Berita Terkini

Dewan Pengawas KPK Diminta Jangan Intervensi ke Ranah Teknis

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) – Pakar Hukum Tata Negara dan Guru Besar Institut Pemerintahan Dalam Negeri Juanda mengatakan Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus bekerja secara proporsional dengan tidak melakukan intervensi ke ranah teknis. 

Ranah teknis yang dimaksud Juanda, antara lain terkait dengan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan.

“Artinya, ketika Dewas itu masuk wilayah teknis penyelidikan, penyidikan, dan dugaan itu benar, ini yang kami tidak bisa terima secara akal sehat kita,” kata Juanda, Selasa (7/1).

Juanda meyakini bahwa para tokoh yang masuk dalam jajaran Dewas tidak akan tergoda untuk melakukan intervensi. Pasalnya, jika itu terjadi, akan melanggar mekanisme yang telah diatur.

Pada saat, kata dia, sebaiknya publik memberi kesempatan kepada Dewas untuk menjalankan tugas-tugasnya, dan membiarkan waktu yang membuktikan apakah Dewas tetap konsisten dengan sikap keneragawanan mereka yang tidak melakukan intervensi di ranah teknis di KPK.

“Dalam pelaksanaannya nanti kita lihat, saya tidak bisa prediksi apakah yang saya katakan tadi sikap-sikap kenegarawanan proporsionalitas bisa dibuktikan dalam pelaksanaan tergantung pada praktiknya, tergantung pada kinerja Dewan Pengawas KPK itu sendiri,” ujar Juanda.

Sumber: republika.co.id

MUI: Umat Islam Seharusnya Pemain Utama Politik dan Ekonomi

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Ketua Komisi Pendidikan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sudarnoto Abdul Hakim mengatakan saat ini seharusnya umat Islam sudah menjadi pemain utama di bidang politik dan ekonomi, tidak lagi menjadi pendukung.

“Karena secara sosiologis umat Islam Indonesia ini mayoritas, meski pengalaman masa lalu kita hanya bermain di luar pekarangan,” kata dia, Selasa (7/1).

Sudarnoto juga mengajak umat Islam bersatu, jangan sampai umat Islam yang datu dengan yang lain saling berbenturan.

Abad ini menjadi masa penting untuk melakukan lompatan strategis, dan ini akan dibahas dalam Kongres Umat Islam Indonesia (KUII) ke -7 di Bangka Belitung, 26-29 Februari 2020.

Sebelumnya Indonesia memiliki Masyumi sebagai gerakan politik Islam Indonesia, namun ini hanya bertahan sebentar. Indonesia membutuhkan kepemimpinan di sisi umat Islam yang diakui berbagai sisi.

Wakil Sekretaris Pengarah KUII ini menyarankan perlu adanya pembahasan mengenai format atau model kepemimpinan Indonesia kedepan, tidak hanya sekadar meninjau ulang kepemimpinan sebelumnya.

Indonesia memiliki potensi yang besar dengan berbagai ormas Islam yang ada. Ini merupakan modal untuk bersinergi diantara umat Islam sehingga pemimpin nanti benar-benar mewakili umat Islam.

Sumber: republika.co.id

Pemerintah Tegaskan Iuran BPJS Naik Januari Ini

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) – Pemerintah memutuskan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019 tentang Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) tetap berlaku.

Artinya, iuran semua kelas JKN-KIS akan tetap naik per Januari 2020.

Keputusan itu disepakati dalam rapat koordinasi di kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Jakarta, Senin (6/1/2020).

Rapat itu dihadiri Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris.

“Sudah diambil kesepakatan dan kesepakatannya bulat, yaitu Perpres Nomor 75/2019 dilaksanakan seperti apa adanya,” kata Menko PMK Muhadjir Effendy seusai memimpin rapat, Senin (6/1/2020).

Muhadjir mengatakan, penyesuaian iuran ini dilakukan karena iuran peserta selama ini belum mencerminkan nilai keekonomian. Hal itu menimbulkan defisit dalam penyelenggaraan JKN-KIS.

Ia menegaskan, penyesuaian iuran peserta BPJS Kesehatan telah melewati proses pembahasan dan perhitungan yang matang, termasuk mempertimbangkan kemungkinan penurunan kelas kepesertaan peserta bukan penerima upah (PBPU).

Ia menambahkan, pemerintah sudah menyiapkan sejumlah skema untuk mengantisipasi dampak pelaksanaan Perpres Nomor 75/2019.

Di antaranya, menyangkut pengalihan kepesertaan PBPU kelas III menjadi peserta penerima bantuan iuran (PBI). “Kami sudah perhitungkan semuanya. Mekanisme pengalihan dilakukan secara terintegrasi,” kata Muhadjir.

Penyesuaian iuran diberlakukan mulai Januari 2020. Untuk kategori PBPU, iuran kelas III naik dari Rp 25.500 per bulan menjadi Rp 42 ribu per bulan, kelas II dari Rp 51 ribu menjadi Rp 110 ribu, dan kelas I dari Rp 80 ribu menjadi Rp 160 ribu. Penyesuaian iuran juga dilakukan bagi pekerja penerima upah (PPU) pemerintah dan PPU swasta.

Sedangkan, untuk jenis kepesertaan PBI dari APBN dan penduduk yang didaftarkan pemda (PBI APBD), disesuaikan dari Rp 23 ribu menjadi Rp 42 ribu berlaku per-Agustus 2019. Khusus PBI APBD untuk tahun 2019, selisih Rp 19 ribu ditanggung pemerintah pusat.

Sumber: republika.co.id

Iran Klaim Akan Balas Trump atas Tewasnya Soleimani

Redaktur: Mazaya

IRAN (Jurnalislam.com) – Puluhan ribu warga Iran memadati jalan-jalan Teheran untuk pemakaman komandan Pasukan Quds Qassem Soleimani, Senin (6/1/2020).

Putrinya mengatakan, kematian ayahnya akan membawa hari yang gelap untuk Amerika Serikat (AS).

“Trump gila, jangan berpikir bahwa semuanya sudah berakhir dengan kemartiran ayahku,” kata Zeinab Soleimani dalam pidatonya yang disiarkan di televisi pemerintah.

Skala massa yang turun di Teheran dalam pemakaman jenderal mencerminkan orang yang berkumpul pada 1989 untuk pemakaman pendiri Iran, Ayatollah Ruhollah Khomeini.

Peti mati jenderal Iran dan pemimpin milisi Irak Abu Mahdi al-Muhandis diangkut dengan banyak masyarakat meneriakkan “Matilah Amerika”.

Proses iringan jenazah Soleimani di Teheran akan pindah ke kota kelahirannya di selatan Kerman, dipimpin oleh Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei. Soleimani secara luas dipandang sebagai tokoh paling kuat kedua di Iran di belakang Khamenei.

Iran telah berjanji untuk membalas pembunuhan Soleimani. Menanggapi peringatan Iran, Trump telah mengancam akan menyerang 52 situs Iran, termasuk target budaya, jika Teheran menyerang aset atau orang AS.

“Mereka diizinkan membunuh orang-orang kita. Mereka diizinkan menyiksa dan melukai orang-orang kami. Mereka diizinkan menggunakan bom pinggir jalan dan meledakkan orang-orang kami. Dan kami tidak diizinkan menyentuh situs budaya mereka? Itu tidak bekerja seperti itu,” kata Trump setelah mendapat penentangan akan menyerang situs-situs Iran.

sumber: republika.co.id

Santri Diminta Aktif Kembangkan Sektor Pertanian

Redaktur: Mazaya

SEMARANG(Jurnalislam.com)—  Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, mengarahkan para santri yang tersebar di berbagai daerah untuk menggarap potensi pertanian yang bernilai ekonomi seperti beras basmati, sagu, serta sorgum.

“Kebutuhan beras basmati di Indonesia per bulan mencapai 500 ton, sedangkan di dalam negeri belum banyak yang menanam sehingga kebutuhan itu masih dipenuhi dari impor,” katanya di Semarang, Senin (6/1).

Wagub yang akrab disapa Gus Yasin itu mengungkapkan beras basmati mulai banyak dicari karena bisa disimpan hingga satu tahun sehingga berbeda dengan beras lokal yang lebih cepat rusak jika disimpan dalam beberapa bulan.

Selain itu, beras basmati juga dipercaya memberikan manfaat bagi kesehatan karena rendah kalori dan memberikan rasa kenyang yang lebih lama.

Gus Yasin menambahkan, komoditas pertanian lain yang juga bisa dikembangkan adalah sagu yang selama ini baru diproduksi di Papua menjadi tepung dengan nilai tambah yang masih belum tinggi.

“Nilai tambahnya akan lebih tinggi apabila diolah menjadi gula dan Jateng pernah ditawari untuk membuat pabrik pengolahan sagu menjadi gula. Demikian pula sorgum yang kini mulai mendapat tempat di masyarakat karena manfaat kesehatannya,” ujarnya.

Menurut dia, hal-hal seperti ini perlu difasilitasi karena banyak komoditas pertanian yang masih perlu dikembangkan di Indonesia, khususnya Jawa Tengah dan ini perlu disinergikan dengan berbagai pihak.

“Hal-hal seperti ini perlu difasilitasi, banyak komoditas yang masih perlu dikembangkan di Indonesia, khususnya Jawa Tengah dan ini perlu disinergikan dengan pihak lain,” katanya.

Menanggapi hal tersebut, DPW Forum Santri Indonesia Provinsi Jateng menyatakan akan segera menindaklanjuti dengan membangun kerja sama beberapa dinas.

sumber: republika.co.id

Prabowo Dinilai Kurang Tegas Soal Natuna

Redaktur: Mazaya

AKARTA(Jurnalislam.com) — Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dinilai tak tegas dalam menanggapi masuknya kapal Cina di perairan Natuna.

Sikap Prabowo dinilai tak seperti pernyataannya selama kampanye pemilihan presiden (Pilpres) 2019 yang terkesan tak akan berkompromi terhadap pihak yang mengganggu kedaulatan Indonesia.

Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Sohibul Iman mendesak Prabowo untuk lebih tegas menanggapi masalah tersebut. Pasalnya, ini menyangkut kedaulatan Indonesia.

“Kita sih (minta) lebih tegas lagi, bisa lebih tegas lagi karena ini menyangkut kedaulatan. Kedua janganlah mengait-ngaitkan kedaulatan dengan persoalan investasi,” ujar Sohibul di kantor DPP PKS, Jakarta, Senin (6/1).

Ia justru menilai, ketegasan diperlihatkan oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Menkes beberapa waktu lalu dengan tegas menolak klaim yang dinyatakan oleh Cina.

“Ini adalah bagian dari diplomasi, yang harus diplomasi seperti itu justru Menlu sebetulnya. Yang ini (Menhan) harusnya lebih tegas, kok terbalik, Menlu tegas, malah yang ini justru berdiplomasi,” ujar Sohibul.

PKS mendesak pemerintah untuk lebih tegas dalam permasalah yang menyangkut dengan kedaulatan. Meskipun Cina diketahui menjadi salah satu investor di Indonesia.

“Kita tidak menolerir kalau sahabat tersebut mencederai aturan-aturan persahabatan itu sendiri. Cina terbukti masuk ke perairan Indonesia dan itu sudah dinyatakan tidak sah,” ujar Sohibul.

sumberL republika.co.id

MUI Ajak Masyarakat Jaga Hutan dan Peduli Lingkungan

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) – Lembaga Pemuliaan Lingkungan Hidup (LPLH) dan Sumber Daya Alam (SDA) Majelis Ulama Indonesia (MUI) menilai kejadian bencana alam dari tahun ke tahun naik seiring perubahan iklim.

Maka umat manusia harus bersama-sama memperbaiki cara hidup agar lebih ramah terhadap alam.

Ketua LPLH dan SDA MUI, Hayu Susilo Prabowo, mengatakan ketika musim kemarau kondisinya sangat kering, sementara saat musim hujan terjadi banjir. Kondisi seperti ini jika terus berlanjut akan semakin berdampak buruk terhadap pertanian dan ketahanan pangan.

“Maka kita sama-sama harus memperbaiki cara hidup kita, sebab kerusakan di darat dan laut itu akibat perbuatan manusia, jadi perbuatan kita ini harus kita perbaiki,” kata Hayu kepada, Senin (6/1).

Hayu mengutip surah Ar-Rum ayat 41, “Dzaharal-fasadu fil-barri wal-bahri bima kasabat aidin-nasi liyuziqahum ba’ḍallazi ‘amilu la’allahum yarji’un.

Artinya, “Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar.”

LPLH dan SDA MUI juga menyarankan pemerintah dan masyarakat bersama-sama menanam pohon untuk meningkatkan penyerapan air dan mengurangi polusi udara. Salah satu cara menangkal perubahan iklim dengan menjaga hutan.

Sumber: republika.co.id

 

Masyarakat Diharap Tingkatkan Kesiapsiagaan Bencana

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com)– Dompet Dhuafa menilai banjir yang terjadi di Jakarta adalah kejadian yang rutin terjadi di musim penghujan. Oleh karena itu kesiapsiagan masyarakat Jakarta terhadap bencana banjir harus dilatih dan disiapkan.

Manajer Lingkungan dan Keuangan Mikro Syariah Dompet Dhuafa, Syamsul Adriansyah mengatakan, banjir yang terjadi di Jakarta dan daerah lainnya beberapa hari yang lalu terjadi di luar kebiasaan.

Banjir sebenarnya bencana yang berulang, di antara bencana yang berulang itu ada yang sifatnya tidak terduga atau luar biasa.

“Banjir yang terjadi di Jakarta kemarin terjadi karena hujan yang melampaui kebiasaannya. Tapi kejadian banjir ini sepertinya kesiapsiagaan Jakarta dan sekitarnya dalam menghadapi banjir itu nampak perlu dilatih dan ditingkatkan,” kata Syamsul, Senin (6/1) malam.

Namun, dia menerangkan, sedikit yang menaruh perhatian terhadap program untuk membangun kesiapsiagaan masyarakat. Karena membangun kesiapsiagaan masyarakat membutuhkan waktu yang panjang sehingga tidak banyak yang tertarik melakukannya.

Padahal, menurut Syamsul, membangun kesiapsiagaan masyarakat Jakarta sangat penting. Karena letak geografis Jakarta ada di hilir dan ketinggian tanah Jakarta semakin menurun, jadi tidak mungkin Jakarta tidak terdampak banjir.

sumber: republika.co.id

PBNU: Pemerintah Jangan Lembek terhadap Cina

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) meminta pemerintah Indonesia tidak lembek dan tidak menegosiasikan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan kepentingan ekonomi.

“Meskipun Cina investor terbesar ketiga di Indonesia, Pemerintah harus tegas dan jangan lembek. Karena ini menyangkut kedaulatan teritorial NKRI,” kata Ketum PBNU Kiai Aqil Siroj saat konferensi pers di Kantor PBNU, Kramat, Senin (6/2/2020).

Menurutnya, keutuhan dan kesatuan wilayah NKRI, di darat, laut, dan udara adalah harga mati yang tidak bisa ditukar dengan kepentingan apa pun. Maka itu, Nahdlatul Ulama meminta Pemerintah RI untuk mengarusutamakan fungsi laut dan maritim sebagai kekuatan ekonomi dan geopolitik.

PBNU juga mendesak pemerintah Cina berhenti melakukan tindakan provokatif atas kedaulatan wilayah perairan RI yang telah diakui dan ditetapkan oleh Konvensi Hukum Laut PBB (UNCLOS, United Nation Convention for the Law of the Sea1982).

“Kepulauan Natuna masuk dalam 200 mil laut Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) yang telah diratifikasi sejak 1994, karena itu tindakan Coast Guard RRT mengawal kapal nelayan berbendera China di perairan Natuna sebagai bentuk provokasi politik yang tidak bisa diterima,” ujarnya.

Cina Masuk Laut Natuna, PBNU Siap Jihad hingga Syahid Pertahankan NKRI

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Kiai Aqil Siraj menyatakan PBNU siap syahid demi pertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) siap syahid.

“Dalam pandangan Nahdlatul Ulama sebagaimana dinyatakan oleh pendiri Nahdlatul Ulama Hadratussyaikh KH. Hasyim Asy’ari, hukum membela keutuhan tanah air adalah fardhu ‘ain (wajib bagi setiap orang Islam). Dan barangsiapa mati demi tanah airnya, maka ia mati syahid. Maka itu PBNU siap,” katanya saat konferensi pers di Kantor PBNU, Kramat, Jakpus, Senin (6/1/2020).

Menurutnya, Ketidaksungguhan Pemerintah dalam melaksanakan konsep pembangunan berparadigma maritim, termasuk dalam geopolitik, ekonomi, dan pertahanan, akan membuat Indonesia kehilangan 75 persen potensinya untuk maju dan sejahtera dan memimpin dunia sebagai bangsa bahari seperti amanat founding fathers.

“Kedudukan laut juga amat strategis sebagai basis pertahanan. Karena itu pulau-pulau perbatasan, termasuk yang rawan gejolak di Laut Selatan China, tidak boleh lagi disebut sebagai pulau terluar, tetapi terdepan,” pungkasnya.

PBNU mendukung sikap tegas Pemerintah RI terhadap Cina, dalam hal ini yang telah dilakukan oleh Menteri Luar Negeri dan Bakamla, termasuk untuk mengusir dan menenggelamkan kapal-kapal asing yang melakukan aktivitas illegal, unreported, unregulated fishing (IUUF) di seluruh perairan RI sebagai manifestasi dari ’Archipelagic State Principle’ yang dimandatkan oleh Deklarasi Djuanda 13 Desember 1957.