktivis Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) mengatakan setidaknya 1 juta warga Uighur dan anggota kelompok minoritas Muslim lainnya ditahan di kamp-kamp di Xinjiang sejak 2017.

sumber: bisnis.com

Pasca UU Diskriminasi, Muslim Afganistan dan Bangladesh Diminta Keluar dari India

Redaktur: Mazaya

INDIA(Jurnalislam.com)–Menteri Transportasi India, Nitin Gadkar mengatakan, umat Muslim dari Afghanistan, Bangladesh dan Pakistan bisa pergi ke negara-negara Islam.
Ini adalah sebagai bentuk atas Undang-Undang Kewarganegaraan baru India.

Berbicara saat aksi dalam mendukung Undang-Undang Kewarganegaraan, Nitin mengatakan, umat Muslim dari Pakistan, Afghanistan, dan Bangladesh memiliki pilihan untuk pergi ke sebanyak 150 negara Islam di dunia.
Sementara itu, papar Nitin, kaum minoritas di tiga negara itu tidak memiliki tempat selain India untuk mencari perlindungan

“Orang-orang Muslim yang datang dari tiga negara ini tidak disebut sebagai pengungsi, sementara orang Hindu, Jain, Parsis, Sikh, Kristen dan lain-lain disebut sebagai pengungsi,” ucap Nitin, seperti dilansir Sputnik pada Senin (23/12/2019).
“Ada 100 hingga 150 negara yang mayoritas Islam, jika Muslim Pakistan, Afghanistan, dan Bangladesh ingin meninggalkan negara mereka, mereka dapat pergi ke sebanyak 150 negara. Tetapi orang-orang Hindu, Sikh, Jain, Parsi, Kristen tidak punya tempat lain, selain India,” sambungnya.

Dia lalu mengatakan bahwa umat Hindu dan minoritas agama lainnya harus menghadapi penganiayaan di Pakistan, Bangladesh, dan Afghanistan, serta tidak punya tempat lain selain India.

“Ke mana mereka akan pergi, kecuali India? Mereka dihadapkan dengan banyak kekejaman, pembunuhan, pemerkosaan, dan penjarahan harta benda mereka. Ada pertobatan yang kuat,” tambahnya.
Sumber: sindonews