Berita Terkini

Arab Tuduh Qatar Danai Lembaga Teroris, Erdogan: Tidak Mungkin, Saya Kenal Yayasan Itu!

ISTANBUL (Jurnalislam.com) – Presiden Recep Tayyip Erdogan mengatakan pada hari Jumat (9/6/2017) bahwa Turki akan berdiri di belakang Qatar di tengah perselisihan diplomatik yang melanda negara Teluk tersebut.

“Kami tidak akan meninggalkan saudara Qatar kami,” kata Erdogan kepada anggota Partai Keadilan dan Pembangunan yang berkuasa di sebuah acara buka puasa di Istanbul, lansir Anadolu Agency.

Berbicara tentang sebuah daftar yang diterbitkan pada hari Kamis yang mengklaim bahwa beberapa yayasan amal yang didukung oleh Qatar memiliki hubungan teroris, Erdogan mengatakan: “Tidak mungkin. Saya mengenal yayasan tersebut.”

Kamis malam, sebuah pernyataan bersama oleh Arab Saudi, Bahrain, Mesir dan UAE Menuduh 59 individu dan 12 organisasi amal di Qatar “terkait dengan teror”, media setempat melaporkan.

Ketua Majelis Ulama Internasional Muslim, Yousef al-Qaradawi, dan Abdullah bin Khalid, mantan menteri dalam negeri Qatar termasuk dalam daftar tersebut.

Qatar pada hari Jumat membalas dalam sebuah pernyataan Kementerian Luar Negeri dengan menggambarkan tuduhan tersebut sebagai “tidak berdasar” dan “fitnah”.

Erdogan mengatakan bahwa dia tidak pernah menyaksikan Doha mendukung terorisme, menambahkan Turki “akan terus memberikan segala jenis dukungan kepada Qatar”.

Pada hari Rabu, parlemen Turki meratifikasi dua kesepakatan untuk mengerahkan pasukan ke Qatar dan melatih angkatan bersenjata negara Teluk tersebut.

Kesepakatan untuk menyebarkan pasukan Turki di Qatar, yang bertujuan untuk memperbaiki tentara Qatar dan meningkatkan kerja sama militer, ditandatangani pada bulan April 2016 di Doha.

Presiden Turki juga meminta Arab Saudi untuk menghapus semua sanksi terhadap Qatar dan membuka perundingan diplomatik.

Sementara itu, sebuah pernyataan di hari Jumat dari kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa Federica Mogherini mengatakan bahwa blok Eropa tersebut meminta semua pihak untuk “menghindari eskalasi lebih lanjut dan ikut terlibat dalam dialog politik”.

Berbicara sebelumnya di Washington, Sekretaris Negara AS Rex Tillerson mendesak Arab Saudi dan sekutu Arabnya untuk mengurangi blokade mereka di Qatar sambil meminta Doha berbuat lebih banyak untuk mengakhiri dukungannya terhadap kelompok-kelompok teror.

Pada hari Senin, lima negara Arab – Arab Saudi, Mesir, UAE, Bahrain dan Yaman – memutuskan hubungan dengan Qatar, menuduh Doha mendukung terorisme.

Eskalasi tersebut terjadi dua pekan setelah situs resmi kantor berita resmi Qatar diduga diretas oleh orang-orang tak dikenal yang dilaporkan menerbitkan pernyataan yang dikaitkan dengan emir negara tersebut, Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani.

Insiden tersebut memicu perselisihan diplomatik antara Qatar dan tetangganya.

Kriminalisasi Ulama, Jangan Heran Kalau Ada Kesan Pemerintah Anti Islam

BANDUNG (Jurnalislam.com) – Adanya kesan kriminalisasi ulama oleh pemerintah merupakan hal yang sulit dibantah dan dihindari. Hal tersebut disampaikan oleh pakar hukum Universitas Padjajaran (Unpad) Atif Latiful Hayat, Ph. D.

Baca juga: Sebut Penyebar Chat di Amerika, Pengacara Habib Rizieq: ‘Ini Akal-akalan Polisi Saja’

Bahkan, menurut Atif, ada kesan pemerintah anti Islam karena sikapnya yang imparsial terkait aspirasi umat Islam.

“Kesan tersebut sulit untuk dihindari. Pemerintah cenderung sensitif dan jauh dari sikap imparsial terkait dengan aspirasi umat Islam. Kesan anti-Islam ini terlihat dari sikap pemerintah yang cenderung lebih melihat akibat ketimbang sebab dari suatu permasalahan,” kata Atif kepada Jurnalislam.com, Sabtu (9/6/2017).

Menurut Atif, anggapan kriminalisasi ulama terlihat jelas dengan kasus-kasus yang menjerat para ulama GNPF MUI seperti KH Bachtiar Nasir, Adnin Armas, Al Khattath hingga yang teranya Habib Rizieq Shihab.

Jet Tempur Koalisi Arab Serang Pemukiman Warga di Sanaa, 3 Bocah Tewas

YAMAN (Jurnalislam.com) – Sedikitnya empat warga sipil, termasuk tiga anak, tewas setelah serangan udara koalisi pimpinan-Saudi yang merobek sebuah daerah pemukiman di ibukota Yaman, Sanaa.

Hussain Albukhaiti, seorang aktivis yang bermarkas di Sanaa, mengatakan kepada Al Jazeera pada hari Jumat siang (9/6/2017) bahwa tiga orang masih hilang setelah serangan larut malam yang melanda bagian selatan kota tersebut.

“Empat anggota keluarga al-Mahdi, termasuk seorang wanita tua dan ketiga cucunya, terbunuh setelah rumah mereka diserang dengan serangan udara sesaat setelah tengah malam,” kata Albukhaiti.

Dia mengatakan tidak ada instalasi militer di dekat lokasi serangan tersebut dan tidak ada kegiatan pasukan Houthi yang dilaporkan, yang oleh koalisi sedang diperangi.

“Tidak ada penghentian serangan dari Saudi sejak awal bulan Ramadan. Selama dua pekan terakhir, setiap malam, pesawat Saudi melayang di langit hingga dini hari.”

“Kami tidak tahu apa yang mereka lakukan – entah itu rekonsepsi atau pengumpulan data intelijen – tapi warga sipil terus-menerus terbunuh.”

Serangan ini adalah yang terbaru dari serangkaian serangan udara untuk menargetkan warga sipil sejak Arab Saudi, bersama dengan koalisi negara-negara Arab lainnya, melakukan intervensi di Yaman pada bulan Maret 2015.

Pada bulan Agustus tahun lalu, Doctors Without Borders (MSF), satu dari segelintir kelompok bantuan internasional yang beroperasi di Yaman, mengevakuasi stafnya dari utara negara tersebut setelah sebuah serangan udara koalisi menimpa sebuah fasilitas kesehatan yang dioperasikan oleh kelompok tersebut, membunuh 19 orang.

Dan pada bulan September, sebuah laporan oleh Yemen Data Project, sekelompok peneliti keamanan dan hak asasi manusia, menemukan bahwa lebih dari sepertiga serangan udara menyerang situs-situs sipil termasuk sekolah, rumah sakit dan masjid.

Laporan tersebut menemukan bahwa dari 8.600 lebih serangan udara yang diperiksa, 3.577 tercatat mencapai lokasi militer dan 3.158 jatuh di lokasi non-militer, sementara 1.882 serangan diklasifikasikan sebagai tidak diketahui.

Menurut PBB, lebih dari 10.000 orang telah terbunuh dan 2,8 juta orang lainnya terusir dari rumah mereka dengan berperang di seluruh negeri.

Kriminalisasi Ulama, Dosen Hukum Unpad : Tuduh Dulu, Bukti Hukum Urusan Lain

BANDUNG (Jurnalislam.com) – Dosen Fakultas Hukum Universitas Padjajaran (Unpad) Atif Latiful Hayat, Ph. D menyebut adanya anggapan masyarakat bahwa terjadi kriminalisasi ulama adalah hal yang wajar, bahkan sulit dibantah. Menurutnya, kasus-kasus yang disangkakan kepada para ulama merupakan tuduhan yang dipaksakan.

Baca juga: Tolak Kriminalisasi Ulama, API Jabar Sebut Aparat Bertindak Di Luar Kaidah Hukum

“Terkesan, tuduhan dulu, bukti hukum itu urusan lain. Jauh dari proses hukum yang transparan dan bertanggung jawab (due process of law). Target yang dituju adalah, rusaknya reputasi tokoh-tokoh tersebut,” kata Atif kepada Jurnalislam.com, Sabtu (9/6/2017).

Masyarakat, menurut Atif melihat secara jelas adanya perlakuan yang tidak adil terhadap para ulama yang getol menyuarakan keadilan agar penista agama Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok ditangkap.

“Hal ini bisa dilihat dari rangkaian tuduhan terhadap beberapa tokoh dengan tuduhan dan bukti-bukti hukum yang dipaksakan,” pungkasnya.

Pakar Hukum Sebut Kriminalisasi untuk Merusak Reputasi Ulama

BANDUNG (Jurnalislam.com) –Pakar hukum Universitas Padjajaran (Unpad) Atif Latiful Hayat, Ph. D menilai bahwa anggapan adanya kriminalisasi ulamat sangat sulit terbantahkan. Menurutnya, kriminalisasi ulama sudah sangat jelas untuk merusak reputasi para tokoh Islam.

“Yang paling kontroversial adalah tuduhan terlibat ponografi terhadap Habib Rizieq juga dengan bukti-bukti hukum yang lemah dan meragukan. Target yang dituju adalah rusaknya reputasi tokoh-tokoh tersebut,” katanya kepada Jurnalislam.com di Bandung, Jumat (9/6/2017).

Baca juga: API Jabar Siap Mengawal Jika Kasus Habib Rizieq Dipraperadilankan

Bukti nyata jelas adanya kriminalisasi, menurut Atif terlihat dari kasus-kasus yang membelit para ulama terutama yang menuntut keadilan dalam kasus penistaan agama yang dilakukan oleh Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

“Hal ini bisa dilihat dari rangkaian tuduhan terhadap beberapa tokoh dengan tuduhan dan bukti-bukti hukum yang dipaksakan. Rekening GNPF diperiksa dengan tuduhan ada aliran dana ke ISIS. Bachtiar Nasir diperiksa terkait dengan tuduhan ini. Sampai sekarang tidak jelas bagaimana kelanjutannya,” pungkasnya.

Pasukan India Tembak Mati Remaja Kashmir, Protes Anti India Merebak di Seluruh Negeri

KASHMIR (Jurnalislam.com)Penutupan total diberlakukan di Kashmir pada hari Jumat (9/6/2017) untuk memprotes pembunuhan seorang pelajar berusia 19 tahun oleh pasukan India, lansir World Bulletin.

Kantor dan bisnis tutup saat protes anti-India digelar di seluruh wilayah Kashmir.

Adil Ahmad Magray tewas pada hari Rabu saat pasukan India menembaki demonstran pro-kemerdekaan di distrik Shopian.

Pembunuhan itu memicu protes mahasiswa dan bentrokan dengan pasukan India.

Dengan memperkirakan bahwa protes akan berlanjut, pihak berwenang menutup institusi pendidikan pada hari Kamis dan Jumat.

Kashmir yang mayoritas Muslim terbagi antara India dan Pakistan. Lebih dari 70.000 orang dilaporkan terbunuh sejak 1989 dalam sebuah konflik antara pejuang Muslim Kashmir dan pasukan penjajah India.

Saudi Larang Penayangan Saluran Aljazeera di Setiap Hotel dan Tempat Wisata

RIYADH (Jurnalislam.com)Arab Saudi melarang penayangan saluran berita Al Jazeera bagi hotel dan fasilitas turis lainnya dan mengancam akan menghukum pelanggar dengan penutupan fasilitas dan denda hingga $ 26.000.

Dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan pada hari Jumat (9/6/2017), Komisi Saudi untuk Pariwisata dan Budaya Nasional (the Saudi Commission for Tourism and National Heritage) memerintahkan agar “semua saluran dari Al Jazeera Media Network harus dihapus” dan diganti dengan saluran yang kompatibel dengan “televisi resmi Saudi”.

“Komisi dengan ini mengulangi bahwa semua saluran Al Jazeera Network harus dihapus dari semua kamar hotel dan fasilitas wisata serta unit hunian lengkap, semuanya dan seluruhnya, termasuk dari daftar saluran TV,” kata surat kabar tersebut.

“Setiap fasilitas yang melakukan pelanggaran terhadap Surat Edaran tersebut di atas akan dikenakan sanksi hukum dan dikenakan denda sebesar SR100.000 atau pembatalan lisensi, atau keduanya.”

Sejak perselisihan diplomatik meningkat antara negara-negara Teluk dan Qatar pada hari Senin, Arab Saudi, UEA dan Bahrain mengancam akan menjatuhkan hukuman penjara yang lama dan denda bagi warga negaranya yang bersimpati dengan Qatar di media sosial.

UEA mengatakan pelanggar akan menghadapi hukuman penjara tiga hingga 15 tahun, dan denda tidak kurang dari AED 500.000 ($ 136.000).

Slogan yang mendukung Qatar telah menjadi topik utama yang dibahas di Twitter dalam bahasa Arab, yang merupakan media ekspresi yang sangat populer di dunia Arab.

Seiring dengan pemutusan hubungan diplomatik dengan Qatar, sebuah blokade yang dipimpin Riyadh juga diberlakukan terhadap Doha. Saudi, yang berbagi satu-satunya perbatasan darat dengan Qatar, menutup persimpangan dan menghentikan pengiriman barang ke tetangganya tersebut.

Saudi, UEA dan Bahrain juga menutup wilayah udara mereka untuk penerbangan dari dan ke Qatar, memaksa maskapai penerbangan untuk menghapus Doha dari daftar tujuan mereka.

Langkah tersebut berhasil mengalihkan ribuan penumpang dan mengakibatkan hilangnya pendapatan bagi maskapai yang terjebak dalam keretakan.

Asosiasi Aangkutan Udara Internasional memohon agar hubungan udara dipulihkan, namun permintaan mereka sejauh ini hanya disambut dengan diam.

Perselisihan antara Qatar dan negara-negara Arab meningkat setelah sebuah berita baru-baru ini dari kantor berita Qatar yang dikelola negara.

DPP Al-Irsyad Khawatir Krisis Qatar Lahirkan Arab Spring Jilid 2

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Ketua Umum DPP Perhimpunan Al-Irsyad, dr. H. M. Basyir Ahmad mengungkapkan kekhawatirannya atas konflik yang terjadi di negara-negara teluk. Ia mengatakan, pemutusan hubungan diplomatik negara-negara teluk dengan Qatar akan menimbulkan Arab Spring jilid 2.

“Konflik yang terjadi di timur tengah untuk memutus hubungan diplomatik dengan Qatar, ini dikhawatirkan akan menimbulkan Arab Spring jilid 2,” katanya dalam keterangan tertulis kepada Jurnalislam.com, Jumat (9/6/2017).

Ia menilai, jika itu terjadi maka dapat dipastikan akan meluluhlantahkan pertumbuhan ekonomi di beberapa negara teluk serta menimbulkan instabilitas politik di kawasan Timur Tengah.

“Oleh sebab itu, segera saya mengusulkan agar Liga Arab segera mengadakan pertemuan darurat untuk menyelesaikan masalah tersebut,” ujarnya.

Ia melanjutkan, pemutusan hubungan tersebut tidak hanya berdampak buruk pada sector ekonomi seperti indikasi naiknya harga minyak mentah. Akan tetapi pada sector lainnya seperti terganggunya perhubungan haji dan umroh.

“Ini kenaikan yang cukup signifikan, sekitar lima dolar kenaikannya serta factor-faktor lain yaitu dengan terganggunya perhubungan haji dan umroh sudah mulai terlihat, ini mulai terlihat jelas terjadinya kesulitan transportasi perhubungan yang tentu ini akan merugikan,” terangnya.

Menurutnya, konflik beberapa negara teluk tersebut tidak terlepas dari kepentingan ekonomi Amerika.

“Kita prihatin atas konflik yang terjadi itu, Kedua harus ada tindakan cepat, menegaskan liga arab agar segera menggarap krisis tersebut agar tidak terjadi krisis lebih lanjut Ini murni politik,” pungkasnya.

Siaran Pers

Sebut Penyebar Chat di Amerika, Pengacara Habib Rizieq: ‘Ini Akal-akalan Polisi Saja’

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Pengacara Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab, Sugito Atmo Pawiro mengatakan, pernyataan Polda Metro Jaya yang mengklaim sudah menemukan penyebar percakapan pornografi yang diduga melibatkan kliennya dan Firza Husein di Amerika Serikat hanya akal-akalan saja.

Baca juga: Pemuda Muhammadiyah: Persoalan Bangsa Saat Ini adalah Ketidakadilan, Bukan yang Lain

“Saya duga ya itu dilemparkan ke anonymous yang ada di Amerika supaya kewajiban untuk (menangkap) yang meng-upload sebagai bagian dari pelaku tindak pidana susah untuk dikejar. Jadi ini akal-akalan polisi aja,” ujar Sugito dilansir RMOLJabar, Jumat (9/6/2017).

Sugito membeberkan jika telepon genggam milik Firza pernah disita polisi pada 2 Desember 2016 lalu. Saat itu, Firza ditangkap polisi atas perkara dugaan pemufakatan makar. Namun, tiba-tiba pada 29 Januari 2017, percakapan itu tersebar luas dan menjadi viral di media sosial.

Atas dasar fakta itulah pihaknya tidak yakin bahwa penyebarnya ada di Amerika Serikat.

“Saya tidak menuduh, tetapi harus didalami. HP di tangan penyidik kok bisa menyebar ke mana-mana,” kata Sugito.

Baca juga: Pengacara Al Khaththath Sebut Kliennya tak Pernah Jumpa Ahok di Mako Brimob


Kapolda Metro Jaya Irjen Mochamad Iriawan menjelaskan jika pemilik situs baladacintarizieq yang menyebarkan percakapan via WhatsApp berkonten pornografi diperolehnya lewat alamat internet protokol yang digunakan pelaku di Amerika.

“(Server) itu dari luar, dari Amerika, anonymus. Kami sedang lakukan penyelidikan,” ujar Iriawan.

Sumber: RMOL Jabar

Unjuk Rasa Mahasiswa ‘Sambut’ Safari Ramadhan Presiden di Tasikmalaya

TASIKMALAYA (Jurnalislam.com) – Kunjungan Safari Ramadhan Presiden Jokowi ke Tasikmalaya disambut aksi unjuk rasa mahasiswa dari BEM FAI Universitas Siliwangi Tasikmalaya, Jum’at (09/06/2017).

Aksi unjuk rasa ini dilakukan sebagai kekecewaan dari mahasiswa terkait sikap represif pemerintahan Jokowi terhadap mahasiswa.

“Kami akan menempuh jalur hukum, berapa kali memang kawan-kawan mahasiswa Islam lainnya ditangkap, kawan-kawan HMI ditangkap di Medan, IMM di Jakarta, dan KAMMI kemaren, kita coba dengan pendekatan hukum, dan kita gunakan dengan persuasif intelektual,” kata korlap aksi, Hima Faniar Rohman kepada Jurnalislam.com.

Dia juga mengecam upaya kriminalisasi terhadap ulama dan aktivis Islam. Menurutnya, tindakan tersebut sangat mengancam kebhinekaan.

“Kita meminta kepada pemerintah stop kriminalisasi ulama dan aktivis Islam, apalagi ini terjadi pula kepada Bapak Reformasi Amien Rais,” tegasnya.

Baca juga: Ansharusyariah Berharap NU Muhammadiyah Bersatu Lawan Kriminalisasi Ulama

Faniar menilai, agenda Safari Ramadhan Jokowi sebagai langkah politis untuk meredam gejolak dan meraih simpati umat Islam.

“Jokowi paham sekali, agar dapat mendapati simpati umat Islam di Jawa Barat adalah dengan mengunjungi pesantren-pesantren besar agar dapat meredam isu-isu nasional perihal kriminalisasi ulama,” tandasnya.

Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyampaikan beberapa tuntutan kepada pemerintah. Yang pertama, menolak Permenristekdikti Nomor 29 Tahun 2016 Pasal 10 Tentang uang pangkal.

Baca juga: Di Bulan Penuh Hikmah, Ini Seruan GNPF MUI Untuk Pemerintah

Kedua, meminta penegakan supremasi hukum, dan kembalikan fungsi POLRI sebagai alat negara bukan alat penguasa. Ketiga, hentikan kriminalisasi ulama dan aktivis Islam

“Dan yang terakhir kita ingin mengembalilkan subsidi listrik 900 Volt Amper, pada dasarnya subsidi 900 Volt dipake oleh warga menegah kebawah bukan warga menegah keatas seperti yang disampaikan oleh pemerintah,” pungkasnya.

Dalam agenda safari Ramadhan di Tasikmalaya, Presiden Jokowi mengunjungi Pondok Pesantren Cipasung dan melaksanakan shalat tarawih berjamaah disana.

Reporter: Lutfhi Habibulhaq