Berita Terkini

Pertemuan Ulama Dunia di Padang Lahirkan “Deklarasi Padang”

PADANG (Jurnalislam.com) – Multaqo Ulama dan Da’I se-Asia Tenggara, Eropa dan Afrika di Padang menghasilkan enam poin kesepakatan yang diabadikan dengan nama Deklarasi Padang, Kamis (20/7/2017).

Berikut isi Deklarasi Padang yang dibacakan oleh Ketua Ikatan Ulama dan Da’i Asia Tenggara, Ustadz Zaitun Rasmin,

1. Mewujudkan Umat islam sebagai umat yang satu merupakan kewajiban syar’I dan kebutuhan kaum muslimin.

2. Umat Islam sebagai umat yang satu, tidak menafikan adanya perbedaan dan perselisihan pada internal umat Islam, selama itu tetap dalam bingkai akhlak yang mulia.

3. Persatuan umat Islam ditegakkan di atas akidah yang lurus, ibadah yang benar dan akhlak yang mulia, berdasarkan al-Qur`an dan al-Sunnah sesuai dengan pemahaman para sahabat, tabi’in dan para ulama mu’tabar.

4. Pentingnya sikap pro aktif dari seluruh kaum muslimin dalam membangun kesatuan, persatuan dan persaudaraan umat Islam, dengan menumbuh kembangkan sifat tabayyun, husnuzzhan, rasa cinta dan kasih sayang, saling menghargai dan toleran, saling bersilaturrahim dan bermusyawarah, serta menghindari segala hal yang dapat menyebabkan perselisihan, perpecahan dan permusuhan.

5. Pentingnya peran para ulama dalam keteladanan tentang kesatuan, persatuan, persaudaraan dan tolong menolong (ta’awun), pro aktif dalam menyelesaikan perselisihan yang terjadi di dalam tubuh umat dan senantiasa mengarahkan ummat agar terhindar dari pemikiran ekstrim baik kanan(terorisme dan radikalisme) maupun ekstrim kiri (liberalisme).

6. Sangat diperlukan peran aktif ummat Islam melalui berbagai lembaga Islam dalam mewujudkan sikap solidaritas dan membantu kaum muslimin yang sedang mengalami kesulitan dan kezaliman seperti yang terjadi di Rohingya dan Palestina serta beberapa negeri muslim lainnya yang mengalami kelaparan dan bencana dahsyat.

Multaqo Ulama dan Da’i se-Asia Tenggara, Eropa dan Afrika ini terselenggara atas kerjasama Yayasan al-Manarah al-Islamiyah dan Ikatan Ulama dan Da’i ASEAN serta Pemkot Padang sebagai tuan rumah.

Selain itu, diadakan juga Simposium Jurnalis Muslim yang digagas oleh Jurnalis Islam Bersatu (JITU) bersama Yayasan al-Manarah al-Islamiyah yang menghasilkan sebuah wadah bernama Jaringan Jurnalis Muslim Indonesia yang disingkat JMI (Indonesian Muslim Journalist Network – IMJN).

Reporter: Luthfi Habibulhaq/INA

28 Pasukan Syiah Tewas, HTS: Akhiri Konflik Antar Faksi dengan Membentuk Pemerintah Daerah

SURIAH (Jurnalislam.com) – Aktivis mengatakan 28 tentara rezim Syiah Suriah tewas dalam baku tembak setelah disergap sebuah unit militer di dekat ibu kota, Damaskus.

Penyergapan pada hari Kamis (20/7/2017) tersebut mengikuti hari-hari pertempuran sengit saat daerah pinggiran kota Damaskus yang dikuasai oposisi anti-Assad berada di bawah serangan rezim, lansir Aljazeera.

Observatorium Suriah untuk Hak Asasi Manusia (SOHR) yang berbasis di Inggris mengatakan bahwa tentara dan pasukan sekutu mereka disergap di desa Rihan, sebelah timur Damaskus.

Anas al-Dimashqi, seorang aktivis oposisi yang berbasis di daerah tersebut, dan SOHR mengatakan bahwa penyergapan tersebut menewaskan sedikitnya 28 tentara rezim dan pasukan pro-pemerintah (gabungan milisi Syiah internasional).

Pasukan rezim Nushairiyah Assad dan sekutu mereka berusaha menyerbu pinggiran timur Damaskus, yang dikenal sebagai Ghouta Timur, namun kesulitan menembus pertahanan oposisi.

Lebih dari 450.000 orang terbunuh di Suriah sejak konflik yang dimulai dengan unjuk rasa anti-pemerintah pada Maret 2011 lalu direspon dengan keganasan militer rezim yang tidak terduga.

Di tempat lain di Suriah, pejuang Suriah di wilayah barat laut terjadi konflik diantara mereka, menurut sumber oposisi.

Mereka mengatakan bentrokan terus berlanjut di sebagian besar kota besar Idlib pada hari Kamis antara Hayat Tahrir al-Sham, sebuah koalisi faksi-faksi jihad yang dipimpin oleh Jabhat Fath al Sham dengan Ahrar al-Sham.

Apakah Koalisi Telah Gagal? Begini Penjelasan Syeikh Muhaysini

Bahkan di luar Idlib, Hayat Tahrir al-Sham dan Ahrar al-Sham – yang memiliki ribuan pejuang tersebar di Suriah – memperkuat posisi dan menempatkan pasukan mereka masing-masing pada kewaspadaan yang tinggi, menurut sumber oposisi.

Konflik tersebut melemahkan barisan oposisi Suriah sejak dimulainya perjuangan melawan rezim Syiah Bashar al-Assad pada 2011.

Perang antar mereka justru malah membantu pergerakan pasukan Syiah Assad dan sekutu-sekutunya di utara dan sekitar Damaskus.

Ketegangan terbangun antara dua faksi anti-pemerintah terbesar di Provinsi Idlib, terutama karena perbedaan pendapat.

Mereka juga bersaing untuk mendominasi di satu-satunya provinsi di Suriah yang sepenuhnya berada di bawah kontrol penuh faksi-faksi jihad.

Bentrokan baru-baru ini di pinggiran kota Idlib telah meningkatkan risiko pertempuran bergeser ke daerah-daerah perkotaan yang padat penduduk, kata sumber-sumber oposisi. Faksi-faksi telah berjanji kepada dewan lokal bahwa wilayah tersebut akan terhindar dari konflik.

Hayat Tahrir al-Sham pada hari Kamis mengatakan bahwa satu-satunya cara untuk mengakhiri pertempuran adalah dengan membentuk sebuah pemerintahan daerah setempat di utara yang dikuasai mujahidin yang akan membantu mendamaikan faksi-faksi yang berseteru dan menghalangi campur tangan asing dalam konflik tersebut.

Ustadz Zaitun Rasmin Optimistic The Unity of Ummah Will be Realized

PADANG (Jurnalislam.com) – Chairman of the Association of Ulama and Da’i of ASEAN, Ustadz Zaitun Rasmin said, unity is a very important in Islamic teachings and a human needs in life.

Therefore, Multaqo Ulama and Dai in Southeast Asia, Europe, and Africa that took place in the city of Padang at this time again the theme of unity of people.

“This unity is needed in Indonesia, ASIA, also including the Arab world,” he told the Islamic News Agency (INA) at the Grand Inna Hotel, Padang, Monday (17/07/2017).

Also read: Anies Baswedan Proudly Indonesia Hosts International Ulama and Dai Meetings

He revealed, despite the differences and threats of division, as is the case in the Arab countries now. As long as all parties are willing to sit together and communicate, the Deputy Secretary General of the Indonesian Ulema Council (MUI) believes the unity of the ummah can be realized.

“Because, in fact, the key to this unity is to sit together and communicate. So far we have done with good intentions, God willing unity can be a reality, “he explained.

To the difference, Ustadz Olive invites, so that all parties understand and tolerate each other.

However, he continued, if anyone needs to remind each other, advise, and even criticize. It also needs to be opened up for opportunities to do so, but of course still in polite ways.

“So then this becomes synergy and not negative,” he said.

Read also: Ulama and Dai Dunia Kumpul in Padang Discuss Unity Umat

Ustadz Olive admitted, very optimistic Muslims can unite through events such as the International Ulama and Dai Meeting today. Due to the participants coming from various places and backgrounds.

“The meeting participants are the ulama and da’i. If they are united, God willing unity. So we are very optimistic, “he concluded.

As is known, the Foundation of al-Manarah al-Islamiyah and the Association of Ulama and Da’i of ASEAN in cooperation with the Government of Padang City held a meeting of Ulama and Da’i in Southeast Asia, Europe, and Africa. The event lasted until Thursday (20/07/2017) future.

Translator: Taznim

Block Social Media, Observer: Regime Jokowi Blunder

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Counter Terrorism observer, Harits Abu Ulya rate, the government’s plan to close a number of social media as a form of deadlock is a blunder.

“If the government keeps pushing to block social media applications with its variants, that means it shows more deadlocks in thinking and this choice tends to be counterproductive and ineffective,” he said in a written statement to Jurnalislam on Tuesday (18/07/2017) .

According to Harits, the blocking will not have much effect in reducing or stopping the spread of terrorism-related content, because technology is growing rapidly and always provides many other options and alternatives.

“In the modern world, the state with its apparatus working in the cyber world has a great PR how to minimize the negative impacts especially the development of terrorism because of the existing technology,” explained Director of The Community of Ideological Islamic Analyst (CIIA).

On Saturday (15/07/2017) the government officially closed the domain name system Telegram. The government also threatened to close social media and sharing sites, such as Facebook, Twitter, Instagram, to Youtube if not (then closing accounts containing the content of radicalism).

Translator: Taznim

Zionis Tutup Lagi Masjid Al Aqsha, Bentrokanpun Kembali Terjadi

PALESTINA (Jurnalislam.com) – Di tengah ketegangan yang meningkat mengenai detektor logam baru di salah satu tempat paling suci bagi umat Islam, pemerintah zionis pada hari Rabu (19/7/2017) kembali menutup gerbang Masjid Al-Aqsha di Yerusalem, mencegah warga Palestina memasuki lokasi tersebut sehingga bentrokan terjadi, seorang pejabat Palestina mengatakan.

“Malam ini, polisi Israel menutup gerbang Masjid Al-Aqsha dan mencegah jamaah masuk,” kata Firas al-Dibs, juru bicara Wakaf Islam Yerusalem, kepada Anadolu Agency.

“Polisi Israel mengerahkan puluhan aparatnya di gerbang, menutup kompleks suci tersebut, dan mencegah orang-orang Palestina untuk sholat di Masjid sehingga terjadi bentrokan,” katanya.

Al-Dibs menambahkan: “Militer Israel meningkatkan penjagaan, mengerahkan ratusan tentara di pintu masuk Kota Tua Yerusalem dan melarang warga Palestina untuk masuk.”

Ratusan warga Palestina dilarang masuk ke Masjid karena tindakan otoriter Israel, katanya.

Secara terpisah, kantor wakaf agama dan urusan Al-Aqsha (yang dijalankan oleh pemerintah Yordania) telah memutuskan untuk menutup semua masjid di Yerusalem Timur pada hari Jumat dan meminta jamaah shalat di depan gerbang Al-Aqsa untuk memprotes detektor logam yang dikerahkan oleh polisi Israel.

Presiden Palestina Mahmoud Abbas memutuskan untuk pulang lebih awal dari sebuah perjalanan ke luar negeri karena situasi yang tidak stabil, menurut seorang pejabat Palestina.

“Presiden Mahmoud Abbas pada hari Rabu memutuskan untuk memotong perjalanannya ke luar negeri dan kembali ke tanah air karena situasi mendesak di Yerusalem setelah tindakan Israel di Masjid Al-Aqsha,” kata juru bicara kepresidenan Palestina Nabil Abu Rudeineh dari Beijing, salah satu lokasi kunjungan kerja Abbas.

“Abbas akan mengadakan pertemuan mendesak para pemimpin Palestina pada saat kedatangannya untuk membahas kejadian di kompleks suci umat Islam,” katanya.

Menurut Abu Rudeineh, presiden Palestina itu telah menghubungi para pemimpin Arab dan dunia untuk mencegah eskalasi situasi lebih lanjut.

Perdana Menteri zionis Benjamin Netanyahu membahas situasi tersebut dalam sebuah panggilan telepon dengan pejabat keamanan Israel, menurut kantornya.

“Ada konsultasi telepon di mana petugas keamanan mempresentasikan situasi dan pendapat mereka,” kantor Netanyahu mengatakan dalam sebuah pernyataan.

Namun kantor itu membantah bahwa Netanyahu sedang berkonsultasi untuk menghapus detektor logam tersebut.

Sementara itu harian Israel Yeditoth Ahronoth, mengatakan bahwa Israel melakukan pembicaraan intensif dengan Yordania untuk mengakhiri krisis tersebut sebelum Jumat karena takut terjadi kerusuhan.

“Utusan Netanyahu, pengacara Yizthak Molcho, dan kepala Shin Bet sedang dalam pembicaraan dengan Yordania, di mana Raja Abdullah juga terlibat secara pribadi,” kata surat kabar tersebut.

“Mereka antara lain mempertimbangkan apakah akan melakukan pemeriksaan selektif menurut usia atau jenis kelamin untuk mengurangi penggunaan detektor logam baru,” tambahnya.

Instalasi detektor logam Israel di gerbang Masjid telah menyebabkan gelombang kemarahan di kalangan warga Palestina, yang meminta agar segera dihapus.

Pasukan zionis yahudi mempertahankan detektor kontroversial tersebut, mengklaim bahwa detektor tersebut tidak berbeda dengan tindakan pengamanan yang justru malah tidak lazim ketika digunakan di Masjid kaum Muslim.

Penjagaan yang diperkuat menyusul baku tembak Jumat lalu di kompleks masjid yang menyebabkan lima orang tewas.

Masjid Al-Aqsa adalah situs ketiga tersuci dalam Islam setelah kota Mekah dan Madinah.

HAM Qatar Ditolak Kelompok Hak Asasi Manusia Negara-negara Teluk

DOHA (Jurnalislam.com) – Kepala Komite Hak Asasi Manusia Nasional Qatar (the National Human Rights Committee-NHRC) mengatakan bahwa usahanya untuk meringankan dampak kemanusiaan akibat blokade terhadap warga Qatar dan warga Negara lainnya telah ditolak oleh kelompok hak asasi manusia di negara-negara Teluk Arab yang berdekatan.

Ali bin Smaikh al-Marri, ketua NHRC, mengungkapkan di Doha pada hari Rabu (19/7/2017) bahwa dia telah mengirim surat kepada rekan-rekannya di Arab Saudi, UEA dan Bahrain meminta mereka mengajukan banding ke pemerintah mereka atas konsekuensi kemanusiaan, sosial dan ekonomi dari perselisihan tersebut bagi warga negara Teluk, lansir Aljazeera.

“Kami juga tidak mendapat tanggapan atau bahkan diserang oleh rekan kami yang menangani masalah hak asasi manusia di negara-negara yang memblokade,” katanya.

Dia mengatakan bagian hak asasi manusia di Liga Arab, Organisasi Kerjasama Islam, Parlemen Arab dan Dewan Kerjasama Teluk (the Gulf Cooperation Council-GCC) telah mengabaikan pembelaannya.

Didirikan pada tahun 2002, NHRC adalah satu-satunya organisasi di GCC yang diakui secara resmi oleh pemerintah Negara-negara GCC sendiri dan secara internasional. Negara-negara GCC lainnya hanya memiliki LSM untuk menangani masalah hak asasi manusia.

Ali bin Smaikh juga mengatakan bahwa pemerintah Saudi telah melakukan penghalang terhadap warga Qatar yang ingin melakukan ibadah haji tahun ini meskipun mengeluarkan pernyataan sebaliknya.

“Pemerintah Saudi menghasut warganya melawan Qatar. Pemerintah Arab Saudi harus memiliki sikap yang jelas dan terbuka sehubungan dengan mengizinkan warga Qatar untuk melakukan ibadah haji di Mekkah tahun ini tanpa hambatan,” katanya.

Arab Saudi, Bahrain, UEA dan Mesir, bersama beberapa negara lainnya, memutuskan hubungan dengan Qatar bulan Juni lalu, mengklaim bahwa Doha mendanai kelompok-kelompok bersenjata yang terlarang. Qatar sangat menolak tuduhan ini.

Ali bin Smaikh juga menggarisbawahi upaya internasionalnya untuk menjelaskan dampak kemanusiaan dari blokade tersebut kepada berbagai anggota parlemen PBB, Eropa dan Amerika Serikat dan kelompok hak asasi manusia.

“Ada banyak minat dan tanggapan positif di ibu kota negara Barat yang kami kunjungi,” katanya.

Dia mengatakan organisasinya akan mengambil tindakan hukum terhadap negara-negara yang memblokade atas nama warga yang mengajukan keluhan resmi mencari pemulihan finansial dan ekonomi.

NHRC memperkirakan bahwa 8.254 warga Saudi, 784 warga Emirat, dan 2.349 warga Bahrain tinggal di Qatar.

Mereka semua terpaksa meninggalkan pekerjaan mereka atau menghadapi hukuman dan konsekuensi hukum oleh pemerintah mereka, katanya.

Walaupun Qatar belum meminta warga Saudi, Emirat atau Bahrain untuk meninggalkan Doha, tiga negara tersebut menuntut warga negara Qatar untuk pergi saat mereka mengumumkan serangkaian tindakan menghukum.

Namun Ali bin Smaikh mendesak pemerintah Qatar untuk berupaya mendapatkan kompensasi yang memadai dari negara-negara pemblokir bagi warga Qatar yang telah membayar biaya sosial dan ekonomi yang tinggi.

Soal Suriah, Donald Trump akhirnya Nurut dengan Rusia

WASHINGTON (Jurnalislam.com) – Presiden Donald Trump akan menghentikan CIA dalam mempersenjatai dan melatih oposisi Suriah yang berperang melawan rezim Bashar al-Assad, kata pejabat AS pada hari Rabu (19/7/2017).

Menurut the Washington Post, pejabat yang tak dikenal tersebut mengatakan bahwa Rusia yang menganjurkan keputusan tersebut dan bahwa langkah itu menunjukkan kesediaan Presiden untuk bekerja dengan Kremlin di Suriah.

Pejabat pemerintah mengatakan kepada the Washington Post bahwa Trump berjanji untuk menyelesaikan program tersebut pada sebuah pertemuan antara Direktur CIA Mike Pompeo dan penasihat keamanan nasional H.R. McMaster satu bulan sebelum Trump bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin pada pertemuan puncak G20 di Hamburg, Jerman.

Pejabat dan analis mengatakan keputusan tersebut adalah konsesi utama AS.

Seorang pejabat mengatakan kepada the Washington Post bahwa langkah tersebut adalah “keputusan penting,” menambahkan bahwa “Putin menang di Suriah mengalahkan AS”.

Charles Lister, seorang rekan di Institut Timur Tengah, mengatakan bahwa AS “jatuh ke dalam perangkap Rusia”.

“Kami membuat kelompok perlawanan moderat lebih dan lebih rentan. . . . Kami benar-benar memotong leher mereka,” tambahnya.

CIA mulai memasok senjata dan pelatihan kepada kelompok oposisi moderat yang menentang rezim Assad pada tahun 2013, di bawah Presiden Barack Obama.

Ilan Goldenberg, mantan pejabat pemerintahan Obama dan direktur Program Keamanan Timur Tengah di Center for a New American Security mengatakan kepada the Washington Post bahwa AS tidak dapat meninggalkan kelompok oposisi sama sekali.

“Ini adalah kekuatan yang tidak bisa kita lepaskan sepenuhnya. Jika mereka benar-benar mengakhiri bantuan kepada oposisi, maka itu adalah kesalahan strategis yang sangat fatal,” kata Goldbert.

Trump telah dituduh berkolusi dengan Rusia selama kampanye kepresidenan 2016, yang telah menyebabkan penunjukan seorang jaksa khusus untuk melakukan penyelidikan kemungkinan hubungan dengan Kremlin.

Dalam hal Suriah Trump dan Putin berselisih mengenai Suriah. AS mendukung oposisi moderat yang berperang melawan rezim Syiah Assad sementara Rusia mendukung rezim Nushairiyah Assad.

5 Tentara India Tewas dalam Serangan Balasan Militer Pakistan Diperbatasan

KARACHI (Jurnalislam.com) – Delapan orang, termasuk lima tentara India, dua warga sipil dan seorang tentara Pakistan tewas pada hari Rabu (19/7/2017) dalam bentrokan baru di sepanjang Jalur Kontrol (the Line of Control-LoC), sebuah perbatasan de facto yang membagi lembah Kashmir, menurut tentara Pakistan.

Insiden terakhir menandai hari keempat berturut-turut bentrokan antara dua tetangga bersenjata nuklir.

Juru bicara militer Pakistan Mayjen Asif Ghafoor mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa pasukan perbatasan India menargetkan pos militer dan warga sipil di sektor Nezapir, Sabzkot dan Kayani di sepanjang LoC yang mengakibatkan tewasnya dua warga sipil dan seorang tentara; Tujuh lainnya, termasuk dua tentara, terluka dalam baku tembak dan tembakan yang “tidak beralasan”.

Pasukan perbatasan Pakistan “sebagai pembalasan” kemudian membunuh lima tentara India dengan menargetkan pos-pos perbatasan India, Ghafoor mengatakan.

Rabu malam tentara Pakistan merilis sebuah video yang menunjukkan pasukannya menargetkan pos pemeriksaan yang diduga milik India sebagai pembalasan atas pasukan India yang menembaki dan menyerang tentara perbatasan Pakistan di sepanjang perbatasan Kashmir yang disengketakan.

Ketegangan antara dua negara tetangga nuklir tersebut tidak juga mereda setelah 19 tentara India tewas bulan lalu oleh pejuang yang diklaim India memiliki hubungan dengan Pakistan.

Islamabad membantah tuduhan tersebut dan mereka berbalik menuduh New Delhi mencoba mengalihkan perhatian dunia dari kekejaman pasukan India di lembah yang disengketakan tersebut, Jammu Kashmir.

Kashmir, sebuah wilayah Himalaya yang berpenduduk mayoritas Muslim, dikuasai oleh India dan Pakistan di beberapa bagian dan diklaim oleh keduanya secara penuh. Sepotong kecil Kashmir juga dipegang oleh China.

India dan Pakistan telah bertempur dalam tiga perang – pada tahun 1948, 1965 dan 1971 – sejak dipecah pada tahun 1947, dua di antaranya memperebutkan Kashmir. Kelompok perlawanan Muslim Kashmir di Jammu Kashmir telah berperang melawan penjajahan India untuk kemerdekaan, atau untuk penyatuan dengan negara tetangga Pakistan.

Lebih dari 70.000 orang dilaporkan terbunuh dalam konflik tersebut sejak 1989. India mempertahankan lebih dari setengah juta tentara di wilayah yang disengketakan tersebut.

Kloter Keenam Militer Turki Tiba di Qatar

ANKARA (Jurnalislam.com) – Rombongan militer Turki keenam tiba di Qatar untuk memulai latihan dengan pasukan lokal sebagai bagian dari kesepakatan Ankara-Doha, menurut sebuah sumber kementerian pertahanan nasional Turki.

Sebanyak 28 pasukan artileri tiba di Doha pada Rabu pagi (19/7/2017), kata sumber tersebut kepada Anadolu Agency.

Latihan militer Turki-Qatar pertama berlangsung pada tanggal 19 Juni di kamp militer Qatar Tariq bin Ziyad.

Latihan bersama dilakukan hanya beberapa hari setelah parlemen Turki meratifikasi dua perjanjian kerja sama militer yang memungkinkan penggelaran pasukan ke Qatar untuk melatih pasukan gendarmerie negara tersebut.

Kesepakatan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan pertahanan angkatan bersenjata Qatar, mendukung upaya negara tersebut untuk memerangi terorisme, dan berkontribusi terhadap keamanan regional dan global.

Penyebaran pasukan Turki terbaru ini bertentangan dengan embargo selama sepekan yang diberlakukan terhadap Qatar oleh beberapa negara Arab lainnya.

Pada tanggal 5 Juni, lima negara Arab – Arab Saudi, Mesir, Uni Emirat Arab, Bahrain dan Yaman – secara tiba-tiba memutuskan hubungan diplomatik dengan Qatar, menuduhnya mendukung terorisme.

Mauritania menyusul segera setelahnya, sementara Yordania menurunkan perwakilan diplomatiknya di Doha.

Arab Saudi juga telah menutup perbatasan daratnya dengan Qatar, sehingga secara geografis mengisolasi negara Teluk kecil itu.

Doha dengan keras membantah tuduhan bahwa mereka mendukung terorisme, menggambarkan usaha untuk mengisolasi mereka sebagai “tidak dapat dibenarkan”.

Sejak itu Turki, sekutu lama Qatar, bergegas membantu Doha, mengirim sejumlah besar bantuan kemanusiaan – di samping pasukan – ke negara yang terkepung itu.

Picu Kegaduhan Sosial, ANNAS Desak Pemerintah Cabut Perppu Ormas

(Jurnalislam.com) – Ketua Umum Aliansi Nasional Anti Syiah (ANNAS), KH Athian Ali mendesak pemerintah untuk segera mencabut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang organisasi kemasyarakatan (ormas).

Kyai Athian mengatakan, saat ini banyak penolakan atas terbitnya Perppu tersebut. Dan di lain sisi Pemerintah bertahan dengan pendapatnya. Kondisi ini, kata Athian, berpotensi menimbulkan kegaduan sosial.

“Maka, kami mendesak kepada Pemerintah untuk bertindak lebih arif dan bijaksana dan tidak mempertunjukkan arogansi kekuasaan. dan kami menolak tegas perppu tersebut serta mendesak pemerintah untuk mencabutnya,” katanya dalam keterangan pers yang diterima Jurnalislam.com, Rabu (19/7/2017).

ANNAS juga mendesak DPR untuk menolak Perppu tersebut saat diajukan oleh pemerintah dan mendukung sepenuhnya adanya upaya dari pihak yang mengajukan Uji Materil dan Uji Formil (Judicial Review) kepada Mahkamah Konstitusi.

“Kami memohon dengan sangat agar Pemerintah dan Lembaga-lembaga Negara lainnya untuk sungguh-sungguh menjunjung, menghormati, dan menjalankan dengan konsisten prinsip Negara Hukum dan tidak mudah menuduh dan memberikan stigma bahwa umat Islam dan organisasi masyarakat yang berbasis Islam itu anti-Pancasila, anti-NKRI atau anti-Kebhinekaan,” terangnya.

Sebagaimana diketahui, pemerintah resmi menerbitkan Perppu 2/2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Perppu dibuat karena UU Ormas Nomor 17/2013 dianggap tidak memadai dalam penindakan ormas yang bertentangan dengan ideologi Pancasila