PBNU: Pemerintah Jangan Lembek terhadap Cina

PBNU: Pemerintah Jangan Lembek terhadap Cina

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) meminta pemerintah Indonesia tidak lembek dan tidak menegosiasikan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan kepentingan ekonomi.

“Meskipun Cina investor terbesar ketiga di Indonesia, Pemerintah harus tegas dan jangan lembek. Karena ini menyangkut kedaulatan teritorial NKRI,” kata Ketum PBNU Kiai Aqil Siroj saat konferensi pers di Kantor PBNU, Kramat, Senin (6/2/2020).

Menurutnya, keutuhan dan kesatuan wilayah NKRI, di darat, laut, dan udara adalah harga mati yang tidak bisa ditukar dengan kepentingan apa pun. Maka itu, Nahdlatul Ulama meminta Pemerintah RI untuk mengarusutamakan fungsi laut dan maritim sebagai kekuatan ekonomi dan geopolitik.

PBNU juga mendesak pemerintah Cina berhenti melakukan tindakan provokatif atas kedaulatan wilayah perairan RI yang telah diakui dan ditetapkan oleh Konvensi Hukum Laut PBB (UNCLOS, United Nation Convention for the Law of the Sea1982).

“Kepulauan Natuna masuk dalam 200 mil laut Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) yang telah diratifikasi sejak 1994, karena itu tindakan Coast Guard RRT mengawal kapal nelayan berbendera China di perairan Natuna sebagai bentuk provokasi politik yang tidak bisa diterima,” ujarnya.

Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Close X