Berita Terkini

Amnesty: Militer dan Gerombolan Preman Budha Myanmar Jalankan Kebijakan Bumi Hangus (data satelit)

MYANMAR (Jurnalislam.com) – Pasukan militer Budha Myanmar dan gerombolan preman Buddha di Myanmar melaksanakan sebuah kebijakan bumi hangus di wilayah mayoritas Muslim Rohingya di Negara Bagian Rakhine, membakar seluruh desa Rohingya dan menembaki penduduknya saat mereka mencoba melarikan diri, kata Amnesty International, kepada Aljazeera Kamis (14/9/2017).

Menurut data satelit baru, data deteksi kebakaran, foto dan video dari lapangan, kelompok hak asasi manusia mengatakan pada hari Kamis bahwa sedikitnya ada 80 kebakaran berskala besar di daerah-daerah berpenduduk di negara bagian Rakhine utara sejak 25 Agustus.

Erdogan: Kerahkan Semua Kemampuan untuk Hentikan Kekejaman Myanmar di Rohingya

“Buktinya tidak terbantahkan – pasukan militer Budha Myanmar menetapkan membakar negara bagian Rakhine utara dalam sebuah operasi yang ditargetkan untuk mendorong orang-orang Rohingya keluar dari Myanmar,” kata Tirana Hassan, Direktur Penanggulangan Krisis Amnesty International.

“Tidak salah lagi: ini adalah pembersihan Muslim Rohingya.”

Sedikitnya 370.000 muslim Rohingya diperkirakan telah melarikan diri dari Negara Bagian Rakhine ke negara tetangga Bangladesh setelah pejuang Arakan Rohingya Solidarity Army (ARSA) menyerang pos polisi, sebagai tanggapan dari pembunuhan, penyiksaan, pemerkosaan dan pembakaran warga dan rumah Muslim Rohingya.

Pemerintah Myanmar mengatakan pada hari Rabu bahwa hampir 40 persen desa Rohingya dijadikan sasaran tentara dalam apa yang mereka sebut “operasi pembersihan,” sehingga 176 dari 471 desa benar-benar kosong, dan 34 desa tambahan “sebagian ditinggalkan penduduknya.”

Myanmar Blokir Diskusi Muslim Rohingya pada Pertemuan ASEAN

Dalam laporan tersebut, Rohingya mengatakan bahwa tentara, polisi dan kelompok preman Buddha kadang-kadang mengepung sebuah desa dan menembak ke udara sebelum masuk, namun seringkali mereka langsung menyerang dan mulai menembak ke segala arah warga.

“Ketika militer datang, mereka mulai menembaki orang-orang yang sangat ketakutan dan mulai berlari, saya melihat militer menembak banyak orang dan membunuhi anak laki-laki. Mereka menggunakan senjata untuk membakar rumah kami,” kata seorang yang selamat.

“Dulu ada 900 rumah di desa kami, sekarang hanya 80 yang tersisa. Tak ada yang tersisa untuk mengubur mayatnya.”

Amnesty mengatakan bahwa pihaknya dapat menguatkan kejahatan pembakaran dengan menganalisis foto-foto yang diambil dari seberang Sungai Naf di Bangladesh, yang menunjukkan bumbungan besar asap yang meninggi di Myanmar.

Organisasi hak asasi internasional tersebut mengatakan bahwa di beberapa daerah, pemerintah daerah terlebih dahulu memperingatkan desa-desa itu bahwa rumah mereka akan dibakar, sebuah indikasi yang jelas bahwa serangan tersebut disengaja dan direncanakan.

Seorang saksi mata dari desa Pan Kyiang di kota Rathedaung menggambarkan bahwa pada pagi hari tanggal 4 September, militer datang dengan administrator desa: “Dia mengatakan pada pukul 10 pagi hari ini agar kami sebaiknya pergi, karena semuanya akan dibakar.”

Ketika keluarganya sedang mengemasi barang-barang mereka, dia melihat ‘bola api’ mengarah ke rumahnya, dan pada saat itu mereka melarikan diri dengan panik.

Penduduk desa yang bersembunyi di sawah di dekatnya menyaksikan tentara tampaknya membakar rumah dengan menggunakan peluncur roket.

Menlu Bangladesh: Pasukan Myanmar Bunuh 3.000 Lebih Muslim Rohingya

Amnesty mengatakan jumlah kebakaran dan tingkat kerusakan properti sebenarnya bisa jauh lebih tinggi, karena awan yang menutupi selama musim hujan telah menyulitkan satelit untuk menangkap semua pembakaran.

Militer semakin kejam di Rakhine sejak pemerintah Aung San Suu Kyi mengirim ribuan tentara ke desa dan dusun Rohingya Oktober lalu setelah sembilan pasukan kejam Budha Myanmar tewas oleh ARSA.

Serangan pasukan militer Budha Myanmar selalu dengan pembakaran, pembunuhan dan pemerkosaan; Antonio Guterres, sekretaris jenderal PBB, memperingatkan kemungkinan pembersihan etnis.

Aung san Suu Kyi banyak dikecam oleh dunia Internaasional karena membiarakan dan tanpa belas kasihan dalam menghadapi tragedi kemanusian tersebut, yang menenggelamkan reputasi peraih Nobel Perdamaian itu.

Hadiah Nobel Perdamaian Aung San Suu Kyi Terancam Dicopot

AS Lancarkan Tiga Serangan Udara pada Al Shabaab

SOMALIA (Jurnalislam.com) – Komando Afrika (Africa Command-AFRICOM) AS meluncurkan tiga “serangan udara presisi” terhadap Shabaab, cabang Al Qaeda di Somalia dan Afrika Timur, di Somalia selatan hari ini. Militer AS sekarang telah menargetkan pasukan Shabaab lima kali dan mengklaim membunuh 10 pejuang selama sepekan terakhir, Long War Journal melaporkan, Rabu (13/9/2017).

AFRICOM tidak memberikan lokasi tepat tiga serangan tersebut, namun mengatakan bahwa mereka terjadi “sekitar 260 kilometer selatan ibukota Mogadishu.” Serangan tersebut mungkin terjadi di suatu tempat di dekat Jilib, tempat yang aman bagi faksi Jihad Shabaab. Serangan tersebut terjadi “di wilayah yang secara geografis ditentukan untuk mendukung pasukan mitra di Somalia,” menurut AFRICOM.

Pada akhir Maret, administrasi Trump mengendurkan pembatasan militer AS dalam menggunakan kekuatan melawan Shabaab setelah Departemen Pertahanan mencatat bahwa Shabaab menjadi lebih mematikan dan berbahaya. Shabaab telah membunuh ratusan pasukan Uni Afrika dan Somalia sambil merebut pangkalan di Somalia selatan, dan telah mempertahankan tempat peristirahatan yang aman serta memperluas wilayah yang berada di bawah kendalinya pada tahun 2016.

Sejak awal Juni, militer AS telah mengklaim 13 serangan terhadap Shabaab. Sasarannya beragam. Operasi 11 Juni menargetkan pusat komando dan simpul logistik Shabaab. Serangan 4 Juli menyerang pejuang Shabaab saat mereka melakukan serangan pangkalan militer di selatan.

Seperti cabang Al Qaeda lainnya, Shabaab mengendalikan sejumlah besar wilayah dan mengoperasikan layanan militer dan intelijen, dan mengatur daerah yang dikuasainya.

Departemen Luar Negeri AS, dalam Laporan Negara tentang Terorisme 2016, mengatakan bahwa Shabaab selama tahun lalu menjadi lebih tangguh “karena sebagian besar operasi milter AS mengalami penyimpangan selama tahun 2016.” Selain itu, AS mencatat bahwa militer Somalia “tetap tidak dapat mengamankan dan merebut kembali kota-kota dari al-Shabaab secara independen, “dan secara tidak eksplisit menyatakan, mengisyaratkan bahwa Misi Uni Afrika di Somalia (the African Union Mission in Somalia-AMISOM) gagal.

Seperti dalam siaran pers sebelumnya, AFRICOM juga mencatat bahwa Shabaab “telah berjanji setia kepada al Qaeda dan berdedikasi untuk menyediakan tempat yang aman bagi serangan mereka di seluruh dunia.” Kelompok ini juga “secara terbuka berkomitmen untuk merencanakan dan melakukan serangan terhadap AS dan mitra di wilayah ini.”

Pejabat Militer Iran Bocorkan Upaya Makar Garda Revolusi di Negara-negara Arab

TEHERAN (Jurnalislam.com) – Seorang pejabat militer Iran bocorkan bahwa Garda Revolusi telah mengirim beberapa komandan dan pelatih ke medan perang untuk mendukung milisinya di wilayah yang ditargetkan sebagai bagian dari intervensi militer Teheran di negara-negara Arab.

Brigadir Hamid Abadri, wakil Dekan Universitas Imam Hussein, yang mengkhususkan diri dalam mempersiapkan petugas dan komandan Garda Revolusi Syiah Iran, menyatakan bahwa mereka telah mengirim sejumlah pemimpin dan pelatih ke medan perang yang dia gambarkan sebagai “front perlawanan”, sebuah deskripsi Iran mengenai sekutunya di Irak, Suriah, Yaman dan Lebanon.

Pada hari Selasa (12/9/2017), Abadi mengatakan dalam sebuah wawancara dengan media Tasnim milik Garda Revolusi, bahwa universitas tersebut berusaha untuk mencetak pasukan yang mampu berperang dalam perang nyata, dengan kata lain bahwa individu-individu ini dapat menjadi kekuatan di berbagai bidang pertempuran berbeda yang terjadi akhir-akhir ini, seperti yang dia katakan, lansir Al Arabiya.

Abadi mengatakan bahwa universitas tersebut mengirim sejumlah pemimpin dan pelatihnya ke berbagai bidang, di mana beberapa komandan dikirim sebelumnya untuk melaksanakan tugas yang dipercayakan pada mereka dan untuk mendapatkan pengalaman dalam jenis peperangan tersebut.

Pada bulan Februari, Iran mengumumkan bahwa siswa dari Universitas Militer Imam Hussein akan dikirim ke Suriah dan Irak untuk dilatih di lapangan di antara kelompok Garda Revolusi yang ditempatkan di sana sebagai bagian dari program pelatihan untuk mempersiapkan pasukan.

Analis percaya bahwa Suriah dan Irak telah menjadi tempat tinggal untuk melatih Garda Revolusi dan milisi Iran di kedua negara Arab ini.

Dalam sebuah pidato pekan lalu, menteri pertahanan baru Iran menyatakan bahwa Iran akan terus memberikan dukungan material dan senjata kepada yang mereka sebut “gerakan perlawanan” di wilayah tersebut – yang merupakan milisi dan organisasi teroris seperti Hizbullah di Lebanon, Houthi di Yaman juga kelompok ekstremis Syiah di Irak dan lainnya.

 

PM Zionis Dukung Kemerdekaan Suku Kurdi di Irak

YERUSALEM (Jurnalislam.com) – Perdana Menteri Zionis Benjamin Netanyahu pada hari Rabu (13/9/2017) mengumumkan dukungan negaranya untuk sebuah negara Kurdi yang independen menjelang referendum regional di Irak utara.

Israel “mendukung upaya sah orang-orang Kurdi untuk mendirikan negara mereka sendiri,” kata Netanyahu dalam sebuah pernyataan.

Referendum kontroversial mengenai kemerdekaan regional Kurdi yang dijadwalkan pada 25 September akan menyaksikan apakah penduduk wilayah Kurdi Irak utara memilih kemerdekaan dari negara Irak atau tidak.

Namun Baghdad menolak rencana pemungutan suara tersebut, dengan mengatakan bahwa hal itu akan mempengaruhi perjuangan melawan IS (Islamic State), yang – meski ada serangkaian kekalahan baru-baru ini – masih mempertahankan kehadiran signifikan di Irak utara.

Pemerintah Irak juga percaya bahwa mengadakan jajak pendapat seperti itu akan melanggar persyaratan piagam nasional negara tersebut.

Turki juga menolak referendum yang direncanakan tersebut, dengan mengatakan bahwa stabilitas wilayah bergantung pada kesatuan Irak dan pemeliharaan integritas teritorialnya.

Turki Lanjutkan Beli Rudal S-400 Rusia, NATO Ketar-ketir

ANKARA (Jurnalislam.com) – Presiden Recep Tayyip Erdogan pada hari Rabu (13/9/2017) mengindikasikan bahwa Turki melanjutkan pembelian sistem rudal S-400 Rusia karena sudah lelah menunggu pemasok lain.

Kesepakatan tersebut menimbulkan kekhawatiran di kalangan sekutu NATO Turki karena sistem pertahanan udara Rusia tidak sesuai dengan pertahanan udara anggota NATO lainnya.

“Mereka menjadi gila hanya karena kami membukukan kesepakatan S-400,” kata Erdogan pada sebuah pertemuan walikota dari partai yang berkuasa di Ankara, lansir Anadolu Agency.

“Apa yang harus kami lakukan? Menunggu Anda? Kami mengambil tindakan pengamanan dan akan terus melakukannya,” ucap Presiden Erdogan.

Awal pekan ini, Erdogan mengatakan pembayaran pertama untuk S-400 telah dilakukan. Nilai total kesepakatan tersebut diyakini sekitar $ 2,5 miliar.

Vladimir Kojin, seorang pembantu Presiden Rusia Vladimir Putin, pada hari Selasa mengkonfirmasi bahwa sebuah kontrak telah ditandatangani.

“Saya hanya bisa menjamin bahwa semua keputusan yang dibuat berdasarkan kontrak ini sangat sesuai dengan kepentingan strategis kami,” katanya kepada kantor berita TASS.

Kompatibilitas sistem S-400 adalah perhatian utama NATO.

“Kami telah menyampaikan keprihatinan kami kepada pejabat Turki mengenai potensi pembelian S-400,” juru bicara Pentagon Johnny Michael mengatakan kepada CNBC AS dalam sebuah pernyataan pada hari Selasa.

“Sebuah sistem pertahanan rudal NATO tetap menjadi pilihan terbaik bagi Turki untuk mempertahankan diri dari ancaman penuh di wilayah ini.”

Pada bulan Maret, Menteri Pertahanan Fikri Isik mengatakan bahwa Turki telah berupaya membeli sistem rudal dari salah satu mitra NATO namun tidak dapat mencapai kesepakatan mengenai berbagi teknologi atau harga.

Pada tahun 2013, Turki memilih China Precision Machinery Import-Export Corporation untuk sistem pertahanan udara jarak jauh namun kemudian membatalkan kesepakatan tersebut di bawah tekanan dari NATO. Dua tahun kemudian, baterai rudal Patriot ditarik dari Turki.

Dalam beberapa tahun terakhir, Turki telah berusaha membangun industri pertahanan dalam negeri untuk mengurangi ketergantungan pada pemasok asing.

S-400 adalah sistem rudal anti-pesawat jarak jauh Rusia yang paling maju dan dapat membawa tiga jenis rudal yang mampu menghancurkan sasaran termasuk rudal balistik dan jelajah.

Sistem ini dapat melacak dan mengunci hingga 300 target pada waktu yang sama dan memiliki ketinggian langit-langit 27 kilometer (17 mil).

Sekjen PBB pada Pemerintah Myanmar: Stop Bantai Muslim Rohingya

JENEWA (Jurnalislam.com) – Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres dan Dewan Keamanan PBB telah mendesak pemerintah Myanmar untuk mengakhiri operasi militernya membantai Muslim Rohingya.

15 anggota Dewan Keamanan bertemu secara tertutup pada hari Rabu (13/9/2017), atas permintaan Swedia dan Inggris, demi membahas krisis tersebut untuk kedua kalinya sejak dimulai dan menyepakati untuk secara terbuka mengecam situasi tersebut.

Berbicara menjelang pertemuan tersebut, Antonio Guterres menyebut situasi bagi pengungsi Rohingya sebagai “bencana kemanusiaan” dan “sama sekali tidak dapat diterima”, mengakui bahwa kelompok minoritas Muslim Rohingya itu telah dibersihkan secara etnis di negara mayoritas Buddhis tersebut.

Sekitar 370.000 populasi minoritas Rohingya di Myanmar telah meninggalkan negara bagian Rakhine ke negara tetangga Bangladesh dalam beberapa pekan terakhir, menurut PBB.

PBB: 370.000 Muslim Rohingya Telah Meninggalkan Myanmar Sejak 25 Agustus

“Saya meminta pihak berwenang Myanmar untuk menangguhkan tindakan militer, mengakhiri kekerasan, menjunjung tinggi supremasi hukum dan mengakui hak untuk kembali bagi semua orang yang harus meninggalkan negara tersebut,” kata kepala PBB itu pada konferensi pers di New York.

Komentar Guterres senada dengan pemimpin HAM PBB Zeid Ra’ad al-Hussein, yang mengecam situasi di Myanmar sebagai “contoh buku teks tentang pembersihan etnis” pada hari Senin.

Reporter Al Jazeera Rosiland Jordan, yang melaporkan dari markas besar PBB, mengatakan bahwa masih harus dilihat apakah Dewan Keamanan dapat melakukan segala cara dari sudut pandang praktis setelah pertemuan hari Rabu.

“Ada banyak kekhawatiran di PBB tentang krisis yang sedang berlangsung,” katanya. “Pertanyaannya adalah siapa yang bisa dimintai pertanggungjawaban dan dapatkah situasi teratasi dengan cepat atau apakah akan ada malapetaka kemanusiaan lain yang menjulang.”

Dewan tersebut “menyatakan keprihatinannya atas laporan tentang kekerasan yang berlebihan selama operasi militer dan meminta langkah segera untuk mengakhiri kekerasan di Rakhine, mengurangi situasi, menegakkan hukum dan ketertiban, memastikan perlindungan warga sipil … dan menyelesaikan masalah pengungsi.”

Duta Besar Inggris untuk PBB, Matthew Rycroft mengatakan bahwa ini adalah pernyataan pertama dalam sembilan tahun dari Dewan Keamanan untuk Myanmar.

Pernyataan ini terjadi saat pemimpin nasional Myanmar Aung San Suu Kyi membatalkan perjalanannya ke Majelis Umum PBB pekan depan untuk menghadapi krisis tersebut, kantornya mengatakan pada hari Rabu.

Dia akan memberikan pidato pertamanya mengenai situasi tersebut di sebuah pidato di televisi pekan depan.

Suu Kyi telah banyak dikecam karena kurangnya kepemimpinan moral dan belas kasihan dalam menghadapi krisis tersebut, yang membuat reputasi peraih Nobel Perdamaian tersebut jatuh.

Sekretaris jendral juga mengatakan bahwa dia telah berbicara dengan Suu Kyi beberapa kali.

Tekanan untuk mengakhiri lonjakan kekerasan baru-baru ini telah meningkat di Myanmar, dengan Amerika Serikat meminta perlindungan warga sipil dan Bangladesh yang mendesak zona aman untuk memungkinkan para pengungsi pulang ke rumah.

Dr Ayman Zawahiri: Panggilan Burma untuk Kaum Muslimin di Dunia

Ketika ditanya apakah situasinya dapat digambarkan sebagai pembersihan etnis, Guterres menjawab: “Saya akan menjawab pertanyaan Anda dengan pertanyaan lain: Ketika sepertiga populasi Rohingya harus melarikan diri dari negara tersebut, bisakah Anda menemukan kata yang lebih baik untuk menggambarkannya?”

Pemerintah Myanmar mengatakan pada hari Rabu bahwa 176 desa Rohingya benar-benar kosong, karena warga melarikan diri dari serangan kekerasan baru-baru ini.

“Ini adalah tragedi dramatis,” kata Guterres. “Orang-orang sekarat dan menderita dalam jumlah yang mengerikan dan kita perlu menghentikannya. Itulah perhatian utama saya.

Guterres meminta pihak berwenang untuk mengizinkan PBB dan LSM masuk ke Negara Bagian Rakhine untuk memberikan bantuan kemanusiaan.

PBB menggambarkan Rohingya sebagai kelompok etnis yang paling teraniaya di dunia.

Rohingya telah bertahun-tahun mengalami diskriminasi dan telah ditolak kewarganegaraannya di Myanmar sejak tahun 1982.

Tapi Guterres mengatakan bahwa pemerintah Myanmar harus memberikan kewarganegaraan Rohingya atau status hukum yang memungkinkan mereka menjalani kehidupan normal.

Tak Ada Bukti, Laporan Teten Masduki Atas Ustaz Alfian Tanjung Dianggap Tidak Layak Dilanjutkan

JAKARTA (Jurnalislam.com)– Ustaz Alfian Tanjung kemarin selasa (12/9) telah diperiksa sebagai Saksi oleh Ditreskrimum Polda Metro Jaya di Mako Brimob Depok. Alfian disodorkan sebanyak 29 pertanyaan.

Pemeriksaan tersebut diketahui berdasar laporan yang dilaporkan oleh seseorang bernama Ifdhal Kasim. Setelah Tim Hukum menggali lebih dalam siapa sosok pelapor itu, ternyata ia adalah kuasa hukum Teten Masduki, terang Penyidik bernama Kuswandi kepada Tim Hukum.

“Teten merasa nama baiknya dicemari oleh Ustaz Alfian sebagaimana di dalam ceramahnya pada tanggal 1 Oktober 2016 di Masjid Jami’ Said Naum Tanah Abang Jakarta Pusat,” kata kuasa hukum Alfian Tanjung Abdullah Al Katiri.

Setelah ustaz Alfian, Tim Hukum dan Penyidik sama-sama menyaksikan video yang dijadikan barang bukti ternyata kami semua menyimak tidak ada kata-kata ustaz Alfian menyebut Teten Masduki itu PKI atau kader PKI.

“Lalu pertanyaannya, bagaimana Teten merasa dirinya dicemarkan sedangkan barang buktinya pun tidak menyebutkan hal itu?” kata kuasa hukum Alfian Tanjung Abdullah Al Katiri dalam rilis yang diterima Jurnalislam.com, Rabu (13/9/2017).

Menurut Abdullah, ketika Penyidik bertanya kepasa ustaz Alfian, atas dasar apa saudara mengatakan Teten Masduki adalah PKI/ Kader PKI? Jawab ustaz Alfian “saya tidak ada menyebut Teten itu PKI atau kader PKI”.

Bahwa pasal yang dilaporkan kepada ustaz Alfian adalah Pasal 310 KUHP dan atau Pasal 311 KUHP. Menurut kami kasus ini sudah cacat sejak awal, harusnya Polisi menolak laporan tersebut karena barang bukti video yang disodorkannya tidak ada sama sekali kalimat ujaran pencemaran nama baik atau fitnah. Kalau penegakkan hukum seperti ini ustaz Alfian sangat dirugikan oleh tindakan aparat penegak hukum.

“Kami sangat menyesalkan proses penyelidikan terhadap Ust. Alfian ini, karena itu perkara dengan nomor laporan: LP/153/II/2017/Ditreskrimum ini tidak layak dilanjutkan atau harus dihentikan demi hukum,” katanya.

Kuasa Hukum Heran, Polisi Tangani Kasus Alfian Tanjung Seperti Teroris dan Pelaku Kejahatan Luar Biasa

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Setelah divonis bebas, pegiat Anti Komunisme ustaz Alfian Tanjung kembali ditangkap. Selalu (12/9), Ditreksrimsus Polda Metro Jaya kembali memeriksa ustaz Alfian Tanjung sebagai saksi di Mako Brimob Kelapa Dua Pkl.10.00 WIB. Penyidikan terhadap Ust. Alfian ini bermula dari Laporan Polisi bernomor: LP/153/II/2017/Ditreskrimum dengan Pelapor Ifdhal Kasim, S.H.

Kuasa Hukum Alfian Tanjung Abdullah Al Katiri mengaku heran dan terkejut, karena kasus sederhana yang ditudingkan kepada Alfian Tanjung malah ditangani polisi sejajar dengan perkara extra ordinary crime_atau kejahatan luar biasa (teroris, korupsi, _human traficking ).

“Bukan saja Tim Hukum tapi juga masyarakat Indonesia sangat menyesalkan tindakan Polisi yang sangat bersemangat membidik Alfian Tanjung dengan cara-cara yang tidak sesuai ketentuan KUHAP,”katanya.

Divonis Bebas Lalu Ditangkap lagi, Kuasa Hukum : Ustaz Alfian Tanjung Dibawa ke Mako Brimob

Hal tersebut, menurut Abdullah terlihat dari beberapa indikasi seperti ditangkapnya Alfian Tanjung secara tiba-tiba dan secara paksa sebelum dia keluar dari gerbang Rutan Medaeng Sidoarjo dengan puluhan aparat kepolisian Polda Jawa Timur dengan senjata lengkap.

Lau, selama Alfian ditahan di Mako Brimob ia tidak dapat ditemui oleh Kuasa Hukumnya dengan larangan larangan yg tidak jelas, hal ini sangat jelas melanggar hak asasi manusia Alfian karena ia telah ditetapkan sebagai tersangka dan karenanya ia berhak mengubungi dan ditemui Kuasa Hukum dan atau keluarganya sebagaimana diatur dalam Pasal 60, 61, 69, 70 (1) KUHAP.

“Berdasar banyaknya kejanggalan dan pelanggaran KUHAP tersebut kami selaku Tim Advokasi telah dan akan melakukan berbagai upaya extra litigasi untuk menghentikan kriminalisasi terhadap para Ulama khususnya Ust. Alfian ini. Mengapa Polisi sangat gigih menahan orang hanya karena kasus sederhana dan sepele yang ancaman hukumannya di bawah 5 tahun tapi ditahan di Mako Brimob?,” tanyanya.

 

Forum Me-Dan Berbagi Kisah di Myanmar dan Pesan Muslim Rohingya pada Pelajar Jember

JEMBER (Jurnalislam.com) Hadir dalam momen edukasi Peduli Rohingya yang diadakan OSIS SMP Al Furqan Jember Senin 11/09/2017, Sekjen Forum Me-Dan (Medis dan Aksi Kemanusiaan) Sunaryo, S.Kep.CHerb sampaikan dua pesan penting dari Muslim Rohingya yang kini mengalami penindasan oleh Penguasa Myanmar.

“Pesan pertama mereka adalah Bagaimanapun kita saudara sesama muslim yang wajib saling menolong. Yang kedua adalah Jangan jadikan bantuan ini sebagai bantuan terakhir untuk kami, ” kata dr. Sunaryo yang juga pernah jadi relawan ke Rohingya awal tahun 2017.

Kezaliman dan Penindasan yang dialami muslim Rohingya, lanjutnya, harus menjadi pelajaran penting bagi kita bangsa Indonesia. “Pelajaran Penting dari musibah di Rohingya harus menjadikan kita banyak bersyukur. disini kita bisa bebas beribadah, belajar dan banyak berkegiatan. Namun tidak bagi muslim Rohingya” serunya dihadapan ratusan pelajar yang memenuhi Masjid Al Furqan.

Sunaryo menambahkan, para pelajar Indonesia harus bisa menjauhi rasa malas belajar dan beribadah.
“gunakan kesempatan kita untuk banyak berprestasi dan bermanfaat bagi banyak orang, termasuk untuk muslim Rohingya” imbuhnya.

Sunaryo menghimbau agar para pelajar juga peduli dengan kondisi muslim Rohingya dan berperan serta meringankan penderitaanya.

“bantuan nyata saat ini adalah doa kalian. Berikutnya adalah bantuan dari apa saja yang kalian mampu. Sisihkan uang jajan untuk ditabung dan disumbangkan untuk Rohingya,” pungkasnya.
(kontributor : Fikri Aminullah Jember)

Disambangi FUI, Wakil Wali Kota Bima : Jika Perlu Kita Berikan Satu Pulau untuk Rohingya

BIMA (Jurnalislam.com) – Forum Umat Islam (FU) Bima menyambangi Balaikota Bima NTB, guna beraudiensi dan memberikan aspirasi terkait pembantain kaum muslimin Rohingya di Myanmar.

“Mereka juga adalah saudara kita sesama muslim, dan wajib bagi kita untuk membantu mereka yang sedang kesulitan”, kata Asikin ketika bertemu dengan Wakil Wali kota Bima, Selasa (12/9/2017).

Ini Pernyataan Sikap Forum Umat Islam Bima Terhadap Pembantaian Muslim Rohingya

Menaggapi hal tersebut, Wakil Wali Kota Buma H. A. Rahman SE menegaskan bahwa pembantian terhadap muslim Rohingya merupakan tragedi kemanusiaan, bukan hanya luka bagi kaum muslimin.

“Maka oleh karena itu kami juga sangat mengecam apa yg di lakukan oleh pemerintah Myanmar terhadap saudara muslim kita di rohingya,” katanya.

Bahkan, kata H. A. Rahman, pemerintah kota Bima siap menampung muslim Rohingya. “Bahkan jika memang di butuhkan pulau untuk warga Rohingya kami berikan satu pulau buat saudara muslim kita Rohingya,” pungkasnya.

Reporter: Rusdin