Berita Terkini

Jokowi Cabut Aturan Investasi Miras, Ini Kata PBNU

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Robikin Emhas mengapresiasi langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang telah mencabut Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal yang mengatur tentang pembukaan investasi industri minuman keras (miras). Menurut dia, langkah pencabutan Perpres investasi miras tersebut sangat bijak.

“Presiden Jokowi sangat bijak. Presiden mendengar baik respons masyarakat, Selasa (2/3).

Polemik tentang pembukaan investasi miras memang semakin deras belakangan. Perpres yang di dalamnya berisi soal aturan turunan beragam investasi ini, termasuk di dalamnya mengatur soal minuman keras, ditanggapi kontra oleh berbagai kalangan.

Namun, setelah Jokowi mencabut Perpres investasi miras tersebut, Kiai Robikin berharap polemik segera dihentikan. Dia pun mengucapkan terimakasih kepada Jokowi yang telah mau mendengar saran-saran dari para kiai dan ulama.

“Saya berharap polemik mengenai hal ini diakhiri. Terima kasih Pak Jokowi,” kata kiai asal Gresik ini.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi mencabut poin dalam Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal yang mengatur tentang pembukaan investasi industri minuman keras (miras) yang mengandung alkohol. Hal ini disampaikan presiden dalam keterangan pers di Istana Merdeka, Selasa (2/3) siang ini.

“Saya putuskan, lampiran Perpres terkait pembukaan investasi baru dalam industry minuman keras yang mengandung alkohol saya nyatakan dicabut,” ujar Jokowi dalam keterangannya.

Sumber:republika.co.id

 

Jokowi Cabut Aturan Investasi Miras Pada Perpres 10/2021

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencabut Peraturan Presiden (perpres) izin investasi minuman keras (miras) atau minuman beralkohol. Perpres itu tertuang dalam Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal yang diteken kepala negara pada 2 Februari 2021.

Jokowi membatalkan perpres tersebut setelah mendengar masukan dari beberapa kelompok masyarakat, seperti ulama, MUI, NU, dan organisasi masyarakat (ormas) lainnya.

“Setelah menerima masukan-masukan dari ulama-ulama, MUI, NU, Muhammadiyah, dan organisasi masyarakat (ormas) serta tokoh-tokoh agama yang lain saya sampaikan lampiran perpres pembukaan investasi baru industri minuman keras yang mengandung alkohol saya nyatakan dicabut,” ucap Jokowi dalam konferensi pers, Selasa (2/3).

Diketahui, sebelumnya ada perpres tersebut aturan soal investasi miras sempat oleh pemerintah. Namun dalam perpres terbaru pengusaha diizinkan untuk membuka usaha minuman keras.

Namun, ada dua persyaratan yang harus dipenuhi oleh investor yang hendak menempatkan modalnya di sektor miras.

Pertama, penanaman modal baru dapat dilakukan di Provinsi yaitu Bali, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, dan Papua dengan memperhatikan budaya dan kearifan lokal setempat.

Kedua, penanaman modal di luar provinsi tersebut, maka harus mendapat ketetapan dari Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) berdasarkan usulan gubernur.

Sumber: cnnindonesia

 

Pengurus Baznas dan BWI Ikuti Diklat Literasi Wakaf dan Zakat

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)– Pusdiklat Tenaga Teknis Pendidikan dan Keagamaan Kemenag menggelar diklat bagi pengelola zakat dan wakaf. Total ada 90 peserta, berasal dari utusan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) dan Badan Wakaf Indonesia (BWI) dari berbagai daerah.

Diklat akan berlangsung 15 hari, 1-15 Maret 2021. Diklat berlangsung secara daring. Diklat dibuka Kepala Pusdiklat Teknis Pendidikan dan Keagamaan Imam Syafei.

Imam dalam sambutannya menekankan bahwa pandemi Covid-19 yang belum berakhir agara tidak menjadi halangan maupun hambatan untuk terus meningkatkan mutu sumber daya manusia. “Kita harus terus memacu peningkatan SDM,” tegas Imam, Senin (1/3/2021).

“Kita mengelola mesjid, zakat, infak dan sadaqah serta wakaf jangan sampai ketinggalan informasi maupun regulasi. Untuk itulah pelatihan ini sangat penting,” ungkapnya seraya berharap seluruh peserta bisa berpartisipasi secara aktif walaupun dengan metode dalam jaringan atau daring.

Kabid Penyelenggara Diklat Efa Ainul Falah menambahkan, diklat berpola 60 jam pelajaran. Karena daring, maka seluruh peserta menginduk pada website yang telah disediakan Pusdiklat Tenaga Teknis Pendidikan dan Keagamaan. Peserta dapat mengunduh dan mempelajari materi, hasil diskusi, serta video conference dari laman tersebut. Pretest dan post test setiap materi kegiatan juga disediakan di PJJtekniskemenag.

“Pelatihan akan diakhiri dengan on the job training, presentasi, dan ujian akhir,” tandas.

Setelah pembukaan, peserta mengikuti BLC atau Building Learning Commitment untuk bina suasana dan membuat komitmen bersama. Harapannya, peserta bisa menikmati pembelajaran sampai selesai, sekaligus dapat mengembangkannya dalam jejaring networking yang baik.

Materi diklat yang akan disampaikan antara lain terkait: Fiqh Wakaf, Sertifikasi Wakaf, Manajemen Wakaf Produktif, Manajemen Wakaf Uang, Pendayagunaan Wakaf, Pengembangan Jejaring Kerja dan Mitra Usaha Nazir. Selain itu, peserta diklat juga mendapat penguatan terkait Peraturan Perundang-undangan Zakat, Fundraising Zakat, Sistem Akuntansi dan Pelaporan Zakat, Perhitungan Zakat, Zakat dan Pajak, Sistem Pengelolaan Zakat Di BAZNAS.

Selain Diklat Zakat dan Wakaf, Pusdiklat juga menggelar Diklat Manajemen Kemasjidan dan Pelatihan Penelitian Tindakan Kelas.

 

Literasi Ekonomi Syariah Perlu Dikembangkan

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Industri ekonomi syariah butuh intrumen signifikan yang berfungsi sebagai agen literasi. Peneliti Ekonomi Syariah Indef, Fauziah Rizki Yuniarti menyampaikan ada beberapa produk yang prospektif menjalankan misi tersebut.

Pertama, produk fintech dan produk atau jasa digital. Fauziah mengatakan, bank syariah harus menggandeng para pemain fintech dan mengembangkan platform digitalnya untuk bisa membantu mendekatkan bank syariah ke pengguna aktif transaksi online yang meningkat, khususnya di era pandemik.

Kedua, produk tabungan dengan paket yang menarik. Selama ini masyarakat banyak yang memilih bank konvensional untuk menabung, tapi untuk meminjam atau mencari pembiayaan memilih bank syariah.

“Khususnya KPR karena kontrak atau akad murabahah yang menawarkan fixed rate selama masa pinjaman, dianggap menarik daripada produk konvensional yang biasanya fixed rate di masa tertentu dan sisanya floating rate,” katanya.

Ketiga, produk-produk pembiayaan yang sesuai dengan industri halal. Mengingat potensi industri halal Indonesia yang sangat besar tapi belum banyak pelaku industri halal yang memakai produk bank syariah.

Menurut Fauziah, hal ini terjadi karena dua hal. Yakni dari sisi permintaan pelaku industri halal yang kemungkinan memang rendah literasi atas produk bank syariah, atau dari sisi supply yakni produk bank syariah yang belum ada produk yang sesuai dengan kebutuhan pelaku industri.

Bank syariah perlu menyediakan produk yang menarik dan sesuai kebutuhan, customer experience dan satisfaction atas transaksi online yang bisa bersaing bahkan melebihi bank konvensional. Penggunaan influencer juga dapat dimanfaatkan untuk membantu meningkatkan product awareness.

“Ini merupakan beberapa immediate action yang bisa dilakukan bank syariah untuk membantu meningkatkan literasi keuangan syariah,” katanya.

 Sumber: republika.co.id

Produk Keuangan Syariah Butuh Dikampanyekan

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Produk keuangan bank syariah masih butuh exposure di kalangan masyarakat dan pelaku usaha atau korporasi. Pelaku industri bank syariah menilai produk yang ada saat ini sudah cukup lengkap, tinggal dikampanyekan.

Direktur Utama BCA Syariah, John Kosasih mengatakanproduk bank syariah sudah lengkap dan sudah memenuhi kebutuhan nasabah. Bahkan seiring dengan waktu, pricing-nya kini sudah lebih kompetitif dengan bank konvensional.

“Namun memang tidak bisa hanya produk (yang disiapkan), pelaku usaha juga perlu mulai menggunakan syariah, harus ada kampanye syariah di pelaku usaha di berbagai industri,” katanya, Senin (1/3).

John mengatakan tingkat literasi dan inklusi keuangan syariah memang masih terus menjadi tantangan industri. Strategi peningkatannya harus melibatkan semua stakeholder, baik itu pelaku usaha, industri keuangan serta regulator.

Menurutnya, produk bank syariah dirancang harus berdasarkan pemenuhan kebutuhan nasabah terlebih dahulu. Tidak hanya mengedepankan aspek syariah saja tapi juga kenyamanan dan keamanan nasabah menjadi hal yang utama.

Peningkatan product awareness di kalangan pelaku usaha juga tidak boleh berhenti. Semua pihak punya peran untuk terus menebarkan literasi keunggulan-keunggulan syariah. Baik dari sisi skema produk, maupun layanan.

Sebagai bank yang memiliki portofolio mayoritas di komersial dan korporasi, BCA Syariah konsisten melakukan peningkatan literasi di segmen tersebut. Menurutnya, pembiayaan syariah sudah banyak dipakai oleh komersial dan korporasi.

“Namun memang karena keterbatasan modal maka pemberian plafon belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan korporasi,” katanya.

Mayoritas pembiayaan BCA Syariah per Desember 2020 disalurkan ke sektor Komersial sebesar 75,61 persen, diikuti oleh UMKM sebesar 22,11 persen, dan Konsumer sebesar 2,28 persen. Total pembiayaan tercatat Rp 5,6 triliun. Penyaluran tersebut terjaga dari sisi kualitas dengan nilai NPF sebesar 0,5 persen.

Sumber: republika.co.id

Ahli Sebut Virus Corona Bisa Jadi Endemi, Selamanya Akan Ada

Redaktur: Mazaya

INTERNASIONALJurnalsilam.com) – Para ahli berpendapat pandemi virus Corona kemungkinan bisa menjadi endemik atau endemi. Sederhananya, virus ini tak akan bisa hilang dan orang yang terinfeksi akan selalu ada.

Sejak teridentifikasi Desember 2019 di Wuhan, China, sampai saat ini virus corona tipe baru ini telah ditetapkan adalah pandemi. Namun, tak bisa dipungkiri, ke depannya, mungkin pandemi corona menjadi endemik.

CNBC International menuliskan, dalam survei Februari terhadap lebih dari 100 ahli imunologi, peneliti penyakit menular dan ahli virologi, hampir 90% mengatakan bahwa SARS-Cov-2, virus yang menyebabkan Covid-19 akan menjadi endemik.

“Itu berarti bahwa ada keberadaan konstan dan atau prevalensi biasa dari suatu penyakit atau agen infeksius dalam suatu populasi dalam suatu wilayah geografis,” kata Pusat Pengendalian Penyakit AS, dikutip Senin (1/3/2021).

Erica Ollmann Saphire, profesor di La Jolla Institute for Immunology menjelaskan, Covid-19 akan menjadi bagian permanen dari keberadaan manusia.

Hingga saat ini, lebih dari 500.000 orang Amerika telah meninggal karena Covid, dengan lebih dari 28,3 juta kasus dikonfirmasi di AS. Ketika virus corona awalnya menyebar ke AS, tidak ada yang kebal terhadapnya.

Pada akhirnya, cukup banyak dari kita yang akan divaksinasi atau bertahan sehingga akan ada kekebalan kelompok yang akan memperlambat penyebaran,” ujarnya.

Sementara itu, Dr. Scott Gottlieb, mantan komisaris Food and Drug Administration (FDA) berpendapat, ketika orang-orang terus mendapatkan vaksinasi, tingkat infeksi akan turun secara dramatis selama musim semi dan musim panas. Jika Covid terus menyebar, kemungkinan tidak akan separah sebelum adanya vaksinasi.

Bagaimana Covid-19 yang menjadi endemik dapat mempengaruhi kehidupan sehari-hari?

Covid bisa menjadi virus yang akan terus ada eksistensinya, namun dengan tetap menerapkan protokol kesehatan seperti menjaga jarak dan menggunakan masker akan mencegah penularan virus tersebut.

“Saya pikir itu akan menjadi bagian dari budaya kita [bagi dokter] untuk mengatakan, apakah Anda memiliki [infeksi bakteri] atau apakah Anda memiliki virus? Anda memiliki virus, apakah itu flu, atau apakah itu virus corona atau itu sesuatu yang lain?” kata Saphire.

Bahkan pada musim gugur dan musim dingin tahun ini, AS kemungkinan akan mencapai tingkat normalitas menurut keterangan Dr. Anthony Fauci, Kepala Penasihat Medis Gedung Putih, pada “State of the Union” CNN pada Minggu (28/2).

Namun, Fauci mengatakan bahwa ada kemungkinan wajib memakai masker akan berlaku hingga tahun 2022.

“Vaksin ini lebih efektif daripada yang diharapkan siapa pun, dan ini akan membuat perbedaan besar dalam kemampuan kita untuk kembali ke tingkat normal bagi masyarakat,” ujar Saphire.

Sumber: cnbcindonesia

 

Bima Arya Klaim PPKM Ganjil Genap Berhasil Turunkan Kasus Covid-19

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) – Wali Kota Bogor, Bima Arya Sugiarto mengklaim tren kasus Covid-19 di Kota Bogor turun 15 persen. Hal tersebut lantaran kebijakan vaksinasi, PPKM hingga pemberlakukan ganjil genap di Bogor.

Bima Arya menuturkan, penurunan kasus covid-19 sebanyak 15% juga terjadi secara global. Tren serupa juga terjadi di Kota Bogor yang sempat mengalami puncak pada Februari (187 kasus). Kemudian menurun, bahkan sempat di angka 50 lebih kasus sekitar 2-3 bulan lalu.

Meski beberapa hari ini menyentuh angka 100 kasus, trennya diharapkan kembali turun. Menurut Bima Arya, ada dua kemungkinan yang menyebabkan data penurunan kasus Covid-19, yaitu keberhasilan vaksin secara global dan kebijakan-kebijakan lokal yang diterapkan pemerintah, seperti PSBB, PPKM hingga penerapan ganjil genap dan lain sebagainya.

Penurunan tren ini diharapkan jangan sampai menurunkan kewaspadaan semua pihak dan proses vaksinasi harus berjalan dengan baik. “Semoga kita tepat waktu dalam melaksanakan vaksinasi,” kata Bima Arya, Selasa (2/3/2021). Sementara, data penurunan bed occupancy rate (BOR) Kota Bogor semakin baik. Saat ini angkanya sudah di bawah 50%, dimana pada pertengahan Februari sempat 82%. Bahkan, berdasarkan laporan Rumah Sakit Lapangan sudah banyak pasien yang sembuh dan pulang.

Disisi lain, lanjut Bima, pemilihan Gedung Puri Begawan sebagai lokasi vaksinasi untuk percepatan pencapaian target dibanding jika di puskesmas yang kapasitasnya terbatas. Hal ini juga sesuai arahan Presiden Joko Widodo dan Menko Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan.

Menanggapi permintaan warga yang menginginkan mendapatkan prioritas vaksin, Bima Arya menilai bahwa vaksin ini aman dan semua ingin diprioritaskan. Untuk itu, Pemkot Bogor akan berupaya mengusulkan ke pemerintah pusat agar Kota Bogor juga diprioritaskan, mengingat Kota Bogor menjadi bagian dari epicentrum.

Sumber: sindonews

Menag Bertemu dengan Pimpinan Ormas Islam

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)— Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas bersilaturahmi dan berdiskusi dengan para pimpinan Organisasi Kemasyarakatan (ormas) Islam. Menag menggali saran dan masukan dari para tokoh terkait ikhtiar untuk terus mempererat tali persaudaraan umat Islam.

Hadir, perwakilan pimpinan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Muhammadiyah, Jamiyatul Khaer, Al-Washliyah, Persatuan Islam (Persis), Persatuan Umat Islam (PUI), Mathlatul Anwar, Persatuan Tarbiyah Islamiyah, Rabithah Alawiyah, Sarikat Islam, Persatuan Islam Tionghoa Indonesia, Al- Ittihadiyah, Al-Irsyad Al Islamiyah serta Lembaga Persaudaraan Ormas Islam.

Gus Menteri, begitu sapaan akrabnya, menyampaikan bahwa salah satu program prioritas yang akan dilakukannya adalah merekatkan kembali semangat ukhuwah Islamiyah umat Islam di Indonesia.

“Ketika Presiden Jokowi meminta saya untuk menjadi Menteri Agama, prioritas pertama  yang akan saya lakukan adalah memperkuat ukhuwah Islamiyah. Karena populasi umat muslim di Indonesia itu di atas 80 persen,” ujar Gus Menteri di rumah dinas Widya Candra, Jakarta, Sabtu (27/2/2021).

“Bila problem ini dapat diselesaikan dengan baik, maka akan berdampak terhadap kemajuan bangsa. Dan kami sudah membuat skala prioritas mana yang harus diselesaikan. Kami juga berharap dukungan dari para pimpinan ormas Islam di Indonesia dalam program Moderasi Beragama yang sudah masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024,” sambungnya, didampingi Dirjen Bimas Islam Kamaruddin Amin dan para Staf Khusus.

Menag dalam kesempatan itu banyak meminta saran dan masukan dari para pimpinan ormas Islam terkait berbagai permasalahan umat. Menag mengaku lebih senang dikritik secara langsung, serta diberi saran dan masukan, daripada diperbincangkan di belakang apalagi melalui media sosial. Dengan diskusi langsung akan terjadi proses saling bertukar pikiran secara lebih konstrukif dan efektif.

“Saya akan banyak mendengarkan masukan dan saran dari para kiai dan alim ulama pimpinan ormas Islam daripada berbicara. Kita berharap ada barokah dari pertemuan-pertemuan hari ini serta mensinergikan banyak masukan dengan program strategis Kemenag. Ini bukanlah pertemuan pertama dan terakhir, melainkan akan digelar secara berkala,” sambungnya.

Banyak saran dari para pimpinan ormas Islam yang disampaikan ke Menag, khususnya dalam mempererat semangat ukhuwah Islamiyah, pendidikan Islam serta memperkuat ekonomi umat di tengah pandemi. Salah satunya, saran yang disampaikan Ketua Umum Rabithah Alawiyah, Habib Zen bin Umar Smith. Ia berharap Kemenag dapat melakukan tabayun kepada para pihak, termasuk pimpinan negara, bila ada persoalan yang menjadi kegelisahan umat.

“Saya yakin di kepemimpinan Gus Yaqut Cholil Qoumas masalah berat yang dihadapi Kemenag dapat menjadi ringan bila diselesaikan dengan benar. Saya setuju dengan skala prioritas Kemenag yakni memperkuat semangat ukhuwah Islamiyah,” kata Habib Zen bin Umar Smith.

“Perbedaan akan selalu ada, jangankan sesama umat, sesama saudara kandung saja ada perbedaan. Namun bila perbedaan itu mengakibatkan perpecahan maka perbedaan bukanlah menjadi rahmat melainkan musibah,” tandasnya.

Tolak Legalisasi Perpres Miras, Merusak Generasi

Redaktur: Mazaya

Oleh : Hardita Amalia, S.Pd.I., M.Pd.I

(Founder Sekolah Ibu Pembelajar, Founder Majlis Taklim Muslimah Al Qonitat )

 

Ironis ketika Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Bidang Usaha Penanaman Modal.Dalam Perpres Nomor 10 tahun 2021 itu mengatur tata cara investasi di Indonesia. Salah satu jenis usaha yang diatur adalah investasi minuman beralkohol di beberapa wilayah ( economy.okezone.com, 1/3/2021 ).

Legalisasi miras ini menurut penulis begitu meresahkan masyarakat Indonesia termasuk kaum ibu dan pendidik. Penulis yang juga memiliki 3 buah hati juga sebagai dosen sangat menolak legalisasi uu ini yang akan merusak generasi mendatang.

Bisa dibayangkan bagaimana kondisi generasi kita bila miras di halalkan dan dilegalkan. Apalagi Indonesia adalah negri muslim terbesar di dunia. Dan mayoritas penduduknya muslim. Tidak hanya itu menurut penulis miras ini akan menjadikan generasi kita rusak dan amoral. Sudah banyak kita dapati dengan tidak dilegalkan miras, para pelajar dan mahasiswa bisa mengakses miras apalagi ketika miras di legalkan.

Dalam Islam miras menjadi induk kejahatan. Sebagaimana Allah berfirman dalam Q.S Al Maidah ayat 90 :

 

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ

 

Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.( Q.S Al Maidah ayat 90 )

Dan legalisasi miras ini jelas membawa mudhorat besar bagi bangsa ini, kita liat berbagai fakta kejahatan yang ada mulai pembunuhan, pemerkosaan dimulai dari miras. Kasus terbaru bripka CS menembak anggota TNI dan warga gara – gara mabuk di sebuah cafe di Cengkareng Jakarta gara – gara mabuk ( news.detik.com , 25/2/2021 )

Masih ingatkah kita dengan Yuyun bocah yang diperkosa 14 remaja karena mabuk dan ditemukan meninggal diikat tanpa busana dan diperkosa berkali – kali. (m.liputan6.com, 4/5/2016)

 

Penulis berharap legalisasi uu miras ini dicabut demi keselamatan dan kebaikan generasi mendatang dan demi kebaikan bangsa dan negara.

Bila miras dilegalkan sungguh menjadi bencana bagi bangsa kita, bagaimana semakin sulitnya seorang ibu harus menjaga anak – anaknya, kondisi ketidak amanan,kejahatan yang akan semakin massif, dan masih banyak lagi dampak buruk yang akan di timbulkan.Berapa banyak lagi yuyun  – yuyun yang akan menjadi korban pemerkosaan akibat remaja yang menenggak miras.Dan berapa banyak lagi kasus pembunuhan yang disebabkan oleh miras. Jangan sampai karena profit oriented, generasi muda rusak dan bangsa ini menjadi bangsa yang gagal dan jauh akan nilai – nilai luhur.Mari selamatkan dan jaga generasi kita dengan Islam.

Warga Berjuang Lawan Miras, Majelis Rakyat Papua Sesalkan Jokowi Malah Terbitkan Perpres

Redaktur: Mazaya

PAPUA(Jurnalislam.com)–Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP) Timotius Murib menegaskan pihaknya menolak langkah Presiden Joko Widodo membuka izin investasi untuk industri minuman keras (miras) dari skala besar hingga kecil di Papua.

Timotius sangat menyesalkan langkah yang diambil Jokowi usai mengeluarkan aturan tersebut.

Ia menilai para pemangku adat dan para tokoh-tokoh agama di Papua selama ini sudah bersama-sama melawan penyebaran minuman keras di tengah masyarakat.

Bahkan, kata dia, pemerintah Papua melalui Gubernur Papua Lukas Enembe telah meneken Perda Nomor 15 Tahun 2013 tentang pelarangan peredaran minuman keras di Bumi Cenderawasih.

“Kami MRP yang mewakili rakyat Papua, lebih khusus rakyat Orang Asli Papua sangat menyesal dengan surat presiden terkait dengan penanaman modal miras di Papua tersebut.

Lebih lanjut, Timotius menegaskan peredaran miras di Papua selama ini sudah mengganggu ketertiban dan keamanan umum. Bahkan, kata dia, penyalahgunaan miras juga mengganggu ketentraman umat beragama di Papua selama ini.

“Sehingga kami menolak adanya industri Miras di tanah Papua,” kata dia.

Papua menjadi salah satu dari tiga provinsi lain yang diberikan izin pembuatan industri miras di Indonesia, yaitu Bali, Nusa Tenggara Timur dan Sulawesi Utara.

Sumber: cnnindonesia.com