Berita Terkini

Kurva Covid Belum Turun, Senator: Justru PSBB Harus Diperkuat

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Wacana Pemerintah terkait relaksasi pembatasan sosial berskala besar (PSBB) menuai mendapat respons beragam dari berbagai pihak. Mengingat saat ini kurva paparan Covid-19 di Indonesia belum turun secara drastis termasuk di daerah-daerah yang menerapkan PSBB.

Bahkan kasus positif Covid-19 masih terus bertambah setiap harinya. Tidak hanya di Jakarta, sebagai ibukota, tetapi juga di daerah-darah.

“Justru saat terjadi pelambatan seperti ini, PSBB harus semakin diperkuat agar benar-benar terjadi penurunan yang drastis bahkan mudah-mudahan bisa nol kasus,” ungkap Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Fahira Idris dalam keterangannya,Senin (4/5).

Menurut Fahira, setelah semua benar-benar bisa mewujudkan nol, maka silakan jika ingin melonggarkan PSBB. Itupun harus dilakukan secara matang, tepat, dan bertanggung jawab agar tidak muncul kasus-kasus atau bahkan claster baru.

Namun, kata Fahira, yang paling berhak mengajukan pelonggaran adalah kepala daerah, bukan atas inisiatif Pemerintah Pusat. “Kepala daerah juga yang menjadi penanggung jawab utama pelaksanaan PSBB. Sehingga kepala daerah lah yang paling paham setiap denyut perkembangan penanggulangan dan pencegahan Covid-19 di wilayahnya,” ujarnya.

Kemudian, terkait adanya keluhan masyarakat, Fahira menilai, hal ini sesuatu yang wajar dan harus dipahami. Setelah berpuluh-puluh tahun bebas beraktivitas, kini masyarakat harus berdiam diri di rumah dan hanya keluar rumah jika ada keperluan penting dan mendesak, itu pun harus mengikuti protokol kesehatan yang ketat.

“Terganggungnya ekonomi akibat wabah ini juga menjadi hal yang tidak mungkin dapat dihindari dan ini dialami semua negara dan masyarakat di seluruh dunia,” kata Fahira.

Bagi Fahira, kebijakan PSBB yang masih memberi ruang bagi masyarakat beraktivitas termasuk aktivitas ekonomi, tetapi dibatasi secara ketat, membutuhkan durasi lebih dari 14 hari jika ingin memberi dampak signifikan terhadap penurunan angka paparan Covid-19. Namun, penurunan signifikan bahkan nol kasus hanya bisa terjadi jika semua elemen baik pemerintah maupun masyarakat konsisten.

“Pemerintah baik di Pusat maupun daerah konsisten dalam menerapkan PSBB atau tidak melonggarkan penerapannya sebelum kasus benar-benar turun atau nol kasus,” tegas Wakil Ketua Badan Pengkajian MPR RI tersebut.

Sementara, kata Fahira, masyarakat patuh dan disiplin menjalankan aturan PSBB dan protokol kesehatan Covid-19. Karena selama wabah ini masih berlangsung bukan hanya ekonomi kita yang terganggu, tetapi nyawa juga terancam.

Untuk itu, semuanya memang harus mundur dulu selangkah. Yakni menjalankan PSBB dengan konsisten agar ke depan kita bisa maju dua langkah sehingga ke depan aktivitas, terutama ekonomi perlahan bisa pulih.

Sumber: republika.co.id

 

700 Jurnalis warga Tercatat Tewas Selama Perang Suriah

Redaktur: Mazaya

IDLIB (Jurnalislam.com) – Jaringan Suriah untuk HAM (SNHR) menyatakan lebih dari 700 jurnalis warga tewas dalam serangan di Suriah sejak berlangsungnya perang sejak 2011.

Dalam sebuah laporan di acara Hari Kebebasan Pers Dunia 2020, kelompok HAM itu menyebutkan sebanyak 707 jurnalis warga tewas sejak Maret 2011 hingga saat ini, 78 persen di antaranya oleh pasukan rezim Suriah.

Menurut laporan, terdapat sedikitnya 1.169 penangkapan dan penculikan jurnalis warga di Suriah antara Maret 2011 hingga Mei 2020.

“Jaringan Suriah untuk HAM (SNHR) menuntut pembebasan 422 jurnalis warga di Suriah, yang kebanyakan ditahan oleh rezim Suriah, dan kini terancam oleh pandemi Covid-19,” kata SNHR.

Laporan tersebut menekankan bahwa rezim Suriah memikul tanggung jawab yang sangat luar biasa atas status Suriah yang mengerikan secara global terkait kebebasan pers dan tugas media.

Suriah terjebak dalam perang saudara sejak awal 2011, ketika rezim Assad menindak aksi protes prodemokrasi dengan kekejaman tak terduga, yang kemudian berubah menjadi bentrokan berdarah dan intervensi dari pasukan luar.

Menurut data PBB, ratusan ribu orang tewas dan lebih dari 10 juta lainnya mengungsi.

Sumber: republika.co.id

KPK Didesak Usut Dugaan Korupsi Proyek Kartu Prakerja

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalisam.com) — Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera melakukan proses penyelidikan atau setidaknya pengumpulan bahan keterangan (Pulbaket) atas dugaan korupsi dalam proyek kartu prakerja yang menelan anggaran hingga Rp 5,6 triliun. Permintaan itu disampaikan Koordinator MAKI, Boyamin Saiman saat mendatangi Gedung KPK, Senin (4/5).

“Saya meminta KPK sudah memulai melakukan proses penyelidikan atau setidaknya pengumpulan bahan atau keterangan,” kata Boyamin.

Boyamin mengatakan, permintaan untuk dilakukannya penyelidikan disampaikan lantaran saat ini telah ada pembayaran secara lunas program pelatihan peserta kartu prakerja gelombang I dan gelombang II. Dengan demikian, jika ada dugaan korupsi, seperti mark-up, KPK dapat langsung bekerja.

“Setidak-tidaknya memulai pengumpulan bahan dan keterangan. Hal ini berbeda dengan permintaan Kami sebelumnya yang sebatas permintaan pencegahan dikarenakan belum ada pembayaran pelatihan kartu prakerja,” tutur Boyamin.

Kepada dua analis Pengaduan Masyarakat yang ditemuinya di Gedung KPK, Boyamin mengaku, telah memberikan keterangan tambahan disertai contoh kasus perkara lain dugaan penunjukan delapan mitra platform digital yang diduga tidak sesuai ketentuan pengadaan barang dan jasa dalam bentuk kerjasama. Boyamin menduga, penunjukan delapan mitra kerja sama pelatihan kartu prakerja tidak melalui beauty contest, tidak memenuhi persyaratan kualifikasi administrasi dan teknis.

“Karena sebelumnya tidak diumumkan syarat-syarat untuk menjadi mitra, sehingga penunjukan delapan mitra juga diduga melanggar ketentuan dalam bentuk persaingan usaha tidak sehat atau monopoli,” katanya.

Selain itu, dengan kisaran antara Rp 200 ribu hingga Rp 1 juta, Boyamin menyatakan, pelatihan yang diberikan oleh delapan mitra Kartu Prakerja juga terbilang mahal jika didasarkan pada ongkos produksi materi dan dibandingkan dengan gaji guru atau dosen dalam melakukan proses belajar mengajar di kelas tatap muka. Bahkan, angka tersebut lebih mahal jika dibandingkan dengan pelatihan yang tersedia di youtube atau browsing yang prakteknya gratis dan hanya butuh kuota internet.

“Mestinya delapan mitra sudah mendapat untung dari sharing kuota internet,” paparnya.

Terkait dugaan mark up, Boyamin menyandarkan, pada pendapat Peneliti Indef Nailul Huda yang menyebut, delapan platform digital yang bekerja sama dengan pemerintah dalam menyediakan pelatihan kartu prakerja berpotensi meraup untung sebesar Rp 3,7 triliun. Dengan pendapat tersebut, Boyamin menduga, delapan mitra Kartu Prakerja mendapat untung sebesar  66 persen dari jumlah uang yang diterima mitra dari masing-masing biaya pelatihan kartu prakerja.

“Padahal, BPK atau BPKP memberikan batasan keuntungan 20 persen sehingga terdapat dugaan pemahalan harga sekitar 46 persen. Meskipun demikian  perkiraan keuntungan ini masih perlu dihitung secara cermat masing-masing mitra dikarenakan terdapat mitra yang memberikan diskon biaya pelatihan,” katanya.

Boyamin mengungkapkan, usai menerima laporannya, pihak KPK berjanji akan menindaklanjuti sesuai kewenangan berdasar ketentuan yang berlaku.

“Yang tentunya jika ditemukan indikasi , bukti dan unsur korupsi akan diproses sebagaimana mestinya dan jika tidak ditemukan maka akan dihentikan,” katanya.

Sumber: republika.co.id

Angka Kematian Global Akibat Corona Nyaris Seperempat Juta Jiwa

Redaktur: Mazaya

INTERNASIONAL(Jurnalislam.com)–Senin (04/05), kasus infeksi virus corona secara global telah tembus sebanyak 3,5 juta kasus, dengan angka kematian akibat COVID-19 telah mendekati 250.000 kematian.

Meski begitu, perhitungan Reuters menunjukkan tingkat kematian dan munculnya kasus baru telah melambat dari angka puncak yang terjadi pada bulan lalu.

Amerika Utara dan negara-negara Eropa adalah penyumbang sebagian besar kasus-kasus baru yang dilaporkan dalam beberapa hari terakhir. Namun, peningkatan drastis kasus infeksi virus corona terlihat di Amerika Latin, Afrika dan Rusia.

Rusia laporkan lebih dari 10 ribu kasus baru

Rusia telah mencatat lonjakan harian terbesar infeksi virus corona, yaitu 10.633 kasus baru yang dikonfirmasi pada hari Minggu (03/05). Angka ini menunjukkan bahwa Rusia memiliki lebih banyak kasus infeksi baru dibanding negara Eropa lain saat ini.

Menurut otoritas kesehatan Rusia, 134.686 orang di Rusia telah didiagnosis dengan COVID-19 dan 1.280 telah meninggal dunia sejak wabah COVID-19 bermula. Minggu (03/05), Rusia melaporkan 58 kematian baru akibat COVID-19.

Meskipun kasus infeksi di negara berpenduduk 145 juta itu terus meningkat, tingkat kematian akibat COVID-19 di Rusia jauh lebih rendah dibanding dengan negara-negara paling terpukul akibat virus corona seperti Italia, Spanyol dan Amerika Serikat (AS).

Pemerintah menyatakan dapat mulai mencabut langkah-langkah penguncian (lockdown) mulai 12 Mei mendatang, meski keputusan itu tergantung pada perkembangan kasus di masing-masing wilayah.

Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan situasinya tetap “sangat sulit”.

“Skeptis dengan jumlah kasus infeksi”

Menurut perhitungan yang dilakukan oleh Reuters, secara global, ada 74.779 kasus baru yang dilaporkan terjadi selama 24 jam terakhir, sehingga total kasus global mencapai setidaknya 3,52 juta kasus.

Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), angka ini sebanding dengan sekitar 3 juta hingga 5 juta kasus penyakit parah yang disebabkan oleh influenza musiman setiap tahun. Meski begitu, angka ini jauh di bawah flu Spanyol yang terjadi pada 1918 dan menginfeksi sekitar 500 juta orang.

“Kita harusnya masih skeptis dengan angka kasus infeksi yang kita dapatkan,” kata Peter Collignon, seorang dokter penyakit menular dan ahli mikrobiologi di Rumah Sakit Canberra kepada Reuters. “Itu adalah masalah besar”, tambahnya.

Menurutnya, “tingkat kematian akibat COVID-19 juga 10 kali lebih tinggi dibanding influenza untuk semua kelompok umur”.

Kasus infeksi virus corona bisa menyebabkan gejala ringan dan tidak semua orang yang menunjukkan gejala akibat virus ini mendapatkan tes COVID-19. Sementara itu, kebanyakan negara-negara di dunia juga hanya mencatat kematian yang terjadi di rumah sakit. Banyak kematian yang terjadi di rumah-rumah pribadi dan panti jompo tidak dimasukkan ke dalam data resmi.

Hingga saat ini, kematian akibat COVID-19 telah menembus angka 246.920. Kematian pertama dilaporkan terjadi pada 10 Januari lalu di Wuhan, Cina, setelah virus corona muncul di sana pada bulan Desember 2019.

Pelonggaran lockdown masih kontroversial?

Tingkat harian munculnya kasus baru di seluruh dunia berada di kisaran dua hingga tiga persen selama seminggu terakhir, jauh lebih rendah dibanding puncaknya di angka 13% pada pertengahan Maret lalu. Hal ini mendorong banyak negara untuk mulai mengurangi langkah-langkah penguncian (lockdown) yang telah ”menjungkirbalikkan” bisnis dan melumpuhkan ekonomi global.

Pelonggaran pembatasan ini terbukti masih kontroversial. Para ahli masih memperdebatkan apa strategi terbaik untuk memastikan tidak ada wabah “gelombang kedua” yang besar.

“Kita bisa saja dengan mudah memiliki gelombang kedua atau ketiga karena banyak wilayah yang tidak kebal,” kata Collignon. Ia menekankan bahwa kekebalan kelompok (herd immunity) di dunia masih kurang, yang menurutnya memerlukan sekitar 60% populasi sembuh dari COVID-19.

Di Amerika Serikat, sekitar setengah dari gubernur negara bagian telah memutuskan membuka kembali sebagian perekonomian mereka selama akhir pekan. Sementara Gubernur New York, Andrew Cuomo menyatakan keputusan tersebut sebagai langkah prematur.

Di Inggris, Perdana Menteri Boris Johnson, mengatakan pada hari Minggu (03/05) bahwa negara telah melewati masa puncak. Meski demikian, menurutnya masih terlalu dini untuk melonggarkan tindakan penguncian.

Bahkan di negara-negara di mana perlawanan terhadap wabah COVID-19 yang dianggap sukses, seperti Australia dan Selandia Baru, para pejabatnya masih sangat berhati-hati terkait pelonggaran lockdown.

Sumber: republika.co.id

Malaysia Wajibkan Pekerja Migran Tes Corona

Redaktur: Mazaya

KUALA LUMPUR(Jurnalislam.com) — Menteri Keamanan Senior Malaysia, Ismail Sabri Yaakob mengatakan, pekerja migran harus mendapatkan tes untuk virus corona.

Seluruh pengujian tersebut akan ditanggung biayanya oleh orang yang mempekerjakan.

“Biaya pengujian harus ditanggung oleh majikan,” kata Ismail Sabri.

Ribuan warga Malaysia sudah mulai melakukan aktivitas normal sejak Senin (4/5). Bisnis dan toko-toko mulai kembali untuk pertama kalinya sejak diberlakukannya pembatasan 18 Maret untuk menahan penyebaran virus corona.

Ismail Sabri melihat, meski pelonggaran berlaku, pekerja asing di semua sektor harus menjalani pemeriksaan wajib untuk Covid-19. Anjuran itu ditekankan setelah ditemukan kasus positif virus corona di antara para migran yang bekerja di lokasi konstruksi Kuala Lumpur pekan lalu.

Pengumuman itu muncul setelah Malaysia menahan ratusan migran tidak berdokumen selama akhir pekan. Langkah itu memicu kecaman dari PBB dan kelompok hak asasi manusia. Ismail Sabri sebelumnya membela penangkapan itu dengan mengatakan bahwa semua yang ditahan dinyatakan negatif terhadap virus.

Pekerja migran telah menjadi komunitas yang sangat rentan selama pandemi. Di negara tetangga Singapura, ribuan infeksi telah dikaitkan dengan asrama pekerja migran.

Sekitar dua juta pekerja asing terdaftar di Malaysia, tetapi pihak berwenang mengatakan masih ada lebih banyak tanpa dokumen yang memadai. Para pekerja migran kebanyakan berasal dari Indonesia, Bangladesh, India dan Nepal.

Malaysia hingga pertengahan April memiliki jumlah infeksi tertinggi di Asia Tenggara. Pada Ahad (3/5), negara itu melaporkan 122 kasus baru, tertinggi sejak 14 April, dengan total hampir 6.300 infeksi.

Sumber: republika.co.id

 

BI: Inflasi Masih Rendah

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Bank Indonesia menyampaikan Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) pada April 2020 tetap rendah dan terkendali. Inflasi IHK pada April 2020 tercatat 0,08 persen (mtm), lebih rendah dari inflasi bulan sebelumnya sebesar 0,10 persen (mtm).

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi, Onny Widjanarko menyampaikan perkembangan ini dipengaruhi oleh inflasi inti yang melambat, serta kelompok volatile food dan administered prices yang kembali mencatat deflasi.

Dengan perkembangan tersebut, secara tahunan inflasi IHK April 2020 tercatat sebesar 2,67 persen (yoy), menurun dibandingkan dengan inflasi bulan lalu sebesar 2,96 persen (yoy).

“Ke depan, Bank Indonesia terus konsisten menjaga stabilitas harga dan memperkuat koordinasi kebijakan dengan Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, untuk mengendalikan inflasi tetap rendah dan terkendali dalam sasarannya sebesar 3,0 persen kurang lebih satu persen pada 2020,” katanya dalam keterangan pers, Senin (4/5).

Koordinasi dengan Pemerintah tersebut termasuk untuk mengendalikan inflasi pada bulan Ramadhan dan hari raya Idul Fitri 1441 H. Inflasi inti pada April 2020 tercatat melambat dari 0,29 persen (mtm) pada bulan sebelumnya menjadi 0,17 persen (mtm).

Menurut kelompok barang, perkembangan ini terutama dipengaruhi oleh deflasi komoditas bawang bombay, di tengah komoditas gula pasir dan emas perhiasan yang mencatat kenaikan harga. Secara tahunan, inflasi inti tercatat 2,85 persen (yoy), sedikit melambat dibandingkan dengan inflasi Maret 2020 sebesar 2,87 persen (yoy).

“Inflasi inti yang menurun tidak terlepas dari konsistensi kebijakan Bank Indonesia dalam mengarahkan ekspektasi inflasi tetap terjaga dan dampak permintaan domestik yang melambat sejalan dampak pandemi Covid-19,” katanya.

Sumber: republika.co.id

Temukan Peluang Bisnis Baru di Era Covid-19

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)–Hingga hari ini,  Indonesia memasuki hari ke-51 sejak Presiden Joko Widodo pada 15 Maret 2020 menyampaikan arahan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Tentu saja ini berimbas pada laju bisnis dan usaha. Walau demikian pandemi COVID-19 ini mestinya dijadikan pelaku usaha menjadi momen untuk melakukan terobosan dan perubahan dalam berbisnis.

Ini untuk mempersiapkan diri menghadapi ‘new normal’ selepas pandemi COVID-19.

Hal ini disampaikan Kemal E. Gani, Pimpinan Umum Grup SWA Media, dalam sebuah diskusi virtual dalam rangka 30 tahun HUT Markplus.

“Memang akibat krisis pandemi COVID-19 ini kita menghadapi tantangan kompleks dengan pembatasan gerak sosial, bisnis pun dibatasi geraknya. Dampaknya luar biasa pada para pelaku bisnis. Convidence level konsumen di Indonesia menurun luar biasa. Sebelumnya 100%, setelah krisis jadi 15%, prioritas konsumen bergeser pada kebutuhan pokok, kesehatan, paket data, daripada belanja konsumsi yang sifatnya sekunder,” terang pria yang juga Ketua Forum Pimred Indonesia ini.

Menurutnya, walau Pemerintah Indonesia mengucurkan stimulus dana yang besar untuk dunia usaha, pelaku usaha tetap menghadapi tantangan terutama dalam hal perilaku konsumen yang berubah.

“Di konsumen kini muncul budaya baru, budaya yang lebih sehat, higienis, mengutamakan virtual dan daring baik dalam hal belanja, bekerja maupun akses informasi dan belajar,” tuturnya.

Lebih jauh ia menerangkan, dalam konteks ini, kemampuan perubahan yang terjadi pada konsumen, untuk memenangkan masa depan sangat penting.

“Dalam pengalaman krisis sebelumnya, banyak perusahaan dan produk muncul saat krisis. Kita ingat Susi Air lahir saat tsunami Aceh, perusahaan airlines yang dibangun mantan Menteri Perikanan dan Kelautan Susi Pudjiastuti ini, sebelumnya hanya terbatas membawa produk perikanan saja, lalu berkembang sekarang mengangkut penumpang dan barang lain,” terangnya.

Selain itu, Kemal mengatakan saat terjadi krisis akibat pandemi sindrom pernapasan akut atau SARS di China pada 2003, muncul e-commerce besar yaitu Alibaba dan JD.com.

Padahal Alibaba sendiri sebenarnya ddirikan Jack Ma sejak 1999, sedangkan JD.com didirkan Richard Liu pada 1998.

“Markplus pun makin besar saat krisis, kita mestinya bisa menangkap peluang-peluang baru saat krisis. Kita juga melihat saat pandemi, Zoom meroket luar biasa,” tutur Kemal.

Ia juga yakin, walau saat ini bisnis penerbangan terhantam luar biasa akibat pandemi ini, Garuda Indonesia tetap mencari peluang bisnis lain, contohnya dengan penumpang terbatas hanya 40 orang, serta memaksimalkan armada untuk layanan logistik.

Hal yang sama dilakukan oleh Arif Wibowo CEO Airfast dengan lebih menggarap bisnis logistik. “Saya meyakini siapa yang bisa beradaptasi kondisi ekstrim, merekalah yang bisa meraih peluang untuk memenangkan bisnis di masa depan,” tandasnya.

Sumber: republika.co.id

Cina Diminta Transparan Soal Wabah Corona

Redaktur: Mazaya

LONDON(Jurnalislam.com) — Menteri Pertahanan (Menhan) Inggris Ben Wallace meminta China terbuka mengenai informasi wabah virus corona jenis baru atau Covid-19.

Ia mengatakan China perlu menjawab pertanyaan soal informasi yang dibagikan tentang wabah COVID-19.

“China harus menjawab hal itu setelah kita semua berhasil mengendalikan Covid-19 dan ekonomi kita kembali normal,” ujar Ben Wallace, Senin.

“China harus terbuka dan transparan tentang apa yang perlu diterangkannya, kekurangan dan kesuksesannya,” katanya.

Sebelumnya pada Ahad (3/5), Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Mike Pompeo mengatakan ada ‘sejumlah bukti kuat’ bahwa virus corona jenis baru itu muncul dari laboratorium China. “Ada sejumlah bukti kuat bahwa ini berasal dari laboratorium di Wuhan,” kata Pompeo kepada ABC.

Ia merujuk pada virus yang muncul akhir tahun lalu di China dan telah menewaskan sekitar 240 ribu orang di seluruh dunia. Termasuk lebih dari 607 ribu di Amerika Serikat.

Pompeo kemudian secara singkat membantah pernyataan yang dikeluarkan beberapa hari sebelumnya oleh badan intelijen AS. Badan intelijen sebelumnya menyebut virus itu tampaknya tidak dibuat oleh manusia atau dimodifikasi secara genetis.

China berulang kali membantah menutup-nutupi informasi wabah Covid-19. Duta Besar China untuk Inggris bulan lalu mengatakan Amerika Serikat seharusnya tidak berusaha menggertak China dengan cara yang mengingatkan pada perang kolonial Eropa abad ke-19.

Sumber: republika.co.id

Kemampuan Membangun Networking Dinilai Penting di Tengah Kondisi Wabah

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)–Data dari Linkedln Opportunity Index 2020 mengungkapkan bahwa 83% orang Indonesia percaya bahwa memiliki koneksi yang tepat merupakan langkah penting untuk maju dalam kehidupan.

Namun, hanya 18% orang Indonesia yang berusaha membangun jaringan (network) profesional mereka. Hal ini menunjukkan bahwa banyak yang tidak yakin bagaimana cara membangun jaringannya.

Di tengah pandemi global Covid-19, menjadi penting bagi para pekerja profesional untuk tetap membangun hubungan dengan jaringan mereka dan membentuk koneksi baru, untuk mendapatkan akses ke peluang sekarang, dan persiapan untuk masa depan.

“Sebagai komunitas global, saat ini kita menghadapi masa yang tidak pasti. Kami melihat organisasi dan pekerja di seluruh dunia terdampak efeknya. Selama masa-masa sulit seperti ini, kami percaya bahwa yang terpenting adalah membangun jaringan yang lebih kuat. Hal ini berpotensi membantu kita dalam mencari peluang baru bahkan saat kita menghadapi situasi ini hingga pulih dari krisis ini,” kata Olivier Legrand, Managing Director LinkedIn Asia Pacific.

Di Indonesia, Generasi Z dan para pria menganggap kurangnya jaringan kerja sebagai penghalang terbesar mencapai peluang.

Dibandingkan dengan kelompok umur lainnya, kurangnya jaringan dan koneksi merupakan penghalang yang lebih besar bagi generasi Z (26%) dan milenial (25%), dan lebih terasa di kalangan pria (26%) dibandingkan dengan perempuan (21%).

Kurangnya jaringan terutama menjadi penghalang bagi mereka yang mencari pekerjaan yang lebih stabil, ingin memanfaatkan keterampilan mereka, atau bahkan mendirikan bisnis.

Mereka yang memiliki jaringan dan koneksi yang lebih kuat memiliki keuntungan dalam mengakses peluang yang mereka inginkan. Di LinkedIn, inilah yang disebut dengan “Network Gap” (kesenjangan jaringan kerja). LinkedIn juga menemukan bahwa orang dengan jaringan yang kuat umumnya lebih optimis tentang masa depan mereka daripada orang dengan jaringan yang lebih sedikit atau kurang beragam. Oleh karena itu, memperkecil kesenjangan jaringan adalah kunci untuk memastikan akses yang setara bagi semua orang sehingga mereka dapat meraih peluang.

“Kita semua memiliki peran untuk mengatasi kesenjangan jaringan yang ada, baik bagi orang-orang yang baru memulai karir nya, atau bagi seorang pekerja profesional yang berpengalaman,” Olivier melanjutkan.

Pada kesempatan yang sama, Shabrina Koeswologito, Digital Manager di Mindshare memberikan testimoni bahwa membangun jaringan merupakan bagian dari kehidupan.

“Saya percaya ada tiga hal yang perlu diprioritaskan ketika membangun jaringan dengan seseorang: pertama, selalu memberikan lebih banyak daripada yang Anda terima, kedua, pastikan untuk menghargai waktu orang lain, terakhir, personalisasikan pesan Anda agar relevan dengan orang yang ingin dituju,” ujarnya.

Sementara Ananda Nadya, Senior UX Researcher di Tokopedia & LinkedIn Spotlight 2019, mengatakan, “Sebagai seorang peneliti, saya harus menjaga hubungan yang baik dengan orang lain karena salah satu peranan dalam pekerjaan saya mengharuskan  untuk dapat berkoneksi dengan berbagai pemangku kepentingan. Di era digital saat ini, membangun jaringan dan koneksi juga dapat dilakukan secara online. Hal ini sangat penting, terutama karena kondisi pandemi global saat ini memberikan dampak bagi banyak industri.”

Sumber: republika.co.id

Singapura: Perlu Rencana Jangka Panjang Terkait Covid-19

Redaktur: Mazaya

SINGAPURA(Jurnalislam.com) – Pemerintah Singapura menganggap perlu ada rancangan tindakan berkelanjutan untuk jangka panjang terkait dampak dari pandemi Covid-19 mengingat vaksin belum ditemukan, demikian juga dengan pengobatan khusus antivirus corona.

Dalam pernyataan yang diterima pada Senin (4/5), Kedutaan Besar Singapura di Jakarta mengatakan Singapura meyakini kesiapan harus diterapkan atas kemungkinan pandemi Covid-19, yang mungkin akan berlangsung dalam jangka waktu yang cukup lama.

“Dengan belum adanya vaksin dan pengobatan antivirus khusus, maka penting bagi kami untuk memastikan bahwa rancangan tindakan kami tetap berkelanjutan untuk jangka panjang,” kata Kedubes Singapura.

Berbagai tindakan yang perlu dipersiapkan termasuk melakukan lebih banyak lagi tes untuk melindungi kelompok rentan. Selain itu, membatasi dan memperlambat penularan virus agar tidak memperberat sistem kesehatanserta transparan dan konsisten mengambil pendekatan rasional yang berbasis pada fakta.

Negara tersebut mengatakan akan bekerja sama dengan mitra internasional guna menjaga jalur perdagangan, jalur pasokan dan komunikasi tetap terbuka, khususnya terkait barang-barang penting seperti persediaan medis dan makanan.

“Negara-negara harus berkolaborasi untuk mengatasi tantangan yang ditimbulkan oleh pandemi Covid-19, dan kita juga harus bekerja bersama untuk memosisikan diri dengan baik untuk pemulihan setelah situasi stabil kembali,” katanya.

Pada 1 Mei, para menteri perdagangan Singapura, Australia, Kanada, Korea Selatan, dan Selandia Baru mengesahkan Joint Ministerial Statement on Action Plans to Facilitate the Flow of Goods and Services as well as the Essential Movement of People. Melalui dokumen itu, para menteri menyetujui sejumlah hal.

Pertama, mempercepat prosedur bea cukai dan tidak mengeluarkan pembatasan ekspor pada barang-barang penting, seperti makanan dan pasokan medis. Kedua, memfasilitasi pembukaan kembali perjalanan lintas-batas esensial, dengan tetap mempertimbangkan kesehatan masyarakat sejalan dengan upaya untuk memerangi pandemi Covid-19.

Ketiga, meminimalkan dampak Covid-19 pada perdagangan dan investasi serta memfasilitasi pemulihan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan dari pandemi Covid-19. Terkait perkembangan kasus Covid-19 di dalam negeri, Singapura melaporkan penurunan signifikan dalam penularan lokal selama satu bulan terakhir. Rata-rata harian jumlah kasus baru di masyarakat telah menurun dari 21 kasus per pekan, menjadi 11 pada pekan lalu.

Kasus yang masih banyak ditemukan berada di komunitas pekerja asing, meski sebagian besar kasus bersifat ringan. Para pekerja asing akan menerima perawatan medis yang sama dengan warga negara Singapura, berdasarkan komitmen yang terus digaungkan oleh Perdana Menteri Lee Hsien Loong dan pemerintah setempat untuk menjaga kesejahteraan mereka.

Sementara itu, selama beberapa pekan ke depan, langkah-langkah pembatasan ketat yang diberlakukan akan semakin diperlonggar.

“Singapura juga sedang mempersiapkan langkah-langkah untuk dimulainya kembali kegiatan masyarakat dan ekonomi secara aman dan bertahap setelah berakhirnya periode circuit breaker pada tanggal 1 Juni 2020. Kami harus berhati-hati dalam pencabutan larangan, dan tetap menerapkan langkah pengamanan lebih lanjut ketika melakukannya,” ujar pernyataan Kedubes Singapura.

Sumber: republika.co.id