Berita Terkini

TNI Sebut Kapal Cina Tak Mau Keluar dari Laut Natuna

Redaktur: Mazaya

TANJUNG PINANG (Jurnalislam.com) – Pihak TNI AL menyatakan, penambahan armada laut Indonesia di Laut Natuna Utara belum berhasil menghalau keluar kapal-kapal nelayan dan Penjaga Pantai Republik Rakyat Cina (RRC) dari wilayah itu.

Penambahan kekuatan akan dilakukan terkait hal itu.

Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) I TNI Laksamana Madya Yudo Margono menyatakan, hingga Ahad (5/1/2020), kapal nelayan Cina bertahan di Laut Natuna Utara, Kepulauan Riau (Kepri). Menurut Pangkogabwilhan I, kapal-kapal asing itu bersikukuh melakukan penangkapan ikan dalam jarak 130 mil laut dari Ranai, Kepulauan Natuna.

“Mereka didampingi dua kapal penjaga pantai dan satu kapal pengawas perikanan Cina,” kata Yudo Margono di Pangkalan Udara TNI AL Tanjungpinang, Kepri, Ahad.

Yudo menegaskan, TNI sudah melakukan gelar operasi dengan menurunkan dua unsur KRI guna mengusir kapal asing itu keluar dari Laut Natuna.

“Kami juga gencar berkomunikasi secara aktif dengan kapal penjaga pantai Cina agar dengan sendirinya segera meninggalkan perairan tersebut,” ujarnya.

Operasi ini, kata dia, tidak memiliki batas waktu sampai kapal Cina betul-betul angkat kaki dari wilayah maritim Indonesia.

“Fokus kami sekarang ialah menambah kekuatan TNI di sana. Besok (hari ini—Red) akan kami gerakkan empat unsur KRI (kapal perang Republik Indonesia) lagi untuk mengusir kapal-kapal itu,” ujar dia.

Sampai saat ini, kata dia, tindakan yang dilakukan TNI masih bersifat persuasif dengan memperingatkan kapal Cina bahwa mereka sudah menerobos sekaligus menangkap ikan secara ilegal di Laut Natuna.

“TNI mengedepankan upaya damai dalam menangani persoalan ini,” katanya.

Saling adang di Laut Natuna Utara bermula saat puluhan kapal nelayan Cina dengan kawalan penjaga pantai Cina memasuki wilayah laut Indonesia di Laut Natuna Utara pada pertengahan Desember lalu.

Kapal-kapal TNI AL dan Badan Kemanan Laut (Bakamla) berulang kali melakukan pengusiran, tetapi penerobosan terus terjadi. Pada 31 Desember 2019, Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI memanggil Duta Besar RRC untuk Indonesia guna melayangkan nota protes.

Sehubungan penerobosan masih juga terjadi, pada Jumat (3/1/2020), Indonesia melalui rapat lintas kementerian/lembaga di Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan HAM (Kemenko Polhukam) memutuskan pengiriman kapal-kapal tempur dan kapal patroli tambahan ke Kepulauan Natuna. Tiga KRI sejak beberapa hari lalu sudah berada di Natuna dan dua KRI tambahan dari Jakarta tiba di Natuna pada Sabtu (4/1/2020).

sumber: republika.co.id

Polisi Belum Bisa Menjelaskan Motif Pelaku Penyerang Novel

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Perkembangan kasus penyiraman penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan belum terlihat setelah penangkapan dua tersangka penyerangan pada akhir Desember 2019.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Mabes Polri Brigjen Argo Yuwono mengungkapkan, hingga saat ini tersangka RB dan RM masih diperiksa.

Menurut dia, rekonstruksi kasus penyiraman yang terjadi pada 11 April 2017 akan dilakukan setelah proses pemeriksaan selesai. Argo mengatakan, selain tersangka, kepolisian masih terus memeriksa saksi-saksi lainnya.

“Rekonstruksi menunggu kalau pemeriksaan tersangka dan saksi lain selesai,” ujar Argo, Ahad (5/1).

Argo menerangkan, penyidik saat ini juga masih terus menggali keterangan tersangka, termasuk motif penyerangan tersebut. Karena itu, Argo belum dapat mengungkap apakah ada perkembangan dalam motif penyerangan tersebut.

Termasuk dugaan bahwa penyerangan dua tersangka merupakan pelaku suruhan orang lain, sebagaimana diungkapkan Novel. “Proses penyidikan masih berlangsung,” kata Argo.

Sebelumnya, Argo mengaku kepolisian tidak pernah melakukan intervensi proses hukum kedua tersangka. Kepolisian sudah menyita telepon seluler dari kedua tersangka.

Sebelumnya, masyarakat mempertanyakan benda berbentuk kotak di dalam kantong celana pelaku setelah seharian berada di Polda Metro Jaya. “Handphone dari kedua tersangka juga sudah kami kirim ke labfor forensik,” ujar Argo.

Pada Kamis (26/12), kepolisian menangkap RB dan RM di Cimanggis, Kota Depok. Keduanya adalah anggota Brigadir Mobil (Brimob) Polri di Markas Kelapa Dua Depok. Dalam penjelasan polisi, RB mengeklaim dirinya menyiram Novel dengan air keras dari atas sepeda motor yang dikemudikan RM.

Kepala Polri Jenderal Polisi Idham Azis meminta agar penyidikan kasus tersebut dilakukan dengan transparan. “Saya sudah perintahkan Kabareskrim bersama Kapolda Metro Jaya untuk melakukan penyelidikan yang transparan dan beri waktu penyidik melakukan proses penyidikan,” ujar Idham sesaat setelah penangkapan tersebut.

Sumber: republika.co.id

BPK Akan Umumkan Investigasi Kasus Jiwasraya

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com)– Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) akan mengumumkan hasil investigasi kasus Jiwasraya pada Rabu (8/1) besok.

Ketua BPK Agung Firman Sampurna menjelaskan saat ini BPK sedang melakukan pemeriksaan tak hanya dari sisi laporan keuangan saja, tetapi keseluruh elemen Jiwasraya.

Agung menjelaskan kasus Jiwasraya yang gagal bayar polis tersebut merupakan persoalan yang kompleks. Ia bahkan menjelaskan kompleksitas kasus bahkan lebih besar daripada sekedar persoalan gagal bayar.

“Ini kasus kompleks sekali lebih dari yang sudah dijelaskan dan dibayangkan,” ujar Agung di Kantor BPK, Senin (6/1).

Agung juga menjelaskan pihaknya bekerjasama dengan Kejaksaan Agung mengenai hal ini. Ia menjelaskan pada Rabu mendatang BPK akan membuka semua persoalan kepada publik bersama Jaksa Agung. Sayangnya, saat ini ia belum bisa membocorkan materi apa saja yang menjadi permasalahan Jiwasraya.

Agung juga menjelaskan dalam audit yang saat ini sedang dilakukan BPK juga menemukan adanya indikasi potensi kerugian negara. Ia memastikan bahwa BPK akan membuka semuanya secara transparan.

“Kami bekerja sama dengan Kejaksaan Agung soal hal ini. Kami juga sedang hitung potensial kerugian negaranya. Semua akan kami paparkan pada Rabu besok,” ujar Agung.

Agung juga berujar salah satu penyebab kasus Jiwasraya gagal bayar polis adalah tidak adanya risk manajemen dalam tubuh perusahaan. Padahal, menurut Agung untuk bisa membuat perusahaan memiliki kinerja yang baik mestinya ada risk manajemen.

Agung menjelaskan, BPK sendiri saat ini sudah ada program risk assesment yang membuat BPK memantau resiko apa saja yang bisa terjadi pada kementerian atau lembaga terkait keputusan manajemen dan bisnis.

“Kasus jiwasraya selain kasus pidana dan kriminal. Ada masalah di dalamnya, Ada kasus terkait risk management. Betapa pentingnya ini sebagai pedoman dan menjaga penjaga kita dalam mengelola keuangan negara. Kami ada program penguatan risk assement,” ujar Agung.

Ia menjelaskan risk assesment ini nantinya bisa memberikan rambu rambu kepada kementerian dan lembaga atas keputusan bisnisnya. Jika memang berpotensi membuat kerugian maka BPK bisa memberikan alaram terlebih dahulu sehingga tidak menjadi temuan di kemudian hari.

sumber: republika.co.id

Dewan Dakwah Gelar Simposium “Tiga Pilar Dakwah” di Kampus UII Yogyakarta

Redaktur: Mazaya

YOGYAKARTA (Jurnalislam.com) – Menyambut awal tahun 2020, Dewan Da’wah Islamiyah Indonesia mengumpulkan para pakar da’wah dalam sebuah simposium yang bertemakan “Optimalisasi Tiga Pilar Da’wah (Masjid, Pesantren dan Kampus) Guna Memperkokoh NKRI Menuju Indonesia Maju yang Diridhoi oleh Allah.

Hal yang dibahas adalah strategi dakwah untuk segmen Masjid, Pesantren dan Kampus. Ketiga segmen ini sering disebut “Tiga Pilar Da’wah” oleh Pendiri Dewan Dakwah Mohammad pada setengah abad yang lalu.

Simposium ini dilaksanakan oleh Dewan Dakwah bekerjasama dengan Universitas Islam Indonesia (UII) – pada tanggal 06 Januari 2020 di Auditorium Kahar Muzakkir – Kampus UII Yogyakarta.

Acara dibuka oleh Sri Sultan Hamengkubowono ke X sekaligus juga membuka Rapat Koordinasi Nasional (RAKORNAS) Dewan Da’wah Islamiyah Indonesia.

Bertindak sebagai Keynote Speaker adalah Rektor UII Fathul Wahid S.T., M.Sc., Ph.D Hadir sebagai pembicara adalah Prof. Dr. H. Didin Hafiduddin, M.Sc sebagai Ketua Umum Badan Kerjasama Pondok Pesantaren se-Indonesia (BKSPPI), KH. Abdullah Hasan Sahal dari Pimpinan Ponpes Gontor, KH. A. Nawawi Abdul Djalil dari Pimpinan Ponpes Sidogiri.

Hadir juga ustad Nasir Zubaidi dari Dewan Masjid Indonesia, Prof. Dr. Hermawan KD sebagai ketua Asosiasi Masjid Kampus Indonesia (AMKI) sekaligus mantan Ketua Pengurus YPM Salman ITB dan kini aktif menjabat sebagai Ketua Senat Guru Besar Institut Teknologi Bandung (ITB).

Beberapa perwakilan masjid hadir seperti  ustaz Muhammad Jazir dari Masjid Jogokariyan Yogyakarta, Ustad Mahfudz Arief Effendi dari Ketua Masjid Al-Falah Surabaya dan ustaz Mohammad Hafizh, M.Sc sebagai kader langsung Mohammad Natsir yang mengurus kaderisasi di lingkungan Kampus.

Menjawab Tuduhan

“Kita di Dewan Da’wah sungguh prihatin adanya tuduhan keji dan palsu tentang adanya penyebaran paham Radikalisme yang diarahkan pada Masjid, Pesantren dan Kampus, padahal tiga pilar tersebut selama ini menjadikan NKRI semakin kokoh” kata Ketua Umum Dewan Dakwah, Mohammad Siddik dalam keterangan yang diterima redaksi Jurnalislam.com, Senin (6/1/2020).

“Oleh sebab itu, Simposium ini menjadi semacam oase bagi para praktisi dakwah yang sehari hari berkecimpung di Masjid, Pesantren maupun Kampus untuk membicarakan strategi yang tepat, akademis dan konstitusional dalam melakukan da’wah sekaligus ingin melihat lebih jernih apakah tuduhan radikalisme tersebut sebagai fakta atau fitnah yang tak berdasar alias diada-adakan” pungkasnya.

 

Menyorot Pertahanan Indonesia: Kasus Pelanggaran Kapal Cina di Natuna

Redaktur: Mazaya

Rakhmat Abril Kholis*

(Jurnalislam.com)–Ada dua perspektif penting yang harus didudukkan secara proporsional pada isu ini. Pertama, terkait kapal Tiongkok yang memasuki wilayah perairan dan melanggar batas Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) Indonesia.

Kedua, klaim sepihak Tiongkok terhadap wilayah perairan Natuna sebagai bagian dari negara Tiongkok berdasarkan pada aspek historis.

Pada bagian pertama, pemerintah Indonesia sebenarnya telah cukup sering menghadapi kapal asing yang melakukan illegal fishing khususnya di wilayah perbatasan.

Beberapa kebijakan seperti mengajukan nota protes diplomatik hingga penenggelaman kapal sebagai bagian deterrence effect dari Indonesia bagi para pelanggar zona perbatasan pun sudah dilakukan.

Terlebih pada kasus Natuna ini, Indonesia pada posisi yang kuat dengan basis Hukum Laut Internasional (UNCLOS 1982) dimana Indonesia dan Tiongkok keduanya ikutserta meratifikasi juga Pengadilan Internasional dalam Kasus PCA No. 2013-19 yang telah menolak klaim sepihak Tiongkok.

Atas dasar ini, seharusnya tidak ada permisif bagi kapal asing dari negara manapun yang melanggar wilayah perairan Natuna untuk ditindak secara tegas oleh pemerintah Indonesia.

Baik dengan cara mengajukan Nota Protes Diplomatik, dan lainnya. Sikap ini harus dilakukan supaya tidak menjadi legacy buruk bagi pemerintah dan seterusnya akan mendatangkan ancaman yang lebih ke depan.

Kedua, dalam aspek klaim sepihak dari Tiongkok. Pemerintah Indonesia harus serius menyikapi klaim sepihak ini. Karena akan menimbulkan efek domino ke depannya khususnya bagi keamanan wilayah perbatasan serta kemungkinan intervensi negara luar untuk ikut campur dalam kasus ini.

Sisi latar historis yang diklaim oleh Tiongkok selayaknya juga dapat direspon oleh para akademisi, sejarawan, serta budayawan Indonesia bahwa imperium kerajaan di Nusantara pun menguasai hampir seluruh bagian wilayah Asia Tenggara.

Jadi, alasan tersebut tidak cukup mampu diterima di tengah adanya hukum internasional yang telah disepakati bersama.

Pada aspek lain, tiap elemen pemerintah harus mempunyai keselarasan sikap atas kasus ini. Jangan sampai perbedaan instrumen kebijakan khususnya antara Menteri Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) menjadi celah bagi negara asing untuk mudah mencaplok wilayah perairan kita.

Operasi dan patroli besar-besaran yang dilakukan oleh TNI AL sangat tepat demi memberikan kepastian keamanan dan peringatan dini. Patroli berkala dilengkapi dengan kekuatan alutsista yang memadai di tiap perbatasan wilayah perairan Indonesia adalah hal yang mutlak untuk dilakukan.

Orientasi pertahanan nasional Indonesia harus bergeser dari yang semulanya defense oriented ke deterrence oriented sehingga kasus-kasus seperti ini tidak akan dengan mudah terjadi lagi.

Ke depan, demi mencegah kasus yang serupa dan berkepanjangan, Indonesia dapat mengusulkan adanya patroli bersama yang dilakukan oleh negara-negara ASEAN.

Hal ini menjadi bagian dari spirit Political and Security Community yang seharusnya dapat memperkuat keamanan antar negara-negara ASEAN itu sendiri.

*Analis Hubungan Internasional dan Studi Stratejik, The Westphalian Institute

Cegah Banjir, Masyarakat Diimbau Kerja Bakti Bersihkan Selokan

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com)– Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo mengajak dan meminta semua warga, khususnya DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten serta wilayah-wilayah lainnya di Indonesia melakukan pembersihan got, gorong gorong, selokan mulai Ahad (5/1) hingga akhir Januari 2020.

Semua unsur kelurahan/desa hingga RT/RW diharapkan menjadi ujung tombak menggerakkan warga.

“Gotong royong serentak ini kiranya dimulai pukul 7 pagi hingga sore hari,” ujarnya seperti dalam keterangan tertulis, Ahad.

Kemudian, dia melanjutkan, di hari hari berikutnya kerja dan upaya gotong royong ini dilanjutkan.

Sebab, dia menjelaskan ancaman curah hujan yang tinggi hingga akhir Januari 2019 sebagaimana prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).

Doni juga meminta kepada semua gubernur dan kepala daerah agar memaksimalkan manajemen kebencaanan, penguatan posko serta pelibatan semua pihak baik dalam kesiapsiagaan maupun tanggap darurat.

Ia meminta gubernur, bupati, wali kota menjadi komandan satuan tugas dalam rangka pelayanan kebencanaan kepada semua warga.

“Keselamatan nyawa masyarakat adalah hukum tertinggi,” ujarnya.

Sumber: republika.co.id

 

Himpunan Pelajar Patani Indonesia Gelar Seminar Kebudayaan tentang Asean dan Melayu

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) – Menjelang awal tahun 2020 Himpunan Pelajar Patani di Indonesia (HIPPI) gelar acara seminar nasional kultural ASEAN dengan menyusun tema “Menghayati dan Menghargai Kultural ASEAN”.

Seminar ini diselenggarakan di Falkutas Tarbiah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, Indonesia, pada Sabtu (04/01/2020).

Tujuan tema ini digangkat adalah, pertama untuk mengenal budaya antar Negara, kedua untuk saling menhormati budaya antar Negara, dan ketiga untuk mempertahankan budaya sebagai jati diri bangsa.

Acara ini dimulai dengan menyayikan lagu Indonesia Raya, kata sambutan dari ketua pelaksanan, wakil ketua umum HIPPI, ketua POSTAR, dan perasmian acara seminar nasional kultural ASEAN oleh Dr. Randi Muhammad Gumilang, M.Pd.I (Dosen IAIN Samarinda, Kalimantan, Indonesia).

Narasumber kali ini dihadiri, pertama Rachmat Abril Kholis (Peneliti CIDES Indonesia Bid. Hubungan Internasional School of Strategis and Global Student, Universitas Indonesia), membahas mengenai “Mengapa Penting Budaya Bagi Seitap Orang”, kedua Kamarullah (Representatif UDEF, Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu, Turki), membahas mengenai “Mengapa Budaya Harus Dipertahankan”, dan moderator Abdulkifli Dami (Wakil Ketua Umum HIPPI).

Penampilan Kebudayaan

Setelah selesai seminar nasional, di lanjutkan dengan presen dan penampilang budaya antar Negara ASEAN, pertama Negara Patani (Thailand Selatan), kedua Negara Indonesia, ketiga Negara Malaysia, keempat Negara Brunei Darussalam, dan kelima Negara Philipina.

Sufyan Doloh, salah seorang mahasiswa yang persentasi budaya Patani menyelaskan, bahwa Etnis dan kultur Melayu Indonesia, Malaysia, Singapura, Philipina dan Brunei Darussalam, adalah kultur yang sama.

Berdasar kultur bangsa Melayu yang tersisa adalah penduduk di wilayah Thailand Selatan, orang Melayu Thailand Selatan bertutur dengan bahasa Melayu sebagai bahasa Ibunda, dan beragama Islam serta mempunyai identitas yang sama dengan orang Melayu umumnya (Nusantara).

Manakala, budaya Melayu Patani mempunyai beerapa persamaan dengan budara di Indonesia, khususnya budaya yang ada di Pulau Sumatra, seperti Aceh dan Riau, yaitu mempunya pakaian tradional dan permaian tradisional yang hamper sama.

Suksesnya acara ini atas kerjasama Himpunan Pelajar Patani di Indonesia (HIPPI) dengan Pojok Seni Tarbiah (POSTAR), dan partisipasi dari beberapa mahasiswa internasional yang persentasi budaya Negara ASEAN.

Selama acara berlangsung ada beberapa zum tentang kebudayaan Patani, pameran buku-buku sejarah tentang Patani, pameran photo, dll.

NU dan Muhammadiyah Diharapkan Kompak Majukan Ekonomi Umat

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Cendekiawan Muslim Prof KH Didin Hafidhuddin mengatakan, Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah adalah dua ormas Islam terbesar yang dimiliki umat dan bangsa Indonesia.

Peran NU dan Muhammadiyah untuk merekatkan umat agar semakin kokoh kesatuan dan persatuannya tentu sangat diharapkan.

“Jika NU dan Muhammadiyah bergerak bersama dalam kesatuan yang rapi untuk menyejahterakan masyarakat, saya yakin akan terjadi percepatan yang signifikan,” kata Prof KH Didin, Jumat (3/1).

Ia menilai, NU dan Muhammadiyah perlu bekerja sama dalam pemberdayaan umat.

Misalnya dengan mendirikan koperasi berbasis masjid atau usaha-usaha lain yang berorientasi pada sektor ril. Maka tentu hasilnya akan sangat baik.

Ia menambahkan, jika NU dan Muhammadiyah bersama sama dalam membangun umat, pasti akan diikuti oleh yang lainnya.

“Saya sangat apresiatif terhadap ajakan Buya Anwar Abbas Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang disambut baik oleh Sekretaris Jenderal PBNU, Helmy Faisal Zaini. Mudah-mudahan hal ini bisa direalisasikan pada tahun 2020 ini Insya Allah,” ujarnya.

Sebelumnya, Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Buya Anwar Abbas berharap NU dan Muhammadiyah semakin kompak dan bersatu pada 2020 untuk berjuang bersama memperbaiki nasib rakyat.

Menanggapi ajakan itu, Sekretaris Jendela Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Helmy Faishal Zaini menyambut baik ajakan Buya Anwar Abbas.

sumber: republika.co.id

 

Wasekjen NU Kenang Ketegasan dan Konsistensi Tokoh Muhammadiyah Yunahar Ilyas

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)–Wakil Sekjen Pengurus Besar Nahdhatul Ulama (PBNU) Masduki Baidlowi mengungkapkan duka dan kehilangan mendalam atas wafatnya Wakil Ketua Umum MUI Pusat dan salah satu Pimpinan Pusat Muhammadiyah Prof Yunahar Ilyas.

Masduki mengenang Prof Yunahar sebagai sosok yang lurus dan konsisten dalam perjuangan keislaman.

“Beliau banyak memberikan inspirasi untuk konsisten dalam perjuangan ya, beliau orang yang sangat lurus, ada satu pepatah, bicarakan kebenaran walaupun itu pahit di dengar, dan Prof Yunahar orang yang termasuk berbicara seperti itu,” ujar Masduki saat dihubungi wartawan, Jumat (3/1).

“Beliau juga adalah seorang muslim yang sejati, yang konsisten di dalam menegakkan prinsip-prinsip dasar keislaman,” ujar Masduki lagi.

Masduki yang juga Ketua Bidang Informasi dan Komunikasi Majelis Ulama Indonesia (MUI) pusat itu juga menilai Prof Yunahar sebagai sosok yang tegas.

Masduki bercerita ketegasan Prof Yunahar sebagai Wakil Ketua Umum MUI Pusat saat memimpin rapat-rapat MUI.

Prof Yunahar kata Masduki, selalu mengingatkan agar seluruh anggota untuk fokus membahas tema yang telah ditentukan.

“Biasanya kami itu di rapat MUI bisa berjam-jam karena banyak orang yang pengen ngomong dan ngomongnya itu tidak fokus, kalau yang pimpin Prof Yunahar selalu diingatkan agar tidak melebar-lebar dan fokus, beliau tegas soal itu,” ujar Masduki.

Juru Bicara Wakil Presiden itu menyebut pertemuan terakhirnya dengan Prof Yunahar saat mendampingi Wapres Ma’ruf menjenguk Prof Yunahar di RS PKU Muhammadiyah di Jogja, 7 November 2019 lalu.

Saat itu, Prof Yunahar kata Masduki sangat bersemangat menceritakan rencana transparansi ginjal yang akan dilakukannya guna kesehatannya.

“Beliau masih sangat optimis, bahwa akan melakukan transparasi ginjal dia cerita ke pak wapres sudah ada yang akan mendonorkan ginjalnya, dan waktu operasinya menunggu kesehatan optimal,” ujar Masduki.

“Saat itu beliau tersenyum sangat cerah, didampingi anak anaknya, beliau almarhum sempat kenalkan putra putrinya ke pak wapres, kami tidak mengira beliau akan meninggalkan kita semua, kami di MUI sangat merasa kehilangan ya,” ujarnya.

Sumber: republika.co.id

TPF: Polisi Sengaja Tembak Masjid dan Warga Muslim India

Redaktur: Mazaya

MANGALURU(Jurnalislam.com) — Tim pencari fakta memaparkan hasil investigasi kasus penembakan oleh kepolisian India saat mengawal aksi demonstrasi penolakan UU Kewarganegaraan, yang dinilai anti-Muslim. Investigasi internal itu mendapati bahwa penembakan dengan sengaja membidik warga muslim India.

Seperti diwartakan New Indian Express, Ahad (5/1) tim pencari fakta mendapati bahwa aksi penembakan oleh kepolisian saat mengawal demonstrasi pada 19 Desember 2019 lalu itu telah ‘direncanakan’.

Tim mengatakan, bahwa aparat bahkan dengan sengaja juga membidik pertokoan milik warga muslim bahkan menyerang masjid.

Tim pencari fakta terdiri dari perwakilan Serikat Rakyat untuk Kebebasan Sipil (PUCL) Persatuan Forum Rakyat India (AIPF) dan Konfederasi Nasional Organisasi Hak Asasi Manusia (NCHRO). Mereka mengatakan, tindakan kepolisian yang menyasar muslim itu sudah direncanakan satu hari sebelum peristiwa penembakan di Mangaluru.

Tim menganalisa 60 hingga 70 video yang beredar luas. mereka mendapat bahwa klaim kepolisian yang menyebut jumlah massa aksi mencapai 6000 hingga 7000 adalah salah. Tim mengatakan, massa aksi tidak lebih dari 200 hingga 300 orang.

Hasil penydikan juga mendapati bahwa demonstrasi diawali oleh pembubaran paksa sekitar 150 anak muda yang melakukan aksi damai oleh kepolisian sempat. Kepolisian menggunakan tindakan kekerasan untuk membubarkan aksi tersebut.

Para pemuda lantas mengaku kebingunan apakah aksi protes ingin diteruskan atau dibatalkan. Kendati, tim mengatakan aparat mengamuk dan menyerbu ke toko-toko di sekitar, menarik orang dan secara selektif menyerang warga Muslim.

Sekitar pukul 16.00 waktu setempat, tim kepolisian juga menyerang Masjid Ibrahim Khaleel di mana terdapat 80 orang yang tengah berdoa dengan damai. saat itu, kepolisian tengah berusaha mengejar pemuda tertentu ke masjid tersebut.

Aparat kemudian memulai serangan tanpa pandang bulu dengan batu dan gas air mata ke dalam masjid. Kepolisian selanjutnya mengamankan para pemimpin masyarakat untuk menenangkan situasi.

Kendati, situasi menjadi lebih buruk saat salah satu tokoh masyarakat Ashraf terluka di kepala akibat serangan polisi. Peristiwa itu selanjutnya memicu aksi besar massa.

Seperti diketahui, situasi India saat ini tengah diwarnai aksi protes dari warga atas Amandemen Kewarganegaraan baru yang dinilai sebagai UU Antimuslim. UU kewarganegaraan baru itu dinilai bias dengan kondisi India yang 14 persen populasinya menganut agama islam.

Sumber: republika.co.id