Berita Terkini

Naik KRL Harus Tunjukkan Surat Tugas

Redaktur: Mazaya

BOGOR(Jurnalislam.com)–Kepala daerah se Jabodetabek bersama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil kembali membahas dan mengevaluasi penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di wilayahnya melalui video conference, Jumat (8/5).

Salah satu point yang dibahas yakni, membuat regulasi yang mengatur penumpang kereta rel listrik (KRL) agar memiliki surat tugas.

Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto menjelaskan, kepala se-Jabodetabek sepakat untuk sama-sama membuat regulasi yang mengatur pergerakan masyarakat. Bima memaparkan, hanya delapan sektor dikecualikan dalam aturan PSBB yang diperbolehkan untuk menggunakan moda transportasi KRL.

“Yang mau naik KRL harus ada surat itu. Nanti kita atur teknisnya seperti itu, harus ada keterangan bahwa dia berada di sektor yang dikecualikan,” kata Bima.

Diketahui, lima kepala daerah dari Kota dan Kabupaten Bogor, Kota Depok, Kota dan Kabupaten Bekasi (Bodebek) sebelumnya telah menyurati Kementrian Perhubungan (Kemenhub) untuk menghentikan sementara operasional KRL. Namun, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi secara tegas menolak menghentikan operasional KRL dengan alasan mengakomodasi kebutuhan masyarakat ekonomi kelas menengah ke bawah.

Di sisi lain, KRL juga menjadi tempat persebaran Covid-19. Pasalnya, enam penumpang KRL lintas Bogor-Jakarta dan Bekasi-Jakarta terkonfirmasi positif Covid-19 usai menjalani test swab.

Bima menuturkan, masing-masing kepala daerah akan segera membuat regulasi yang dibuktikan dalam Peraturan Gubernur maupun Peraturan Wali Kota/Bupati. Selanjutnya, aturan itu akan segera disosialisasikan kepada perusahaan dan masyarakat yang menggunakan KRL.

Dengan demikian, masyarakat yang ingin bepergian menggunakan KRL harus mengantongi surat tersebut. Jika tidak, sambung dia, mereka akan diberikan sanksi.

Sumber: republika.co.id

MUI Seluruh Provinsi Minta Pemerintah Pusat Serius Tangani Corona

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) – Majelis Ulama Indonesia (MUI) dari 32 provinsi se-Indonesia membuat pernyataan sikap.

 

Dewan Pimpinan MUI Provinsi se-Indonesia itu menyoroti keputusan kontradiktif pemerintah dalam kasus wabah virus corona (Covid-19).

 

Menurut Ketua Umum Dewan Pimpinan MUI Provinsi DKI Jakarta, KH Munahar Muchtar pernyataan sikap MUI Provinsi se-Indonesia ini merupakan hasil diskusi mendalam.

 

Hal ini sekaligus sebagai bentuk kepedulian dan keprihatinan atas kondisi bangsa dan negara sekarang ini yang tidak bisa ditutup-tutupi lagi karena ada di berita dan media sosial.

 

“Pada saat melawan virus crona, tiba-tiba pemerintah membuka dan melonggarkan moda transportasi. Ulama sudah mengajak umat mematuhi Fatwa MUI, tapi mau dimentahkan lagi oleh pemerintah. Masyarakat menjadi bingung,” kata KH Munahar, melalui siaran pers yang diterima Jurnalislam, Sabtu (09/05/2020).

 

Sedangkan Ketua Umum Dewan Pimpinan MUI Provinsi Sumatra Barat, Buya Gusrizal Gazahar, mengutarakan pernyataan sikap ini sudah melalui pembicaraan sejak malam kemarin. Artinya, tuturnya, pernyataan sikap ini bukan keputusan tiba-tiba. MUI juga mempunyai Satuan Tugas Covid-19 MUI. Mereka mengikuti perkembangan dan kebijakan pemerintah sejak wabah Covid-19 melanda Indonesia.

 

“Kami melihat dan merasakan kondisi di daerah. Kesimpulan ini harus disampaikan demi kepentingan bangsa dan umat,” ujar Buya Gusrizal.

 

Di bawah ini  pernyataan sikap selengkapnya dari 32 Dewan Pimpinan MUI Provinsi se-Indonesia:

 

Berdasarkan pembukaan UUD tahun 1945 bahwa peran, fungsi dan tanggung jawab pemerintah negara Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia serta memajukan kesejahteraan umum. Maka setelah mencermati dan menganalisis kebijakan Menteri Perhubungan (Menhub) yang kontradiktif dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), dengan ini kami menyatakan sikap sebagai berikut:

 

Pertama, mendesak kepada Pemerintah Republik Indonesia untuk menolak masuknya tenaga kerja asing (TKA) khususnya yang berasal dari negara Cina dengan alasan apa pun juga karena TKA dari Cina adalah transmitor utama virus corona desease 2019 (Covid-19) yang sangat berbahaya dan mematikan.

 

Kedua, meminta dengan tegas kepada Presiden Republik Indonesia untuk membatalkan kebijakan Menteri Perhubungan yang membuka dan melonggarkan moda transportasi dalam semua matra baik darat, laut maupun udara sebelum penyebaran dan penularan Covid-19 ini benar-benar dapat terkendali dan bisa menjamin tidak akan ada lagi penularan baru.

 

Ketiga, memerintahkan kepada seluruh jajaran Dewan Pimpinan MUI pada semua tingkatan (kabupaten, kota, kecamatan dan kelurahan/ desa/ nagari) dalam masa pandemi Covid-19 ini, untuk mengawasi dan mengawal wilayahnya masing-masing dari keberadaan TKA. Jika ditemukan TKA maka segera melaporkannya kepada lembaga pemerintah terkait agar supaya mereka dapat dipulangkan ke negara asalnya.

 

Keempat, Dewan Pimpinan MUI se-Indonesia mendesak kepada Pemerintah Republik Indonesia untuk tetap konsisten dan berkomitmen dalam menegakkan Pancasila dan UUD tahun 1945 dalam setiap kebijakannya. Kami pun bertekad akan senantiasa menjadi garda terdepan dalam mengawal dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

 

Kelima, mendesak kepada presiden, para menteri, para gubernur, para bupati dan para walikota se-Indonesia untuk senantiasa mengedepankan sikap serta semangat nasionalisme dan patriotisme dalam memimpin negeri tercinta Indonesia. Sehingga NKRI tetap utuh, maju dan bersatu selama-lamanya.

 

UEA Larang Anak-anak dan Lansia Masuk Supermarket

Redaktur: Mazaya

DUBAI(Jurnalislam.com) — Pemerintah Uni Emirat Arab (UEA) melarang anak-anak dan orang lanjut usia (lansia) memasuki pusat perbelanjaan dan supermarket. Tujuannya mencegah penularan virus corona di negara kaya minyak itu.

Dilansir dari Saudi Gazette pada Jumat, (8/5), lansia yang berusia di atas 60 tahun memang masuk kategori resiko tinggi penularan corona. Orang dengan penyakit turunan dan anak-anak masuk kategori yang sama dengan lansia karena lemahnya sistem imun. Dikhawatirkan penularan corona pada kategori tersebut jauh lebih cepat.

Diketahui, sudah ada 15,192 pasien positif corona di UEA hingga Selasa pekan ini. Adapun angka kematian akibat corona mencapai 146 orang. Data tersebut hasil rangkuman Kementerian Kesehatan yang mendapati mayoritas pasien corona meninggal ialah lansia sekaligus menderita penyakit kronis.

Dubai mengumumkan pembukaan pusat perbelanjaan sejak 22 April. Namun pembukaan itu disertai sejumlah prosedur kesehatan demi mencegah penularan corona. Diantaranya pembatasan pengunjung hanya 20 persen kapasitas toko, maksimal durasi belanja per orang hanya tiga jam, pengunjung wajib pakai masker setiap waktu dan menjaga jarak satu sama lain.

Sebelumnya, UEA menutup pusat perbelanjaan dan pusat perniagaan demi menghindari meluasnya wabah corona. Hanya pasar penjualan makanan yang tetap buka.

Sumber: republika.co.id

 

Gus Mftah Apresiasi Penangkapan Pengubah Lirik Lagu Aisyah

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) – Lagu Siti Aisyah Istri Rasulullah yang viral dinodai tiga oknum di Provinsi Gorontalo. Pasalnya, terduga pelaku mengubah kata nabi dalam liriknya menjadi nama hewan.

 

“Aisyah… Romantisnya cintamu dengan Nabi (diganti oleh oknum dengan nama hewan).

 

Dengan Baginda (diplesetkan dengan nama hewan) kau pernah main lari-lari.” demikian terlihat dan terdengar dari seorang perempuan remaja dalam video yang diunggah ke akun Nyiur Gading pada Kamis 7 Mei 2020.

 

Setelah video tersebut beredar di media sosial, polisi menangkap terduga pelaku. Penangkapan dilakukan setelah petugas mengambil langkah penyelidikan.

 

Menyikapi reaksi cepat polisi, ulama kondang K.H Miftah Maulana Habiburrahman atau akrab disapa Gus Miftah langsung mengucapkan rasa syukurnya.

 

“Alhamdulillah si penista sudah tertangkap!!!!! Mohon keadilan pak polisi,” ujarnya dalam akun Instagram @gusmiftah pada Jumat (8/5/2020).

 

Ia menyatakan kelakuan ketiga terduga pelaku sangat melukai umat Islam karena menistakan nabi. Oleh karena itu Gus Miftah mendukung upaya penegakan hukum oleh polisi.

 

“Lanjutkan proses hukum karena yang bersangkutan sangat melukai perasaan kami umat Islam. Terima kasih pak polisi Gorontalo,” tulis Gus Miftah dalam video yang diunggah di akun intagram miliknya @gusmiftah, Jumat (8/5/2020).

Bersama MUI, ACT Salurkan Bantuan untuk Guru Ngaji Terdampak Covid-19

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)–Global Zakat-ACT terus mengajak berbagai pihak berkolaborasi mengatasi dampak sosial ekonomi dari Covid-19.

Bersama Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Kota Bekasi, ACT mendistribusikan bantuan satu ton beras kepada mubalig, ustadz, guru mengaji, dan marbot masjid di Kota Bekasi.

Tentu saja, selain bertepatan di bulan Ramadan, kondisi PSBB Covid-19, membuat kebutuhan pangan bagi para dai dan kegiatan berbasis masjid.

Serah terima bantuan yang berlangsung di Islamic Center Bekasi itu dihadiri Kepala Cabang ACT Bekasi Ishaq Maulana, jajaran pengurus MUI Kota Bekasi, dan Ketua DPRD Kota Bekasi Chairoman J. Putro.

“Biasanya mereka bebas melakukan kegiatan di masjid, kegiatan belajar mengajar mengaji, saat ini mereka tidak bisa lakukan. Para mubalig yang biasa mereka berkhutbah tidak bisa lagi. Mudah-mudahan bantuan dari ACT ini bisa meringankan beban ekonomi mereka, Insyaallah ACT akan terus bersinergi dengan para ulama dan MUI Kota Bekasi,” lanjut Ishaq.

Sementara itu, Ketua MUI Kota Bekasi KH. Mi’ran Syafii mengatakan, pihaknya mewakili ulama di Kota Bekasi menyambut baik apa yang diberikan oleh ACT.

Bantuan tersebut diakui sangat bermanfaat bagi masyarakat yang membutuhkan, khususnya dari kalangan mubalig, ustaz, guru mengaji, dan modin masjid.

Menurut Mi’ran, dampak dari Covid-19 juga menggerus ekonomi, sosial, bahkan keamanan. “Bantuan ini akan sangat membantu meringankan beban khususnya para dai, mubalig, para guru mengaji, marbut di Kota Bekasi. Nanti kita akan sampaikan kepada mereka yang benar-benar belum menerima bantuan, agar merata dan secara door to door oleh MUI Kecamatan,” papar Mi’ran Syafii.

Survei: 94,5 Persen Umat Beribadah di Rumah Saat Ramadhan

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)– Survei yang dilakukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menunjukan 94,5 persen masyarakat telah mengikuti anjuran pemerintah untuk beribadah di rumah saat Ramadhan pada masa pandemi Covid 19.

Survei dilakukan sejak 29 April hingga 4 Mei yang melibatkan 669 responden yang tersebar di beberapa daerah, baik yang diberlakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) maupun tidak.

“Itu menunjukkan bahwa orang beribadah di Indonesia kecenderungannya patuh terhadap (protokol) kesehatan dan seruan pemerintah,” ujar Komisioner Pengkajian dan Penelitian Komnas HAM Choirul Anam dalam video konferensi, Jumat (8/5).

Dari 94,5 persen yang beribadah di rumah, sebagian besar melakukannya atas kesadaran sendiri serta mengikuti imbauan pemerintah.

Sementara sebanyak 5,5 persen masyarakat tidak beribadah di rumah didominasi responden yang mengaku lebih khusyuk beribadah di tempat ibadah.

Melihat angka tersebut, ia menilai kesadaran masyarakat merupakan hal positif yang harus dipertahankan dan ditingkatkan sehingga tercipta suasana yang kondusif untuk mendukung pemerintah dalam menekan penyebaran Covid 19.

Selain itu, juga diperlukan penyadaran kepada masyarakat yang lebih mementingkan kekhusyukan beribadah selama Bulan Ramadhan 2020.

“Ini jadi tantangan kita semua yang namanya beribadah dalam situasi darurat tujuan utama mengatasi kedaruratan, bukan kekhusyukan,” kata Choirul Anam.

Kemudian sebanyak 87,6 persen responden mengaku mengetahui adanya Surat Edaran Nomor 6 Tahun 2020 tentang Panduan Ibadah Ramadhan dan Idul Fitri di Tengah Wabah Covid 19 dari Kemenag yang dikeluarkan pada 17 April 2020. Surat edaran itu mengimbau agar umat Islam menjalankan ibadah di rumah masing-masing pada Bulan Puasa dan Idul Fitri 2020 karena wabah Covid 19.

MUI pun mengeluarkan imbauan serupa. Komnas HAM menilai pelarangan beribadah di tempat ibadah saat wabah dalam konteks HAM diperbolehkan selama bukan esensi agama yang dicampuri.

Sumber: republika.co.id

Walau Tak Mudik, Silaturahim dengan Keluarga Jalan Terus

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) – Bersilaturahim dengan keluarga walau tak mudik tetap bisa dilakukan menggunakan teknologi komunikasi. Hal ini dituturkan salah satu pekerja perantau di Jakarta yang tak mudik akibat pandemi Covid-19.

“Sedih tidak mudik karena biasanya setiap tahun pulang saat Lebaran. Meskipun tidak pulang, tetap bisa berkomunikasi untuk bersilaturahim dengan keluarga,” kata Achmad Toha, pekerja perantau di Jakarta.

Ia hadir dalam jumpa pers Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 yang dipantau melalui akun Youtube BNPB Indonesia di Jakarta, Jumat.

Toha yang berasal dari Desa Giritirto, Kecamatan Karanggayam, Kabupaten Kebumen itu bekerja di sebuah perusahaan penerbitan bersama adiknya di Jakarta Selatan.

Saat pandemi Covid-19 melanda Indonesia dan pemerintah melarang perjalanan masyarakat untuk mudik, Toha dan adiknya pun memutuskan untuk mengikuti imbauan itu. “Selain karena ada anjuran dari pemerintah untuk tidak mudik, juga dilarang orang tua terutama ibu karena saya ada di Jakarta yang termasuk zona merah,” tuturnya.

Toha mengatakan tidak ingin niatnya mudik untuk bersilaturahim dengan keluarga dan sanak saudara di desa malah bisa menjadi petaka. Bisa saja dia tidak sadar membawa virus corona penyebab Covid-19 ke desa.

Misriyati, ibu Toha yang sempat dihubungi Toha melalui sambungan telepon mengungkapkan kerinduannya yang mendalam kepada Toha dan adiknya. “Namun mau bagaimana lagi. Kan juga untuk menjaga keselamatanmu dan masyarakat desa. Ibu takut juga kalau nanti di jalan ada apa-apa. Makanya tidak usah mudik dulu,” kata Misriyati.

Saat Toha meminta kepada ibunya untuk melakukan panggilan video saat Lebaran nanti, Misriyati menjawab justru mereka harus melakukan panggilan video untuk saling bersilaturahim. “Lebaran nanti harus video-call. Yang penting kami di sana selamat dan hati-hati dengan adikmu,” pesan Misriyati.
Sumber: republika.co.id

Indonesia Butuh 1 Juta PCR Deteksi Covid-19

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Menteri Riset dan Teknologi/ Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (Menristek/ BRIN), Bambang PS Brodjonegoro mengatakan minimal perlu satu juta untuk uji polymerase chain reaction (PCR) deteksi Covid-19di Indonesia.

Menristek Bambang mengatakan Jerman melakukan 15.000 tes PCR per satu juta penduduk, Jepang dengan 509 tes PCR per satu juta penduduk, dan Korea dengan 8.000 tes PCR per satu juta penduduk. “Kalau mencoba membuat kita setara dengan negara-negara tersebut, mungkin idealnya satu juta ya, minimal satu juta tes Indonesia atau kalaupun mau dikurangi ratusan ribu, tapi kalau bisa satu juta akan lebih baik,” kata Menristek Bambang dalam bincang yang ditayangkan secara langsung di Jakarta, Jumat (8/5).

Menristek menuturkan belum ada formulasi pasti mengenai jumlah sampel dari total penduduk suatu negara untuk melakukan uji PCR deteksi Covid 19. Sementara Amerika, Rusia, Turki, Inggris, dan Spanyol rata-rata sudah melakukan lebih dari satu juta uji PCR.

Saat ini, pemerintah Indonesia mengupayakan 10.000 tes spesimen per hari dengan metode PCR. Namun, belum bisa terpenuhi karena masih ada isu keterbatasan sumber daya manusia (SDM) terutama untuk laboratorium yang melakukan pengujian PCR.

“Yang paling susah adalah yang bekerja di lab Bsl-2, karena ini bukan sembarang lab. Ini lab yang punya safety (keamanan) yang cukup serius, cukup tinggi sehingga teknisinya harus dilatih dulu, kan kalau analisa bisa di ‘on the spot’ atau biasanya dikembalikan ke rumah sakit atau dikembalikan ke Balitbangkes (Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan),” ujarnya.

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) melakukan pelatihan untuk relawan di bidang uji PCR. Dari 800 peserta pelatihan, sudah 600 orang dilatih, sehingga sisa 200 lagi yang akan mengikuti pelatihan. Untuk menurunkan kurva Covid 19 pada bulan Mei 2020, Menristek Bambang menuturkan harus dilakukan tes masif untuk deteksi Covid 19 guna melihat peta penyebaran Covid 19.

Kemristek mendukung upaya itu melalui tes cepat dan uji PCR, serta kapasitas laboratorium untuk melakukan pemeriksaan PCR.

Sumber: republika.co.id

ABK Dilarung ke Laut, Bukti Lemahnya Perlindungan terhadap WNI

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetyani menilai peristiwa dilarungnya tiga warga negara Indonesia dari kapal berbendera Cina sebagai bukti lemahnya perlindungan tenaga kerja Indonesia. Terutama pada tenaga kerja di sektor perikanan.

“Masih lemah dan banyak catatan yang harus diperbaiki. Mulai dari pendaftaran tenaga kerja, penyaluran tenaga kerja oleh agen atau PPTKIS sampai saat mereka bekerja di kapal atau industri perikanan,” kata Netty kepada Republika.co.id, Jumat (8/5).

Ia menilai peristiwa meninggalnya empat ABK WNI tersebut ibarat fenomena gunung es yang tampak sedikit, namun di lapangan sangat sering terjadi. Padahal, konstitusi mengamanatkan negara harus hadir melindungi segenap jiwa dan raga seluruh rakyat Indonesia dimanapun berada.

“Pekerjaan sebagai ABK sangat rentan mengalami kejadian kecelakaan kerja, pelanggaran SOP, human trafficking, eksploitasi tenaga kerja hingga pelanggaran HAM,” ujarnya.

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut meminta pemerintah melalui Kemenaker, Kemenlu, BP2MI, serta kementerian dan lembaga terkait segera merespon dan membentuk tim untuk mengusut kasus ini hingga tuntas. Jika ditemukan ada pelanggaran hukum, Netty mendesak agar pemerintah menunjukkan marwah bangsa sebagai bangsa maritim yang kuat.

“Jangan sampai ada lagi eksploitasi atas nama apapun di belahan dunia manapun,” tuturnya. Selain itu, ia juga menyarankan pemerintah untuk memperkuat pengawasan dan memberikan perlindungan kepada para ABK. Ia berharap perlindungan terhadap ABK dan pekerja migran Indonesia (PMI) secara keseluruhan harus dilakukan dengan terukur dan terencana.

Terakhir, Netty meminta pemerintah untuk melakukan pendampingan baik kesehatan, psikologis, maupun hukum bagi ABK yang masih selamat. Pemerintah harus memastikan para ABK sehat secara fisik dan psikis. “Kemudian gali informasi terkait kemungkinan pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan penyelenggara dan penyalur sehingga kasus ini menjadi terang benderang,” ujarnya.

Ekonomi Anjlok 14 Persen, Inggris Menuju Resesi

Redaktur: Mazaya

LONDON(Jurnalislam.com) — Bank of England telah memperingatkan bahwa pandemi Covid-19 akan mendorong ekonomi Inggris ke arah resesi terdalam dalam catatan. Ekonomi Inggris menyusut 14 persen tahun ini, berdasarkan pelonggaran lockdown pada bulan Juni.

Skenario yang disusun oleh Bank untuk menggambarkan dampak ekonomi mengatakan, bahwa Covid-19 secara dramatis mengurangi lapangan kerja dan pendapatan di Inggris. Regulator memilih dengan suara bulat untuk mempertahankan suku bunga pada rekor terendah 0,1 persen, dilansir di BBC, Kamis (7/5).

Namun, Komite Kebijakan Moneter (MPC) yang menetapkan suku bunga, terpecah pada apakah akan menyuntikkan lebih banyak stimulus ke dalam perekonomian.

Dua dari sembilan anggotanya memilih untuk meningkatkan putaran pelonggaran kuantitatif terbaru dengan 100 miliar pound menjadi 300 miliar pound. Analisis Bank didasarkan pada langkah-langkah jarak sosial yang secara bertahap dihapus antara Juni dan September.

Laporan Kebijakan Moneter terbaru menunjukkan, ekonomi Inggris terjun ke dalam resesi pertama dalam lebih dari satu dekade. Ekonomi menyusut sebesar 3 persen pada kuartal pertama 2020, diikuti oleh penurunan 25 persen yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam tiga bulan hingga Juni.

Ini akan mendorong Inggris ke dalam resesi teknis, yang didefinisikan sebagai dua kuartal berturut-turut dari penurunan ekonomi.

Bank sentral mengatakan, pasar perumahan terhenti, sementara belanja konsumen telah turun 30 persen dalam beberapa pekan terakhir.

Untuk tahun secara keseluruhan, ekonomi diperkirakan berkontraksi sebesar 14 persen. Ini akan menjadi penurunan tahunan terbesar dalam catatan, menurut data Office for National Statistics (ONS) sejak 1949.

Ini juga akan menjadi kontraksi tahunan paling tajam sejak 1706, menurut data Bank of England yang direkonstruksi kembali ke abad ke-18.

Sementara pertumbuhan Inggris diperkirakan akan pulih pada 2021 hingga 15 persen, ukuran ekonomi diperkirakan tidak akan kembali ke puncak pra-virusnya hingga pertengahan tahun depan.

Gubernur Bank of England, Andrew Bailey memperkirakan, kerusakan permanen dari pandemi itu relatif kecil. “Ekonomi kemungkinan akan pulih jauh lebih cepat daripada pulih dari krisis keuangan global,” katanya.

Bailey juga memuji tindakan pemerintah untuk mendukung pekerja dan bisnis melalui subsidi upah, pinjaman dan hibah. Dia mengatakan keberhasilan skema ini dan stimulus Bank Dunia berarti akan ada jaringan parut (kerusakan minimal) terbatas pada ekonomi.

Sumber: republika.co.id