Berita Terkini

Hendak Dijadikan Masjid, Pengadilan Turki Akan Putuskan Nasib Hagia Sophia

ANKARA(Jurnalislam.com) — Pengadilan Turki mulai mendengarkan pembahasan seputar status Hagia Sophia yang hendak dijadikan masjid, Kamis (2/7) waktu setempat.

Seorang pengacara mengatakan, pengadilan akan mengumumkan putusannya dalam waktu 15 hari dari hari ini tentang museum yang awalnya dibangun sebagai gereja sebelum diubah menjadi masjid oleh Kesultanan Utsmaniyah.

Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan telah mengusulkan untuk memperbaharui Hagia Sophia yang menjadi salah satu Situs Warisan Dunia UNESCO itu. Namun usulan pemerintahan Erdogan ini menjadi tema panas yang diperdebatkan dalam politik lokal bahkan menyitan perhatian internasional.

Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Mike Pompeo pun mendesak Turki untuk membiarkan Hagia Sophia tetap menjadi museum. Sementara kepala agama umat Kristen Ortodoks dunia memperingatkan bahwa konversi situs ke masjid akan menabur perpecahan.

“Mengonversinya menjadi masjid akan mengecewakan umat Kristen dan akan “memecah” Timur dan Barat,” ujar Patriark Ekumenis Bartholomew, kepala spiritual dari sekitar 300 juta orang Kristen Ortodoks di seluruh dunia yang berbasis di Istanbul.

Hagia Sophia adalah gereja terkemuka di Susunan Kristen selama 900 tahun dan kemudian menjadi salah satu masjid terbesar Islam selama 500 tahun setelah penaklukan Ottoman di Istanbul.

Keputusan pemerintah Turki untuk mengubah masjid menjadi museum dibuat pada 1934, yakni saat tahun-tahun awal negara Turki sekuler modern yang didirikan oleh Mustafa Kemal Ataturk.

Kelompok-kelompok Turki telah berkampanye selama bertahun-tahun untuk konversi Hagia Sophia menjadi masjid. Banyak orang Turki berpendapat bahwa status masjid akan lebih mencerminkan identitas Turki sebagai negara yang sangat Muslim. Survei menunjukkan bahwa sebagian besar orang Turki mendukung perubahan situs tersebut.

Sumber: republika.co.id

Pemerintah Terbitkan Surat Utang Rp 900 Triliun

JAKARTA(Jurnalislam.com) – Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memaparkan pemerintah masih membutuhkan banyak anggaran untuk menutupi defisit tahun ini. Dimana, defisit anggaran tahun ini diprediksi mencapai Rp 1.039,2 triliun atau 6,34% dari PDB.

Direktur Strategi dan Portofolio Pembiayaan DJPPR Riko Amir menjelaskan, untuk pembiayaan defisit salah satu caranya adalah pemerintah akan melakukan penarikan utang baru dan juga non utang yakni menggunakan kas negara.

Untuk pembiayaan melalui utang, pemerintah hingga akhir tahun atau di semester II ini akan kembali menerbitkan Surat Berharga Negara (SBN) dengan target Rp 900,4 triliun. Penerbitan ini akan dilakukan melalui skema lelang di pasar domestik hingga private placement.

“Dengan pembiayaan Rp 1039,2 triliun, sisa penerbitan (SBN) kalau kita lihat sebesar Rp 900,4 triliun,” ujarnya saat diskusi virtual, Kamis (2/7/2020).

Dalam penerbitan SBN ini nantinya Bank Indonesia masih bisa tetap masuk ke pasar perdana. Sebab, pemerintah melihat target penerbitan SBN hingga akhir tahun ini tidak akan semuanya terserap oleh investor.

“Kalau semuanya SBN diserap market (BI nggak perlu beli), tapi tentunya market tidak akan bisa menyerap sebesar itu,” jelasnya.

Riko menjelaskan, untuk penerbitan SBN Rp 900,4 triliun tersebut, pemerintah akan membagi menjadi 12 kali lelang. Lelang akan dilakukan dua kali dalam sebulan dengan target Rp 75 triliun setiap penerbitan.

sumber: cnbcindonesia

Indonesia Waspada Jenis Baru Flu Babi

JAKARTA(Jurnalislam.com)–Bahaya flue babi sebenarnya bukan hal baru di Tanah Air. Tapi Indonesia tetap harus mewaspadai virus baru flu babi dengan strain G4 eA H1N1 yang ditemukan di China, virus baru ini bisa mengancam di saat dunia belum usai melawan Covid-19.

Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian mengimbau peternak babi di Indonesia selalu menerapkan kebersihan atau higienitas dalam kandang untuk mewaspadai virus baru flu babi G4 EA H1N1. Direktur Kesehatan Hewan Kementan Fadjar Sumping Tjatur Rasa menjelaskan memperketat penerapan biosekuriti atau praktik peternakan yang mengutamakan pencegahan penyebaran penyakit ke populasi hewan, termasuk menjaga kebersihan dalam kandang ternak.

“Terutama untuk para peternak babi juga harus menerapkan biosekuriti, karena kebetulan kami juga sedang memperketat biosekuriti di peternakan-peternakan babi terkait adanya kasus African Swine Fever,” kata Fadjar Sumping dalam wawancara di salah satu televisi swasta di Jakarta, Kamis (2/7).

Fadjar menjelaskan saat ini Kementan memang tengah memperketat penerapan biosekuriti pada peternakan babi. Di Indonesia, khususnya di Sumatra Utara masih ditemukan kasus demam babi Afrika atau African Swine Fever (ASF).

Masyarakat tapi tidak perlu khawatir karena flu babi dan demam babi Afrika adalah dua penyakit yang berbeda. Penyakit flu babi yang dilaporkan oleh ilmuwan China adalah penyakit yang disebabkan oleh virus infulenza H1N1 galur baru dan berpotensi menular dari hewan ke manusia (zoonosis).

Sementara kasus penyakit pada babi yang ada di Indonesia adalah penyakit ASF atau demam babi Afrika yang disebabkan oleh virus ASF. Penyakit ini tidak dapat menular ke manusia.

Fadjar menjelaskan telah berkoordinasi dengan petugas Badan Karantina Pertanian untuk memperketat pengawasan lalu lintas hewan dan produk hewan demi mengantisipasi masuknya virus flu babi di Indonesia. “Nanti di pintu pemasukan ada pemeriksaan-pemeriksaan lebih ketat, kemudian ada pengambilan sampel untuk diuji di laboratorium,” kata Fadjar.

Sumber: republika.co.id

Kemenag Siapkan Layanan Pendaftaran Haji Online

JAKARTA(Jurnalislam.com) – Kementerian Agama terus berinovasi untuk memberikan kemudahan layanan kepada calon jemaah haji. Terbaru, Kemenag tengah menyiapkan layanan mobile dan online untuk pendaftaran haji.

 

“Kita siapkan dua inovasi, untuk memudahkan calon jemaah haji Indonesia yang ingin mendaftar haji, yakni melalui layanan mobile dan layanan online,” kata Direktur Layanan Haji dalam Negeri Muhajirin Yanis di Asrama Haji Bekasi, Rabu (01/07).

 

Menurutnya, inovasi ini merupakan pengembangan dari layanan pelunasan secara online yang sudah berjalan sejak dua tahun lalu. Saat itu, pendaftaran online belum bisa dilakukan karena regulasinya masih disiapkan. Kebutuhan akan inovasi ini semakin dirasa pada masa pandemi. Akibat proses pendaftaran masih harus dilakukan secara manual, maka layanannya dibatasi hanya lima jemaah per hari.

 

Dituturkan Muhajirin, sebenarnya Kemenag sudah merancang pendaftaran secara mobile dan online, namun masih terkendala regulasi. Apalagi saat pandemi seperti saat ini, pendaftaran jemaah di kantor Kemenag dibatasi hanya 5 jamaah per harinya, sebagai dampak tidak adanya pendaftaran secara mobile dan online.

 

“Rancangan Peraturan Menteri Agama atau RPMA terkait ini sudah dibahas sejak tahun lalu. Regulasi ini antara lain menjelaskan makna diktum pendaftaran haji di kantor Kemenag yang ada dalam UU No 13 tahun 2008,” terang Muhajirin.

 

“Regulasi ini mengatur bahwa kantor tidak sebatas diartikan secara fisik yang mengharuskan orang datang, tapi juga bisa dimaknai lebih luas, termasuk sebagai layanan virtual,” sambungnya.

 

Muhajirin menambahkan, jika regulasi tersebut sudah terbit, maka pendaftaran haji bisa dilakukan lebih fleksibel. Calon jemaah haji bisa memanfaatkan layanan mobile yang akan ditempatkan di sejumlah titik, tidak harus ke Kantor Kementerian Agama Kab/Kota setempat. Selain itu, pendaftaran juga bisa dilakukan secara online.

 

“Jadi pendaftaran bisa dari manasaja. Misal calon jemaah sedang berada di luar kota atau bahkan luar negeri, tapi KTP nya Gorontalo, maka dia bisa mendaftar haji dari kota atau negara tersebut untuk kuota Gorontalo melalui layanan online yang disiapkan,” jelasnya

 

“Format itu sudah selesai, tinggal menyiapkan server dan pengamanannya. Kita tidak perlu lagi kesulitan harus ada lembar pendaftaran, semua sudah berbasis digital,” tandasnya.

Pizza Hut AS Pailit, Ini Nasibnya yang di Indonesia

JAKARTA(Jurnalislam.com)- Harga saham emiten ritel pengelola gerai Pizza Hut Indonesia, PT Sarimelati Kencana Tbk (PZZA) hari ini, Kamis (2/7/2020) ditutup menyentuh level Auto Reject Bawah alias ARB atau menyentuh batas bawah penurunan dengan koreksi sebesar 6,88% di level harga Rp 745/saham.

Sejatinya pada perdagangan hari ini PZZA hanya terkoreksi 2,50% saja di harga Rp 780/saham, akan tetapi jelang menit-menit akhir perdagangan Danpac Sekuritas melakukan aksi jualan besar-besaran sehingga harga PZZA tertekan sampai menyentuh level ARB.

Tercatat broker berkode BQ melakukan penjualan sebanyak total 12,612 lot dengan nilai penjualan menyentuh Rp 950 juta.

– Harga saham emiten ritel pengelola gerai Pizza Hut Indonesia, PT Sarimelati Kencana Tbk (PZZA) hari ini, Kamis (2/7/2020) ditutup menyentuh level Auto Reject Bawah alias ARB atau menyentuh batas bawah penurunan dengan koreksi sebesar 6,88% di level harga Rp 745/saham.

Sejatinya pada perdagangan hari ini PZZA hanya terkoreksi 2,50% saja di harga Rp 780/saham, akan tetapi jelang menit-menit akhir perdagangan Danpac Sekuritas melakukan aksi jualan besar-besaran sehingga harga PZZA tertekan sampai menyentuh level ARB.

Tercatat broker berkode BQ melakukan penjualan sebanyak total 12,612 lot dengan nilai penjualan menyentuh Rp 950 juta.

Satu sentimen dari global ialah pengajuan kepailitan dari NPC International, perusahaan pemegang waralaba terbesar Pizza Hut di Amerika Serikat (AS).

Merek Pizza Hut dimiliki oleh Yum! Brands Inc, perusahaan yang tercatat di bursa New York Stock Exchange (NYSE) dengan kode saham YUM, sementara NPC hanya memegang lisensi waralabanya.

Kendati waralaba global mengajukan kepailitan, Sekretaris Perusahaan PZZA, Kurniadi Sulistyomo menyampaikan, kepailitan yang terjadi di AS bersifat terpisah. Pasalnya, Sarimelati Kencana, merupakan pemegang hak lisensi waralaba tunggal di Indonesia.

Satu sentimen dari global ialah pengajuan kepailitan dari NPC International, perusahaan pemegang waralaba terbesar Pizza Hut di Amerika Serikat (AS).

Merek Pizza Hut dimiliki oleh Yum! Brands Inc, perusahaan yang tercatat di bursa New York Stock Exchange (NYSE) dengan kode saham YUM, sementara NPC hanya memegang lisensi waralabanya.

Kendati waralaba global mengajukan kepailitan, Sekretaris Perusahaan PZZA, Kurniadi Sulistyomo menyampaikan, kepailitan yang terjadi di AS bersifat terpisah. Pasalnya, Sarimelati Kencana, merupakan pemegang hak lisensi waralaba tunggal di Indonesia.

Sumber: cnbcindonesia.com

 

Lawan Komunisme, DSKS Pererat Silaturahim dengan TNI

SOLO (Jurnalislam.com)- Mencermati situasi bangsa Indonesia yang mengalami multi krisis di saat pandemi, Dewan Syariah Kota Surakarta (DSKS) mendatangi Komando Resor Militer (Korem) 074 Warastratama di jalan Slamet Riyadi no 550, Kerten, Laweyan, Surakarta pada rabu, (1/6/2020) untuk melakukan audensi.

 

Diterima langsung oleh Komandan Korem (Danrem) 074 Warastama Surakarta Kolonel (Inf) Rano Maxim Adolf Tilaar, Humas DSKS Endro Sudarsono meminta kepada Panglima TNI untuk mewaspadai dan mengantisipasi gerakan asing yang mengganggu kedaulatan bangsa dan negara.

 

“Melakukan upaya preventif untuk menegakan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Republik Indonesiaa 1945,” katanya.

 

“Serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara,” imbuhnya.

 

Ia juga meminta untuk senantiasa mengingatkan sejarah bangsa Indonesia dan konstitusi negara Indonesia yang melarang ajaran komunisme, Leninisme dan Marxisme dalam berbagai bentuk.

 

“Mengadakan kerjasama yang diperlukan sebagai implementasi hak dan kewajiban warga negara dalam bela negara,” tandasnya.

PSBB Diperpanjang, Polda Metro Jaya Perketat DKI

JAKARTA(Jurnalislam.com)—Polda Metro Jaya akan memasifkan penjagaan dan pengawasan protokol kesehatan saat perpanjangan PSBB transisi di DKI Jakarta. Pihak kepolisian akan mengawasi protokol kesehatan khususnya di pasar dan di dalam KRL.

“Kebijakan DKI Jakarta perpanjang PSBB transisi akan kita dukung penuh karena kita tahu bersama, COVID-19 belum selesai dan masih terus,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Yusri Yunus saat dihubungi, Rabu (1/7/2020).

Yusri juga memastikan pihaknya akan lebih memasifkan lagi pengawasan dan penjagaan terkait penerapan protokol kesehatan di tempat umum. Upaya patroli, sebut dia, akan dimassifkan lagi agar masyarakat semakin disiplin.

“Kita akan tetap kita terus patroli terus, dan imbau secara persuasif humanis, kita harus lebih masif lagi. TNI-Polri di kedepankan akan lebih masif lagi, dalam arti kata kita masyarakat akan betul-betul displin,” ucapnya.

Kemudian terkait penyebaran utama terjadi di KRL dan pasar, Yusri memastikan pihaknya akan lebih fokus menjaga tempat umum tersebut. Dia menyebut polisi juga akan melibatkan tokoh masyarakat.

“Kita sudah ada juga petugas di pasar dan KRL. Tapi klaster-klaster ini kita akan lebih masif lagi, di pasar pasar itu bersama TNI, Satpol PP. Kita menggandeng masyarakat juga, tokoh masyarakat, tokoh agama untuk lebih membantu lagi untuk edukasi masyarakat,” ujarnya.

sumber: detik.com

Pakar Nilai Perpanjangan PSBB DKI Sudah Tepat

JAKARTA(Jurnalislam.com)-Pakar Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI), Pandu Riono, menyebut perpanjangan PSBB transisi DKI Jakarta memang masih perlu dilakukan. Dia menyebut Rt atau R(t) atau angka reproduksi efektif (effective reproduction number) di DKI Jakarta belum menurun.

“Ya tepat, walaupun semua indikator epidemiologi dalam kondisi stabil, tapi Rt belum menurun cepat,” kata Pandu saat dihubungi, Rabu (1/7/2020). Pandu menjawab pertanyaan, apakah keputusan Pemprov DKI memperpanjang PSBB transisi sudah tepat.

Alasan lainnya, Pandu menyebut pengawasan terhadap protokol kesehatan di DKI Jakarta belum berjalan baik. Menurutnya perlu ada penguatan lagi pada penggunaan masker hingga kebiasaan mencuci tangan.

“Surveilans masih perlu diperkuat dan 3M, yakni masker, menjaga Jarak, mencuci tangan masih belum optimal,” ucap Pandu.

Pandu pun menyampaikan agar perpanjangan 14 hari PSBB transisi DKI Jakarta ini dimanfaatkan untuk membenahi hal tersebut. Tes lacak Corona hingga menata pasar tradisional, menurutnya, juga harus ditingkatkan.

“Ya, menata pasar tradisional yang jumlahnya sangat banyak, dan sudah teridentifikasi sebagai klaster penularan, peningkatan surveilans, yaitu tes, lacak, dan isolasi (TLI),” ujarnya.

Sebelumnya diberitakan, Pemprov DKI Jakarta telah mengambil keputusan soal kelanjutan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) transisi di Jakarta. Hasilnya, PSBB transisi akan diperpanjang 14 hari.

Sumber: detik.com

PSBB Transisi DKI Diperpanjang 14 Hari

JAKARTA(Jurnalislam.com)–Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memutuskan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) pada masa transisi diperpanjang selama 14 hari. PSBB masa transisi diperpanjang terhitung sejak 3 Juli sampai 16 Juli 2020.

Kesimpulan dalam rapat Gugus Tugas tadi disimpulkan bahwa PSBB transisi, yang itu artinya semua kegiatan berlangsung masih 50 persen, itu akan diteruskan selama 14 hari ke depan,” ujar Anies dalam konferensi pers yang disiarkan YouTube Pemprov DKI, Rabu (1/7/2020)

PSBB transisi diperpanjang setelah Pemprov DKI melihat skor pada tiga unsur, yakni epidemiologi, kesehatan masyarakat, dan fasilitas publik. Skor ketiga unsur tersebut, yakni 71, memenuhi syarat untuk melakukan pelonggaran.

Karena itulah, Anies memutuskan PSBB transisi diperpanjang selama 14 hari. “Kami akan evaluasi lagi setelah dapat perkembangan terbaru,” kata Anies.
sumber: kompas.com

Mendukung Palestina Adalah Amanat Konferensi Asia Afrika

JAKARTA(Jurnalislam.com)– Wakil Tetap RI untuk PBB Dian Triansyah Djani mengatakan bahwa upaya Indonesia untuk mendukung Palestina, dengan menolak aneksasi Tepi Barat yang direncanakan Israel, adalah upaya pemenuhan janji Konferensi Asia-Afrika (KAA) yang dideklarasikan pada 1955.

“Ini adalah bagian dari janji di dalam KAA Bandung yang belum kita penuhi. Karena (usai) KAA Bandung 1955 banyak negara yang kemudian merdeka, sehingga ini menjadi janji terakhir yang tersisa bagi kita (untuk dipenuhi),” ujar Dian dalam diskusi virtual yang digelar Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI), Selasa (30/6) malam.

Selain itu, menurut dia, penolakan terhadap aneksasi, pencaplokan wilayah secara ilegal, Tepi Barat adalah mandat mendasar bagi Indonesia yang tertuang dalam konstitusi serta kebijakan luar negeri.

Untuk itu, melalui forum dan lembaga global, pemerintah Indonesia secara konsisten mendorong aksi kolektif internasional untuk menunjukkan kepada Israel bahwa aneksasi ilegal, tidak dapat diterima, dan melawan hak asasi manusia.

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu belakangan ini mendorong rencana pencaplokan 30 persen tanah Palestina di wilayah Tepi Barat, dan berencana untuk mengambil langkah lebih lanjut pada Juli.

Langkah aneksasi tersebut adalah bagian dari perjanjian damai Palestina-Israel dalam Kesepakatan Abad Ini (Deal of the Century) yang diusulkan oleh Presiden Amerika SerikatDonald Trump pada Januari lalu.

Palestina, tentu saja, dengan tegas menolak rencana aneksasi oleh Israel dan menyatakan akan mempertahankan tanah mereka. Masyarakat internasional juga merespons dengan keras rencana tersebut.

sumber: republika.co.id