Berita Terkini

MUI Minta Masyarakat Hidupkan Rumah Sebagai Tempat Ibadah

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) – Sekretaris Komisi Fatwa MUI, Asrorun Niam Sholeh, mengatakan bahwa ada hikmah di balik peristiwa wabah virus corona. Salah satu hikmah yang dapat dipetik dari pandemi global ini adalah penguatan ketahanan keluarga dan penguatan kekuatan ibadah di rumah.

 

“Rasulullah SAW menegaskan di dalam hadis shahihnya bahwa sebaik-baik ibadah shalat yang dilaksanakan oleh hamba di dalam hal ini umat Islam yakni shalat yang dilaksanakan di rumah,” katanya melalui keterangan tertulis yang diterima redaksi Sabtu (28/03/2020).

 

Niam mengatakan bahwa ibadah tidak hanya dapat dilakukan di masjid atau musholla, tetapi di rumah kita masing-masing. Menurut dia, shalat di rumah itu adalah keutamaan.

 

“Sebaik-baik shalat yang dilakukan adalah shalat di rumah, kecuali shalat-shalat yang memang terikat pelaksanaannya di masjid seperti shalat tahiyatul masjid,” ujarnya.

 

MUI, kata dia, mengajak umat Islam Indonesia untuk bersama-sama memakmurkan seluruh Bumi Allah SWT dengan kepentingan ibadah.

 

Sebelumnya Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (NU) Kota Surabaya mengimbau kepada segenap jajaran struktural dan warga NU di Kota Pahlawan, Jawa Timur untuk melaksanakan shalat lima waktu berjamaah bersama keluarga di rumah, sebagai upaya mencegah penyebaran Covid-19.

Muhammadiyah Ikuti Protokol Pemerintah tentang Jenazah Korban Covid-19

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) – PP Muhammadiyah memfatwakan tentang pengurusan jenazah pasien Covid-19 sejak meninggal dunia sampai dikuburkan. Hal tersebut tertuang dalam surat edaran PP Muhammadiyah Nomor 02/Edr/I.0/E/202 tentang Tuntunan Ibadah dalam Kondisi Darurat Covid-19.

 

Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir menyebutkan, perawatan dan penanganan jenazah pasien Covid-19 dilakukan berdasarkan standar protokol kesehatan. Ihwal tersebut merujuk pada Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 300 Menkes/SK/IV/2009 tentang Pedoman Penanggulangan Episenter Pandemi Influenza.

 

“Apabila dipandang darurat dan mendesak, jenazah dapat dimakamkan tanpa dimandikan dan dikafani, dalam rangka menghindarkan tenaga penyelenggara jenazah dari paparan Covid-19,” kata Haedar dalam keterangannya Sabtu (28/03).

 

Menurut Haedar, kewajiban memandikan dan mengafani jenazah pasien Covid-19 asalah hukum kondisi normal. Sedangkan dalam kondisi tidak normal dapat diberlakukan hukum darurat.

 

Haedar mengatakan, pertimbangan ini mengacu pada asas hukum syariah bahwa Allah tidak membebani hamba-Nya kecuali sejauh yang mampu dilakukannya.

Seperti yang diperintah Nabi SAW dilaksanakan sesuai dengan kemampuan, tidak ada kemudaratan dan pemudaratan.

 

“Kemudaratan harus dihilangkan, kesulitan memberikan kemudahan, keadaan mendesak dipersamakan dengan keadaan darurat,” ujar Haedar.

 

Kemudaratan dibatasi sesuai dengan kadarnya, dan mencegah mudarat lebih diutamakan daripada mendatangkan maslahat,” lanjut dia.

PBNU Minta Masyarakat Tidak Mudik Dulu

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) – Masyarakat diimbau lebaran di rumah masing-masing. Ketua Pengurus Harian Tanfidziyah PBNU, Robikin Emhas menyebut virus Corona berbahaya karena tiga hal.

“Pertama, kecepatan penyebarannya. Kedua, gejalanya yang tidak mudah terdeteksi oleh orang yang terinfeksi. Ketiga, ketidak-tahuan orang yang terinfeksi, sehingga orang yang terinfeksi adalah carier dan tanpa sadar menyebarkan virus ke tempat dan kepada orang lain,” kata Robikin di Jakarta, Sabtu, (28/3).

Menurut dia, umat Muslim pada khususnya harus bersikap adil dan proporsional. Adil dan proporsional baik dari aspek akidah, ibadah maupun mu’amalah. Takut hanya kepada Allah, bukan selainnya.

“Namun tidak meninggalkan perintah agama lainnya, ikhtiar baik secara preventif maupun kuratif,” kata dia.

Melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Pemerintah telah memperpanjang masa darurat bencana wabah virus Corona hingga 29 Mei 2020. Itu artinya hingga 5 hari pasca hari raya Idul Fitri 1441 Hijriah tahun ini.

Robikin melihat, penetapan masa darurat ini tentu dengan pertimbangan dan perhitungan matang. Dia mengimbau masyarakat bersama-sama mendisiplinkan diri, memutus mata rantai penyebaran covid-19, dengan tidak mudik lebaran tahun ini.

“Silaturahim Idul Fitri tetap kita lakukan. Namun secara daring, online melalui teknologi komunikasi. Video call dari tempat tinggal masing-masing. Lebaran di tengah virus Corona daring saja,” kata Robikin.

Dengan disiplin untuk tetap di rumah dan menjaga jarak fisik dalam situasi saat ini sangat membantu penanggulangan penyebaran Covid-19. Di sisi lain, Robikin menyebut masyarakat yang memaksakan diri mudik dapat membahayakan diri sendiri dan orang lain, termasuk keluarga.

“Kita tidak pernah tahu, di tengah perjalanan menuju kampung halaman, bisa saja tanpa sadar terjadi kontak fisik dengan orang yang terpapar Covid-19,” kata dia.

Kalau hal tersebut terjadi, mudik tidak membawa kebahagiaan bagi keluarga dan lingkungan, tapi derita dan musibah. “Fiqh mu’amalah mengajarkan kepada kita: jalbul-mashalih wa daf’ul-mafasid. Seluruh hal untuk meraih kemaslahatan dan menolak kemafsadatan (kerusakan) sesungguhnya adalah bagian dari perintah syari’at,” kata Robikin.

Ketua MPR Desak Pemerintah Putuskan Lockdown Jakarta

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)–Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) menyatakan Indonesia berisiko memasuki gelombang infeksi virus corona jenis baru Covid-19 lanjutan di luar Jakarta.

Ini mengingat selama tiga hari terakhir, jumlah kasus baru Covid-19 yang dilaporkan pemerintah selalu di atas 100 orang per hari. Secara kumulatif angka infeksi sudah mencapai 893 orang.

Oleh karena itu, Bamsoet meminta pemerintah melakukan lockdown Jakarta.

“Mendorong pemerintah melakukan penutupan pergerakan manusia dari dan menuju Jakarta,” kata Bamsoet, Jumat (27/3).

Mantan ketua DPR itu meminta pemerintah melalui Gugus Tugas Penanganan Covid-19 untuk menyiapkan petugas di setiap pelabuhan maupun bandara.

“Serta memperketat pengawasan untuk memeriksa arus masuk-keluar Jakarta, sebagai upaya pemerintah menghentikan penyebaran wabah ke daerah lainnya,” ujar Bamsoet.

Dia juga menyarankan pemerintah agar pemeriksaan cepat (rapid test) Covid-19 bisa langsung dilakukan di daerah-daerah yang sudah memiliki alat tes.

“Sehingga kasus-kasus baru dapat segera ditemukan atau diidentifikasi,” katanya.

Sumber: jpnn.com

Anggota DPR soal Lock Down: Kebijakan Anies Terganjal Pemerintah Pusat

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)–Wakil Ketua Komisi V DPR Syarief Abdullah Alkadrie mendesak pemerintah pusat untuk menyetujui desakan lockdown di DKI Jakarta. Persamaan persepsi itu, kata Syarief, dibutuhkan untuk memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19 khususnya di DKI Jakarta.

Berdasarkan data pada Kamis (26/3) pukul 18.00 WIB, pasien positif COVID-19 di Jakarta mencapai 515 orang, angka itu meningkat dari sebelumnya yang berjumlah 472 orang. Jumlah ini merupakan angka mayoritas dari total pasien corona di Indonesia sebanyak 893 orang.

“Ya saya kira sekarang harus sama sudah antara pemerintah pusat dan DKI persepsinya seperti sebagaimana yang sudah diutarakan oleh Gubernur sebelumnya. Pak gubernur kan udah minta lockdown untuk Jakarta, saya kira itu lebih efektif, karena semua orang kan masuk DKI,” ujar Syarief saat dihubungi, Jumat (27/3).

Anggota Fraksi Nasdem itu mengatakan, keputusan untuk melakukan lockdown di Jakarta, menurut Syarief sebelumnya telah disampaikan oleh Gubernur DKI, Anies Baswedan. Terlebih menurutnya DKI memiliki potensi besar dalam proses penyebaran virus corona itu.

“Saya kira sebenarnya ini kan sudah lama ini yang diwacanakan oleh Gubernur DKI kan untuk me-lockdown Jakarta. Tetapi terganjalnya di pemerintah pusat. Karena DKI ini sentral masuk, jadi saya kira bisa itu untuk DKI itu perlu diambil tindakan lockdown seperti itu, khusus DKI,” ungkap Syarief.

Terkait solusi lockdown itu, Syarief pun meminta agar Gubernur nantinya dapat merelokasi anggaran yang berasal dari APBD sebagai dana subsidi silang bagi mereka para pekerja harian yang akan terdampak bila lockdown itu jadi untuk dilakukan.

“Kan DKI ndak terlalu besar juga penduduknya, ya sekitar 7 jutaan ya. Nah ini kan sudah bisa dipetakan mana masyarakat yang kurang mampu, kemudian bagaimana pekerja harian, nah itu saya kira bisa relokasi APBD DKI maupun APBN untuk menanggulangi itu,” kata Syarief.

 

Sumber: kumparan.com

Corona Mewabah, Komunitas Hijrah Serang Hadirkan Billboard Dakwah

Redaktur: Mazaya

SERANG(Jurnalislan.com)–Mewabahnya virus Covid-19 ke berbagai daerah,tak menyurutkan langkah para aktivis dakwah atau pun Komunitas Hijrah untuk terus berdakwah.

Ketika dakwah tak harus selalu di meja mimbar,maka komunitas pemuda Hijrah di Serang mengambil “langkah” tersebut.

Dakwah yang di lakukan oleh Komunitas Pemuda Hijrah al-Bantani/Ta’lim Cloud Albantany adalah melalui pemasangan Billboard yang berisi pesan pesan Islami.Bilboard tersebut terpasang di  beberapa titik jalan di Kota Serang Banten.

Robby Nurishaq perwakilan dari Komunitas Pemuda Hijrah Ta’lim Cloud Serang  mengungkapkan kepada Jurnalislam.com bahwa Billboard dakwah ini dipasang untuk mengingatkan masyarakat khususnya umat Muslim kota Serang agar selalu menjaga shalatnya dan bersedekah.

Billboard dakwah tersebut dipasang di beberapa titik di jalan kota Serang diantaranya di Jl. Juhdi (Royal Kantin) Serang dan di Jl.Fatah Hasan Ciceri Serang.

“Selain di ruas jalan tersebut insyaAlloh satu lagi Billboard akan kita pasang di ruas jalan SPBU Ciceri Serang,” kata Roby kepada Jurnalislam.com, Sabtu  (28/3/2020).

Billboard atau papan reklame yang berukuran 8m x 4 m pasang mengajak agar umat Islam tidak  meninggalkan Shalat dan sedekah.Billboard tersebut terlihat berbeda dan menarik mengingat di Kota Serang jarang sekali Billboard yang berisikan pesan pesan Islami.

“Melalui Billboard ini pula kami ingin mengingatkan walau virus Corona mewabah, jangan sampai umat Islam meninggalkan shalat dan sedekah nya,” tambah Roby.

Billboard yang berisikan pesan pesan Islami menjadi alternatif pesan dakwah ketika Kajian kajian Islam yang mengundang banyak orang tidak dianjurkan untuk saat ini.

reporter:Jajat.S.dan Dian.

Pemerintah Siapkan Ribuan Herbal Rimpang untuk Tenaga Medis

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) membeli empon-empon (rimpang) dan berbagai produk hasil usaha petani hutan untuk disalurkan kepada tenaga medis yang bertugas menangani pasien Covid-19.

Produksi Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) yang dibagikan pada tenaga medis dan jurnalis itu antara lain jahe instan, “wedang uwuh”, temulawak, madu, minyak kayu putih, gula semut, minuman serta makanan lain yang mengandung banyak vitamin C dan berkhasiat untuk menjaga daya tahan tubuh.

“Langkah ini sebagai tindak lanjut arahan Bapak Presiden untuk menjaga kondisi masyarakat khususnya usaha kecil, koperasi dan kelompok tani hutan bisa tetap berproduksi dan menerima pendapatan dari hasil jualan. Sekaligus kita mendukung tenaga medis yang membutuhkan kekuatan daya tahan tubuh,” kata Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananSiti Nurbaya dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu (28/3).

Khusus untuk wilayah DKI Jakarta, disiapkan sebanyak 2.000 paket produk herbal yang disalurkan ke berbagai rumah sakit rujukan pasien Covid-19.

Selain itu, 5.000 paket lainnya juga disediakan lima Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan pada masing-masing wilayahnya, dengan total anggaran mencapai Rp 780 juta.

Berbagai produk hasil petani hutan itu diyakini dapat meningkatkan daya tahan tubuh, karena mengandung banyak zat pendorong imunitas tubuh manusia yang diolah dari alam. Dengan pendampingan melalui Program Perhutanan Sosial, produk para petani hutan tersebut kini sudah dikemas lebih modern dan melalui teknologi pengolahan yang memenuhi standar layak konsumsi.

 

Sumber: republika.co.id

Polisi Akan Terus Bubarkan Warga yang Berkerumun

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)–Pada Jumat (27/3) malam, warga yang berkerumun di sejumlah tempat, seperti di kawasan Jatinegara (Jakarta Timur) dan Cililitan dibubarkan oleh polisi.

Aparat Kepolisian secara persuasif juga meminta agar pengemudi ojek daring (online) yang berkumpul di kawasan Pusat Grosir Cililitan, Jakarta Timur, untuk membubarkan diri.

Dirlantas Polda MetroJaya Kombes Polisi Sambodo Purnomo Yogodi mengatakan warga masih ramai di jalanan sehingga diminta untuk membubarkan diri.

Dalam video yang beredar di media sosial, aparat Kepolisian menggunakan pengeras suara meminta warga yang masih berkerumun untuk membubarkan diri.

“Kami dari Polda Metro Jaya mengimbau kepada bapak untuk membubarkan diri, silahkan ke rumahnya masing-masing,” kata petugas Jakarta, Sabtu (28/3).

“Silakan bapak yang ada di pojok, demi keselamatan bersama silahkan membubarkan diri, silahkan pulang ke rumah masing-masing,” ujarnya.

Sementara itu, Kapolri Jenderal Polisi Idham Azis mengatakan jajaran Polri telah membubarkan sebanyak 7.031 kerumunan massa sejak dikeluarkan Maklumat Kapolri tentang Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Penyebaran Virus Corona (COVID-19).

“Sementara ini, sejak maklumat keluar pada 19 Maret 2020, sudah 7.031 kali kami lakukan pembubaran massa di seluruh Indonesia,” ‎kata Jenderal Idham saat dihubungi di Jakarta, Jumat.

Kapolri menjelaskan kerumunan massa yang dibubarkan terdiri atas resepsi pernikahan hingga perkumpulan sejumlah warga yang bersantai di kafe maupun di tempat publik lainnya.

“Yang kami bubarkan termasuk acara resepsi di beberapa daerah, yang kumpul-kumpul di kafe, semua (jenis kerumunan) yang ada di maklumat,” ungkapnya.

Sumber: republika.co.id

Ketika Mudik Membahayakan Orang Tua di Kampung Halaman

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Masyarakat yang berada di kota-kota besar, khususnya Jakarta, diminta untuk tidak mudik ke daerah masing-masing. Dikhawatirkan, pemudik dapat terpapar atau menyebarkan virus corona (Covid-19) ketika pulang ke kampung halaman.

“Kita tidak tahu apakah dalam perjalanan pulang atau sebelumnya, pemudik tersebut terpapar virus corona dan akhirnya menularkan kepada keluarganya di daerah. Ini kan gawat,” ujar Ketua Departemen Komunitas Kesehatan DPN PKPI, Dita Eka Sartika, melalui keterangan tertulisnya, Sabtu (28/3).

Ia mengatakan, imbauan pemerintah itu adalah agar seluruh masyarakat tetap tinggal di rumah, dan menjaga jarak fisik dengan yang lain, bukan pulang mudik. Ia melihat banyak orang yang karena kantor dan sekolahnya diliburkan, mereka justru mudik ke kampung halaman.

“Padahal imbauan untuk bekerja dan edukasi di rumah terus disampaikan. Ini harus menjadi perhatian bersama,” jelas dia.

Menurutnya, Indonesia bisa berkaca dari Italia. Sebelum lockdown, 10.000 orang melakukan eksodus ke berbagai daerah di Italia. Akibatnya orang-orang tersebut menjadi pembawa wabah ke daerahnya masing-masing dan berkontribusi nyata terhadap jumlah korban kematian yang besar.

“Pemerintah Indonesia harus memberikan kebijakan yang tegas dan tepat untuk melarang mudik dadakan terjadi di saat genting pandemi terjadi, khususnya perantau di Jakarta dan kota-kota besar lain di Pulau Jawa,” tuturnya.

Selain itu, ia juga mengatakan, pemerintah harus segera memberikan bantuan sosial. Itu perlu dilakukan agar kebutuhan para pekerja informal dapat tetap terpenuhi kebutuhan pokok di saat kondisi physical distancing ini berlangsung.

Menurutnya, PKPI yakin pemerintah Indonesia telah memperhitungkan segala hal dengan matang, termasuk mempertimbangkan untuk membuat contingency plan, apabila dalam satu bulan mendatang pandemi ini belum dapat teratasi. Tugas warga negara, adalah mematuhi imbauan pemerintah.

“Memang berat untuk berbagai pihak tidak dapat pulang kampung, dan bertemu dengan keluarga di saat seperti ini. Tapi jangan membunuh keluarga kita di rumah di daerah dengan mudik dadakan,” jelasnya.

Sumber: republika.co.id

MUI Serukan Qunut Nazilah Dibaca Tiap Shalat Wajib

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Majelis Ulama Indonesia atau MUI mengimbau umat Muslim Indonesia membaca doa Qunut Nazilah dalam setiap sholat fardhu. Doa tersebut dilantunkan agar wabah Covid-19 segera mereda.

“Di dalam setiap kali pelaksanaan ibadah shalat fardhu yang kita laksanakan diselingi dengan doa kepada Allah SWT dan juga menambahkan dalam rentang pelaksanaan sholat fardhu yakni doa Qunut Nazilah,” ujar Sekretaris Komisi Fatwa MUI Asrorun Niam Sholeh di Graha BNPB, Jakarta, Sabtu (28/3).

Dia menjelaskan bahwa doa Qunut Nazilah merupakan doa yang dibaca secara khusus karena ada masalah di masyarakat seperti wabah Covid-19. “Kami atas nama MUI mengimbau kepada masyarakat, khususnya umat Islam Indonesia untuk terus dalam berkontribusi mencegah penyebaran Covid-19 dengan cara ikhtiar lahir dan batin,” kata Sekretaris Komisi Fatwa MUI tersebut.

Menurut Asrorun Niam, ikhtiar batin yang terus dilakukan umat Muslim Indonesia adalah dengan cara meningkatkan keimanan dan ketakwaan meningkatkan ibadah kita kepada Allah SWT. Serta memperbanyak munajat.

Sebelumnya dalam peringatan peristiwa Isra Miraj, Presiden RI Joko Widodo berdoa agar kesulitan yang melanda bangsa dan umat manusia akibat pandemi virus corona penyebab Covid-19 segera terlewati.

Berkaitan penanganan pandemi Covid-19, Presiden telah mendorong sikap sukarela dan partisipasi publik dalam mencegah penyebaran virus corona sebagai pilihan rasional dan bertanggung jawab dalam kehidupan demokrasi. Presiden juga telah menekankan pemerintah beserta seluruh komponen bangsa terus bekerja keras bergotong-royong tanpa henti dengan kerendahan hati dalam melawan Covid-19, untuk keselamatan seluruh rakyat Indonesia.

Presiden berterima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh tenaga kesehatan baik dokter, perawat, dan lainnya. Presiden juga menekankan salus populi suprema lex atau keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi.

Sumber: republika.co.id