Berita Terkini

Lokasi Kongres Alumni 212 Pindah ke Cempaka Putih

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Lokasi kongres Alumni 212 dipastikan dipindah ke Wisma Persaudaraan Haji Indonesia di Cempaka Putih Tengah No. 30, Jakarta Pusat. Keterangan itu disampaikan langsung Ketua Panitia Kongres Alumni 212, Ustadz Bernard Abdul Jabar.

“Ini (kongres-red) jalan terus. Alhamdulillah Allah kasih kita jalan, kita pindahkan di Wisma Persaudaraan Haji Indonesia di Cempaka Putih Tengah, nomor 30 depan Universitas Yarsi,” katanya seperti dilansir Kiblat.net, RAbu (29/11/2017)

Ustadz Bernard juga mempertanyakan alasan pembatalan yang dilakukan dua hari menjelang acara. Pasalnya, undangan kongres sudah terlanjur disebar, dan persiapan sudah 90 persen. Kendati ada perubahan lokasi, kongres tetap akan diadakan pada Kamis (30/11/2017) hingga Jumat (30/11/2017).

“Bahkan mereka (peserta kongres.red) sudah banyak yang sudah datang. Kita berharap apa yang mereka lakukan semoga mereka yang ingin membatalkan kegiatan disadarkan oleh Allah,” terangnya.

Ia juga menegaskan bahwa pihaknya akan melakukan komplain ke pihak Asrama Haji. Bernard juga akan memastikan apakah ada pemadaman listrik seperti yang diklaimkan.

“Kita akan cek, apakah benar terjadi pemadaman listrik. Kita mau minta pertanggungjawaban mereka. Maka uang muka sudah masuk saya belum ambil mereka suruh ambil, saya gak mau,” tegasnya.

‘Yang Sampaikan Bahaya Komunis, Akan Bernasib Seperti Saya’

SURABAYA (Jurnalislam.com) – Pegiat anti Komunisme ustaz Alfian Tanjung mengatakan bahwa kasus yang menimpa dirinya penuh dengan keganjilan dan bernuansa ‘pesanan’. Bahkan, menurutnya jika ada orang yang menyampaikan bahaya komunis bisa jadi nasibnya akan seperti dirinya.

“Saya sampaikan barangsiapa yang menyampaikan akan bahaya kebangkitan PKI / Komunis maka akan bernasib saya seperti saya,” lanjut pernyataan Ustaz Alfian Tanjung ketika akan meninggalkan ruang persidangan pada jurnalislam.com, Senin (27/11/2017) di Ruang Persidangan Cakra PN Surabaya.

“Sudah sangat jelas bahwa ini berdasarkan pesenan khusus. Semua sudah mengetahui ketika saksi pelapor datang sangat kebingungan dan saksi-saksi yang sifatnya memberatkan menyerahkan semua kepada penyidik,” tambahnya.

Kuasa Hukum Ustaz Alfian Tanjung, Al Katiri menegaskan bahwa barang bukti yang rusak seperti video tidak layak menjadi barang bukti.

” Sedangkan dalam UU ITE sangat jelas jika barang bukti tidak lengkap dan lain sebagainya. Maka itu tudak dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam peridangan. Pastinya kita selaku penasehat hukum dari Usaz Alfian Tanjung akan menyampaikan keberatan terkait tuntutan JPU,” katanya kepada Jurnalislam.com.

Seperti diketahui, pegiat anti Komunisme ustaz Alfian Tanjung sudah dinyatakan bebas dan terbukti tidak bersalah. Namun dirinya malah ditangkap dan dituntut dengan UU ITE dalam ceramah yang membaha bahaya komunisme.

 

 

Dituntut Tiga Tahun Penjara, Ini Reaksi Ustaz Alfian Tanjung

SURABAYA (Jurnalislam.com)—Sidang lanjutan hari Senin (27/11/2017) beragenda pembacaan tuntutan JPU di Ruang Persidangan Cakra PN Surabaya. Dakwaan dengan Nomor Surat Dakwaan PDM-321/Tj.Perak/07/2017 terkait dengan ceramah yang disampaikan Ustaz Alfian Tanjung di Masjid Mujahidin – Perak, Surabaya.

JPU meminta kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukum tahanan selama 3 tahun dikurangi masa tahanan.

“Hal ini didasari atas pemeriksaan terdakwa selama persidangan serta keterangan saksi-saksi. Sehingga kami menyimpulkan telah memenuhi tindak pidana dengan mendiskriminasikan ras atau golongan tertentu dengan menyebarkan ujaran kebencian,” kata JPU dalam persidangan dihadapan Majelis Hakim.

Menanggapi tuntutan tersebut, kepada Jurnalislam.com ustaz Alfian Tanjung mengatakan bahwa kasus yang menimpa dirinya dirasa sangat tidak adil.

“Semua sudah mengetahui ketika saksi pelapor datang sangat kebingungan dan saksi-saksi yang sifatnya memberatkan menyerahkan semua kepada penyidik,” katanya.

“Saya dengan sangat ke ksatria menjelaskan bahwa kebangkitan komunis semakin nyata. Meskipun mereka belum secara terang-terangan berbaju PKI ini akan merayap dengan cukup kuat. Saya menekuni masalah kebangkitan Komunis sudah selama 30 tahun. Minggu depan saya akan mengajukan pledoi,” pungkasnya.

Sementara itu, kuasa hukum ustaz Alfian Tanjung, Al Katiri mengatakan bahwa barang bukti yang rusak dan tidak lengkap secara otomatis tidak memenuhi syarat barang bukti di persidangan. Seperti diketahui, pegiat anti Komunisme ustaz Alfian Tanjung sudah dinyatakan bebas dan terbukti tidak bersalah. Namun dirinya malah ditangkap dan dituntut dengan UU ITE dalam ceramah yang membaha bahaya komunisme.

 

Seminar Fikih Falak Internasional Dihelat, Menag : Menuju Persatuan Umat

JAKARTA (Jurnalislam.com)— Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menyampaikan pidato kunci pada Seminar Internasional Fikih Falak (SIFF) Tahun 2017 yang berlangsung di Hotel Aryaduta Jakarta, Rabu (28/11).

Dalam pidatonya, Menag mengatakan bahwa seminar yang membahas tema unifikasi kriteria kalender hijriyah global tersebut merupakan respon dari banyak pertemuan sejumlah organisasi dan negara Islam terkait usaha menyatukan kriteria penentuan awal bulan Qamariyah.

“Kata kunci dalam seminar ini adalah Kalender Hijirah Global. Oleh karena itu seminar ini menghadirkan semua elemen terkait yang akan merespon secara aktif terkait kalender Islam global, yang belakangan telah memperoleh perhatian para ulama dan astronom di berbagai negara Islam. Pada tahun 2016 lalu misalnya telah diselenggarakan Konferensi Internasional Penyatuan Kalender Islam di Istanbul Turki. Bahkan dari forum itu lahir kesepakatan tentang dua konsep kalender Islam hasil kajian Scientific Commite, yaitu Kalender Islam Bizonal dan Kalender Islam Terpadu” papar Menag dalam rilis yang diterima redaksi.

Sebagaimana diketahui bahwa Kalender Islam Bizonal adalah gagasan Nidhal Guessoum dan Mohamad Syawkat Odeh yang membagi dunia pada dua zona, barat dan timur. Sementara satu kalender lainnya digagas oleh Jamaluddin Abdul Razik dengan tiga prinsip yang dikembangkan, yaitu hisab, prinsip transfer rukyat dan penentuan permulaan hari.

Menyikapi hasil pertemuan di negara Turki tersebut, Pemerintah Indonesia bersama sejumlah Ormas Islam menilai masih terdapat sejumlah hal yang perlu disempurnakan, di antaranya ada yang bersifat pembatasan atas penyampaian pandangan, juga belum disentuhnya kedua konsep yang ditawarkan secara substantif.

Di hadapan tamu delegasi negara sahabat dan 112 ahli fikih falak tersebut, Menag mengingatkan urgensi pelaksanaan seminar ini di Indonesia, selain sebagai bentuk kehadiran negara, juga merupakan upaya menjaga solidaritas dan semangat persatuan umat Islam dunia.

“Kehadiran Kalender Islam terpadu merupakan keniscayaan dan untuk mewujudkannya perlu mekanisme yang jelas dan terarah. Hal ini jika di Indonesia dapat merujuk kepada perwujudan Kompilasi Hukum Islam. Di sinilah negara perlu hadir untuk kemudian mengarahkan satu perubahan kemajuan dari “solidaritas individual-sektarian” menuju “solidaritas kebangsaan-keummatan”, ungkapnya.

Hadir sebagai peserta SIFF 2017 ini, perwakilan dari ahli falak Indonesia, ormas Islam, akademisi perguruan tinggi, pakar astronomi, lembaga-lembaga negara terkait, juga delegasi dari beberapa negara seperti Yordania, Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura, Maroko, dan Iran.

Amien Rais Ajak Umat Hadiri Reuni 212 Dengan Semangat Memperbaiki Negeri

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Dewan Pembina Presidium Alumni 212, Prof. Dr. Amien Rais mengajak umat Islam untuk menghadiri Reuni Akbar 212 dengan semangat memperbaiki negeri ini.

“Datanglah berbondong-bondong, mari kita tunjukkan pada dunia bahwa kita adalah umat yang satu dan kita akan bekerja sama untuk memperbaiki negeri ini bersama-sama,” katanya dalam sebuah video yang diunggah ke youtube oleh akun Gerakan Indonesia Shalat Subuh (GISS) pada Senin (27/11/2017).

Baca juga: Jelang Reuni 212, DSKS Targetkan Ribuan Umat Islam Soloraya Hadir di Monas

Ia juga mengimbau peserta untuk tidak terprovokasi oleh propaganda pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.

“Marilah kita datang dengan damai dan ikhlas, tidak ada satu pun niat kita untuk merusak apalagi bakar-bakar seperti propaganda dari orang-orang yang tidak bertanggungjawab itu. Karena terbukti berkali-kiali bahwa kita adalah ahli dalam mengekspresikan pendapat,” paparnya.

Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) itu juga menjelaskan bahwa kehadiran umat Islam dalam acara tersebut adalah sebagai bentuk mempertahankan kedaulatan Indonesia dengan memperkuat ikatan persaudaran antar sesama anak bangsa.

“Karena itu, saya mengingatkan, dalam al Qur’an kita punya kewajiban amar maruf nahi munkar dan menegakkan keadilan dan mencegah kedzaliman,” imbuhnya.

Jenewa: Sebelum Gencatan Senjata, Rezim Syiah Assad Gempur Warga Sipil Ghouta Timur

SURIAH (Jurnalislam.com) – Serangan udara kembali diluncurkan di Ghouta Timur Suriah, menurut sebuah kelompok pemantau, beberapa jam sebelum PBB mengumumkan bahwa pemerintah Suriah telah menyetujui sebuah gencatan senjata di daerah yang dikuasai oposisi tersebut, setelah rezim Syiah Assad melakukan pemboman hebat selama beberapa hari, lansir Aljazeera Selasa (28/11/2017).

Observatorium Suriah untuk Hak Asasi Manusia (The Syrian Observatory for Human Rights-SOHR) yang berbasis di Inggris melaporkan korban tewas sedikitnya 19 orang, satu hari setelah serangan udara di distrik yang terkepung dan kelaparan di pinggiran kota Damaskus tersebut.

Laporan itu muncul saat delegasi oposisi berkumpul di Jenewa pada hari Selasa untuk sebuah babak baru perundingan yang disponsori PBB.

Perwakilan pemerintah diperkirakan tiba di kota Swiss pada hari Rabu (29/11/2017).

Namun, ada sedikit optimisme untuk kemajuan dalam mengakhiri konflik Suriah, yang ekarang memasuki tahun ketujuh.

Staffan de Mistura, utusan PBB untuk Suriah, mengatakan di Jenewa bahwa pemerintah Bashar al-Assad telah menyetujui rencana Rusia untuk melakukan gencatan senjata di daerah yang dikuasai oposisi tersebut.

Serangan Udara Rezim Assad Targetkan Warga Sipil Kelaparan di Ghouta Timur, 23 Tewas

“Rusia telah mengusulkan dan pemerintah telah menerima sebuah gencatan senjata di Ghouta Timur,” katanya, mencatat bahwa dia telah mengetahui proposal tersebut dari seorang duta besar Rusia, dalam sebuah pertemuan sebelumnya yang dihadiri perwakilan permanen Dewan Keamanan: Inggris, AS, Perancis, Cina dan Rusia.

“Sekarang kita perlu melihat ini [gencatan senjata] terjadi, namun bukan kebetulan bahwa ini sebenarnya diusulkan dan disepakati dalam sesi ini [di Jenewa],” tambahnya.

James Bays dari Al Jazeera, yang melaporkan dari Jenewa, mengatakan bahwa pihak oposisi “kemungkinan akan menyambut” gencatan senjata di Ghouta Timur.

“Saat ini tidak ada keraguan bahwa hanya ada satu pihak terlibat dalam tindakan militer di sana, yaitu pemerintahan rezim Suriah dengan serangan dan pemboman udara mereka yang telah berlangsung berhari-hari dan menyebabkan penderitaan bagi warga di sana,” katanya.

61 Warga Tewas di Zona Eskalasi oleh Serangan Udara Assad, HTS: Tidak Ada Solusi Selain Perang

Serangan terhadap Ghouta Timur dua pekan terakhir telah membunuh lebih dari 100 orang, menurut SOHR, yang memantau perkembangan konflik Suriah melalui jaringan sumber di lapangan.

Ghouta Timur dihantam serangan meski terdaftar sebagai “zona de-eskalasi”, dimana aktivitas militer dilarang berdasarkan kesepakatan yang disahkan oleh Turki, Rusia, dan Iran, dalam pembicaraan terpisah dengan pemerintah Suriah dan delegasi oposisi di ibukota Kazakhstan, Astana.

Oposisi di Ghouta Timur berhasil menahan Pasukan militer Suriah tetap berada di teluk selama perang bertahun-tahun; Namun, pengepungan pemerintah terhadap wilayah tersebut mengakibatkan krisis kemanusiaan karena kekurangan makanan dan obat-obatan.

Setelah berbulan-bulan mengalami kebuntuan, perundingan Jenewa putaran kedelapan diperkirakan akan berfokus terutama pada sebuah konstitusi dan pemilihan baru, dua dari empat masalah reformasi menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa demi penyelesaian politik krisis Suriah.

Korea Utara Luncurkan Rudal Balistik ke Arah Jepang

KORSEL (Jurnalislam.com) – Korea Utara telah melepaskan sebuah rudal balistik, merupakan peluncuran pertama sejak pertengahan September, menurut pejabat di Korea Selatan, Jepang dan Amerika Serikat.

“Korea Utara meluncurkan rudal balistik tak dikenal dari sekitar Pyongsong, Provinsi Pyongan Selatan, saat fajar hari ini,” kata pejabat militer Korea Selatan kepada Yonhap.

Tidak ada komentar langsung dari Korea Utara.

Rudal tersebut diluncurkan dari Pyongsong, sebuah kota di Provinsi Pyongan Selatan, sekitar pukul 03.15 waktu setempat (18:17 GMT) pada hari Rabu dini hari (29/11/2017), menurut militer Korea Selatan.

Menteri Pertahanan Herodian Onodera mengatakan bahwa rudal itu diperkirakan mencapai sekitar 4.000 kilometer dan hancur sebelum mendarat di “zona ekonomi eksklusif” negara tersebut.

Ketegangan Meningkat, Korea Utara dan Kuba Tolak Tuntutan AS

Rekannya dari AS, Jim Mattis, mengatakan bahwa rudal tersebut lebih tinggi dari sebelumnya, menggambarkannya sebagai langkah menuju pembangunan rudal Pyongyang yang dapat “mengancam seluruh tempat di dunia.”

“Dengan tes ini, Korea Utara ingin menunjukkan kepada dunia bahwa rudal mereka ada,” kata jubir Al Jazeera Kathy Novak, yang melaporkan dari ibukota Korea Selatan, Seoul.

Sebuah penilaian awal oleh Departemen Pertahanan AS mengatakan Korea Utara menembakkan rudal balistik antar benua (intercontinental ballistic missile-ICBM). Jenis rudal ini mampu membawa hulu ledak nuklir dan bisa sampai ke Amerika Serikat.

Jika penilaian pertama Pentagon ternyata benar, ini merupakan uji coba ICBM ketiga oleh Korea Utara tahun ini.

Setelah peluncuran tersebut, Presiden Korea Selatan Moon Jae-in diperkirakan akan mengadakan pertemuan kemanan nasional bersama para penasehat tinggi sedangkan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe meminta sebuah pertemuan darurat Dewan Keamanan PBB.

“Masalah ini dinilai serius di sini,” kata Novak, seorang reporter Al Jazeera, mencatat bahwa Korea Selatan melakukan latihan lima menit setelah penembakan rudal tersebut.

Pesan yang ingin disampaikan Selatan kepada Utara adalah bahwa mereka memantau segala aksi Korea Utara; dan bahwa mereka dengan cepat mendeteksi rudal yang diluncurkan; dan siap untuk merespon,” tambahnya.

Mengomentari peluncuran tersebut, Presiden AS Donald Trump mengatakan “ini adalah situasi yang akan kita tangani,” menambahkan bahwa sikap AS mengenai masalah Korea Utara tidak akan berubah.

Pekan lalu, Trump menunjuk Korea Utara sebagai “negara sponsor terorisme”, sebuah langkah yang digambarkan sebagai bagian dari “kampanye tekanan maksimum” untuk mengisolasi Pyongyang lebih jauh lagi.

Dikatakan Negara Teroris oleh AS, Korut Semakin Produktif Kembangkan Senjata Nuklir

Trump mengatakan mengharapkan lebih banyak sanksi ekonomi sebagai hasil keputusannya.

Presiden AS dan pemimpin Korea Utara Kim Jong-a telah berulang kali melemperkan ledekan – Trump menyebut Kim sebagai “manusia roket (rocket man)”, sementara pemimpin Korea Utara menggambarkan presiden AS tersebut sebagai “dotard (pikun)”.

Jens Stoltenberg, Sekretaris Jenderal NATO, mengecam peluncuran rudal tersebut.

“Ini adalah pelanggaran lebih lanjut atas beberapa Resolusi Dewan Keamanan PBB, yang merongrong keamanan regional dan internasional,” katanya dalam sebuah pernyataan.

Pandangannya digaungkan oleh Uni Eropa. “Ini adalah provokasi serius lanjutan, dan merupakan ancaman serius bagi keamanan internasional,” kata juru bicara Uni Eropa.

Paus Temui Aung San Suu Kyi dan Hindari Sebut Rohingya dalam Pidato

MYANMAR (Jurnalislam.com) – Paus Fransiskus telah bertemu dengan Penasihat Negara Myanmar Aung San Suu Kyi namun menghindari membahas langsung krisis Rohingya yang sedang berlangsung, Selasa (28/11/2017).

Pada pertemuan di Yangon hari Selasa, paus menekankan agar Myanmar menghormati “identitas” semua kelompok etniknya, tanpa menggunakan istilah “Rohingya”.

Lebih dari 600.000 warga Rohingya telah melarikan diri ke negara tetangga Bangladesh karena takut disiksa oleh tentara Myanmar.

Kelompok etnis tersebut tunduk pada serangkaian tindakan diskriminatif oleh pemerintah Myanmar, seperti dicabut kewarganegaraannya.

Setelah mendengar tentang penganiayaan terhadap warga Muslim Rohingya, pemimpin Gereja Katolik Roma tersebut telah disarankan oleh uskup agung Myanmar untuk tidak menggunakan kata ‘Rohingya.’

Tun Khin, presiden Organisasi Rohingya Burma Inggris (the Burmese Rohingya Organisation UK-BROUK), mengatakan kepada Al Jazeera bahwa penghilangan kata “Rohingya” oleh Paus itu “sangat menyedihkan”.

“Pemerintah Burma menolak keberadaan kita, dan identitas kita,” katanya. “Bagaimana paus bisa mengangkat isu krisis Rohingya jika dia bahkan tidak menyebutkan namanya?”

Khin mengatakan bahwa paus harus menggunakan pengaruhnya untuk menekan Aung San Suu Kyi dan militer Myanmar menghentikan genosida dan memungkinkan bantuan kemanusiaan bagi Rohingya.

“Seharusnya dia berbicara menentang kampanye kebencian yang menargetkan Rohingya dan minoritas lain di Burma,” kata Khin.

Namun, Scott Heidler dari Al Jazeera, yang melaporkan dari Yangon, mengatakan bahwa paus telah menyinggung minoritas yang dianiaya tersebut.

“Rohingya adalah topik yang sangat sensitif, ini adalah kata yang sangat sensitif di Myanmar, terutama dalam hal yang berurusan dengan pemerintah,” Heidler menjelaskan.

“Dia tidak mengatakan Rohingya, tapi dia menyinggung masalah Rohingya dan keadaan mereka yang buruk, dan dia mengatakan bahwa mereka mendukung penerimaan identitas semua kelompok etnis dan siapa diri mereka.”

Aung San Suu Kyi Dinobatkan sebagai Tokoh Nomor 1 Islamophobia Internasional

Komite Penyelamatan Internasional (The International Rescue Committee-IRC) menyatakan harapan bahwa paus akan menangani sejumlah aspek kunci mengenai krisis Rohingya.

“Kami berbicara tentang sosok persatuan dan kasih sayang global dan harapan bagi orang-orang yang paling rentan di dunia,” Chiara Trincia, seorang pakar kemanusiaan IRC mengatakan kepada Al Jazeera.

Di antara aspek-aspek kunci ini, Trincia mengatakan, ini adalah panggilan pertama dan terpenting bagi pemerintah Myanmar untuk menghentikan semua operasi militer, dan untuk menekankan bahwa inti dari krisis ini adalah pengakuan dan peningkatan hak dan layanan dasar dan setara, layanan dan perlindungan jangka panjang yang selama ini dicabut dari warga Rohingya.

Partai penguasa Myanmar menolak menggunakan kata ‘Rohingya’ dan bersikeras menyebut mereka sebagai “orang Bengali” meskipun kelompok teraniaya tersebut telah tinggal di sana selama beberapa generasi.

PBB dan juga Amerika Serikat mengatakan bahwa tindakan kekerasan yang dilakukan oleh angkatan bersenjata Myanmar dan “warga lokal Budhis” dapat dianggap sebagai “pembantaian etnis” terhadap minoritas Muslim Rohingya.

Pada tahun 2012, angkatan bersenjata Myanmar mulai memaksa warga Muslim Rohingya ke kamp-kamp pengungsian, keduanya di negara bagian Rakhine dan melintasi perbatasan ke Bangladesh.

Krisis kemanusiaan yang sedang berlangsung digambarkan sebagai eksodus terbesar di dunia tahun ini.

Pekan lalu pemerintah Bangladesh menandatangani kesepakatan dengan Myanmar mengenai pemulangan Rohingya, namun rinciannya tidak diumumkan ke publik.

 

Mantan Ketua MUI dan Ulama Betawi Ajak Umat Ramaikan Reuni 212

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Mantan Ketua MUI, KH Cholil Ridwan mengajak segenap umat Islam Indonesia untuk menghadiri acara Reuni Akbar Alumni 212 di Monas 2 Desember mendatang.

“Saya imbau agar umat Islam membanjiri lapangan monas pada hari sabtu 2 desember dalam rangka ulang tahun 212,” katanya dalam sebuah video yang diunggah akun Gerakan Indonesia Shalat Subuh (GISS) pada Senin (27/11/2017)

Acara itu, kata dia, untuk mengingatkan umat Islam akan kemenangan politik iman atas politik uang pada Pilkada DKI.

Selain itu, ulama betawi lainnya, K.H Abdul Rasyid Abdullah Syafi’ie juga berharap umat Islam untuk hadir dalam acara Reuni 212 yang akan diawali dengan shalat subuh berjamaah di kawasan Monumen Nasional.

Ia mengimbau kepada para ulama dan tokoh masyarakat untuk menyerukan jamaahnya agar meramaikan acara bertajuk Maulid Agung dan Reuni Akbar Alumni 212 itu.

“Kami menyerukan untuk semuanya menghadiri acara reuni akbar 212 yang diharapkan subuh berjamaah, mari kita hadiri beramai-ramai ajak keluarga, ajak jamaah untuk menghadiri acara ini,” katanya dalam video tersebut.

Sebagaimana diberitakan, acara Maulid Agung dan Reuni Akbar 212 akan digelar di Monumen Nasional pada 2 Desember mendatang. Ada beberapa isu yang akan diangkat dalam acara tersebut diantaranya menghentikan dominasi Cina di bidang politik dan ekonomi, menghentikan proyek reklamasi dan Meikarta, dan sebagainya.

Putaran Kedelapan Perundingan Damai Suriah, Oposisi: Hapus Assad dalam Daftar Pemilihan Baru

JENEWA (Jurnalislam.com) – Putaran kedelapan perundingan perdamaian Suriah dimulai pada hari Selasa (28/11/2017) di Jenewa yang melibatkan delegasi oposisi bersatu; Bashar al-Assad diperkirakan akan bergabung dalam pembicaraan pada hari Rabu (29/11/2017).

Oposisi Suriah meminta kekuatan besar untuk menekan partisipasi rezim Syiah Assad, lansir Anadolu Agency.

Hanya ada satu oposisi dalam pembicaraan damai di Jenewa yang mewakili semua kelompok anti-rezim Assad di Suriah.

Perundingan Damai Suriah di Sochi dalam Pemberitaan Media di Dunia

Nasr al-Hariri, ketua delegasi oposisi, bertemu Utusan Khusus PBB untuk Suriah, Staffan de Mistura. Pertemuan lain yang melibatkan seluruh delegasi akan berlangsung kemudian.

Pihak oposisi menginginkan agar rezim berpartisipasi dalam perundingan mengenai transisi politik, serta konstitusi dan pemilihan baru.

Hariri menegaskan bahwa oposisi mendukung penghapusan Bashar al-Assad saat pemilihan.

“Delegasi pemerintah harus siap untuk bernegosiasi,” kata Mistura pada sebuah briefing ke Dewan Keamanan PBB dari Jenewa.

Inilah Komunike Oposisi Suriah Hasil Konferensi di Arab Saudi