Berita Terkini

Pemerintah Pangkas Cuti Bersama 2021 Jadi Hanya Dua Hari

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)— Pemerintah telah menyepakati dan menetapkan perubahan cuti bersama tahun 2021. Kesepakatan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 281 Tahun 2021, Nomor 1 Tahun 2021, Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 642 Tahun 2020, Nomor 4 Tahun 2020, Nomor 4 tahun 2020 Tentang Hari libur Nasional dan Cuti Bersama tahun 2021.

Hal itu diputuskan dalam Rapat Koordinasi Tingkat Menteri Peninjauan SKB Cuti Bersama tahun 2021 yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy. Hadir, Menteri PAN RB Tjahjo Kumolo, Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Sekjen Kemenag Nizar Ali, Sekjen Kemnaker, Asops Kapolri dan Pejabat Eselon 1 K/L terkait.

“Dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) sebelumnya terdapat tujuh hari cuti bersama. Setelah dilakukan peninjauan kembali SKB, maka cuti bersama dikurangi dari semula tujuh hari menjadi hanya tinggal dua hari saja” ujar Menko PMK di Jakarta, sebagaimana dikutip dari rilis Kemenko PMK, Senin (22/2/2021).

Lima hari cuti bersama tahun 2021 yang dipangkas adalah: Cuti Bersama dalam rangka Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW (12 Maret), Cuti Bersama dalam rangka Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah (17, 18, dan 19 Mei), serta Cuti Bersama dalam rangka Hari Raya Natal 2021 (27 Desember).

Sementara cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah (12 Mei), dan Hari Raya Natal 2021 (24 Desember) tetap berlaku. Cuti bersama satu hari menjelang Idul Fitri dan Natal untuk memudahkan Polri dalam mengelola pergerakan masyarakat. “Jangan sampai terjadi penumpukan pada satu hari dan justru akan berbahaya,” imbuh Muhadjir.

Menko PMK menambahkan, alasan pengurangan libur ini antara lain karena kurva peningkatan Covid-19 belum melandai, meski berbagai upaya sudah dilakukan. Sehabis libur panjang, ada kecenderungan kasus Covid-19 mengalami peningkatan. Mobilitas masyarakat cenderung naik. Sementara itu program vaksinasi sedang berjalan.

“Oleh karena itu pemerintah perlu meninjau kembali cuti bersama yang berpotensi mendorong terjadinya arus pergerakan orang sehingga penularan meningkat,” tuturnya.

Pemerintah juga tetap mengimbau agar masyarakat menjalankan 5M protokol kesehatan dan berusaha bersama-sama memutus rantai penularan Covid-19. “Sekali

 

 

Milad Masjid ke-43, Wapres Luncurkan Program New Istiqlal

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Wakil Presiden RI KH Ma’ruf Amin menyatakan Masjid Istiqlal meerupakan kebangaan umat muslim Indonesia. Masjid ini telah berdiri kokoh sejak 1978 silam dan menjadi simbol peradaban Islam Indonesia.

Menurut Wapres Masjid Istiqlal selama ini telah berfungsi sebagai masjid dalam makna tradisional, bahkan telah menunjukan fungsi sosial dan politiknya dalam perjalanan bangsa.

Hal ini disampaikan Wapres KH Ma’ruf Amin dalam sambutannya di Milad ke-43 Masjid Istiqlal sekalgius melaunching Program New Istiqlal secara virtual.

Milad ke-43 Masjid Istiqlal (22 Februari 1978-22 Februari 2021) dengan mengusung tema Memberdayakan Umat Untuk Kemajuan Bangsa ini digelar secara daring dan luring dari Masjid Istqlal Jakarta dan disiarkan melalui kanal Masjid Istiqlal TV.

“Kini di tahun 2021 Masjid Istiqlal telah menyelesaikan renovasi secara besar-besaran sejak pertama kali dibangun pada 1978. Masjid Istiqlal telah berdiri mewah dan megah di jantung Ibukota Jakarta,” kata Wapres, Senin (22/2/2021) malam.

“Saatnya kini Istiqlal mengembangkan perangkat lunaknya untuk menjadikannya sebagai pusat gagasan dan gerakan pembangunan peradaban serta budaya Islam di Indonesia,” sambungnya.

Wapres juga mengparesiasi atas rencana dibangunnya terowongan yang menghubungkan Masjid Istiqlal dengan Gereja Katederal sebagai representasi umat Nasrani yang menjadi simbol kerukunan dan kebhinekaan Indonesia.

“Saya berharap peran dan kontribusi Istqilal sebagai masjid negara, dalam memberikan contoh kepada masjid lainnya, utamanya dalam menebarkan kesejukan dan kedamaian, merawat harmoni dan keutuhan dengan konsisten dakwah yang wasatiyah rahmatan lil alamin menuju Indonesia yang lebih maju,” tandas Wapres.

Tampak hadir dalam Milad ke-43 Masjid Istiqlal, para menteri Kabinet Indonesia Maju, para duta besar negara sahabat, para pemimpin rumah ibadah dan tokoh agama dan undangan lainnya. Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dalam kesmepatan terebut diwakili Dirjen Bimas Islam Kamaruddin Amin.

“Selamat Milad ke-43 semoga ke depan seluruh pengurus dan jajaran badan pengelola mampu mewujudkan Masjid Istqilal menjadi majsid negara yang menjadi kiblat mesjid di Tanah Air,” ujar Wapres.

Imam Besar Masjid Istiqlal KH Nasaruddin Umar menambahkan, pada 7 Januari 2021 lalu Presiden Jokowi telah meresmikan renovasi besar-besaran mesjid istqilal.

“Kita sangat berterima kasih kepada Presiden Joko Widodo karena 43 tahun Masjid Istiqlal berdiri baru kali pertama ini tersentuh renovasi. Sekarang Istqilal tidak hanya menjadi masjid yang begitu megah dan terang tetapi juga terdapat perubahan dari struktur kepengurusan yang berdasarkan Keputusan Presiden,” kata Nasaruddin.

“Melalui Kepres yang mengangkat langsung Imam Besar dan pengaturan masjid, Insya Allah Masjid Istiqlal ke depan mendapat perhatian khusus dari pemerintah dan dunia Islam,” sambungnya.

Ia menambhkan, terdapat 41 program dari new Istiqlal yang dilaunching Wapres KH Ma’ruf Amin, di antaranya Majelis Mudzakarah dengan menghimpun para ulama besar, pengkaderan ulama perempuan, pusat wisata religi, pusat moderasi beragama dan program lainnya.

 

Ustaz Abu Bakar Ba’asyir Bertemu Cak Nun, Ini yang Dibahas

Redaktur: Mazaya

YOGYAKARTA (jurnalislam.com)- Setelah sebelumnya mengunjungi Pondok Pesantren Gontor dan Tebu Ireng di Jombang, Ulama kharismatik Ustaz Abu Bakar Ba’asyir kembali melanjutkan safari silaturahmi untuk bertemu ulama dan tokoh Islam yang ada di Indonesia.

Kali ini, Ustaz Abu mendatangi Muhammad Ainun Najib atau yang akrab dipanggil Cak Nun di kediamannya di jalan Barokah No 287, Kadipiro, Ngestiharjo, Kecamatan Kasihan, Bantul, Yogyakarta pada Senin, (22/2/2021).

Menurut putra ustaz Abu, ustaz Abdul Rahim Ba’asyir yang turut dalam kunjungan tersebut menjelaskan bahwa selain dalam rangka silaturahmi, juga untuk berterimakasih kepada Cak Nun yang dulu pernah membesarkan hati para santri Al Mukmin Ngruki saat ustaz Abu ditangkap secara paksa tahun 2002 silam.

“Bagi kami beliau ini punya jasa, di saat dulu kami sedang istilahnya para santri santri sedang sedih ketika ustaz Abu ditangkap, tahun 2002 dan beliau sempat kami undang ke Solo. Kemudian beliau memberikan semangat kepada para santri saat itu, dan dengan ceramah beliau itu para santri kesedihan mereka itu seperti terobati,” katanya.

“Sehingga saat ini beliau hadir dalam rangka untuk berterimakasih kepada Cak Nun sekaligus sambung silaturahmi,” imbuhnya.

Lebih lanjut, ustaz Iim sapaan akrabnya mengatakan bahwa selain dua agenda tersebut, ustaz Abu dan Cak Nun juga membicarakan kondisi umat Islam secara nasional dan menyoroti terkait fenomena media sosial yang lebih banyak menimbulkan mudharat daripada kebaikan.

 

Polri Diminta Tes Rutin Narkoba Anggotanya

JAKARTA(Jurnalislam.com)- Wakil Ketua DPR RI Koordiantor Politik dan Keamanan (Korpolkam), Azis Syamsuddin prihatin atas ditangkapnya Kapolsek Astana Anyar, Bandung, Kompol Yuni Purwanti Kusuma Dewi. Ia ditangkap bersama 11 oleh Propam di sebuah hotel wilayah Bandung, Jawa Barat, karena diduga menggunakan narkoba jenis sabu.

“Seharusnya anggota Polri harus memberikan contoh yang baik kepada masyarakat, bukan justru memberikan contoh yang tidak baik dengan melakukan penyalahgunaan narkoba,” kata Azis kepada wartawan di Jakarta, Kamis (18/2/2021).

Mantan Ketua Komisi III DPR ini pun menyayangkan, dengan segudang pengalaman yang dimiliki Kompol Yuni, yang di mana pernah menduduki posisi penting dan berpengalaman di bidang narkoba seperti Kasat Narkoba Polres Bogor dan pernah duduk di Direktorat Narkoba Polda Jabar, tapi justru terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba.

“Tentunya dengan segudang pengalaman yang ia jabat menjadi lebih ganas dalam memerangi narkoba, bukan justru malah ikut terlibat penyalahgunaan. Jangan sampai saat dirinya menjabat justru malah membantu para bandar narkoba untuk mengedarkannya. Propam harus mengusut tuntas dan melakukan penyelidikan lebih mendalam,” tuturnya.

Terakhir, Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini mengharapkan, pihak Polri dapat bersikap akuntabel dan transparan, baik secara proses penegakan hukum maupun sanksi yang harus didapat oleh pelaku jika terbukti menyalahgunakan narkoba. Tes urine juga mesti dilakukan rutin oleh jajaran Polri.

Sumber: sindonews.com

Ini Prediksi Kapan Pandemi Covid Berakhir di Indonesia

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)– Adanya vaksin Covid-19 dan proses vaksinasi yang tengah berjalan di dunia memberikan harapan pandemi ini akan segera berakhir. Masyarakat di dunia diprediksi bisa kembali hidup normal seperti sebelum pandemi dalam 2-3 tahun lagi karena adanya vaksin.

Meski demikian, sisten Profesor Global Health Policy di London School of Economics Clare Wenham, pandemi Covid-19 tidak akan usai hingga populasi dunia terlindungi dari infeksi sebelum vaksin disuntikkan. Berdasarkan data baru semua manusia akan disuntik vaksin Covid-19 pada 2023 atau 2024. Ini karena butuh waktu untuk memproduksi dan mendistribusikan vaksin bagi miliaran penduduk dunia.

“Dan mendistribusikannya saat ini mungkin akan membawa kita kembali normal lebih cepat lagi,” kata Clare.

Lalu kapan pandemi Covid-19 akan berakhir Indonesia?

Indonesia juga menjadi salah satu negara yang sudah memulai program vaksinasi Covid-19, yang dimulai dari tenaga kesehatan, petugas layanan publik, kelompok lansia, dan barulah masyarakat luas. Dengan begitu diharapkan akan tercipta kekebalan kelompok atau herd imunity dari vaksinasi ini.

Di Indonesia diperkirakan akan terbentuk herd immunity pada Maret 2022, dengan 70% kelompok masyarakat sudah disuntik vaksin Covid-19.

“Berdasarkan hitungan Bappenas akan bisa tercapai pada Maret 2022. Dengan total 70% dari total masyarakat Indonesia bisa divaksin atau mencapai 181,5 juta penduduk Indonesia,” ujar Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan Bappenas, Subandi belum lama ini.

Kepala Bappenas Suharso Monoarfa sebelumnya mengungkapkan pandemi Covid-19 kemungkinan baru bisa terkendali pada September 2021. Hal ini pun juga sesuai dengan kajian yang dilakukan, tim riset Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI) menyebutkan wabah Corona di Indonesia seharusnya sudah bisa terkendali pada September 2021.

Perhitungan TIM FKM UI menjelaskan, cakupan vaksinasi yang diperlukan harus mencapai 70.980.000 orang, dengan jumlah vaksinasi per hari 930 ribu suntikan. Dengan begitu target vaksinasi disebut tim FKM UI tercapai dalam 167 hari.

Syaratnya agar wabah menurun angka reproduksi efektif (Rt) harus bisa dikendalikan. Dalam rangka untuk mengendalikan wabah pada September 2021, ada beberapa asumsi dan parameter yang harus diperhatikan, terutama dalam melakukan vaksinasi.

Parameternya dari vaksin misalnya, efektivitas vaksin harus mencapai 65%, dengan dua dosis suntikan dengan jeda 14 hari dan efek perlindungan optimal tercapai 14 hari setelah vaksin kedua.

Sumber: cnbcindonesia

 

LIPI Usulkan Solusi Penanganan Limbah Medis Covid-19

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) mengusulkan sejumlah solusi penanganan limbah medis yang meningkat akibat penanganan Covid-19. Hal itu berkaitan dengan data pemerintah yang menyebut sudah ada sekitar 7.502 ton limbah medis yang tertimbun sejak awal pandemi Covid-19 di seluruh Indonesia.

Peneliti Loka Penelitian Teknologi Bersih (LPTB) LIPI, Akbar Hanif Dawam Abdullah mengatakan, salah satu solusinya adalah metode daur ulang masker sekali pakai yang dapat menghasilkan produk baru. Menurut dia, masker sekali pakai yang beredar di masyarakat kebanyakan menggunakan termoplasik yang disebut polipropilen (PP).

PP, kata dia, sudah digunakan di beberapa produk umum seperti tutup botol dan gelas plastik. Selain itu, titik leleh 163-169 derajat selcius membuatnya dapat didaur ulang. LPTB LIPI telah melakukan uji coba daur ulang dengan melakukan proses disinfektan memanfaatkan pelarutan natrium hipoklorit. Setelah dikeringkan dan dipotong kecil-kecil melalui proses ekstruksi, menghasilkan bijih plastik daur ulang.

“Dari sini kita lihat yang tadinya limbah kita bisa olah menjadi satu produk yang bermanfaat, memiliki nilai ekonomi, dan zero waste,” ujar Dawam dalam diskusi virtual membahas pengelolaan limbah masker di masa pandemi, Selasa (16/2).

Sumber: republika.co.id

SKB 3 Menteri Soal Seragam Berpotensi Hilangkan keweangan Pemda

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mengingatkan pemerintah agar tidak bersikap reaktif dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri yang mengatur seragam sekolah. Menurutnya, SKB berpotensi merusak pembagian kewenangan pusat dan daerah sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

“Sektor pendidikan adalah salah satu kewenangan pemerintah yang sudah didesentralisasikan secara konkuren. Yakni, urusan pemerintah yang dibagi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Perguruan tinggi menjadi kewenangan pemerintah pusat, SMA/K, dan pendidikan khusus kewenangan pemerintah provinsi, sedangkan tingkat SMP hingga ke bawah merupakan kewenangan pemerintah kabupaten/kota,” kata Fikri, dalam keterangannya, Rabu (17/2).

Ia mengungkapkan, jika terjadi problematika maka pemerintah pusat wajib memercayakan kepada pemerintah daerah untuk terlebih dahulu menyelesaikan permasalahan di daerah sesuai kewenangan masing-masing. Maka, menurut dia, tidak perlu secara langsung diambil alih pemerintah pusat dengan SKB yang berlaku secara nasional.

“Sehingga, dengan kebijakan pemerintah pusat tersebut justru menimbulkan ketakutan di daerah. Seperti di Padang, Provinsi Sumbar ini, Dinas Kebudayaan terpisah dengan Dinas Pendidikan. Dinas Kebudayaan memberikan aspirasi agar Padang dan Provinsi Sumbar jangan disamakan dengan tempat lain. Di sini, masyarakatnya sangat agamais,” kata dia lagi.

Jika ada pernyataan atau kebijakan, seperti SKB Tiga Menteri yang dirasa kurang bijak oleh para ulama di Sumbar maka kemudian menjadi tidak kondusif di daerah tersebut. Hal ini menimbulkan kerawanan hubungan antara pusat dan daerah.

sumber: republika.co.id

 

MUI Minta SKB Seragam Direvisi untuk Cegah Polemik Berkepanjangan

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Sekretaris Jenderal MUI Amirsyah Tambunan mengatakan, pihaknya optimis jika pro kontra SKB 3 Menteri bisa dicegah dengan upaya revisi.

Namun, kata dia, upaya tersebut juga perlu dibarengi dengan menerapkan beberapa langkah pendukung, demi menghindari polemik antara pemerintah daerah dengan pusat.

Menurutnya, langkah yang harus dilakukan pertama kali oleh para pemangku kepentingan adalah mengutamakan dialog bersama. “Agar, aspirasi yang berkembang dapat disampaikan kepada pemerintah baik tingkat daerah maupun pusat,” ujar dia, Rabu (17/2).

Langkah kedua, kata Amirsyah, adalah dengan meningkatkan literasi, sosialisasi dan edukasi dalam memahami konstitusi. Khususnya, dalam peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

“Saya optimis langkah ini dapat dilakukan secara bersamaan dengan upaya revisi terhadap SKB. Sehingga pro-kontra yang berkepanjangan dapat dicegah,” ungkap dia.

Sumber: republika.co.id

 

Setelah Periksa Polisi, Komnas HAM Sebut Ustaz Maaher Wafat Karena Sakit

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) telah bertemu dengan pihak Mabes Polri terkait meninggalnya tersangka kasus ujaran kebencian Soni Eranata alias Ustaz Maaher At Thuwailibi. Dalam pertemuan tersebut, didapatkan keterangan bahwa Maaher meninggal dikarenakan sakit.

Komisioner Komnas HAM Choirul Anam menuturkan, pertemuan dengan kepolisian yang diwakili oleh Divisi Siber dan Dokter Rumah Sakit Polri itu dilakukan pada hari ini, Kamis (18/2/2021), sekira pukul 14.00 WIB.

“Kesimpulan proses perawatannya yang kami peroleh dari keluarga dan yang kami peroleh dari keterangan Kepolisian tadi termasuk kedokterannya, menunjukkan satu, meninggal karena sakit. Jadi kalau di medsos ada tindakan lain itu enggak ada,” tuturnya di Kantor Komnas HAM, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (18/2/2021) sore.

Anam mengatakan, dalam pertemuan tersebut polisi juga memastikan bahwasanya almarhum Maaher mendapatkan pelayananan yang layak. Menurutnya, pihak keluarga juga mengakui hal tersebut. “Proses perawatan selama sakit itu keterangan yang kami peroleh dari pihak keluarga maupun pihak kepolisian maupun dokternya dirawat dengan baik, tidak ada perbedaan,” katanya.

Anam menyebut, selain memberikan keterangan, pihak kepolisian turut memberikan rekam jejak medis yang dimiliki Maaher secara lengkap. Termasuk juga metode perawatan terhadap almarhum.

“Kami tidak hanya dikasih penjelasan. Tapi juga ditunjukkan dengan bukti rekam medisnya termasuk metode dan proses medisnya. Metode dan proses ini dilakukan dengan second opinion, jadi tidak hanya dilakukan RS Polri tapi dilakukan lembaga medik yang kredibel dipilih atas musyawarah antara Kepolisian dan keluarga,” ucapnya.

Pengamat Duga GAR ITB Ingin Hilangkan Sikap Kritis di Indonesia

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)- Pengamat politik Ujang Komarudin merasa aneh dengan langkah Gerakan Anti Radikalisme Alumni ITB (GAR ITB) melaporkan  Din Syamsuddin ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) dengan tuduhan melakukan perbuatan bermuatan radikalisme.

Pasalnya, Din merupakan dosen yang merupakan seorang pendidik. Bahkan,  mantan ketua umum pimpinan pusat Muhammadiyah dua periode itu juga seorang guru besar.  Jadi, sangat wajar Din Syamsuddin menyampaikan kritikan, demi kebaikan bangsa.

“Saya kira sikap kritis Din tak melanggar, apalagi ASN-nya kan dosen, seorang guru besar pula. Masa iya seorang guru besar tak boleh mengkritik terkait persoalan bangsanya,” ujar Ujang kepada JPNN.com, Kamis (18/2).  Direktur Eksekutif Indonesia Political Review ini lebih lanjut menyebut, pengaduan GAR ITB kurang tepat, bahkan cenderung ngawur.

“Kurang tepat dan cenderung ngawur (melaporkan Din ke KASN dan BKN). Mungkin GAR ingin membungkam sikap kritis Din,” ucapnya.

Dosen di Universitas Al Azhar Indonesia ini menilai, budaya saling lapor yang belakangan ini mengemuka, sangat berbahaya bagi demokrasi.  Pasalnya, orang cenderung menjadi malas untuk melontarkan kritikan.

sumber: jpnn