Tak Ada Bukti, Laporan Teten Masduki Atas Ustaz Alfian Tanjung Dianggap Tidak Layak Dilanjutkan

Tak Ada Bukti, Laporan Teten Masduki Atas Ustaz Alfian Tanjung Dianggap Tidak Layak Dilanjutkan

JAKARTA (Jurnalislam.com)– Ustaz Alfian Tanjung kemarin selasa (12/9) telah diperiksa sebagai Saksi oleh Ditreskrimum Polda Metro Jaya di Mako Brimob Depok. Alfian disodorkan sebanyak 29 pertanyaan.

Pemeriksaan tersebut diketahui berdasar laporan yang dilaporkan oleh seseorang bernama Ifdhal Kasim. Setelah Tim Hukum menggali lebih dalam siapa sosok pelapor itu, ternyata ia adalah kuasa hukum Teten Masduki, terang Penyidik bernama Kuswandi kepada Tim Hukum.

“Teten merasa nama baiknya dicemari oleh Ustaz Alfian sebagaimana di dalam ceramahnya pada tanggal 1 Oktober 2016 di Masjid Jami’ Said Naum Tanah Abang Jakarta Pusat,” kata kuasa hukum Alfian Tanjung Abdullah Al Katiri.

Setelah ustaz Alfian, Tim Hukum dan Penyidik sama-sama menyaksikan video yang dijadikan barang bukti ternyata kami semua menyimak tidak ada kata-kata ustaz Alfian menyebut Teten Masduki itu PKI atau kader PKI.

“Lalu pertanyaannya, bagaimana Teten merasa dirinya dicemarkan sedangkan barang buktinya pun tidak menyebutkan hal itu?” kata kuasa hukum Alfian Tanjung Abdullah Al Katiri dalam rilis yang diterima Jurnalislam.com, Rabu (13/9/2017).

Menurut Abdullah, ketika Penyidik bertanya kepasa ustaz Alfian, atas dasar apa saudara mengatakan Teten Masduki adalah PKI/ Kader PKI? Jawab ustaz Alfian “saya tidak ada menyebut Teten itu PKI atau kader PKI”.

Bahwa pasal yang dilaporkan kepada ustaz Alfian adalah Pasal 310 KUHP dan atau Pasal 311 KUHP. Menurut kami kasus ini sudah cacat sejak awal, harusnya Polisi menolak laporan tersebut karena barang bukti video yang disodorkannya tidak ada sama sekali kalimat ujaran pencemaran nama baik atau fitnah. Kalau penegakkan hukum seperti ini ustaz Alfian sangat dirugikan oleh tindakan aparat penegak hukum.

“Kami sangat menyesalkan proses penyelidikan terhadap Ust. Alfian ini, karena itu perkara dengan nomor laporan: LP/153/II/2017/Ditreskrimum ini tidak layak dilanjutkan atau harus dihentikan demi hukum,” katanya.

Bagikan
Close X