SOLO (Jurnalislam.com) – Ketua Badan Kordinasi Lembaga Dakwah Kampus (BKLDK) Soloraya Agus Setyawan mendukung gerakan boikot produk zionis Israel.
Hal tersebut lantaran ramainya kembali isu pembelaan Palestina setelah pernyataan sepihak presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang mengklaim Yerusalem sebagai ibukota Israel.
“Saya sangat setuju sekali, jangan dilihat produknya, kita mendukung gerakan boikot produk-produk Israel dan para pendukungnya,”katanya kepada Jurnalislam.com usai gelar aksi unjuk rasa di Bundaran Gladak, Solo, Rabu, (13/12/2017).
Selain itu, Agus mengatakan, bahwa pihaknya akan berkordinasi dengan seluruh Mahasiswa guna menggelar aksi dengan massa yang lebih banyak untuk melakukan perlawanan terhadap pernyataan Presiden AS ke 45 tersebut.
SOLO (Jurnalislam.com) – Merasa resah dengan beredarnya buku pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) kelas 6 SD yang menulis Yerusalem sebagai ibu kota Israel yang diterbitkan Yudhistira. Laskar Umat Islam Surakarta (LUIS) mendatangi kantor Yudistira di jalan Kutai Raya, Sumber, Banjarsari, Solo, Rabu pagi (13/12/2017).
“Selasa sore (12/12/2017) kita mendapatkan bukti fisik berupa buku cetakan Yudistira tahun 2010 dan Persolan ini menjadi perhatian elemen Islam di kota Solo. Kami mewakili tiga puluh dua ormas islam di kota Solo meminta klarifikasi dari pihak penerbit,” kata Humas LUIS Endro Sudarsono kepada wartawan di Yudhistira.
Sementara itu, Sekjen LUIS, Yusuf Suparno mengatakan, penulisan Yerusalem sebagai ibu kota Israel serta mengkosongkan ibu kota Palestina merupakan kesalahan fatal dan bisa menyesatkan generasi muda, pasalnya, Yerusalem (Al-Quds) selama ini dikenal sebagai ibukota Palestina, untuk itu, jika hal ini merupakan kesengajaan, maka pihaknya akan menempuh jalur hukum.
“Tidak bisa kita bayangkan, berapa generasi betapa banyak anak yang sudah salah mengerti bahwa Yerusalem adalah ibu kota Israel. Padahal Yerusalem adalah ibukota Palestina, “ungkapnya
“Kalau ini kesengajaan tentu kami akan melakukan langkah langkah hukum,”imbuhnya.
Menanggapi hal tersebut, kepala marketing kantor distribusi Penerbit Yudhistira Kota Surakarta Susilo berterima-kasih dengan LUIS yang sudah mengoreksi buku tersebut, menurutnya, pihaknya tidak mengetahui kesalahan buku IPS yang ada di halaman 56 itu, meskipun buku tersebut sudah dicetak skala Nasional pada tahun 2006,2010, dan 2016.
“Selama ini tidak ada komplain, mungkin karena sekarang sedang hangat kecaman ada presiden Amerika.Tapi kami berterima kasih kepada LUIS dan Ormas Islam karena dengan demikian kesalahan ini tidak berlanjut,”paparnya.
Lebih lanjut, Susilo mengaku tidak tahu jumlah buku yang sudah beredar dalam skala nasional. Namun, kata Susilo, di Kota Solo setidaknya ada ribuan buku yang sudah di distribusikan, Pihaknya berjanji akan menghentikan distribusi buku tersebut.
SOLO (Jurnalislam.com) – Ratusan Mahasiswa Soloraya yang tergabung dalam Badan Kordinasi Lembaga Dakwah Kampus (BKLDK) menggelar aksi unjuk rasa di Bundaran Gladak, Surakarta, Rabu, (13/12/2017).
Selain mendesak mengirimkan tentara ke Palestina, mereka juga meminta para pemimpin negara-negara muslim segera mengusir Duta Besar Amerika di negaranya masing-masing.
“Kita menyeru kepada pemerintah untuk mengusir Duta Besar Amerika di Indonesia kemudian seluruh pemimpin-pemimpin muslim mengusir Kedubes Amerika dan Israel tentunya, karena tidak pantas karena Israel senantiasa membunuh saudara-saudara kita di Palestina ini tinggal di rumah kita,”kata Ketua BKLDK Soloraya Agus Setyawan kepada Jurnalislam.com Rabu,(13/12/2017).
Lebih lanjut, Agus menilai, klaim sepihak Donald Trump yang menjadikan Yerusalem sebagai ibukota Israel melanggar Revolusi Dewan Keamanan Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) no 252: 21 Mei 1968 atas Yerusalem.
“Sebenarnya Yahudi itu tidak mempunyai negara, dia adalah penjajah, jadi Tel Aviv saja bukan ibukotanya, apalagi Yerusalem,” pungkas Agus Setyawan.
SOLO (Jurnalislam.com) – Ratusan Mahasiswa Soloraya yang tergabung dalam Badan Kordinasi Lembaga Dakwah Kampus (BKLDK) menggelar aksi unjuk rasa di Bundaran Gladak, Surakarta, Rabu, (13/12/2017).
Mereka mendesak pemerintah Jokowi-JK untuk segera mengirim pasukan militer ke Yerusalem guna membantu rakyat Palestina.
“Menyeru kepada pemerintah untuk segera mengirimkan pasukan, jadi bukan hanya retorika belaka, karena kalau hanya sebatas retorika, kita sebagai individu dan organisasi kita sudah mampu untuk itu,”terang Ketua BKLDK Soloraya Agus Setyawan kepada Jurnalislam.com Rabu,(13/12/2017).
Menurut Agus, pemerintah memiliki kewenangan mengirimkan tentara untuk membantu warga Palestina.
“Sedangkan Pemerintah itu punya kekuatan yakni militer, ini harus dikirimkan karena penjajahan ini harus dihapuskan dari muka bumi ini, jelas ini penjajah Israel terhadap Palestina,”pungkasnya.
YERUSALEM (Jurnalislam.com) – Warga Palestina menganggap Yerusalem Timur sebagai ibu kota negara masa depan. Sedangkan Israel menganggap Yerusalem, yang berada di bawah pendudukan Israel, tidak dapat dibagi untuk Palestina.
Komentar Abbas, presiden Otoritas Palestina (PA) dipandang sebagai yang terkuat dalam masalah ini.
Presiden Palestina Mahmoud Abbas mengatakan bahwa AS telah “mendiskualifikasi” dirinya dari perundingan damai Israel-Palestina di masa depan setelah membuktikan “biasnya mendukung Israel”.
Hoda Abdel-Hamid dari Al Jazeera, yang melaporkan dari Ramallah, mengatakan bahwa penduduk Palestina “sangat frustrasi” setelah melihat “banyak kesepakatan dan banyak penghukuman” namun “tidak ada yang benar-benar berubah untuk mereka di lapangan”.
“Ketika Anda bertanya kepada mereka siapa yang bertanggung jawab atas hal itu, mereka mengatakan dengan pasti PA, kepemimpinan mereka sendiri,” katanya, mengutip kekecewaan orang-orang Palestina tentang perpecahan di antara faksi politik mereka.
Abdel-Hamid juga mengatakan bahwa “banyak warga Palestina yang percaya bahwa keputusan Trump atas Jerusalem tidak mungkin terjadi tanpa lampu hijau Arab Saudi.”
Pertemuan puncak Istanbul dihadiri oleh lebih dari 20 kepala negara. Arab Saudi, markas OKI, hanya mengirim seorang pejabat senior kementerian luar negeri. Yang lainnya, termasuk Mesir, mengirim menteri luar negeri mereka.
KTT luar biasa OIC diserukan oleh Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan setelah pengumuman Trump.
Berbicara pada pertemuan tersebut, Erdogan menuduh Israel sebagai “negara yang ketakutan” dan mengatakan bahwa pengakuan AS atas Yerusalem sebagai ibu kota Israel telah dikecam oleh masyarakat internasional.
“Ini tidak sah dan kosong … kecuali Israel, tidak ada negara di dunia yang mendukung [keputusan ini],” katanya.
“Siapa pun yang berjalan beberapa menit di jalan-jalan di Yerusalem akan memahami bahwa kota ini berada di bawah pendudukan.”
Reporter Al Jazeera Mohammed Adow, melaporkan dari Istanbul, mengatakan bahwa Erdogan berusaha untuk “mempersatukan dunia Muslim” dan “memberikan tanggapan terpadu” terhadap tindakan AS.
“Dia menghadapi tugas yang menakutkan,” kata koresponden kami. “Di lorong yang dia hadapi, ada negara-negara yang tidak mau melampaui oposisi retorika dengan mengorbankan hubungan mereka dengan Amerika Serikat,” katanya.
Langkah Trump telah memicu gelombang protes dari Asia, melalui Timur Tengah, ke Afrika Utara, hingga Eropa bahkan di AS sendiri, di berbagai belahan bumi dengan puluhan ribu orang turun ke jalan dalam beberapa hari terakhir untuk mencela keputusan nyeleneh Donald Trump.
ISTANBUL (Jurnalislam.com) – Organisasi Kerjasama Islam-OKI (The Organisation of Islamic Cooperation-OIC) pada hari Rabu (13/12/2017) telah mengumumkan Yerusalem Timur sebagai ibu kota Palestina, menolak pendirian AS yang berbahaya dan OKI meminta masyarakat internasional untuk mengikuti jejak mereka.
Pada sebuah pertemuan puncak yang diadakan di Turki sepekan setelah Presiden AS Donald Trump mengumumkan Yerusalem sebagai ibukota Israel, kelompok pemimpin Muslim tersebut pada hari Rabu meminta semua negara untuk “mengakui Negara Palestina dan Yerusalem Timur sebagai ibukota Palestina yang sedang dijajah.”
Dalam sebuah pernyataan, OKI menambahkan bahwa 57 anggota kelompok tersebut tetap berkomitmen untuk “perdamaian yang adil dan komprehensif berdasarkan solusi dua negara”
OKI juga meminta PBB untuk “mengakhiri pendudukan Israel” di Palestina dan menyatakan bahwa pemerintahan Trump bertanggung jawab atas “semua konsekuensi akibat tidak mencabut keputusan ilegal ini.”
“Kami menganggap bahwa pernyataan berbahaya AS, yang bertujuan untuk mengubah status hukum kota, tidak berlaku lagi dan tidak memiliki legitimasi,” kata kelompok tersebut.
KTT OKI di Istanbul
Marwan Bishara, analis politik senior Al Jazeera, mengatakan bahwa KTT di Istanbul menyoroti bahwa orang-orang Palestina, Arab dan Muslim terus berkomitmen terhadap perdamaian.
“Sekarang, negara-negara Muslim serta banyak pihak lain yang bersekutu dengan Palestina akan mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Palestina,” katanya
“Dan negara-negara Islam tersebut siap untuk memutuskan hubungan demi menghukum negara yang mengikuti jejak Amerika Serikat dalam mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel.”
Berbicara sebelumnya pada hari Rabu, Yousef al-Othaimeen, sekretaris jenderal OKI, menolak keputusan AS tersebut dan mendesak para pemimpin Muslim untuk bekerja sama untuk memberikan tanggapan yang terpadu terhadap kepindahan tersebut.
“OKI menolak dan mengutuk keputusan Amerika,” katanya. “Ini adalah pelanggaran hukum internasional … dan ini adalah provokasi terhadap perasaan Muslim di dunia.
“Ini akan menciptakan situasi ketidakstabilan di wilayah ini dan di dunia.”
Berbicara di hadapan al-Othaimeen, Presiden Palestina Mahmoud Abbas mengatakan bahwa AS telah “mendiskualifikasi” dirinya dari perundingan damai Israel-Palestina di masa depan setelah membuktikan “biasnya mendukung Israel”.
Didirikan pada tahun 1969, OKI menetapkan diri sebagai “suara kolektif dunia Muslim”.
Trump mengumumkan pada 6 Desember bahwa AS secara resmi mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel dan akan memulai proses perpindahan kedutaannya ke kota tersebut, yang melanggar kebijakan AS selama puluhan tahun.
Keputusan tersebut melanggar hukum internasional, menurut Abbas.
“Kami tidak akan menerima apapun peran Amerika Serikat dalam proses perdamaian, mereka telah membuktikan bias penuh mereka untuk Israel,” katanya.
“Yerusalem adalah dan akan selalu menjadi ibu kota Palestina.”
SURABAYA (Jurnalislam.com)—Pegiat anti komunisme ustaz Alfian Tanjung dijatuhi hukuman dua tahun penjara oleh Majelis Hakim pada sidang putusan dengan dakwaan pasal 156 KUHP dan UU Penghapusan Diskriminasi Ras & Etnis (UU PDRE), Rabu (13/12/2017) di Pengadilan Negeri Surabaya.
Atas putusan tersebut, ustaz Alfian Tanjung dan kuasa hukumnya menyatakan banding.
SURABAYA (Jurnalislam.com)— Dukungan terhadap pegiat anti komunisme ustazn Alfian Tanjung terus mengalir pada sidang putusan hari Rabu (13/12/12017) ini di Pengadilan Negeri Surabaya.
Pantauan Jurnalislam.com, massa membludak baik di dalam hingga di luar ruang sidang. Saking penuhnya, massa umat Islam tertahan di luar ruangan maupun gerbang PN Surabaya, Jawa Timur.
Tak hanya itu, polisi pun menggelar pemeriksaan hingga beberapa barang ditahan di pos polisi oleh pihak keamanan dan polisi.
Salah satu elemen ormas Islam yang hadir jauh-jauh dari Jabar ke Jatim ialah Aliansi Pergerakan Islam (API) Jabar. Ketua API Jabar Ustaz Asep Syaripudin mengatakan, pihaknya telah memberangkatkan seratusan anggota untuk mengawal persidangan sidang putusan ustaz Alfian Tanjng.
Rombongan pertama diberangkatkan dari Masjid Pusat Dakwah Islam (PUSDAI) Jawa Barat, Jl. Diponegoro Bandung pada Senin (11/12/2017).
“Kita hadiri dan kawal persidangan Ustaz Alfian Tanjung di PN Surabaya,” katanya kepada Jurnalislam.com.
JAKARTA (Jurnalislam.com)—Kasus dugaan persekusi terhadap ulama dan ustaz kembali terjadi di Indonesia. Tokoh Nahdatul Ulama (NU) Riau Ustaz Abdul Somad (UAS) yang hendak berdakwah di Bali didatangi sekelompok massa hingga merangsek masuk ke hotel tempat UAS menginap.
Menaggapi hal tersebut, Mantan Komisioner Komnas HAM Maneger Nasution menyesalkan adanya persekusi tersebut. Menurutnya, di masa yang akan datang tidak boleh terjadi kembali dan kasus ini harus menjadi pelajaran.
“Mendesak Negara untuk hadir utamanya pihak kepolisian untuk memastikan bahwa hal-hal serupa tidak terulang lagi di masa mendatang ( guarantees of nonrecurrence),” kata Maneger Nasution, Selasa (11/12/2017) dalam rilis yang diterima Jurnalislam.com.
Menurut Maneger, dunia kemanusiaan sangat menyesalkan peristiwa itu. Hal itu, tambahnya, mengancam hak-hak konstitusional warga negara serta mengancam masa depan demokrasi dan integrasi nasional.
“Bahwa setiap warga negara Indonesia berhak untuk secara bebas bergerak, berpindah, dan bertempat tinggal serta meninggalkan dan masuk kembali ke wilayah NKRI (Pasal 27 UU No.39 Tahun 1999 tentang HAM),” pungkasnya.
ABU DHABI (Jurnalislam.com) — Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menjadi salah satu pembicara pada Konferensi Internasional di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab. Konferensi ini diselenggarakan oleh Muntada Ta`ziiz al-Silm fi al-Mujtama`aat al-Muslimah (Forum untuk Mempromosikan Budaya Damai di tengah Masyarakat Muslim) dengan tema Perdamaian Dunia dan Islamphobia.
Di hadapan peserta konferensi yang berasal dari berbagai negara, Menag menegaskan sikap Indonesia terkait pengakuan sepihak Presiden Amerika Serikat Donald Trump tentang Yerusalem sebagai ibukota Israel. Menurut Menag, Indonesia akan terus bersama rakyat Palestina memperjuangkan hak-haknya.
“Pemerintah Indonesia, seperti disampaikan Presiden Joko Widodo, pada Kamis, 8 Desember, mengecam keras pengakuan sepihak AS tersebut dan meminta AS mempertimbangkan kembali keputusan tersebut,” tegas Menag di Abu Dhabi, Senin (11/12) dalam rilis yang diterima Jurnalislam.com.
Menurut Menag, Pemerintah Indonesia berpandangan bahwa pengakuan sepihak tersebut telah melanggar berbagai resolusi Dewan Keamanan dan Majelis Umum PBB yang Amerika Serikat menjadi anggota tetapnya serta bisa mengguncang stabilitas keamanan dunia.
“Rakyat Indonesia tetap konsisten untuk terus bersama dengan rakyat Palestina dalam memperjuangkan kemerdekaan dan hak-haknya sesuai dengan amanah Pembukaan UUD 1945,” jelasnya.
Menag menilai, pengakuan sepihak Donuld Trump bukan hanya meruntuhkan berbagai upaya damai sebelumnya dalam menyelesaikan persoalan Palestina, tetapi juga berpotensi menimbulkan gangguan stabilitas keamanan dunia di masa mendatang.
Menurutnya, keamanan dan kedamaian sulit terwujud di tengah ketidakadilan dan dominasi serta hegemoni yang kuat terhadap yang lemah. Kampanye memerangi terorisme global juga tidak akan membuahkan hasil jika dunia tetap membiarkan terjadinya teror oleh sebuah negara terhadap penduduk pemilik sebuah wilayah yang sah.
“Indonesia telah berkomunikasi dengan negara-negara Organisasi Konferensi Islam (OKI), dan mendorong OKI untuk mengadakan sidang khusus tentang masalah pengakuan sepihak ini pada kesempatan pertama, serta meminta PBB untuk segera bersidang menyikapi pengakuan sepihak AS,” sambungnya.
Atas nama Pemerintah Indonesia, Menag mengapresiasi Pemerintah Uni Emirat Arab yang memfasilitasi penyelenggaraan konferensi tentang Perdamaian Dunia dan fenomena Islamophobia. Konferensi ini menjadi salah satu langkah strategis untuk terus mempromosikan budaya damai di tengah berbagai krisis yang melanda masyarakat Muslim di berbagai belahan dunia.
Konferensi internasional ini akan berlangsung selama tiga hari, 11 – 13 Desember 2017. Sejumlah ulama dan pakar dari berbagai negara hadir untuk menjadi pembicara, antara lai: Muhammad bin Abdul Karim Al-Isa dari Rabithah A’lam Al Islami, Ahmad Taufiq Menteri Wakaf Maroko, ‘Abbas Syauman dari Universitas Al Azhar Mesir, serta Sardar Muhammad Yusuf Menteri Wakaf Pakistan.
![[Breaking News] Ustaz Alfian Tanjung Dijatuhi Hukuman 2 Tahun Penjara](https://jurnalislam.com/wp-content/uploads/2017/11/jurnalislam.com-20171129-160414-alfian-tanjung.jpeg)
