Berita Terkini

Ribuan Warga Tasikmalaya Turun ke Jalan Tolak RUU HIP

Redaktur: Mazaya

TASIKMALAYA (jurnalislam.com)- Ribuan umat Islam turun ke jalan untuk merespon Rancangan Undang Undang (RUU) Haluan Ideologi Pancasila (HIP) di Taman Kota Tasikmalaya pada Jum’at, (26/6/2020) siang.

Aksi yang diinisiasi oleh Aliansi Aktivis dan Masyarakat Muslim Tasikmalaya (Al Mumtaz) tersebut kemudian melakukan aksi longmarch di beberapa titik kota Tasikmalaya.

Ketua Al Mumtaz ustaz Hilmi Afwan menegaskan bahwa masyarakat Tasikmalaya mendukung sepenuhnya maklumat dari MUI Pusat terkait penolakan terhadap RUU HIP.

“Mendukung penuh dan siap mengawal Maklumat MUI tentang Penolakan RUU HIP dan Ancaman Penyebaran Ideologi Komunisme di NKRI,” kata kepada jurnalislam di sela sela aksi.

Ia juga menyerukan kepada umat Islam dan seluruh rakyat untuk bersatu padu menggalang kekuatan dalam upaya menolak, mencegah segala bentuk rencana dan atau upaya-upaya penyebaran faham dan idelogi komunisme.

“Marxisme, leninisme di wilayah kota Tasikmalaya dan NKRI dari pihak manapun yang dilakukan dengan cara dan bentuk apapun,” tegasnya.

Lebih lanjut, ustaz Hilmi mendesak kepada Fraksi DPR RI agar pembahasan RUU HIP dihentikan dan dibatalkan.

“Mendesak segenap Fraksi DPR RI untuk segera mencabut RUU HIP dari Prolegnas,dan mendesak kepada pihak berwajib agar mengusut para Konseptor RUU HIP ini,” tandas ustaz Hilmi.

Reporter: Dadang Mustofa

Kalau Dibuka, Tempat Hiburan Berpotensi Jadi Klaster Baru Covid-19

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Pengamat kebijakan publik Universitas Trisakti Trubus Rahardiansyah mengatakan tempat hiburan berpotensi menjadi klaster baru Covid-19. Itu apabila tidak mengikuti protokol kesehatan sesuai kebijakan Pemprov DKI Jakarta.

“Menurut saya ini berpotensi sekali munculnya klaster baru setelah pasar dan area CFD apabila protokol kesehatan tidak dipatuhi,” kata Trubus saat dihubungi, Jumat (26/6).

Itulah mengapa Jakarta Pusat sempat menjadi kawasan tertinggi penyebarannya se-Indonesia, ucap Trubus. Karena banyaknya relaksasi bagi tempat nongkrong yang menjadi pemicu penularan Covid-19.

“Kan kita konsennya pada akar persoalan. Istilahnya, horizontal scanning, ada pada akar persoalannya yaitu penyebaran virus. Yang harus ditanggulangi adalah semua kegiatan harus berkonsentrasi bagaimana memutus mata rantai penyebaran virus itu sendiri,” tuturnya.

Masih adanya tempat hiburan malam yang membandel, kata Trubus, akibat lemahnya pengawasan terhadap kewajiban yang dibebankan bagi pemilik tempat hiburan.

“Tapi yang terjadi kan penempatan tanda silang sebagai penjagaan jarak, hanya ‘lip service’. Kesannya menipu bahwa tempat tersebut sudah layak dikunjungi. Pengawasannya lemah sekali. Menurut saya harus ada semacam rem kebijakan di mana yang melanggar diberikan sanksi sesuai Pergub 47 tahun 2020 terkait sanksi,” ujar dia.

Lebih lanjut, Trubus menyebut Pemprov DKI Jakarta harus mengeluarkan semacam sertifikat bagi tempat hiburan yang layak dikunjungi karena memenuhi standar protokol kesehatan.

“Yang diutamakan kan masalah kesehatan. Jadi, tempat hiburan yang belum layak untuk dibuka ya jangan dibuka. Jangan diberi toleransi berlebihan,” ucap dia.

Lebih lanjut, Trubus menilai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diskriminatif dalam menegakan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 51 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Transisi dengan adanya tempat hiburan malam atau nongkrong yang buka dengan tanpa menerapkan protokol kesehatan.

Berdasarkan ketentuan itu, tempat hiburan malam dan sejenisnya hanya bisa beroperasi saat PSBB Transisi memasuki fase dua atau tiga dengan catatan kasus Covid-19 tidak naik signifikan.

“Ini kan perlakuan diskriminatif namanya, masyarakat bawah harus taat protokol kesehatan tapi kelas menengah dibiarkan berkerumun di klub malam. Itu dikhawatirkan ada invisible hand yang membackup itu, orang-orang punya kekuatan membackup mereka sehingga tempat hiburan malam tetap beroperasi,” kata Trubus.

Sumber: republika.co.id

Pancasila Diutak-atik, Din Syamsuddin: Kedaulatan Sedang Digoyang

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)- Koalisi Masyarakat Penegak Kedaulatan (KMPK) menyatakan kedaulatan itu sentral, vital, dan merupakan ruh dari sebuah negara. Namun, menilai kedaulatan itu sekarang sedang digoyang.

Ketua Dewan Pengarah KMPK Din Syamsuddin menagatakan kedaulatan negara goyah dan teruntuhkan oleh penyimpangan dari nilai dasar, yakni Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Bangsa ini mengalami deviasi, distorsi, dan disorientasi nilai-nilai dasar dalam kehidupan nasional.

“Yang kita hadapi adalah lawan dari penegak, mungkin perusak, mungkin pengoyak, mungkin pelabrak,” ujarnya dalam diskusi daring Menggugat UU Nomor 2 Tahun 2020: Penetapan APBN Inkonstitusional, Pro Korporasi dan Berpotensi Abai Rakyat Jelata, Jumat (26/6/2020).

Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah itu mengungkapkan Bangsa Indonesia telah mengalami penegakan kedaulatan berkali-kali dan bertahap-tahap. Pertama, pada 28 Oktober 1928 itu merupakan penegakan kedaulatan budaya. Pada 17 Agustus 1945 itu penegakan kedaulatan politik.

Ada satu yang terlupakan, Deklarasi dari Perdana Menteri Djuanda Kartawidjaja pada 13 Desember 1957. Djuanda menyatakan NKRI ini terdiri tanah dan laut. Itu bentuk kedaulatan teritorial.

Sumber: sindonews.com

Jumat Ini, Kasus Corona Jatim Lampaui DKI

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Angka kumulatif kasus positif Covid-19 di provinsi Jawa Timur secara resmi melampaui DKI Jakarta. Per Jumat (26/6) ini, Jawa Timur menyumbangkan penambahan kasus baru harian sebanyak 356 orang, sehingga jumlah keseluruhan kasus sebanyak 10.901 orang.

Sementara DKI Jakarta hari ini mencatatkan penambahan kasus baru sebanyak 205 orang, sehingga angka kumulatif kasus di ibu kota sebanyak 10.796.

Artinya, Jawa Timur saat ini menjadi provinsi yang memiliki jumlah kasus positif Covid-19 tertinggi di Indonesia. DKI Jakarta sendiri sudah menempati posisi ini sejak kasus Covid-19 pertama kali diumumkan pada awal Maret lalu. Sedangkan Jawa Timur mulai ‘mengejar’ angka kasus di DKI Jakarta sejak tiga pekan terakhir.

Jawa Timur memang menjadi sorotan pemerintah akhir-akhir ini. Bahkan Presiden Jokowi melakukan kunjungan kerjanya pada Kamis (25/6) kemarin ke Surabaya untuk bertemu langsung dengan Gubernur dan jajaran Gugus Tugas Provinsi Jawa Timur. Presiden pun memberi waktu dua pekan bagi Jawa Timur untuk menekan angka penularan Covid-19.

Di bawah Jawa Timur, ada Sulawesi Selatan dengan angka kumulatif kasus positif mencapai 4.469 orang. Sulsel sendiri mencatatkan penambahan kasus pada hari ini sebanyak 172 orang. Di urutan keempat ada Jawa Tengah dengan jumlah kasus positif keseluruhan mencapai 3.097 orang. Di urutan kelima, ada Jawa Barat dengan angka kumulatif kasus mencapai 3.014 orang.

Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 Achmad Yurianto menjelaskan, pengungkapan seluruh kasus positif Covid-19 dilakukan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 731.781 spesimen dari pasien terduga Covid-19 dan pasien positif Covid-19. Dalam 24 jam terakhir, jumlah spesimen yang selesai diperiksa mencapai 22.819 spesimen.

“Dari jumlah ini didapat hasil konfirmasi positif 1.240 (penambahan per hari ini) sehingga totalnya menjadi 51.427 orang,” jelas Yurianto dalam keterangan pers, Jumat (26/6).

Sumber: republika.co.id

Tindak Lanjuti  Laporan PDIP, Polisi Gercep Periksa Koordinator Aksi Tolak RUU HIP

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)- Koordinator Lapangan Aksi Selamatkan NKRI dan Pancasila dari Komunisme Edy Mulyadi mengaku telah dimintai klarifikasi oleh Polda Metro Jaya terkait pembakaran bendera PDIP dalam aksi yang berlangsung Rabu 24 Juni 2020 di depan Gedung DPR, Senayan, Jakarta.

“Dipanggil untuk klarifikasi saja (kemarin), belum masuk penyidikan. Iya (terkait bendera PDIP) karena mereka kan tersinggung, yang kami bakar sebetulnya bendera PKI. Cuma kalau ada bendera PDIP itu accident dan pimpinan kami menduga itu penyusup,” tuturnya, Jumat (26/6/2020)

Tentang dugaan penyusup dalam aksi itu, kata dia, pihaknya masih mencari tahu lebih lanjut terkait hal itu. Maka itu, dia pun belum bisa berbicara banyak. Dia sebagai korlap hanya tahu ada salah seorang yang membawa bendera PKI dan berencana melakukan aksi pembakaran. Dia tidak tahu mengapa ada bendera PDIP yang turut dibakar dalam aksi tersebut.

“Ditanya (polisi) kenapa bendera PDIP ikut dibakar. Saya bilang saya gak tahu, waktu diperiksa, oh ada dua bendera, waktu dibentang, wah ada bendera PDIP. Saya juga kaget dalam hati saya,” terangnya.

Dia pun tak bisa menghentikan aksi pembakaran tersebut. Namun, dia menegaskan saat proses persiapan aksi, tak ada niatan ataupun bahasan tentang pembakaran bendera. Namun, saat aksi berjalan, ada seseorang yang mendatanginya dan menyarankan aksi pembakaran bendera Partai Komunis Indonesia (PKI).

Sementara, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus mengatakan, polisi memang meminta klarifikasi pada koordinator aksi di kawasan DPR RI kemarin. “Kalau korlip iya (dimintai klarifikasi) sama intel karena di situ bagiannya kan intel ya, cuma ditanya ada apa ini, tapi kalau teman-teman tanyakan apakah sudah diperiksa ya belum karena belum ada laporannya,” ujarnya pada wartawan, Jumat (26/6/2020).

Sumber: sindonews.com

PDIP: Kami Bukan PKI

Redaktur: Mazaya

KENDAL(Jurnalislam.com) – Pengurus DPC PDIP Kabupaten Kendal, memprotes keras aksi pembakaran bendara partai berlambang banteng moncong putih tersebut di Jakarta, beberapa waktu lalu.

Para pengurus partai besutan Megawati Soekarno Putri tersebut, mendatangi Mapolres Kendal, Jumat (26/6/2020), untuk menyampaikan pernyataan sikap untuk mendorong Polri mengusut tuntas kasus tersebut.

“Kedatangan kami ke Mapolres Kendal, adalah upaya mendorong Polri untuk mengusut tuntas kasus pembakaran bendara partai tersebut. Dan mengecam keras, berbagai tindakan provokasi untuk memecah belah bangsa,” tegas Ketua DPC PDIP Kabupaten kendal, Akhmad Suyuti.

Seluruh pengurus harian DPC PDIP Kabupaten Kendal, turut hadir di Mapolres Kendal. Selain Akhmad Suyuti, juga hadir Sekretaris DPC PDIP Kabupaten Kendal, Bintang Yuda Daneswara, Bendahara DPC PDIP Kabupaten Kendal, Wiwit Widayati, dan Wakil Ketua DPC PDIP Kabupaten Kendal, Munawir.

Mereka menyerahkan pernyataan sikap kepada Polres Kendal, sebagai institusi Polri yang ada di Kabupaten Kendal.

“Kami sangat prihatin dengan aksi pembakaran bendara. Kami partai politik yang dilindungi undang-undang. Kami PDIP Perjuangan. Kami bukan PKI atau partai terlarang,” tegas Akhmad Suyuti.

Sumber: sindonews.com

Dukung Aneksasi Israel, Amerika Disebut Negara Pelanggar HAM

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) – Ketua Lembaga Kemanusiaan Al-Aqsa Working Group (AWG), Agus Sudarmadji dengan tegas menolak rencana pencaplokan dengan paksa (aneksasi) Israel terhadap bagian yang lebih besar dari Tepi Barat Palestina mulai awal Juli 2020.

Menurutnya pencaplokan tersebut bukan saja sebuah pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang berat namun juga merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan dan pelecehan terhadap hukum internasional.

“Pendirian negara Israel secara ilegal di atas tanah Palestina merupakan kezaliman terbesar sepanjang sejarah peradaban modern,” katanya saat konferemsi pers di Jakarta, Kamis (25/06/2020).

Praktek apartheid yang dilancarkan secara struktural oleh Israel sebagai negara ilegal tersebut, lanjutnya. Mengakibatkan penderitaan yang mengerikan bagi bangsa Palestina selama lebih dari tujuh dekade.

“Sikap Amerika Serikat terhadap rencana aneksasi tersebut menjadi pertanda bahwa negara yang mengklaim dirinya sebagai penegak prinsip-prinsip demokrasi, keadilan dan HAM itu ternyata merusak reputasinya sendiri dan menempatkan dirinya sejajar dengan pelanggar HAM nomor satu di muka bumi saat ini,” ujarnya.

Dia meminta menyerukan agar seluruh warga dunia bersatu padu menghentikan aksi brutal Israel yang mengancam perdamaian di Timur Tengah serta berisiko mengganggu kestabilan dan keamanan dunia.

Selain jtu, dia menghargai sikap Pemerintah Republik Indonesia yang tegas menolak rencana aneksasi tersebut.

Sandiaga: Pandemi Pasti Berlalu, Kita Harus Yakin Pada Allah

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) – Terdapat banyak rintangan untuk menjadi seorang pengusaha. Ejekan hingga cibiran yang biasanya datang dari orang terdekat sering dirasakan oleh para pelaku usaha. Contohnya pemilik Abon Nona Tuna, Kenny Alkano. Kenny diejek oleh orang terdekatnya karena hanya bisa berjualan abon tuna walaupun memiliki pendidikan tinggi.

Berkat kegigihan dan keuletan Kenny, produk olahan ikannya dipasarkan secara digital atau online hingga mampu menembus lintas negara dan menghasilkan omzet penjualan yang fantastis.

“Tuna itu memiliki protein yang tinggi dan kandungan vitamin yang melimpah. Produk saya juga sudah diuji laboratorium. Pemasaran produk saya 80 persen melalui digital. Saya sudah mengirim ke seluruh Indonesia, bahkan produk tuna ini sudah tembus sampai keluar negeri,” ujar Kenny kepada Sandiaga di ‘Jemput Rezeki’.

Usaha olahan ikannya dengan modal Rp7 juta. Wabah Covid-19 yang melanda dunia tidak membuat ia patah semangat. Hasil jerih payah selama ini membuat usahanya tetap meroket di tengah pandemi dengan omzet penjualan mencapai Rp90 juta per bulan, yang jika dibandingkan dengan omzet sebelum pandemi mencapai Rp50 juta.

“Untuk modal awalnya Rp5-7 juta. Omzet per bulannya sebelum ada pandemi Covid-19 bisa capai Rp 40-50 juta. Saat ada pandemi, Alhamdulillah meningkat jadi Rp 80-90 juta per bulan,” katanya.

Kegigihan Kenny dalam memanfaatkan teknologi dan internet untuk memasarkan produknya, mendapat perhatian dari Sandiaga Uno.

Menurut Sandiaga, kisahnya sangat inspiratif dan harus dicontoh oleh para pengusaha lainnya yang sedang berjuang di tengah wabah Covid-19.

Sandiaga berpesan bahwa, para pengusaha harus memiliki kemampuan melihat kesempatan dan probabilitas disetiap musibah yang melanda. Tidak hanya kemampuan melihat kesempatan, tetapi harus diikuti dengan sifat kegigihan dan keuletan untuk mencapai kesuksesan.

“Di tengah pandemi ini, pengusaha harus tetap yakin badai pasti berlalu. Allah SWT tidak akan menguji umat-Nya melebihi batas kemampuannya,” jelas Sandiaga.

Sandiaga akan membagikan kisah inspiratif dan perjuangan Kenny Alkano di acara ‘Jemput Rezeki’ yang akan tayang di Indosiar, pada Sabtu, 27 Juni 2020, Pukul 06.30 WIB.

Sumber: sindonews.com

LBM Eijkman: Kabar Vaksin Corona Menggemberikan

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)- Lembaga Biologi Molekuler (LBM) Eijkman Institute memberikan kabar gembira terkait perkembangan penelitian vaksin Covid-19 yang mereka lakukan. Mereka telah melewati bagian tersulit yakni melakukan amplifikasi gen dari virus Corona tersebut sehingga penelitiannya tinggal melewati beberapa tahapan lagi.

“Pengembangan vaksin saat ini sudah ada kemajuan menggenbirakan di mana, fondasi dari vaksin itu adalah bagian tersulitnya itu melakukan amplifikasi dari gen. Peneliti muda kami sudah bisa lakukan amplifikasi selanjutnya akan dulakukan sedikit kloning dan ekspresi protein dan kemudian diuji pada hewan,” ujar Kepala LBM Eijkman Institute Amin Soebandrio dalam rapat dengan Komisi VII DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (26/6/2020).

Amin menjelaskan pihaknya hanya diberi waktu hingga Maret 2021 untuk kemudian hasilnya bisa diberikan kepada Biofarma untuk bisa dilanjutkan ke proses uji klinis. Karena itu, LBM Eijkman Institute memohon doa dan restu dari Komisi VII DPR agar apa yang dikerjakan bisa selesai sebelum tenggat waktu yang diberikan.

“Jadi mohon doa restu agar kami bisa menyelesaikan itu sebelum bulan Maret tahun depan sehingga Biofarma punya waktu cukup untuk lakukan uji klinis,” ucap Amin.

Amin pun memaparkan hambatan yang dialami LBM Eijkman Institute yang salah satunya terkait anggaran. Pihaknya mendapatkan alokasi dana Rp5 miliar untuk menyelesaikan lab scale dan juga kerja sama dengan peneliti Indonesia di luar negeri.

Tentu nantinya uji klinik itu akan membutuhkan biaya yang lebih besar yang mana itu akan ditanggung oleh Biofarma. Hambatan lainnya yakni terkait pengadaan sejumlah peralatan.

sumber: sindonews.com

Lockdown Dilonggarkan, Kasus Corona Eropa Naik Lagi

Redaktur: Mazaya

 JENEWA(Jurnalislam.com) — Eropa mencatat kenaikan kasus mingguan Covid-19 untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan, setelah pelonggaran pembatasan. Hal ini disampaikan oleh Direktur Regional WHO untuk Eropa, Hans Kluge, dalam konferensi pers mingguan.

“Pekan lalu, Eropa mencatat peningkatan kasus mingguan untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan,” ujar Kluge.

Kluge mengatakan, secara global jumlah kasus virus corona yang dikonfirmasi mencapai lebih dari 9 juta dengan lebih dari 400 ribu kematian. Pandemi virus corona terus meningkat dengan rekor jumlah kasus baru dilaporkan pada Ahad  yakni 183.020 dalam 24 jam. Menurut Kluge, lebih dari 2,5 juta kasus telah dicatat di Eropa.

Wilayah Eropa menyumbang penurunan proporsi jumlah kasus secara global dibandingkan pada awal tahun. Namun pandemi virus corona di Eropa belum berakhir. Benua Biru tersebut masih melaporkan hampir 20 ribu kasus baru dan lebih dari 700 kematian baru setiap hari.

“Selama berminggu-minggu, saya telah berbicara tentang risiko kebangkitan virus ketika negara-negara menyesuaikan langkah-langkahnya. Di beberapa negara di seluruh Eropa, risiko ini kini telah menjadi kenyataan. Sebanyak 30 negara telah mengalami peningkatan dalam kasus kumulatif baru selama dua minggu terakhir,” kata Kluge.

Kluge tidak menyebutkan negara Eropa mana saja yang mengalami kenaikan jumlah kasus mingguan Covid-19. Dia mengatakan transmisi virus terjadi dengan sangat cepat di 11 negara Eropa.

“Di 11 negara ini, transmisi yang dipercepat telah menyebabkan kebangkitan yang sangat signifikan, jika dibiarkan maka akan mendorong sistem kesehatan Eropa ke tepi jurang. Namun ketika kasus baru muncul dan ditangani dengan cepat serta terarah, maka akan menjadi lebih baik,” ujar Kluge.

sumber: republika.co.id