Berita Terkini

Miris, Oknum Pesilat PSHT Perusak Rumah Warga Mayoritas Usia di Bawah Umur

Redaktur: Mazaya

SITUBONDO(Jurnalislam.com)– Dalam waktu 2 x 24 jam sebanyak 80 orang oknum pesilat  PSHT (Persaudaraan Setia Hati Terate) diciduk Polres Situbondo. Setelah diproses hukum, 45 orang ditetapkan sebagai tersangka. Yang miris, banyak dari mereka di bawah umur (anak-anak)

 

Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Trunoyudo Wisnu Andiko dalam konferensi pers di Polres Situbondo (13/8), menyampaikan bahwa kepolisian telah bertindak cepat sesuai prosedur saat menangani kasus yang terjadi di dua desa yang berbatasan, Desa Trebungan dan Desa Kayuputih.

 

“Khusus tersangka di bawah umur ada perlakuan khusus, tidak dilakukan penahanan dan dikembalikan kepada orang tuanya. Namun proses hukum terus berjalan,” kata Kabid Humas Polda Jatim.

 

Kasus ini bermula pada Minggu (9/8) sore. Sekelompok anggota perguruan pencak silat itu menggelar konvoi. Saat di lokasi kejadian ada dari mereka berusaha mengambil bendera merah putih milik warga. Warga pemilik bendera,  lantas menegur dan meminta agar bendera dikembalikan.

 

Sayangnya, teguran ini disambut dengan amukan masa dan penganiayaan. Atas kejadian ini lima warga mengalami luka-luka dan dilarikan ke Puskesmas terdekat. Tercatat 10 rumah dan 15 warung milik warga yang berada di sepanjang jalan raya Desa Trebungan, Kecamatan Mangaran, dan Desa Kayuputih, Kecamatan Panji, rusak parah. Bahkan, tiga unit mobil di halaman rumah warga turut dirusak.

 

Buntut kerusuhan ini, Ketua PSHT Situbondo Tulus Priatmadji bersama   dewan pendekar menyatakan permintaan maaf dan memvakumkan sementara semua kegiatan pasca terjadinya kerusuhan.

 

Tulus membenarkan perihal adanya konvoi PSHT yang diikuti oleh sekitar seratus lebih anggotanya setekah lulus tes sebagai warga PSHT. Namun, ia tak menyangkan jika kemudian berakhir dengan perusakan dan penjarahan. (bud1)

Puluhan Karyawan RSUP Fatmawati Terpapar Covid

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com) — Sebanyak 35 karyawan Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Fatmawati, Cilandak, Jakarta Selatan, terpapar Covid-19. Hal itu diketahui setelah pihak RSUP Fatmawati melakukan rapid test dan tes usap massal.

“Sejak 18 Maret 2020 hingga 7 Agustus 2020, telah dilakukan rapid test terhadap 1.118 karyawan dan swab test kepada 189 karyawan,” kata Direktur Utama RSUP Fatmawati, Mochammad Syafak Hanung dalam siaran pada Jumat (14/8).

Hingga saat ini, pelaksanaan tes swab terhadap karyawan masih terus dilakukan tanpa menganggu proses pelayanan kesehatan. Syafak menjelaskan, bila ada karyawan yang terpapar Covid-19 maka petugas dari Komite Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (KPPI) langsung menindaklanjuti dengan cara tracing penyebab terpaparnya karyawan tersebut.

Selain itu, pihak RSUP Fatmawati juga melakukan pemindaian kepada seluruh pasien, karyawan, maupun pengunjung. “Terhadap khususnya karyawan rumah sakit, rutin dilakukan screening melalui mengisi formulir self assessment, tata cara memakai dan melepaskan APD, serta sering mencuci tangan dan tertib menjaga jarak,” tutur Syafak.

Usai ditemukan kasus tersebut, menurut Syafak, kini RSUP Fatmawati tetap beroperasi. Sejak ditunjuk menjadi salah satu rumah sakit rujukan Covid-19 oleh Kementerian Kesehatan, RSUP Fatmawati telah membuat kebijakan internal terkait prosedur yang sesuai dengan protokol kesehatan.

“Agar tidak ada penularan bagi pasien, pengunjung, dan karyawan rumah sakit,” ujar Syafak. Dia melanjutkan, kebijakan tersebut terkait dengan sarana dan prasarana yang memadai, serta sumber daya manusia (SDM) yang cukup di RSUP Fatmawati.

Sumber: republika.co.id

MPR ke Pemerintah: Jika Pandemi Tidak Diatasi, Efek Resesi akan Menyebar

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) – Pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia sejak awal Maret 2020 lalu berdampak serius terhadap berbagai dimensi kehidupan masyarakat.

Ketua MPR Bambang Soesatyo mengatakan, jika pandemi COVID-19 tidak segera diatasi, efek domino resesi ekonomi akan menyebar ke berbagai sektor, mulai dari macetnya kredit perbankan hingga lonjakan inflasi yang sulit dikendalikan atau sebaliknya deflasi yang tajam karena perekonomian tidak bergerak. Kemudian, neraca perdagangan akan menjadi minus dan berimbas langsung pada cadangan devisa.

“Dalam skala riilnya, dampak resesi terhadap sebuah negara adalah meningkatnya pengangguran, anjloknya pendapatan, meningkatnya angka kemiskinan, merosotnya harga aset seperti pasar saham atau properti, melebarnya angka ketimpangan, tingginya utang pemerintah bersamaan dengan penerimaan pajak yang anjlok, serta produksi yang hilang secara permanen, dan bisnis gulung tikar,” tutur Bamsoet saat menyampaikan pidato dalam Sidang Tahunan MPR, Jumat (14/8/2020).

Menurut Bamsoet, memburuknya perekonomian tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga pertumbuhan global yang merosot tajam karena terganggunya aktivitas ekonomi. “Bank Dunia melansir bahwa resesi sudah hampir pasti terjadi di seluruh wilayah ekonomi dunia,” katanya.

Resesi akibat Covid-19 ini, kata Bamsoet, merupakan yang terburuk dalam sejarah sejak Perang Dunia II. Sebelumnya, Dana Moneter Internasional (IMF) juga telah melansir proyeksi serupa. Bahkan, dalam outlook yang dipublikasikan pada bulan April 2020, IMF menyebut resesi kali ini lebih dalam daripada era Great Depression pada tahun 1930-an.

Organisasi Kerjasama dan Pengembangan Ekonomi (OECD) pun melansir proyeksi yang sama. Dalam laporan terbarunya, OECD menyebut, pandemi Covid-19 semakin membuat dunia terseret dalam jurang resesi terburuk di luar periode perang dalam 100 tahun. Dampak ekonomi akibat virus corona sangat buruk sekali. Pemulihannya akan lambat dan krisis akan memiliki dampak yang bertahan lama, secara tidak proporsional mempengaruhi golongan masyarakat yang paling rentan.

Karena itu, Bamsoet mengajak semua pihak untuk bergotong royong, terus mendukung kebijakan pemerintah yang telah melakukan langkah konkret mendorong peningkatan ekonomi sektor riil. Seperti memberikan kemudahan permodalan bagi pelaku usaha baik kecil maupun besar, mendorong pemerintah dapat menahan laju penurunan ekonomi dengan meningkatkan penyaluran bantuan sosial dan stimulus bagi dunia usaha.

“Pimpinan dan Anggota MPR memberikan dukungan kepada Pemerintah untuk mensinergikan kebijakan pemulihan ekonomi dan penanganan Covid-19,” katanya.

Sumber: sindonews.com

Duh, Utang Indonesia Naik saat Pandemi

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) – Di saat Presiden Joko Widodo naik podium menyampaikan laporan kinerja lembaga-lembaga negara dan pidato dalam rangkat HUT Kemerdekaan RI ke-75, Bank Indonesia mengumumkan soal kenaikan utang luar negeri Indonesia. Bank Indonesia (BI) mencatat, posisi utang luar negeri (ULN) Indonesia pada akhir triwulan II 2020 mencapai USD408,6 miliar. Utang tersebut tumbuh 5,0% (yoy), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan triwulan sebelumnya.

Kenaikan utang itu disebabkan oleh transaksi penarikan neto utang, baik utang pemerintah maupun swasta. BI kemudian merinci, utang sektor publik (pemerintah dan bank sentral) sebesar USD199,3 miliar dan utang sektor swasta (termasuk BUMN) sebesar USD209,3 miliar.

“Selain itu, penguatan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS juga berkontribusi pada peningkatan nilai utang berdenominasi rupiah,” ujar Direktur Eksekutif Komunikasi BI Onny Widjarnako, di Jakarta, Jumat (14/8/2020).

Lanjut Onny, struktur utang Indonesia tetap sehat, didukung dengan penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. Rasio utang Indonesia terhadap produk domestik bruto (PDB) pada akhir triwulan II 2020 sebesar 37,3%, meningkat dibandingkan dengan rasio pada triwulan sebelumnya sebesar 34,5%.

“Meskipun meningkat, struktur utang Indonesia tetap didominasi oleh utang berjangka panjang dengan pangsa 89,0% dari total utang. Dalam rangka menjaga agar struktur utang tetap sehat,” katanya.

Bank Indonesia dan pemerintah terus meningkatkan koordinasi dalam memantau perkembangan utang ini, didukung dengan penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya.

Peran utang juga akan terus dioptimalkan dalam menyokong pembiayaan pembangunan, dengan meminimalisasi risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian.

Sumber: sindonews.com

MPR Ingatkan Pemerintah Soal Ketahanan Pangan saat Pandemi

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)- Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (FAO) menyebutkan ancaman krisis pangan akibat pandemi Covid19. Ketua MPR Bambang Soesatyo mengatakan, pertarungan dalam memenuhi dan mengawal ketersediaan pangan akan menjadi penentu gerak bandul geopolitik global.

“Kondisi ini memaksa setiap negara merancang politik pangan, pertama-tama untuk kepentingan domestiknya,” ujar Bamsoet saat memberikan pidato dalam Sidang Tahunan MPR di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2020).

Dalam kaitan ini, kata Bamsoet, sebagai pimpinan MPR, pihaknya perlu mengingatkan bahwa produksi dalam negeri akan menjadi tumpuan utama bagi kita saat ini.

“Fasilitas produksi, seperti mesin dan peralatan pertanian, subsidi pupuk dan benih, serta fasilitas pendukung produksi lainnya, perlu menjadi prioritas bagi peningkatan produksi dalam negeri,” katanya.

Mengingat 93% mayoritas petani Indonesia adalah petani kecil, kata mantan Ketua DPR RI ini maka fasilitas dan bantuan sangat dibutuhkan agar mereka terbantu untuk meningkatkan kinerja produksinya.

“Dalam situasi pandemi saat ini, selain fasilitas atau bantuan, diperlukan juga protokol produksi yang dapat menjamin kualitas dan keamanan pangan yang terbebas dari Covid-19,” tuturnya.

sumber: sindonews.com

Turki – Yunani Memanas, Ini Perbandingan Kekuatan Militernya

Redaktur: Mazaya

INTERNASIONAL(Jurnalislam.com)– Hubungan antara dua negara bertetangga, Yunani dan Turki memanas. Pemicunya adalah eksplorasi cadangan energi lepas pantai di Mediterania timur.

Panas dingin hubungan antara Yunani dan Turki terjadi sejak negeri para Dewa itu memenangkan kemerdekaannya dari Kekaisaran Ottoman pada tahun 1830.

Kedua negara tercatat telah berhadapan satu sama lain dalam empat perang besar yaitu Perang Yunani-Turki (1897), Perang Balkan Pertama tahun (1912-1913), Perang Dunia Pertama (1914-1918) dan terakhir Perang Yunani-Turki (1919–22), yang diikuti oleh pertukaran penduduk Yunani-Turki dan periode persahabatan hubungan di tahun 1930-an dan 1940-an.

Kini belum genap 100 tahun, tensi tinggi kembali mewarnai hubungan kedua negara. Yunani pun telah menempatkan militernya dalam posisi siaga tingkat tinggi seiring ancaman yang dilontarkan Turki akan membalas setiap serangan yang dilancarkan terhadap kapalnya. Lalu bagaimana perbandingan kekuatan militer keduanya?

Diatas kertas, kekuatan militer Turki berada di atas Yunani. Disitir The Global Fire Power, Jumat (14/8/2020), untuk kekuatan udara, Turki memiliki total pesawat 1.055 dengan jumlah pesawat tempur 206 dan helikopter 497. Sementara total pesawat yang dimiliki Yunani adalah 566 dengan jumlah pesawat tempur 187 dan helikopter mencapai 231.

Di darat, Turki mempunyai 2.622 tank, 8.777 kendaraan lapis baja, 1.278 kendaraan artileri, 1.260 senjata artileri, proyektor roket 438. Sementara Yunani memiliki 1.355 tank, 3,691 kendaraan lapis baja, 547 kendaraan artileri, 463 senjata artileri dan 152 proyektor roket.

Untuk di laut, kedua negara sama-sama tidak mempunyai kapal induk dan penghancur. Meski begitu, kekuatan armada Turki berada di atas Yunani dengan 149 berbanding 116. Turki unggul tipis dari segi kepemilikan kapal selam dan frigates dari Yunani dengan 12 berbanding 11 dan 16 frigates lawan 13. Sementara Turki memiliki 10 kapal corvettte, Yunani tidak memilikinya sama sekali.

Dari segi personel, Turki memiliki personel aktif sebanyak 355 ribu berbanding 200 ribu personel Yunani. Namun, Yunani memiliki personel cadangan lebih banyak dari Turki dengan 550 ribu personel berbanding 380 ribu.

Meski begitu, yang harus menjadi catatan adalah kemampuan pilot pesawat tempur Yunani adalah salah satu yang terbaik di dunia di mana mereka pernah mendapatkan penghargaan Top Gun oleh NATO. Sementara tingkat keterampilan Turki dikatakan telah dihancurkan ketika Presiden Recep Tayyip Erdogan membersihkan militer setelah upaya kudeta terhadapnya yang gagal pada 2016 lalu.

Menurut Ioannis Michaletos, dari Institut Analisis Pertahanan & Keamanan dan Pusat Analisis Strategis dan Intelijen Mediterania di Athena, Yunani memiliki postur pertahanan dalam angkatan bersenjatanya.

“Ia dapat mempertahankan wilayahnya selama ‘perang’ tidak berlarut-larut untuk waktu yang lama. Yunani sebagai negara yang lebih kecil dengan ekonomi lemah tidak dapat bertahan dalam perang yang berkepanjangan,,” ujarnya seperti dikutip dari The National Herald.

Dikatakan oleh Michaletos, kepulauan Aegean seperti Skyros, Limnos, dan Samothraki secara teknis merupakan pangkalan pesawat yang tidak dapat tenggelam seperti kapal induk dengan sistem anti-pesawat, rudal anti-kapal, tentara, dan skuadron udara.

“Teater Aegean secara teori adalah jebakan mematikan untuk serangan Turki secara besar-besaran. Mereka berisiko terjebak berjuta pulau dari mana mereka akan dibombardir dari semua sisi, ”katanya. Lalu ada Angkatan Laut Yunani yang menakutkan.

“Semua Angkatan Laut Yunani diarahkan untuk melawan Turki, sementara Turki harus mempertahankan pasukan yang cukup besar di Laut Hitam dan teater laut Mediterania Timur,” katanya, dengan kapal-kapal Turki harus melintasi Selat Dardanelles atau Selat Karpathos yang dapat dengan mudah ditakuti oleh kekuatan Yunani.

Sementara keuntungan Turki, kata Michaletos, terletak pada tenaga kerja dan cadangan yang besar tetapi itu akan membutuhkan waktu untuk dimobilisasi dan ujungnya akan hilang dalam perang yang cepat atau jika NATO atau AS campur tangan untuk menghentikannya sebelum konflik menjadi terlalu merusak.

“Jika perang berlarut-larut, Turki akan meningkatkan kekuatan numeriknya dan menciptakan masalah besar bagi strategi pertahanan Yunani, yang akan kesulitan mencapai ibu kota Turki, Ankara, dengan rudal,” ujarnya.

“NATO dan Uni Eripa (UE) tidak tahan dan menyaksikan kehancuran bersama dari dua anggotanya. Mereka akan turun tangan untuk meminimalkan atau menghentikan perang,” imbuhnya.

Patrick Theros, mantan Duta Besar AS untuk Qatar dan mantan penasehat politik Panglima Komando Pusat AS, mengatakan Yunani bisa saja menang hanya mendefinisikan menang sebagai menimbulkan korban yang tidak dapat diterima pada pasukan Turki dan membawa pertempuran ke wilayah Turki.

“Yunani tidak memiliki kemampuan proyeksi kekuatan untuk menduduki sebagian besar wilayah Turki,” ujarnya.

Sumber: sindonews.com

Kemenag Segera Terapkan Program Dai Bersertifikat

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com)- Kementerian Agama segera menerapkan program dai bersertifikat. Program ini sudah mulai dibahas sejak 2019. Program tersebut sejatinya bertujuan membekali para penceramah untuk lebih mengenal Pancasila dan mencintai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

 

Terkait hal itu Menteri Agama Fachrul Razi mengatakan bahwa program dai bersertifikat segera digulirkan.

 

“Kemenag pada triwulan ketiga ini akan punya program dai bersertifikat. Ini sudah dibahas bersama dalam rapat dengan Wapres (KH Ma’ruf Amin),” katanya melalui keterangan tertulis yang diterima redaksi, Kamis (13/08/2020).

 

“Kita perlu punya dai bersertifikat yang berbicara Islam rahmatan lil alamin. Masjid bisa diisi para dai itu untuk mendakwahkan Islam yang damai dan penuh toleran,” lanjutnya.

 

Ia menyatakan program dai atau penceramah bersertifikat tidak mengikat. Program ini bisa diikuti penceramah yang berkenan mengikutinya. Untuk dai yang tidak ingin ikut, juga tidak ada paksaan.

 

Sementara Menag berharap masjid tidak hanya menjadi sarana sebarkan iman dan takwa. Lebih dari itu, masjid dapat dijadikan sarana menguatkan kerukunan bangsa.

 

“Masjid tempat beribadah sekaligus simbul kerukunan. Dari masjid juga bisa dibicarakan masalah kerukunan, sikap saling menghargai, dan membangun Islam rahmatan lil alamin,” tuturnya.

Klaster Sekolah Bermunculan, Pemerintah Diminta Setop Belajar Tatap Muka

Redaktur: Mazaya

SEMARANG(Jurnalislam.com) – Pembelajaran tatap muka menuai hasil negatif setelah muncul sejumlah klaster baru penyebaran COVID-19 di sekolah.

Dengan kejadian itu, pemerintah diminta menghentikan pembelajaran tatap muka di semua zona dan di semua sekolah kemudian memperkuat pembelajaran daring.

Anggota Komisi E DPRD Jateng, Yudi Indras Wiendarto mengungkapkan munculnya klaster baru COVID-19 di sekolah  sesuai prediksi dan pihaknya telah mengingatkan. Alasannya, banyak masyarakat yang masih abai pada protokol kesehatan. Kebiasaan masyarakat itu diikuti anak-anak atau siswa.

“Dengan munculnya klaster baru penyebaran COVID-19 di sekolah , tak ada pilihan selain menghentikan pembelajaran tatap muka. Jangan sampai anak-anak menjadi korban,” tegas Yudi, Kamis (13/8/2020).

Seperti diketahui, sejumlah klaster baru penyebaran COVID-19 di sekolah muncul di tanah air, seperti di Tulungagung (Jatim), Kalbar, Sumedang (Jabar) dan di Jateng ada di Kabupaten Tegal dan Pati.

Di Pati, sebanyak 35 santri di salah satu pesantren terkonfirmasi positif COVID-19 setelah dilakukan test swab. Di Kabupaten Tegal, satu siswa dinyatakan positif COVID-19 dan 29 orang disebut menjadi kontak eratnya di SD Bogares Kidul 02, Kecamatan Pangkah.

Anggota Fraksi Partai Gerindra DPRD Jateng ini menyatakan jika pembelajaran tatap muka itu masih dilakukan, meski di zona hijau, tetap membahayakan kesehatan anak. Bahkan, lanjutnya, dengan minimnya kesadaran masyarakat dan pemerintah abai maka zona hijau justru bisa menjadi klaster baru penyebaran COVID-19.

Menurutnya, pembelajaran daring memang tak ideal dan tak seefektif saat tatap muka. Namun melihat kondisi pandemi seperti ini hal itu menjadi solusi terbaik. “Dengan catatan, ada terobosan dan inovasi kebijakan. Hal itu wajib, jika melihat proses pembelajaran daring di berbagai daerah di Jateng,” kata Yudi yang juga Wakil Ketua DPD Partai Gerindra Jateng ini.

Sebelumnya, pihaknya telah mengusulkan masing-masing siswa memperoleh gadget dan gratis kuota internet. Setelah dikalkulasi, dana BOS mampu mencukupi kebutuhan anggaran.

Sumber: sindonews.com

Pemkot Bogor Tak Gelar Perayaan HUT RI Berkerumun

Redaktur: Mazaya

BOGOR(Jurnalislam.com) – Wali Kota Bogor, Bima Arya menghimbau kepada warganya agar tahun ini menahan diri untuk tidak menggelar acara perayaan HUT RI ke-75 yang mengundang kerumunan. Sebab, data menunjukan kasus Covid-19 di Kota Bogor mengalami kenaikan.

Hal tersebut diungkapkan Bima Arya dalam video berdurasi 2:30 menit yang dipublikasikan Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor, Kamis (13/08/2020).

Dalam video tersebut, Bima Arya mengajak semua untuk semakin waspada. Pasalnya, saat ini banyak terjadi penularan dalam keluarga, karena tidak waspada.

“Dari tanggal 1-13 Agustus ini tercatat ada 98 kasus positif. Ini angka yang lebih tinggi daripada keseluruhan angka positif di bulan juli lalu. Sebagian besar kalau kita dalami penularannya berasal dari luar kota,” sebutnya.

Untuk itu, Bima Arya kembali mengingatkan agar warga yang pulang bepergian dari luar kota, apalagi dari daerah yang rawan usahakan untuk waspada dan hati-hati. Apabila ada gejala segera dilakukan test swab dengan difasilitasi puskesmas atau Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bogor.

“Juga bagi Anda atau anggota keluarga Anda yang sehari-harinya aktif diluar rumah, pastikan ketika pulang ke rumah jangan dulu berinteraksi dengan anggota keluarga sebelum Anda membersihkan diri secara total, untuk menghindari membawa virus dari luar rumah masuk ke dalam rumah,” jelasnya.

Saat ini, Pemkot Bogor mencatat ada 24 keluarga yang menjadi sumber penularan kasus. Bahkan, ada satu keluarga yang anggota keluarganya 22 orang dinyatakan terkonfirmasi positif Covid-19 dengan keseluruhan kasus positif di keluarga ada 85 kasus.

“Jadi, hati-hati betul untuk selalu membersihkan diri dan menjaga jarak apabila Anda mengalami gejala-gejala yang menunjukan ke arah Covid-19, karena situasi seperti ini untuk keselamatan, kebaikan dan kesehatan semua,” ujarnya.

Dia meyakini kemerdekaan tidak hilang maknanya ketika dirayakan dengan protokol kesehatan.

“Merah putih akan selalu di dada dan di sanubari kalau pun kita tidak menyelenggarakan acara yang mengundang keramaian, khususnya mengundang penularan Covid-19 di Kota Bogor,” tegasnya.

Pemerintah Percepat Fasilitasi Sertifikasi Halal Pelaku UMK

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) – Pemerintah mempercepat fasilitasi sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil (UMK). Percepatan fasilitasi ini ditandai dengan penandatanganan nota kerja sama 10 pimpinan Kementerian dan Lembaga (K/L) Negara di Kementerian Agama, Jakarta.

Sepuluh K/L dimaksud adalah Kementerian Agama, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah, Kementerian Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Kementerian Dalam Negeri, Badan Amil Zakat Nasional, Badan Wakaf Indonesia, dan Komite Nasional Ekonomi Dan Keuangan Syariah (KNEKS).

Hadir di kantor Kementerian Agama dalam penandatanganan kerja sama ini, Menteri Agama Fachrul Razi, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, dan Sekjen Kemendagri Muhammad Hudori. Sementara Menteri Perdagangan Agus Suparmanto, Ketua Baznas Bambang Sudibyo, Ketua BWI Mohammad Nuh, dan Direktur Eksekutif KNEKS Ventje Rahadjo mengikuti secara daring melalui video conference.

Menteri Agama Fachrul Razi mengatakan, percepatan sertifikasi halal untuk produk UMK menjadi komitmen pemerintah. Bahkan, Presiden juga memberi penekanan agar UMK tidak dibebani biaya alias Rp0.

“Untuk UMK, kami sepakati di kabinet bahwa pengurusan sertifikat halal itu gratis atau tanpa biaya. Kami sepakat bahwa kriteria UMK adalah usaha dengan omzet di bawah Rp1M setahun,” tegas Menag di Jakarta, Kamis (13/08).

“Hari ini kita bertemu untuk menandatangani MoU terkait percepatan fasilitasi sertifikasi halal bagi pelaku UMK. Kita punya kepentingan yang sama, membangun masa depan yang baik dan beri kemudahan kepada UMK,” lanjutnya.

Menag menjelaskan, proses sertifikasi halal di Indonesia sudah berjalan sejak 1988 dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Menag mengapresiasi kiprah yang selama ini dijalankan oleh MUI.

Proses sertifikasi halal kemudian mengalami babak baru sehubungan terbitnya UU No 33/2014 tentang Jaminan Produk Halal. Tindak lanjut dari terbitnya UU ini adalah pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Melalui UU itu, selain MUI, lembaga pemeriksa halal juga bisa dilakukan oleh lembaga dan universitas yang memenuhi syarat, serta masyarakat. Fatwa halal juga tidak hanya dapat dikeluarkan oleh MUI, tapi juga oleh ormas Islam yang berbadan hukum.

“Saya sudah mendapat arahan dari Wapres terkait ormas Islam bersama MUI bisa mengeluarkan fatwa halal. Dengan standar yang sama, dalam satu wadah MUI bersama elemen ormas” tutur Menag.

Menag berharap, perubahan proses ini akan berdampak pada percepatan sertifikasi halal. “Awalnya proses sertifikasi halal mencapai 93 hari. Ini terlalu lama sehingga dipercepat menjadi 21 hari, meski Singapura hanya 15 hari. Ini langkah maju. Semoga ke depan lebih cepat,” tegas Menag.

Sebelumnya, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengapresiasi kebijakan sertifikasi halal Rp0 bagi UMK. Teten mengaku selama ini banyak menerima keluhan terkait biaya sertifikasi yang dinilai memberatkan. Dia berharap, dengan adanya nota kesepahaman yang ditandatangani hari ini, keringanan biaya untuk UMK bisa segera diberlakukan. Hal itu, kata Teten, akan mendukung pertumbuhan dan perkembangan UMK.

“Kemudahan dan fasilitasi sertifikasi halal dan pemberlakukan tarif afirmasi Rp0 untuk omzet di bawah 1M ini akan disambut pelaku UMK. Sebab, mereka juga ingin ikut sertifikasi halal. Kebijakan Rp0 ini akan menggembirakan UMK. Kami berterima kasih kepada Menag atas inisiatif ini,” ujar Menteri Koperasi dan UKM.

Menurut Teten, kerjasama ini diharapkan akan memperkuat UMK dalam menghadapi penurunan daya beli akibat covid. UMK butuh sertifikasi halal untuk mempercepat akses mereka terhadap pasar pengadaan barang melalui LKPP. “Kami berharap kolaborasi ini terus berlanjut sehingga UMK mampu bertahan dan merajai pasar lokal di tengah pandemi. Mari promosikan UMK dan koperasi nasional sehingga mereka bisa terus tumbuh,” tegasnya.