Berita Terkini

IDI: Hari Ini RS Rujukan Covid DKI Penuh, Bulan Depan Kapasitas Berlebih

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Ketua Satgas Covid-19 IDI Profesor Zubairi Djoerban mengatakan saat ini rumah sakit (RS) rujukan Covid-19 di DKI Jakarta penuh dengan pasien yang terpapar Covid-19.  Jika kondisi kekuarangan tempat tidur tidak dicegah secara dini, bisa dipastikan bulan depan RS akan mengalami kelebihan kapasitas.

“Saat ini RS rujukan Covid-19 itu penuh. Artinya orang yang terkena Covid-19 dan harus dirawat susah nyari tempat tidur. Nantinya, jika hal ini tidak dicegah seperti penambahan RS rujukan di Jakarta, pasien akan bingung untuk berobat kemana dan tenaga kesehatan akan lebih banyak yang terkena Covid-19 akibat beban berlebih pasien yang semakin hari semakin banyak,” katanya, Rabu (12/8).

Kemudian, ia melanjutkan jumlah RS rujukan di DKI Jakarta hanya ada 59 RS, Jawa Tengah 58 RS, Jawa Timur 127 RS dan Jawa Barat 153 RS. Menurutnya, harus ada penambahan RS rujukan khususnya di daerah yang tidak menggelar tes Covid-19 secara merata.

“Makanya, sekarang kenapa DKI Jakarta paling banyak yang positif Covid-19 karena ada tes Covid-19 yang dilakukan kepada masyarakatnya. Jadi, gampang untuk di-tracing dan cepat dirawat. Sedangkan di daerah sepertinya tes-tes tersebut tidak dilaksanakan secara merata. Sehingga nantinya akan lebih parah karena tidak tahu siapa yang terkena Covid-19,” kata dia.

Dengan kondisi seperti ini, harus ada upaya pencegahan pemerintah dari sekarang seperti, membangun RS rujukan Covid-19 dengan memenuhi tenaga kesehatan dan alat-alatnya. Itu butuh proses yang panjang atau menambah RS yang ada dijadikan RS rujukan Covid-19.

Menurut Zubairi, Instruksi Presiden (Inpres) tentang Covid-19 harus dilaksanakan. Jangan hanya menjadi aturan. Pemerintah harus mengontrol masyarakat dan bekerja sama dengan instansi lain untuk mencegah penyebaran Covid-19.

“Persentase rata-rata makin lama meningkat seminggu terakhir. Ini merupakan tugas masyarakat, pemerintah dan tim kesehatan. Jaga jarak, cuci tangan dan pakai masker. Paling penting pemerintah harus tingkatkan tes masifnya berkali lipat harus mencapai 100 ribu per hari,” kata dia.

Sumber: republika.co.id

Wamenag: Peran KUI Penting Hantarkan Keluarga Sakinah

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) – Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid Sa’adi mengatakan peningkatan kualitas pelayanan kehidupan beragama merupakan kegiatan prioritas Kementerian Agama dalam penguatan moderasi beragama. Salah satu program prioritas nasionalnya yaitu peningkatan pelayanan bimbingan perkawinan dan keluarga.

Hal ini disampaikan Wamenag dalam gelaran Pembinaan Kajian Kitab Kuning dan Munakahat Islam Tahun 2020. Giat ini diselenggarakan Kanwil Kemenag Provinsi DKI Jakarta. Tema yang diangkat, “Kebijakan Kementerian Agama dalam Peningkatan Kualitas Moderasi Beragama.”

“KUA sebagai institusi beserta penghulu sebagai elemennya merupakan aktor penting untuk memperkuat terimplementasikannya moderasi beragama di tengah masyarakat, melalui peningkatan pelayanan bimbingan perkawinan dan keluarga,” kata Wamenag melalui keterangan tertulis yang diterima redaksi Selasa (11/08/2020).

“Karena peran penghulu yang bersentuhan sejak dini dalam lembaga sosial terkecil di negara namun memiliki peran besar, yaitu keluarga,” sambungnya.

Menurut Wamenag, memperkuat moderasi beragama sebagai fondasi cara pandang, sikap, dan praktik beragama jalan tengah untuk meneguhan toleransi, kerukunan dan harmoni sosial, merupakan bagian dari program prioritas dalam Rancangan Teknokratik RPJMN 2020 – 2024.

Tidak dapat disangkal, lanjut Wamenag, bahwa peran penghulu penting dalam pembentukan awal keluarga sakinah. Sedangkan keluarga memiliki potensi sangat besar untuk menanamkan dan menyemai praktik moderasi beragama.

Praktik moderasi beragama tidak dapat diandaikan terjadi begitu saja secara alamiah, melainkan harus disemai sejak nilai-nilai setiap individu warga bangsa dibentuk. “Kita sebagai umat muslim mengetahui bahwa salah satu maqashid syariah adalah hifdzu an-nasl (memelihara keturunan). Oleh sebab itulah pernikahan sebagai lembaga sosial merupakan sunnah Rasul,” ujarnya.

Ia menambahkan, Kementerian Agama memiliki konsep keluarga sakinah, sebagai keluarga damai yang menenteramkan anggota keluarganya serta memberi manfaat besar bagi masyarakat, bangsa dan negara, yang dibangun di atas landasan nilai keadilan, kesalingan, dan keseimbangan, yang selaras dengan prinsip-prinsip moderasi beragama.

Sementara itu, Kakanwil Kemenag DKI Jakarta Saiful Mujab mengatakan kegiatan ini merupakan kegiatan rutin. “Dalam kegiatan ini kami menghadirkan KH Zulfa Mustofa sebagai pembimbing. Kegiatan ini juga sekaligus sebagai koordinasi dan silaturahmi dalam rangka melaksanaakan tugas sehari-hari,” kata Saiful Mujab.

Gelaran pembinaan kajian kitab kuning dan munakahat Islam pasca New Normal ini diikuti para Kepala KUA, Penyuluh, Penghulu dan ASN Kemenag DKI Jakarta.

Tampak hadir Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag Muharam Marzuki.

Masih Pandemi, Pemda Minta Warga Rakayan HUT dengan Sederhana

Redaktur: Mazaya

BOGOR(Jurnalislam.com) — Pemerintah Kota Bogor mengimbau warga merayakan HUT Ke-75 Kemerdekaan Republik Indonesia secara sederhana. Tentu dengan menghindari kegiatan yang menimbulkan kerumunan warga karena masih dalam situasi pandemi Covid-19.

“Saat ini kondisinya masih belum aman. Masih pandemi Covid-19. Kita memprioritaskan kesehatan masyarakat,” kata Wakil Wali Kota Bogor, Dedie A Rachim, di Kota Bogor, Selasa (11/8).

Ia menjelaskan kegiatan yang mengundang massa dan menimbulkan kerumunan berisiko terjadi penularan Covid-19. Oleh karena itu, katanya, kegiatan yang dapat menimbulkan kerumunan massa, seperti perlombaan, agar semaksimal mungkin dikurangi. Berdasarkan Surat Edaran (SE) No.005/2462-Prokompim tentang Pelaksanaan Peringatan HUT Ke-75 RI, mengatur beberapa hal, di antaranya masyarakat diimbau memasang bendera Merah Putih di antara umbul-umbul pada 1-31 Agustus 2020.

Pada 14 Agustus 2020, warga mengikuti siaran langsung pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia melalui berbagai kanal media massa.

Sumber: republika.co.id

Masyarakat Diminta Tak Rayakan HUT RI dengan Membuat Kerumunan

Redaktur: Mazaya

CIBINONG(Jurnalislam.com) — Bupati Bogor, Jawa Barat Ade Yasin meminta warganya tidak berlebihan dalam memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-75 Republik Indonesia (RI) seperti menggelar panggung hiburan atau yang sifatnya ada kerumunan massa, mengingat masih dalam situasi pandemi Covid-19.

“Tidak ada panggung hiburan dan lain-lain. Karena kita masih dalam situasi pandemi Covid-19,” katanyausai rapat virtual Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan (GTPP) Covid-19 se-Jawa Barat, di Ruang VIP Aula Tegar Beriman Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa (11/8).

Imbauan tersebut, katanya, akan diwujudkan dalam bentuk surat edaran (SE). Hal itu semata-mata dilakukan agar masyarakat tetap mematuhi protokol kesehatan sesuai penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pra adaptasi kebiasaan baru (AKB).

“Perayaan HUT Kemerdekaan di Kabupaten Bogor juga cuma diikuti unsur muspida (musyawarah pimpinan daerah). Tidak ada masyarakat. Karena ini masih pandemi,” kata Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Bogor itu.

Untuk menyiasatinya, ia menggelar berbagai perlombaan yang dilaksanakan secara virtual demi menyambut peringatan HUT ke-75 RI dengan mengusung tema Bogor Bangkit, Indonesia Maju.

Lomba berupa video kreatif dan menyanyi ini bagian dari peran pemerintah dalam mengajak keterlibatan masyarakat memperingati HUT ke-75 RI.

“Kita selenggarakan lomba yang semua kegiatannya dilaksanakan secara virtual, tanpa mengurangi makna kemerdekaan itu sendiri. Yang penting bagaimana kecintaan kita terhadap Indonesia harus terus meningkat dan generasi muda harus lebih mencintai negaranya,” kata Ade Yasin.

Sumber: republika.co.id

Biofarma Jamin Vaksin Covid-19 Halal

Redaktur: Mazaya

BANDUNG(Jurnalislam.com) — Uji klinis fase tiga vaksin Covid-19 resmi dimulai di Indonesia. Vaksin hasil kerja sama antara PT Bio Farma dengan perusahaan Cina, Sinovac, telah disuntikkan kepada 20 perwakilan relawan di Fakultas Kedokteran Universitas Padjajaran Bandung, Jawa Barat, Selasa (11/8).

Vaksin tersebut dipastikan halal dan akan disertifikasi oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Presiden Joko Widodo menyaksikan langsung penyuntikan perdana relawan uji klinis vaksin Covid-19. Sebelum menyaksikan penyuntikan vaksin tersebut, Presiden terlebih dahulu meninjau fasilitas dan kapasitas produksi vaksin Covid-19 di Bio Farma.

Dalam kunjungan ini, Jokowi didampingi oleh Ketua Pelaksana Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) Erick Thohir, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, dan Direktur Utama Bio Farma Honesti Basyir.

Jokowi berharap uji klinis vaksin Covid-19 tahap tiga dapat selesai dalam waktu enam bulan. Adapun produksi massal vaksin ditagetkan dapat dilakukan pada Januari 2021

“Kalau produksinya sudah siap, langsung diberikan vaksinasinya kepada seluruh masyarakat di Tanah Air,” kata Jokowi, kemarin. Presiden optimistis Indonesia dapat segera menemukan vaksin covid-19 dan diproduksi massal.

Ketua (KPCPEN) yang juga Menteri BUMN Erick Thohir bersyukur karena Indonesia memasuki tahapan penting dalam usaha untuk mengatasi pandemi Covid-19. Ia pun merasa bangga dengan kemampuan perusahaan BUMN, yaitu Bio Farma yang bekerja sama dengan Sinovac karena vaksin Covid-19 sudah memasuki uji klinis tahap ketiga. “Tidak banyak negara atau lembaga penelitian yang sudah mencapai uji klinis hingga tahap ini,” ujar Erick.

Uji klinis tahap tiga sebelum vaksin Covid-19 ini diproduksi besar-besaran merupakan tahapan yang perlu dilalui semua produk farmasi termasuk obat-obatan dan vaksin. Bio Farma menyatakan Badan Pengawasan Obat dan Makanan (POM) RI telah mengetahui hasil positif dari tahapan uji klinis vaksin Covid-19, mulai dari uji pre-klinis, uji klinis tahap satu dan uji klinis tahap dua yang dilakukan di Cina.

“Kini kita tunggu enam bulan ke depan. Mohon dukungan dan doa atas vaksin yang saya pastikan halal ini. Insya Allah, jika uji klinis fase tiga ini berjalan lancar, kita siapkan registrasi ke Badan POM untuk kemudian diproduksi massal dan bisa digunakan mengatasi virus Covid-19 ini,” katanya.

Terkait kehalalan vaksin, Erick beberapa kali telah menyampaikan bahwa vaksin yang sedang diproduksi Bio Farma dibuat dari bahan baku halal. Hal itu ditegaskan Erick saat meninjau laboratorum Bio Farma pada awal Agustus.

Erick mengatakan, Bio Farma sebagai perusahaan farmasi nasional yang sudah berdiri sejak 1980, terbiasa memproduksi vaksin dengan bahan baku yang halal dan sudah dipercaya lebih dari 160 negara dalam memproduksi 15 jenis vaksin. Sertifikasi halal untuk vaksin nantinya akan diterbitkan MUI.

Sumber: republika.co.id

 

Malaysia Batasi Harga Masker Maksimal 1 Ringgit

Redaktur: Mazaya

KUALA LUMPUR(Jurnalislam.com) — Pemerintah Malaysia batasi harga masker menjadi RM1 atau Rp3.400 baru-baru ini. Kabar itu diumumkan oleh Menteri Perdangan Domestik dan Hubungan Konsumen (MDTCA) Datuk Alexander Nanta Linggi.

Nanta mengatakan Kementeriannya juga menyiapkan rencana lanjutan agar harga masker dapat turun seiring berjalannya waktu. Tujuan penurunan ini agar masyarakat mudah membeli masker untuk kegunaan sehari-hari. Sebab, pemerintah Malaysia sudah mewajibkan penggunaan masker di ruang publik.

“Saya ingin menginformasikan bahwa harga masker kain tiga lapis akan terus dikurangi sampai RM1 per setnya di tingkat ritel, artinya harga grosirnya hanya 95 sen. Langkah ini diharapkan memudahkan masyarakat yang wajib pakai masker dan orangtua yang harus menyediakan masker bagi anak-anaknya,” kata Nanta dilansir dari Bernama pada Selasa (11/8).

“Kementerian juga akan bersiap menurunkan harga masker lagi dari waktu ke waktu…kami akan melanjutkan studi soal harga bersama otoritas terkait,” lanjut Nanta.

Nanta menjelaskan, tingginya harga masker sempat terjadi karena mekanisme pasar di mana ada permintaan tinggi dari masyarakat. Sedangkan kapasitas produksi pabrik belum bisa memfasilitasi seluruh permintaan.

“Lalu arahan dari pemerintah agar masker wajib dipakai di ruang publik membuat pabrik-pabrik meningkatkan kapasitas produksinya agar harga masker (kain) bisa turun karena barangnya banyak di pasaran,” ujar Nanta.

Sebelumnya, harga masker menjadi topik yang dibahas dalam rapat antara pemerintah dan parlemen Malaysia. Para anggota parlemen Malaysia seperti Chong Chieng Jen dan Kasthuriraani Patto mempertanyakannya pada MDTCA.

sumber: republika.co.id

Epidemiolog: PSBB Transisi Tidak Berhasil, Terapkan PSBB Beneran!

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)- Kepala Departemen Epidemiologi FKM UI, Tri Yunis Miko Wahyono menilai, penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) transisi fase I tidak berhasil menurunkan angka kasus Covid-19 di Ibu Kota.

DKI Jakarta tercatat masih menjadi provinsi dengan kasus penularan Covid-19 terbanyak di Indonesia. Kata Miko, seharusnya Pemprov DKI Jakarta mengevaluasi kebijakan PSBB transisi fase I.

“Jadi PSBB transisi seharusnya dihentikan, menjadi PSBB beneran,” kata Wiko saat, Rabu (12/8/2020).

 

Meski demikian, Miko juga mendorong Pemprov DKI Jakarta untuk memulihkan perekonimiannya setelah adanya krisis ekonomi dan krisis kesehatan lantaran pandemi Covid-19.

Miko menilai, penanggulangan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi bisa dilakukan secara bersamaan dengan melakukan kajian dalam penerapan kembali PSBB.

“Jadi harus diperhitungkan apakah tingkat RW, tingkat kelurahan apa tingkat kecamatan, hingga kota madya. Jadi menurut saya saat ini (harus) menguntungkan secara ekonomi karena ekonomi juga harus berjalan,” jelasnya.

Menurut Miko, Gubernur DKI Jakarta bisa menghitung kerugian ekonominya seperti apa bila kembali menerapkan PSBB guna mengendalikan wabah corona.

“Kemudian evakuasi penunggalangan Covidnya harus juga dievakuasi. Bagaimana tingkat kecamatan, atau setiap kelurahan atau RT dan RW. Jadi menurut saya, karena harus yang diperangi itu tingkat kasusnya per klasternya,” tandasnya.

Sumber: okezone.com

 

Pemkot Bogor Pertimbangkan PSBB Tingkat Kampung

Redaktur: Mazaya

BOGOR(Jurnalislam.com) – Presiden, Joko Widodo memberikan arahan kepada Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Covid-19 Se-Jawa Barat yang dilaksanakan secara virtual, Selasa (11/8/2020).

 

Kepada para kepala daerah di Jawa Barat, Joko Widodo menyampaikan bahwa penerapan strategi intervensi berbasis lokal yang sudah dijalankan Pemprov Jawa Barat tinggal diteruskan, artinya dalam jangkauan yang lebih kecil yang paling penting.

 

”PSSB tingkat desa dan kampung akan melokalisir dalam skupnya di wilayah kecil dan akan lebih memudahkan kita dalam menyelesaikan masalah-masalah yang ada di lapangan, sehingga satu sisi tidak mengganggu wilayah yang besar dan dari sisi ekonomi tidak terganggu,” kata Presiden.

 

Untuk manajemen krisis diharapkan adanya dukungan dari jajaran TNI dan Polri, khususnya kedisiplinan protokol kesehatan. Lebih utamanya adalah penggunaan masker, selain jaga jarak, cuci tangan dan physical distancing.

 

Menurut survei di salah satu provinsi, Joko Widodo menjelaskan, sebanyak 70 persen warga belum memakai masker dan ini menjadi suatu angka yang besar sekali. Untuk itu, sosialisasi dan edukasi penggunaan masker harus secara lebih all out dan massif karena ini akan menyelesaikan banyak hal yang berkaitan dengan covid-19.

 

Bagi daerah yang akan membuka sebuah wilayah, Joko Widodo dalam arahannya menyebutkan dengan kondisi yang ada dihimbau jangan langsung dibuka, namun terlebih dahulu melalui tahapan-tahapannya.

 

“Bagusnya di pra kondisikan terlebih dahulu dengan pemilihan waktu yang tepat. Jangan sampai muncul anggapan memasuki new normal masalah dianggap sudah tidak ada. Ini yang harus diingatkan kepada masyarakat,” tegas Joko Widodo.

 

Sementara untuk prioritas sektor mana yang terlebih dahulu dibuka, Joko Widodo menekankan sektor yang memiliki risiko rendah lebih di prioritaskan. Selanjutnya ekonomi, khususnya bantuan sosial agar dicek jangan sampai ada kondisi yang kekurangan di masyarakat.

 

“Sebentar lagi akan dikeluarkan bansos produktif bagi 13 juta UMKM berupa modal kerja darurat sebesar Rp 2.400.000. Selain itu akan diberikan juga bantuan untuk 13 juta tenaga kerja yang masih aktif dan ikut BPJS ketenagakerjaan, diluar 10 juta penerima pra kerja. Insya Allah dalam satu hingga dua minggu akan keluar,” kata Joko Widodo.

 

Melalui bantuan tersebut diharapkan meningkatkan daya beli masyarakat, konsumsi domestik meningkat sehingga pertumbuhan ekonomi secara nasional akan tumbuh dan menjadi lebih baik.

 

Pada kuartal ketiga Joko Widodo merasa optimis akan lebih baik, namun perlu kerja keras karena itu kepada semua kepala daerah di Jawa Barat diminta presiden agar belanja dari APBD disegerakan untuk direalisasikan. khususnya di kuartal ketiga, kuncinya di bulan Juli, Agustus dan September 2020.

 

“Begitu kita belanjakan dan direalisasikan sesegera mungkin, kemungkinan peluang untuk kembali ke positif masih ada,” ujar Presiden.

 

Merespon arahan Presiden Joko Widodo, Wali Kota Bogor Bima Arya mengatakan, akan segera mengkoordinasikan dan menindaklanjutinya.

 

“Untuk PSBB tingkat desa atau kampung dalam skup yang lebih kecil. Manajemen krisis dengan melibatkan TNI dan Kepolisian sebagai dukungan akan dikoordinasikan dengan unsur Muspida Kota Bogor dan terakhir menyeimbangkan antara aspek kesehatan dan ekonomi,” katanya di Paseban Punta, Balai Kota Bogor.

 

Selain memperhatikan aspek kesehatan, aspek ekonomi menjadi hal yang harus diperhatikan, karena itu lanjut Bima Arya kedepan APBD Kota Bogor akan ada recovery, rebound (melambung) dan lain-lain.

 

Pada kesempatan tersebut didampingi Wakil Wali Kota, Sekda dan pimpinan unsur Forkopimda Kota Bogor.

Telkom Jatim Bantu Akses Internet untuk Pelajar Terdampak Covid

Redaktur: Mazaya

SURABAYA(Jurnalislam.com)– Telkom Regional V Jatim Balnus mempersembahkan program baru yakni Internet Untuk Indonesia. Program ini berupaya membantu siswa-siswa yang terkendala saat pelaksanaan sekolah daring.

Executive Vice President (EVP), Ponjto Suharwono mengatakan, program ini merupakan bentuk ajakan Telkom Regional V Jatim Balnus kepada masyarakat yang kerap kali sering membeli gadget untuk disumbangkan kepada siswa-siswa yang terkendala dalam proses belajar secara daring.

“Kami menggugah nurani seluruh masyarakat yang punya gadget lebih dan yang masih bisa dipakai untuk didonasikan kepada siswa-siswa yang membutuhkan,” jelas Pontjo, Selasa (11/8/2020).

Program ini sudah berlangsung sejak, Rabu (15/7/2020) dan akan berakhir, Senin (28/9/2020) yang bertepatan dengan peringatan Hari Bhakti Postel.

“Gagasan ini muncul sejak Juli lalu, selama ini kami seminggu sekali sudah menyebar gadget yang telah kami terima dari donatur. Standarisasi gadget yang boleh didonasikan adalah yang fitur wifinya bisa berfungsi” ungkap Pontjo.

Tak hanya itu, gadget yang baru dan masih bersegel juga akan diterima oleh Telkom Regional V untuk disumbangkan ke siswa-siswa terdampak.

Pontjo menyampaikan, ide ini didapatkan karena melihat realita saat ini yaitu masih banyak siswa yang terkendala dalam menjalankan sekolah daring. Terlebih akibat dampak Covid-19, banyak masyarakat yang terdampak dari sehi ekonomi. Sehingga tidak semua orang tua mampu membelikan anaknya gadget.

“Di kondisi pada orang tua siswa yang terdampak pasti bingung untuk mendapatkan uang untuk beli gadget anaknya ini. Semoga program ini dapat membantu dan bermanfaat bagi masyarakat yang membutuhkan,” ungkap Pontjo optimis. (bud1)

Aa Gym: Wajar Ada Protes Logo HUT RI Mirip Salib

Reporter: Arie Ristyan Redaktur: Mazaya

BANDUNG (jurnalislam.com)- Pimpinan Darut Tauhid Abdullah Gymnastiar atau Aa Gym ikut berkomentar terkait kontroversi logo Hari Ulang Tahun (HUT) kemerdekaan ke-75 Republik Indonesia (RI). Menurutnya, wajar apabila masyarakat berasumsi logo tersebut mirip lambang salib.

“Sangat dimaklumi bila jadi perbedaan pendapat melihat spanduk resmi pemerintah untuk 17 agustus 2020 ini Karena memang sekilas seperti ada tanda salib yang besar,” katanya dikutip dari laman Twitter resmi miliknya pada selasa, (11/8/2020).

Ia juga menyebut bahwa protes dari masyarakat terhadap logo tersebut adalah bentuk reaksi agar dalam perayaan HUT RI ke-75 tetap bisa semarak tanpa kepentingan terselubung.

“Juga harus kita maklumi bila ada yang mempertanyakan dan protes, juga bisa dimaklumi bila ada yang semangat 17 an nya jadi berkurang, karena merasa kurang nyaman, walau kita berbaik sangka tak ada niat tak adil dibalik semua ini,” ungkapnya.

Ia juga berharap hal tersebut bisa menjadi pelajaran buat semua pihak terutama pemerintah untuk lebih bisa bersikap bijak dalam memberikan keputusan agar tidak menimbulkan gejolak di tengah masyarakat.

“Namun bisa jadi pelajaran, bagi kita semua, dalam situasi banyak masalah seperti sekarang ini, seyogyanya semua pihak berpikir berlapis lapis, bijaksana dan sangat peka terhadap peluang terjadinya masalah baru Yang tak perlu,” ujar Aa Gym.

Di HUT RI ke-75 ini, kata Aa Gym, semoga bangsa Indonesia semakin adil dan dewasa serta diberkahi Allah Pencipta kita semua.

“Tetap jaga kerukunan dan rasa persaudaraan dalam keberagaman di negeri yang kita cintai ini yaa,” tandasnya.