Berita Terkini

Mimbar Syari’ah: Sikap Ahok Terhadap Kyai Ma’ruf Tak Cerminkan Cinta NKRI

SURABAYA (Jurnalislam.com) – Menanggapi perilaku tidak terpuji terdakwa kasus penistaan agama, BTP alias Ahok, terhadap Ketua MUI, KH Ma’ruf Amin, Ketua Mimbar Syariah, Ustadz Hamzah Baya mengatakan, tindakan tersebut sangat tidak pantas dilakukan oleh orang yang mengaku cinta NKRI.

“Karena di negeri ini berlaku etika tatakrama, adab dan akhlaq dalam menghormati orang yang lebih tua, kepada seorang tokoh dan seorang ulama yang ikut menjaga agar negeri ini menjadi baldatun thoyyibatun wa rabbun ghafur dengan nilai-nilai agama,” katanya kepada Jurniscom, Sabtu (4/2/2017).

Menurutnya, tindakan Ahok tersebut mencerminkan orang yang sangat bernafsu untuk melakukan segala cara demi meraih kenginannya.

“Cerminan seorang akan nampak pada perkataanya dan tingkah lakunya, masyarakat akan menilai siapa dirinya yg sesungguhnya dari apa yg dia lakukan,” tuturnya.

Ia mengutip sebuah hadits, “Tidak termasuk umatku orang-orang yang tidak memuliakan orang yang lebih tua dari kami, menyayangi yang lebih muda dari kami, dan tidak mengetahui hak seorang ulama”. [HR Ahmad: V/ 323 dan al-Hakim. Berkata asy-Syaikh al-Albaniy: Hasan]

Oleh sebab itu, ia mengecam sikap tersebut dan akan melakukan pembelaan terhadap ulama. “Kita lakukan pembelaan kepada ulama kita yang telah banyak membimbing umat faham akan menjalankan islam,” ujarnya.

Reporter: Yan Adytia

Sertifikasi Penceramah, DDII Jateng: Kami Tak Peduli, Dakwah Jalan Terus!

Karanganyar (Jurnalislam.com) – Wacana sertifikasi penceramah Kementrian Agama (Kemenag) menuai protes sejumlah tokoh Islam. Ketua Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia(DDII) Jawa Tengah, Ustadz Aris Munandar Al-Fatah mengatakan, rencana tersebut tidak hanya berlawanan dengan hukum Islam akan tetapi juga bertolak belakang dengan demokrasi.

“Itu bagian dari pembatasan kebebasan dari mengambil ilmu dan itu berlawanan dengan sistem demokrasi yang sedang berjalan, bukan hanya dengan sistem Islam,” katanya kepada Jurniscom di Karanganyar, Jumat (3/2/2017).

Ustadz Aris menilai, rencana tersebut merupakan upaya untuk menghalangi dakwah Islam yang terus dilakukan sejak orde baru.

“Kita mendugakan sertifikasi Dai bagian dari Grand Desain untuk menghalangi gerak para pendakwah dan sesungguhnya itu adalah metorfosis dari sebuah aturan yang dikeluarkan oleh orde baru, dulu orde baru itu mengeluarkan Surat Ijin Mubalig(SIM),” ujarnya.

Menurutnya, wacana sertifikasi lahir untuk untuk mengurangi kredibilitas MUI di mata umat Islam. Sebab, di mata penguasa MUI telah menjadi sumber kegaduhan setelah mengeluarkan fatwa terkait penistaan agama.

“Hukum-hukum yang akan dijelaskan oleh ulama yang bisa berlawanan dengan penguasa saat ini mereka coba untuk meminimalisir agar tidak membahayakan langkah mereka. Mereka juga gagal mendekte MUI ketika mengeluarkan fatwa. Mereka ingin mencari terobosan, saat itu menkopolhukam datang untuk melobi atas perintah Jokowi, maka para ulama di MUI sepakat menolak maka di cari terobosan lainnya,“ paparnya.

Namun demikian, Ustadz Aris tidak peduli seandainya wacana sertifikasi penceramah itu digulirkan pemerintah. “Dakwah ini harus jalan terus, kami tidak peduli, terserah mau bikin aturan apalagi,” pungkasnya.

Reporter: Arie Tristyan

 

 

 

PBB: Serangan Terbaru di Mosul Memungkinkan 250.000 Warga akan Mengungsi

MOSUL (Jurnalislam.com) – Sebuah serangan baru kepada kelompok Islamic State (IS) di kota Irak Mosul bisa memaksa 250.000 warga sipil melarikan diri, jika mereka dapat menemukan jalan keluar, badan pengungsi PBB UNHCR mengatakan, Jumat (03/02/2017), lansir Al Arabiya News Channel.

Eksodus tersebut kemungkinan kira-kira berjumlah melebihi 162.000 orang yang sudah mengungsi dengan adanya upaya pemerintah Irak untuk merebut kembali kota sejak Oktober. Jumlah tersebut, meskipun tinggi, tetap jauh di bawah rencana kontingensi awal UNHCR, yang mengantisipasi jutaan orang atau lebih melarikan diri dari kota.

“Sebanyak 250.000 warga Irak bisa mengungsi dari rumah mereka dengan perkiraan jumlah tersebut akan berlipat ganda akibat konflik di Mosul barat yang padat penduduk,” kata juru bicara UNHCR Matthew Saltmarsh.

Pertempuran yang diperkirakan akan semakin intensif di sekitar Hawija, 130 km sebelah tenggara dari Mosul, bisa mengakibatkan 114.000 warga lainnya mengungsi, menambah 82.000 yang telah melarikan diri sejak Agustus, beresiko mengalami penyergapan dan kematian.

Dalam operasi militer terbesar Irak sejak jatuhnya Saddam Hussein pada tahun 2003, pasukan Irak telah merebut kembali sebagian besar Mosul timur. Tapi mereka belum menyeberangi sungai Tigris, meninggalkan bagian barat berada di tangan IS.

Perwakilan Khusus PBB untuk Irak Jan Kubis mengatakan kepada Dewan Keamanan PBB pada hari Kamis bahwa merebut kembali Mosul barat akan menjadi tantangan besar, karena operasi akan berlangsung di wiayah perkotaan yang kompleks.

“Tidak diragukan bahwa warga sipil yang akan mengalami resiko ekstrim saat pertempuran dimulai di bagian barat Mosul,” katanya.

“Mitra Kemanusiaan akan menguatkan untuk berbagai skenario yang mungkin terjadi di wilayah barat, termasuk kemungkinan eksodus massal, kondisi seperti pengepungan yang berkepanjangan, atau evakuasi bertahap yang dikelola oleh Pasukan Militer Irak,” lanjutnya.

“Namun saya mengungkapkan keprihatinan saya atas laporan mengganggu mengenai penjarahan dan perusakan harta benda penduduk sipil, dan penjarahan bantuan kemanusiaan oleh kelompok-kelompok bersenjata yang beroperasi dalam mendukung Pasukan Irak, khususnya oleh beberapa kelompok perlawanan lokal.”

Ratusan warga sipil diduga menghilang dalam pertempuran sebelumnya, pada saat merebut kota Fallujah, dan pemerintah Irak masih belum menerbitkan temuan mereka mengenai apa yang terjadi di sana, katanya.

Ribuan Orang Berkumpul di Montreal, Hormati 6 Muslim yang Terbunuh di Masjid Quebec

KANADA (Jurnalislam.com) – Ribuan orang berkumpul di Montreal untuk berkabung dan menghormati tiga dari enam pria Muslim yang dibunuh saat sedang sholat di sebuah Masjid di Kota Quebec pada Ahad malam, lansir Aljazeera, Jumat (03/02/2017).

Keluarga Khaled Belkacemi, Abdelkrim Hassane dan Aboubaker Thabti bergabung dengan anggota masyarakat, tokoh agama, dan tokoh-tokoh politik di Quebec, selama upacara pemakaman umum pada hari Kamis sore.

Peti mati Belkacemi, Hassane dan Thabti dipajang di Maurice Richard Arena di Montreal, terbungkus bendera Tunisia dan Aljazair, negara asal mereka. Jenazah mereka akan dipulangkan ke negara asal mereka untuk dimakamkan.

“Kami di sini bersama-sama untuk berkabung atas hilangnya warga Kanada yang secara tragis meninggalkan kami hari Ahad lalu. Mereka meninggalkan keluarga tercinta, teman, rekan kerja, dan rasa kekosongan di negeri ini,” kata Chayma BenHaj, yang memimpin pemakaman.

“Melalui kematian, orang-orang yang berani … dari berbagai kebangsaan, warna kulit, jenis kelamin dan agama bersatu. Mereka menyatukan seluruh Kanada. Hari ini, dengan solidaritas, kasih sayang, dan cinta kita menangisi kehilangan ayah-ayah ini,” kata BenHaj.

Thabti, Hassane dan Belkacemi meninggal dunia ketika seorang pria bersenjata melepaskan tembakan di sebuah masjid di Pusat Kebudayaan Islam di Kota Quebec, Ahad. Enam orang tewas, dan lebih dari delapan lainnya luka parah dalam serangan itu.

Thabti, 44 tahun, yang berasal dari Tunisia, adalah seorang apoteker dan ayah dari dua anak kecil.

“Mari kita membangun Quebec bersama-sama,” kata Mohamed Yangui, presiden dari masjid lokasi penembakan itu terjadi.

Hassane, 41 tahun, berasal dari Aljazair, dan memiliki tiga anak perempuan. “Saya kehilangan suami, ayah dan teman,” istri Hassane, Louiza, mengatakan kepada Radio-Canada.

Temuan Terbaru PBB: Tentara Myanmar juga Menyembelih Bocah Muslim Rohingya

MYANMAR (Jurnalislam.com) – Pasukan pemerintah Myanmar telah terbukti melakukan pembunuhan dan pemerkosaan massal terhadap Muslim Rohingya dan membakar desa-desa sejak Oktober dalam operasi militer yang mengandung sejumlah kejahatan terhadap kemanusiaan dan kemungkinan pembersihan etnis, menurut PBB, Aljazeera melaporkan, Jumat (03/02/107)

“Daerah yang termasuk dalam wilayah operasi militer kemungkinan terjadi ratusan kematian,” laporan dari kantor hak asasi manusia PBB mengatakan, mengacu pada tindakan keras militer yang diluncurkan setelah terjadi serangan terhadap sebuah pos militer.

Zeid Raad al-Hussein, komisaris tinggi PBB untuk hak asasi manusia, mengatakan bahwa pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi berjanji pada hari Jumat untuk menyelidiki laporan tersebut.

“Dia memberitahu saya bahwa penyelidikan akan diluncurkan. Dia mengatakan bahwa mereka akan memerlukan informasi tambahan,” katanya.

Laporan, yang didasarkan pada wawancara dengan 204 pengungsi Rohingya yang melarikan diri ke negara tetangga Bangladesh, menceritakan pelanggaran mengerikan yang diduga dilakukan oleh anggota militer Myanmar atau pasukan sipil yang bekerja bersama tentara dan polisi pemerintah.

Dari 101 perempuan yang diwawancarai, lebih dari setengah mengatakan mereka telah diperkosa atau diserang secara seksual.

Beberapa wanita mengatakan kepada para penyelidik PBB bagaimana anak-anak mereka, termasuk bayi yang baru lahir, terinjak-injak atau disembelih sampai mati.

Militer juga dituduh menembaki orang-orang yang sedang melarikan diri dan membakar seluruh desa, serta “melakukan pemerkosaan besar-besaran dan sistematis serta kekerasan seksual; juga penghancuran makanan dan sumber makanan dengan sengaja”.

Tun Khin, seorang aktivis Rohingya, mengatakan kepada Al Jazeera bahwa masyarakat internasional sekarang dibutuhkan untuk mengubah “pendekatan lunak” terhadap pemerintah Myanmar.

“Setiap hari muslim Rohingya menghadapi pelanggaran dan pembunuhan di luar hukum,” Khin, yang mengepalai Organisasi Muslim Rohingya Burma yang berbasis di Inggris, mengatakan.

“Dewan Keamanan PBB harus datang dengan resolusi yang mengikat kuat untuk mengambil tindakan terhadap pemerintah Myanmar,” katanya, menambahkan bahwa ia berusaha keras agar masalah tersebut diajukan di sana.

PBB mengatakan telah menerima laporan tiga anak berusia enam tahun atau lebih muda “disembelih dengan pisau”.

“Bayi berusia delapan bulan juga dilaporkan tewas sementara ibunya diperkosa oleh lima anggota militer,” kantor hak tersebut juga mengatakan, mengutip laporan saksi.

“Jenis kebencian apa yang bisa membuat seorang pria menusuk bayi yang menangis mencari susu ibunya,” kata kepala hak asasi manusia PBB Zeid Raad al-Hussein dalam pernyataan itu. “Jenis ‘operasi pembersihan’ Apa ini? Apa tujuan keamanan nasional yang mungkin bisa didapat oleh kekejaman ini?”

Warga Rohingya, berjumlah sekitar 1,1 juta, dibenci oleh banyak kalangan mayoritas Buddha Myanmar dan hidup dalam kondisi menyedihkan seperti di negara bagian Rakhine yang mayoritas Muslim di utara.

Yangon menolak mengakui Rohingya sebagai etnis minoritas, dan menggambarkan mereka sebagai imigran ilegal dari negara tetangga Bangladesh, meskipun banyak yang telah tinggal di Myanmar selama beberapa generasi.

AS Tempatkan Kapal Perangnya di Lepas Pantai Yaman

YAMAN (Jurnalislam.com) – Amerika Serikat telah menempatkan kapal perang penghancur mereka di lepas pantai Yaman untuk melindungi jalur laut dari milisi Houthi yang didukung Iran, dua pejabat AS mengatakan pada hari Jumat (03/02/2017), di tengah ketegangan yang meningkat antara Washington dan Teheran, Al Arabiya News Channel melaporkan.

USS Cole tiba di sekitar Selat Bab al-Mandab, barat daya Yaman, dan akan melakukan patroli termasuk mengawal kapal di sana, para pejabat mengatakan, berbicara tanpa menyebut nama.

Awal pekan ini gerakan bersenjata Houthi menyerang sebuah kapal perang Saudi di lepas pantai barat Yaman, menyebabkan ledakan yang menewaskan dua anggota awak.

100.000 Lebih Visa dari Negara Mayoritas Muslim Dicabut Trump

NEW YORK (Jurnlislam.com) – Lebih dari 100.000 visa telah dicabut mengikuti larangan perjalanan terbaru administrasi Trump terhadap warga dari tujuh negara mayoritas Muslim, menurut laporan media, Jumat (03/02/2017)

The Washington Post melaporkan jumlah tersebut setelah mengutip pengacara pemerintah pada sidang pengadilan federal di Virginia. NBC News afiliasi Washington juga melaporkan jumlah tersebut dari sidang, lansir Middle East Eye.

Sementara itu, pengacara imigrasi menyarankan kepada para imigran dari 10 negara mayoritas Muslim untuk tetap tinggal di Amerika Serikat atau untuk segera kembali ke AS jika mereka sedang berada di luar negeri dikhawatirkan Presiden Donald Trump memperluas larangan perjalanan bagi lebih banyak negara lain.

Sejak perintah eksekutif pada Jumat lalu melarang warga dari tujuh negara Timur Tengah dan Afrika, pengacara dan aktivis AS berspekulasi bahwa Trump bisa saja memperpanjang larangan imigrasi terhadap lebih dari tujuh negara tersebut.

Larangan itu mendorong kecaman global dan protes massal di seluruh Amerika Serikat dan di luar negeri saat pemerintahan Trump terus mempertahankan kebijakan tersebut.

Warga Negara AS, pemegang kewarganegaraan ganda atau mereka yang lahir di Iran, Irak, Libya, Somalia, Sudan, Suriah dan Yaman telah dilarang memasuki Amerika Serikat selama 120 hari ke depan.

Pemegang kartu hijau dari ketujuh negara yang dilarang tersebut juga dilarang masuk, sementara pengungsi dari Irak dan Suriah dilarang memasuki Amerika Serikat tanpa batas waktu.

Saat ini, ada banyak spekulasi dan kehati-hatian dari negara-negara lain yang kemungkinan akan dimasukkan dalam kebijakan kontroversial ini.

Tolak Wacana Sertifikasi Penceramah, Muhammadiyah: Ulama Didaulat Umat, Bukan Institusi

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Ketua PP Muhammadiyah, Prof. Dr. H. Dadang Kahmad menyatakan menolak wacana sertifikasi penceramah oleh Kemenag. Menurutnya, ulama itu didaulat oleh umat bukan institusi.

“Yah, saya kira kurang pas. Para kiayi itu sebetulnya didaulaut oleh masyarakat bukan institusi,” katanya kepada Jurniscom di Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah, Menteng, Jakarta, Jumat (3/1/2017).

Dadang menilai, wacana sertifikasi tersebut akan menjadi pagar pembatas bagi para kiayi untuk berdakwah. “Mungkin itu dalam rangka batasan, yang dianggap membahayakan dan radikal tidak akan disertifikasi. Saya kira tidak baik, saya tidak setuju,” jelasnya.

Lebih lanjut, ia mengatakan, sertifikasi akan membuat seorang penceramah cenderung mensertifikasi diri dan golonganya saja.

“Menurut saya lebih baik tidak usah, itu kan zaman Belanda. Kalau pun mau mensertifikasi konsekuensi harus menggaji kaya guru guru itu, mau ga kiayi digaji,” pungkasnya.

Sebagaimana diketahui, Menteri Agama Lukman Hakim Saifudin mewacanakan program sertifikasi penceramah khotbah Jumat. Menag mengaku, wacana itu digagas berdasarkan keluhan masyarakat yang merasa isi khotbah Jumat berisikan ejekan kepada satu kelompok.

Reporter: M. Fajar

Sambangi KH Ma’ruf Amin, GNPF MUI: Arogansi Ahok Bentuk Aksi Hinakan Ulama

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) MUI bersama sejumlah tokoh dan elemen umat Islam mendatangi Kantor MUI Pusat, Jakarta, Jumat (3/1/2017). Kedatangan itu untuk mendukung Ketum MUI, KH Ma’ruf Amin yang telah dicerca oleh terdakwa dugaan penistaan agama, Ahok.

Dalam kesempatan itu, GNPF membacakan pernyataan sikap untuk menanggapi perlakuan tidak sopan BTP itu.

“GNPF MUI memandang bahwa segala bentuk cecaran pertanyaan, tekanan yang arogan, dan tendensius untuk menjatuhkan kredibilitas KH Ma’ruf Amin adalah bentuk aksi penghinaan terhadap ulama,” kata GNPF kepada wartawan sesaat konferensi pers digelar.

GNPF mengecam, KH Ma’ruf Amin sebagai ulama panutan umat Islam Indonesia tidak layak untuk diperlakukan seperti itu. Menurutnya, perlakuan keras Ahok bersama penasehat hukumnya melewati batas.

“Adalah bentuk sikap dan tindak kecerobohan yang kelewat batas,” jelasnya.

Oleh sebab itu, GNPF mendesak aparat penegak hukum untuk segera menahan Ahok dan dihukumi secara maksimal.

“Menuntut terdakwa ditahan selama proses hukum dan dihukum maksimal atas perbuatannya,” pungkasnya.

Reporter: Ridwan

Taliban: Acara Mengenang Imam Bukhari Berlangsung di Farah

FARAH (Jurnalislam.com) – Pertemuan brilian untuk mengenang Imam Bukhari selesai digelar di Darul Uloom Imam Abu Hanifah yang terletak di wilayah Bilal Khel Kabupaten Farahrod, Al Emarah News melaporkan, Kamis (02/02/2017).

Pertemuan yang diikuti oleh sejumlah besar ulama, tetua suku dan warga Muslim, dimulai pukul 9.00 pagi dini hari waktu setempat dengan pembacaan ayat-ayat Al-Quran dan diikuti oleh rincian tentang kebajikan, kewajiban, dan pentingnya pengetahuan Jihad serta masalah sosial lainnya.

Pada akhir pertemuan 13 ulama diberikan sorban tanda berakhirnya acara.

Upacara berakhir pada siang hari dengan doa untuk keberhasilan Islam dan Muslim.