Berita Terkini

Kasus Covid di Palestina Naik Setiap Hari

Redaktur: Mazaya

RAMALLAH(Jurnalislam.com) — Juru Bicara Otoritas Palestina, Ibrahim Milhim menyatakan sebanyak 255 kasus baru Covid-19 telah dikonfirmasi di Tepi Barat dan Yerusalem Timur, pada Selasa (30/6) waktu setempat. Pemerintah Palestina melihat peningkatan kasus Covid-19 terjadi hampir setiap hari.

Total kasus Covid-19 dalam 24 jam terakhir sebanyak 353, dengan rincian 181 kasus terdeteksi di Hebron, yang menjadi pusat gelombang kedua kasus corona di Tepi Barat. Ada pula 53 kasus yang didiagnosis di Yerusalem Timur.

Juru Bicara Kementerian Dalam Negeri Otoritas Palestina, Ghassan Nimr mengatakan, Palestina bisa kembali menerapkan lockdown total atau karantina wilayah jika situasinya terus memburuk. Namun untuk sekarang, hal itu masih belum dipastikan.

“Kami tidak condong ke arah itu sekarang, tetapi jika kami terus melihat peningkatan kasus corona, maka bisa mengarah kembali pada lockdown, dan ini sesuatu yang diharapkan,” kata Nimr seperti dilansir dari Times of Israel, Rabu (1/7).

Pada awal Juni, Tepi Barat hanya memiliki 276 ventilator. Otoritas Palestina mengantisipasi lonjakan kasus dengan berusaha mendapatkan ventilator lebih banyak. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menilai Otoritas Palestina membutuhkan sekitar 1.200 ventilator untuk melaksanakan rencana tanggap daruratnya.

Juru Bicara Kementerian Kesehatan Palestina Kamal al-Shakra mengakui jumlah kasus di Tepi Barat terus meningkat dan sebagian besar ventilator di Tepi Barat sedang digunakan. “Mungkin tidak ada lagi yang tersisa,” kata al-Shakra.

Al-Shakra menyampaikan, tidak ada perbedaan antara gelombang pertama dan kedua virus Covid-19. “Satu-satunya perbedaan adalah kurangnya kepatuhan protokol kesehatan. Jika situasinya berlanjut seperti ini dan jumlah kematian dan kasus kritis meningkat, kita akan melihat bencana medis di Palestina. Faktanya, kita sudah memilikinya,” kata al-Shakra.

Sumber: republika.co.id

MUI: Aneksasi Israel Bentuk Pengkhianatan Hukum Internasional

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) – Majelis Ulama Indonesia menyebut rencana Israel menganeksasi Tepi Barat Palestina membuktikan pengkhianatan yang dilakukan Israel terhadap hukum internasional sekaligus menunjukkan bagaimana sikap Amerika Serikat dalam permasalahan ini.

Menurut Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerjasama Internasional, Prof Sudarnoto Abdul Hakim,  isu Palestina ini bukan sekadar masalah sengketa politik domestik di Timur Tengah.

“Ini sudah menyangkut pelanggaran terhadap kedaulatan wilayah, kedaulatan HAM, penghancuran sistematik ekonomi, sosial dan keamanan di sana,” ujar Prof Sudarnoto, Selasa (30/6).

Pelanggaran ini merupakan hal lama yang dilakukan Israel dengan bantuan Amerika Serikat. Untuk mengatasi masalah Palestina, Pemerintah Amerika saat ini disebut sebagai yang paling buruk dalam sejarah.

Resonansi permasalahan ini sudah mengudara dan terasa secara global. Isu sengketa ini bukan lagi dalam skala lokal, tapi melibatkan banyak negara, termasuk Indonesia.

Sudarnoto menekankan jika permasalahan utama antara Palestina dan Israel adalah soal kedaulatan. Kemerdakaan rakyat Palestina diinjak-injak invasi dan aneksasi yang dilakukan Israel.

“Ini memang sejarah panjang. Upaya penyelesaian konflik sudah dilakukan. Majelis Umum dan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa sudah mengeluarkan solusi, yakni solusi dua negara,” lanjutnya.

Sumber: republika.co.id

 

AS Memohon Taliban Tak Serang Warganya

Redaktur: Mazaya

WASHINGTON(Jurnalislam.com) — Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Mike Pompeo mengadakan konferensi video dengan wakil dan kepala perunding Taliban, Mullah Baradar, Senin (29/6). Pembahasan yang dilakukan seputar komitmen dari perjanjian damai yang telah dilakulan sebelumnya antara kedua pihak.

Departemen Luar Negeri mengabarkan sehari setelah pertemuan itu terjadi. Laporan lembaga itu menyatan, kedua perwakilan itu membahas implementasi perjanjian perdamaian AS-Taliban.

“Menteri menjelaskan harapan bagi Taliban untuk memenuhi komitmen mereka, yang termasuk tidak menyerang orang Amerika,” kata juru bicara Departemen Luar Negeri Morgan Ortagus, dikurtip dari Anadolu Agency. 

Ortagus tidak memberikan informasi tentang laporan tudingan pembayaran Rusia kepada militan Taliban untuk menargetkan pasukan AS di Afghanistan.

Kasus itu muncul dari laporan The New York Times pada akhir pekan lalu, bahwa ada tudingan bahwa unit intelijen militer Rusia diam-diam menawarkan hadiah kepada milisi yang terkait dengan Taliban karena membunuh pasukan koalisi, termasuk pasukan AS di Afghanistan.

Media itu menjelaskan, Trump dan Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih berkumpul pada akhir Maret untuk membahas masalah ini.

Mereka menimbang beberapa tanggapan, termasuk pengaduan diplomatik ke Moskow menuntut diakhirinya praktik tersebut dan meningkatkan serangkaian sanksi.

Sumber: republika.co.id

 

Israel Tunda Pencaplokan Tepi Barat

Redaktur: Mazaya

PALESTINA(Jurnalislam.com) — Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memutuskan menunda pelaksanaan pencaplokan sebagian wilayah Tepi Barat yang diagendakan dilakukan pada Rabu (1/7). Hal itu dia ungkapkan saat menghadiri pertemuan dengan anggota parlemen dari Likud Party pada Senin (29/6).

Netanyahu mengisyaratkan masih menjalin diskusi dengan Amerika Serikat (AS) perihal rencananya mencaplok sebagian wilayah Tepi Barat. “Saya memiliki jalur komunikasi positif dan hangat dengan Amerika dan ketika saya memiliki sesuatu untuk dilaporkan, saya akan melaporkannya,” kata dia dikutip dari laman Times of Israel, Selasa (30/6).

Netanyahu tak menampik bahwa pencaplokan Tepi Barat merupakan proses yang rumit. Terdapat banyak pertimbangan diplomatik dan keamanan yang tidak dapat dia bahas di ruang publik. “Kami mengatakan bahwa (pencaplokan) akan terjadi setelah 1 Juli,” ujarnya.

Menurut seorang sumber, salah satu pertimbangan Netanyahu membatalkan pencaplokan adalah keputusan mendatang oleh Mahkamah Pidana Internasional (ICC) tentang apakah badan tersebut memiliki yurisdiksi untuk meluncurkan penyelidikan kejahatan perang terhadap Israel dan Palestina.

Dalam pertemuan dengan anggota parlemen dari Likud Party, Netanyahu mengatakan, mitra koalisinya di Blue and White Party tak menjadi faktor apakah pencaplokan Tepi Barat akan berjalan sesuai rencana atau tidak. “Kami sedang dalam pembicaraan dengan tim AS di Israel. Kami melakukannya secara diam-diam. Masalahnya tidak sampai Blue and White (Party), mereka juga bukan faktor,” kata Netanyahu.

Sebelumnya, Ketua Blue and White Party Benny Gantz menyatakan bahwa penanganan pandemi Covid-19 dan dampak ekonomi yang ditimbulkan harus didahulukan dari setiap keputusan politik. Saat ini, Gantz menjabat sebagai menteri pertahanan Israel. Nantinya dia akan menggantikan Netanyahu sebagai perdana menteri sebagai bagian dari kesepakatan pemerintahan koalisi persatuan.

Awalnya, Gantz tak mendukung langkah sepihak pencaplokan Tepi Barat. Namun, dia telah setuju dan memperkenankan Netanyahu untuk memajukan rencana itu setelah 1 Juli jika dia dapat mengamankan dukungan mayoritas di parlemen (Knesset).

Dalam pertemuan dengan para diplomat penting AS yang terlibat dalam diskusi pencaplokan Tepi Barat pada Senin lalu, Gantz mengatakan bahwa aneksasi Tepi Barat harus diundur karena masih berlangsungnya pandemi Covid-19. “1 Juli bukan tanggal yang sakral. Berurusan dengan virus korona dan konsekuensi sosial-ekonomi dan kesehatannya adalah masalah yang lebih mendesak yang perlu ditangani sekarang,” kata Gantz kepada utusan AS untuk Timur Tengah, Avi Berkowitz.

Komisioner Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia (HAM) Michelle Bachelet memperingatkan Israel agar tak melanjutkan rencananya mencaplok sebagian wilayah Tepi Barat. Dia mendesak Israel mendengar seruan dari banyak negara di dunia yang menolak langkah tersebut. “Pencaplokan itu ilegal. Titik. Pencaplokan apa pun. Apakah itu 30 persen dari Tepi Barat atau lima persen,” ujar Bachelet pada Senin (29/6), dikutip laman UN News.

Sumber: republika.co.id

 

Penularan Tinggi, Epidemiolog Tak Sarankan DKI Terapkan New Normal

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) – Kepala Departemen Epidemiologi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI) Tri Yunis Miko Wahyono mengatakan, setelah masa transisi fase I berakhir, Jakarta belum bisa memasuki fase normal baru (new normal). Alasannya, kata dia, kasus baru yang bertambah tiap harinya masih banyak.

“Jadi DKI pertambahan kasus barunya itu sekitar 100 sehari. Ini menunjukkan kasusnya masih banyak. Harusnya tidak new normal,” kata Miko kepada Okezone, Selasa (30/6/2020).

Miko menjelaskan, saat ini Jakarta masih mencatat penambahan kasus penyebaran corona sekira 100 kasus per harinya. Bahkan, lanjut dia, ada 800 kasus yang terus bertambah setiap pekannya selama transisi PSBB.

“Per minggunya kasus maksimal di DKI itu 800, pada waktu pemeriksaan 10.000 spesimen di Indonesia, sekarang sudah 20.000, kemudian sekarang tetap saja kasus seminggunya,” ujarnya.

Menurut dia, angka penularan corona di Ibu Kota masih banyak. Selain itu, angka positivity rate atau rasio kasus baru masih berkisar 5%.

“Dulu memang tinggi sekali, 9 persen, 7 persen, kemudian turun memang sekarang turun, tapi masih di atas 5 persen, ada 5,4 persen, ada pernah turun 4,8 persen. Jadi menurut saya positivity rate-nya masih sekitar 5 persen. Itu masih tinggi. Lihat saja di webnya DKI,” jelasnya.

Seperti diketahui, masa transisi pembatasan sosial berskala besar (PSBB) transisi fase I di Jakarta akan berakhir pada Kamis 2 Juli 2020 mendatang.

Sumber: okezone.com

Melonjak Tajam, Kasus Corona AS Bisa 100 Ribu per Hari

Redaktur: Mazaya

WASHINGTON(Jurnalislam.com) — Kasus virus corona, Covid-19 di Amerika Serikat (AS) diprediksi dapat menginfeksi lebih dari dua kali lipat menjadi 100.000 per hari. Kepala Institut Nasional Alergi dan Penyakit Menular, Dr. Anthony Fauci menyatakan, kondisi tersebut terjadi karena lonjakan kasus tidak terkendali.

Kalifornia, Texas, dan Arizona menjadi episenter baru pandemi Covid-19 di AS. Masing-masing melaporkan peningkatan kasus Covid-19 yang menambah tekanan pada uji coba vaksin potensial yang sedang dilakukan.

“Jelas kita tidak berada dalam kendali penuh saat ini. Saya sangat khawatir karena itu bisa menjadi sangat buruk,” kata Fauci mengatakan kepada komite Senat AS.

Fauci mengatakan, peningkatan harian kasus baru secara nasional saat ini sekitar 40.000. Kondisi itu bisa meningkat dengan dapat mencapai 100.000 kasus per hari, kecuali upaya nasional dilakukan untuk memusnahkan virus yang bangkit kembali.

“Kami tidak bisa hanya fokus pada area-area yang mengalami lonjakan. Itu menempatkan seluruh negara dalam bahaya,” kata Fauci.

Fauci menyatakan, tidak ada jaminan memiliki vaksin untuk mencegah segera infeksi Covid-19. Namun, data awal telah menunjukan para ilmuwan sangat optimis vaksin akan tersedia untuk 2021.

“Mudah-mudahan akan ada dosis yang tersedia pada awal tahun depan,” kata Fauci.

Laporan Reuters menyatakan, kasus Covid-19 meningkat lebih dari dua kali lipat pada  Juni di setidaknya 10 negara bagian, termasuk Texas dan Florida. Di negaa bagian Texas dan Arizona, tempat tidur perawatan intensif rumah sakit untuk pasien Covid- 19 sudah mengalami kekurangan pasokan.

Lebih dari 126.000 warga AS meninggal karena Covid-19. Jutaan orang kehilangan pekerjaan, karena negara bagian dan kota-kota besar memerintahkan penduduk untuk tinggal di rumah dan bisnis tutup. Ekonomi berkontraksi tajam pada kuartal pertama dan diperkirakan akan turun pada kuartal kedua.

Peningkatan kasus di AS juga berdampak pada pelarangan warganya untuk memasuki negara-negara Uni Eropa (UE). Terdapat daftar aman atau negara-negara yang diperbolehkan melakukan perjalanan yang tidak penting di UE dimulai pada Rabu (1/7).

Sumber: republika.co.id

 

Arab Saudi Catat Angka Harian Kasus Corona Tertinggi

Redaktur: Mazaya

RIYADH(Jurnalislam.com) — Arab Saudi melaporkan 4.387 kasus baru Covid-19 pada Selasa (30/6). Itu merupakan peningkatan kasus tertinggi yang pernah dicatat Saudi dalam sehari.

Dilaporkan laman Al-Arabiya, sebagian besar kasus baru yang dilaporkan berasal dari kota al-Hafouf, yakni berjumlah 980. Riyadh menyusul di urutan kedua dengan 342 kasus.

Juru bicara Kementerian Kesehatan Arab Saudi Dr. Mohammed al-Abd al-Ali mengungkapkan lonjakan kasus terjadi karena kurang dipatuhinya langkah-langkah pencegahan, seperti pembatasan sosial. Dia mendesak warga menaati protokol kesehatan guna mengekang penyebaran virus.

Sejak 17 Juni lalu, kasus baru Covid-19 yang dilaporkan Saudi selalu melebihi 3.000 kasus per hari. Saat ini negara tersebut diketahui telah mencabut peraturan pembatasan sosial di seluruh wilayahnya.

“Kita dapat melihat pada bulan Juni, khususnya dari pertengahan Juni, kita telah mencatat tingkat infeksi antara 1 dan sekitar 1,5,” kata al-Ali pada Senin (29/6) lalu.

Dia meminta warga memahami bahwa para ahli telah menyarankan agar pemerintah menjaga tingkat penularan Covid-19 di angka 1. Dengan demikian jumlah infeksi tetap rendah dan penyebaran virus lebih lambat. “Saat ini kita perhatikan dalam beberapa hari terakhir ada sedikit peningkatan yang mengharuskan kita untuk berhati-hati,” ujarnya.

Sejauh ini, Saudi memiliki 190.823 kasus Covid-19. Junlah korban meninggal di negara tersebut telah mencapai 1.649 jiwa.

sumber: republika.co.id

 

Uni Eropa Rilis Negara Diizinkan Masuk, AS Tak Termasuk

Redaktur: Mazaya

BRUSSELS(Jurnalislam.com) — Uni Eropa mengumumkan daftar negara yang warganya diizinkan masuk ke 31 negara anggota blok tersebut. Amerika Serikat (AS) tidak masuk dalam daftar tersebut setidaknya dalam dua pekan karena jumlah kasus infeksi Covid-19 di Negeri Paman Sam meningkat tajam.

Dampak pandemi virus corona mengguncang keras Eropa, sejumlah negara bagian selatan seperti Yunani, Spanyol dan Italia berusaha keras untuk menarik wisatawan. Mereka berusaha bernapas dari sesaknya dampak pandemi terhadap industri pariwisata.

Setiap tahun diperkirakan ada sekitar 15 juta warga AS yang melakukan perjalanan ke Eropa. Sementara sekitar 10 juta orang Eropa menyeberangi Samudra Atlantik.

Masih banyak orang di dalam atau luar Eropa khawatir untuk melakukan perjalanan selama pandemi virus corona. Sebab tidak pastinya gelombang baru penularan dapat berdampak pada penerbangan dan pemesanan hotel-hotel. Pada bulan Maret lalu puluhan ribu wisatawan tidak dapat pulang karena semua penerbangan dibatalkan dan perbatasan ditutup.

Dilansir dari Associated Press, pada Selasa (30/6) utusan-utusan Uni Eropa di Brussel meluncurkan prosedur tertulis yang dilihat sebagai daftar negara selama tidak ada negara anggota yang menolaknya. Daftar tersebut berisi 15 negara yang tingkat penyebaran virus coronanya sebanding dengan Uni Eropa.

Tingkat penularan di Brasil, Rusia dan India sangat tinggi sehingga kemungkinan mereka juga tidak masuk dalam daftar itu. Negara-negara yang masuk daftar juga harus mencabut larangan masuk bagi wisatawan dari Eropa.

Daftar negara yang diizinkan masuk akan terus diperbaharui setiap 14 hari sekali. Akan ada negara-negara baru yang ditambah atau juga dikeluarkan dari daftar tersebut bila mereka tidak bisa menahan laju penyebaran.

Sumber: republika.co.id

MUI: Kurban Berbeda dengan Sedekah

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyoroti ibadah qurban di tengah pandemi Covid-19. Salah satu opsi yang diperbincangkan adalah mengganti kurban dengan sedekah demi membantu menanggulangi dampak Covid-19.

Ketua Komisi Dakwah dan Pengembangan Masyarakat MUI, Muhammad Cholil Nafis menjelaskan ibadah qurban tak bisa disamakan dengan sedekah. Ia meyakini ada makna berbeda di balik qurban.

Pria yang akrab disapa Kiai Cholil itu menceritakan nabi Muhammad pernah meminta Muslim yang mampu secara finansial tak mendekati tempat ibadah jika enggan berqurban. Kisah itu menggambarkan pentingnya berqurban bagi Muslim yang berkecukupan.

“Ada yang bilang kurban itu fardu kifayah, Rasul ancam orang mampu lalu tidak kurban maka nabi menyebutnya jangan dekat dengan mushola dan masjid karena artinya belum totalitas dalam beriman. Betapa pentingnya qurban untuk dekatkan diri pada Allah,” kata Kiai Cholil pada Republika.co.id, Selasa (30/6).

Kiai Cholil mengingatkan bahwa sedekah dapat dilakukan kapan saja. Sedangkan qurban pelaksanaannya terikat waktu khusus yaitu pada Idul Adha saja.

Selain itu, Kiai Cholil menjelaskan ibadah qurban bukan sekedar pemotongan hewan, melainkan membagikan dagingnya pada orang yang membutuhkan. “Jadi bukan dagingnya, darahnya yang ngalir (ke Allah) tapi takwanya. Kalau sedekah itu berbaginya pada orang lain,” ujar Kiai Cholil.

Guna mencegah kebingungan Muslim, Kiai Cholil mengimbau agar memilih antara sedekah atau qurban jika dananya kurang mencukupi. Sedangkan jika masuk kategori mampu maka dipersilahkan qurban saja atau ditambah dengan sedekah.

“Sama-sama sunnah (sedekah dengan qurban), dapat pahala. Ditinggalkan enggak apa-apa. Bukan berarti sedekah lalu cukup dengan kurban saja dianggap sama. Beda itu, tapi bisa kurban ditambah sedekah,” ucap Kiai Cholil.

Sebelumnya, dalam Edaran PP Muhammadiyah No 06/EDR/I.0/E/2020 tentang Tuntunan Ibadah Puasa Arafah, Iduladha, Kurban, dan Protokol Ibadah Qurban pada Masa Pandemi Covid-19, menyebut pandemi Covid-19 menimbulkan masalah sosial ekonomi dan meningkatnya jumlah kaum duafa.

“Dengan demikian sangat disarankan agar umat Islam yang mampu untuk lebih mengutamakan bersedekah berupa uang daripada menyembelih hewan qurban,” tulis Muhammadiyah dalam keterangan di situs resminya yang diakses pada Sabtu (27/6).

Terkait penjelasan diatas, pelaksanaan ibadah qurban harus memperhatikan nilai-nilai dasar (al-qiyam alasāsiyyah) dan asas-asas umum (al-uṣūl al-kulliyyah) agama Islam. Pertama ialah nilai dasar saling membantu (at-taʻāwun) sebagaimana ditegaskan dalam al Qur’an Surat al Ma’idah (5) ayat 2

Sumber: ihram.co.id

Menag: Shalat Idul Adha dan Kurban Harus Patuhi Protokol

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)— Kementerian Agama menerbitkan panduan penyelenggaraan Salat Idul Adha dan Penyembelihan Hewan Kurban Tahun 1441H/2020M menuju Masyarakat Produktif dan Aman Covid-19. Panduan tersebut terbit dalam bentuk Surat Edaran No SE. 18 Tahun 2020 yang ditandatangani hari ini oleh Menteri Agama Fachrul Razi.

“Pelaksanaan Salat Idul Adha dan penyembelihan hewan kurban juga harus mematuhi protokol kesehatan dan berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah setempat,” kata Menag, Selasa (30/06).

Ia menambahkan, salat Idul Adha maupun penyembelihan hewan kurban dapat dilaksanakan di semua daerah, kecuali pada tempat-tempat yang dianggap masih belum aman Covid-19 oleh Pemerintah Daerah/ Gugus Tugas Daerah.

Menag berharap, edaran yang dikeluarkan dapat menjadi petunjuk penerapan protokol kesehatan pada pelaksanaan salat Idul Adha dan penyembelihan hewan kurban dengan menyesuaikan pelaksanaan tatanan kenormalan baru atau New Normal. “Dengan begitu, pelaksanaan salat Idul Adha dan penyembelihan hewan kurban dapat berjalan optimal serta terjaga dari penularan Covid 19,” tuturnya.

Lebih lanjut, Menag menyampaikan sosialisasi dan pengawasan penerapan protokol kesehatan sebagaimana diatur dalam edaran tersebut akan dilakukan oleh Aparat Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, dan Kantor Urusan Agama Kecamatan bersinergi dengan instansi yang membidangi fungsi kesehatan hewan dan instansi terkait.