Sekjen PBB pada Pemerintah Myanmar: Stop Bantai Muslim Rohingya

Sekjen PBB pada Pemerintah Myanmar: Stop Bantai Muslim Rohingya

JENEWA (Jurnalislam.com) – Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres dan Dewan Keamanan PBB telah mendesak pemerintah Myanmar untuk mengakhiri operasi militernya membantai Muslim Rohingya.

15 anggota Dewan Keamanan bertemu secara tertutup pada hari Rabu (13/9/2017), atas permintaan Swedia dan Inggris, demi membahas krisis tersebut untuk kedua kalinya sejak dimulai dan menyepakati untuk secara terbuka mengecam situasi tersebut.

Berbicara menjelang pertemuan tersebut, Antonio Guterres menyebut situasi bagi pengungsi Rohingya sebagai “bencana kemanusiaan” dan “sama sekali tidak dapat diterima”, mengakui bahwa kelompok minoritas Muslim Rohingya itu telah dibersihkan secara etnis di negara mayoritas Buddhis tersebut.

Sekitar 370.000 populasi minoritas Rohingya di Myanmar telah meninggalkan negara bagian Rakhine ke negara tetangga Bangladesh dalam beberapa pekan terakhir, menurut PBB.

PBB: 370.000 Muslim Rohingya Telah Meninggalkan Myanmar Sejak 25 Agustus

“Saya meminta pihak berwenang Myanmar untuk menangguhkan tindakan militer, mengakhiri kekerasan, menjunjung tinggi supremasi hukum dan mengakui hak untuk kembali bagi semua orang yang harus meninggalkan negara tersebut,” kata kepala PBB itu pada konferensi pers di New York.

Komentar Guterres senada dengan pemimpin HAM PBB Zeid Ra’ad al-Hussein, yang mengecam situasi di Myanmar sebagai “contoh buku teks tentang pembersihan etnis” pada hari Senin.

Reporter Al Jazeera Rosiland Jordan, yang melaporkan dari markas besar PBB, mengatakan bahwa masih harus dilihat apakah Dewan Keamanan dapat melakukan segala cara dari sudut pandang praktis setelah pertemuan hari Rabu.

“Ada banyak kekhawatiran di PBB tentang krisis yang sedang berlangsung,” katanya. “Pertanyaannya adalah siapa yang bisa dimintai pertanggungjawaban dan dapatkah situasi teratasi dengan cepat atau apakah akan ada malapetaka kemanusiaan lain yang menjulang.”

Dewan tersebut “menyatakan keprihatinannya atas laporan tentang kekerasan yang berlebihan selama operasi militer dan meminta langkah segera untuk mengakhiri kekerasan di Rakhine, mengurangi situasi, menegakkan hukum dan ketertiban, memastikan perlindungan warga sipil … dan menyelesaikan masalah pengungsi.”

Duta Besar Inggris untuk PBB, Matthew Rycroft mengatakan bahwa ini adalah pernyataan pertama dalam sembilan tahun dari Dewan Keamanan untuk Myanmar.

Pernyataan ini terjadi saat pemimpin nasional Myanmar Aung San Suu Kyi membatalkan perjalanannya ke Majelis Umum PBB pekan depan untuk menghadapi krisis tersebut, kantornya mengatakan pada hari Rabu.

Dia akan memberikan pidato pertamanya mengenai situasi tersebut di sebuah pidato di televisi pekan depan.

Suu Kyi telah banyak dikecam karena kurangnya kepemimpinan moral dan belas kasihan dalam menghadapi krisis tersebut, yang membuat reputasi peraih Nobel Perdamaian tersebut jatuh.

Sekretaris jendral juga mengatakan bahwa dia telah berbicara dengan Suu Kyi beberapa kali.

Tekanan untuk mengakhiri lonjakan kekerasan baru-baru ini telah meningkat di Myanmar, dengan Amerika Serikat meminta perlindungan warga sipil dan Bangladesh yang mendesak zona aman untuk memungkinkan para pengungsi pulang ke rumah.

Dr Ayman Zawahiri: Panggilan Burma untuk Kaum Muslimin di Dunia

Ketika ditanya apakah situasinya dapat digambarkan sebagai pembersihan etnis, Guterres menjawab: “Saya akan menjawab pertanyaan Anda dengan pertanyaan lain: Ketika sepertiga populasi Rohingya harus melarikan diri dari negara tersebut, bisakah Anda menemukan kata yang lebih baik untuk menggambarkannya?”

Pemerintah Myanmar mengatakan pada hari Rabu bahwa 176 desa Rohingya benar-benar kosong, karena warga melarikan diri dari serangan kekerasan baru-baru ini.

“Ini adalah tragedi dramatis,” kata Guterres. “Orang-orang sekarat dan menderita dalam jumlah yang mengerikan dan kita perlu menghentikannya. Itulah perhatian utama saya.

Guterres meminta pihak berwenang untuk mengizinkan PBB dan LSM masuk ke Negara Bagian Rakhine untuk memberikan bantuan kemanusiaan.

PBB menggambarkan Rohingya sebagai kelompok etnis yang paling teraniaya di dunia.

Rohingya telah bertahun-tahun mengalami diskriminasi dan telah ditolak kewarganegaraannya di Myanmar sejak tahun 1982.

Tapi Guterres mengatakan bahwa pemerintah Myanmar harus memberikan kewarganegaraan Rohingya atau status hukum yang memungkinkan mereka menjalani kehidupan normal.

Bagikan
Close X