Berita Terkini

Silaturahim Ormas Islam Aceh Sepakat Kawal Penerapan Syariat islam

ACEH (Jurnalislam.com)–Sebanyak 40 aktivis dari berbagai organisasi massa (ormas) Islam di Aceh menyelenggarakan silaturahim dan dialog dalam rangka memperkuat soliditas dalam membangun Aceh berlandaskan syariat Islam. Kegiatan yang berlangsung Kamis (07/06/2018) sore di Aceh ini juga dirancang dengan buka puasa bersama.

Hal tersebut dijelaskan Teuku Zulkhairi, Sekjend PW Badan Koordinasi Mubaligh Indonesia Prov Aceh (Bakomubin) Aceh yang juga inisiator acara silaturahim.

Hadir dalam acara silaturahim ini Ketua KAMMI Aceh, Ketua HMI Aceh, Sekum BKPRMI Aceh, Ketua Pemuda Dewan Dakwah Aceh, serta Ketua Rabithah Thaliban (RTA) Banda Aceh.

Selain itu juga dihadiri Ketua Ikatan Alumni Timur Tengah (IKAT), Ketua Ikatan Siswa Kader Dakwah (ISKADA), Ketua Lembaga Dakwah Kampus (LDK) UIN Ar-Raniry, serta Presiden Mahasiswa Unsyiah.

Selain itu juga dihadiri perwakilan ormas Islam lain seperti FPI Aceh, Wahdah Islamiyah, Ikatan Sarjana Alumni Dayah (ISAD), dan sejumlah ormas Islam lainnya. Juga ikut dihadiri ketua LSM Aksi Cepat Tanggap (ACT) Aceh.

“Para aktivis Ormas Islam selama ini meski beda organisasi namun semuanya bergerak ke arah yang sama, yaitu mewujudkan Aceh yang bersyariat. Maka di antara kita mesti terus bersilaturahim dan berdiskusi tentang capaian-capaian yang sudah diraih Aceh dan yang belum, dan mari kita terus evaluasi dan kawal agar Aceh terus bergerak menjadi prototype Syariat Islam bagi dunia,” ujar Zulkhairi dalam sambutannya dilansir Hidayatullah.com, Jumat (08/06/2018).

Presiden Mahasiswa Unsyiah, Muhammad Yasir, dalam sambutannya mengatakan, pihaknya dari aktivis kampus juga senantiasa siap turun ke lapangan untuk menyuarakan aspirasi masyarakat Aceh dan mengawal syariat Islam.

Sementara sejumlah perwakilan ormas Islam mengatakan, perlunya Aceh terlibat di depan dalam merespons isu-isu kebangsaan. Aktivis Islam di Aceh diharapkan semakin intensif menjadikan Aceh sebagai kiblat bagi agenda mewujudkan Indonesia ke arah yang lebih baik.

Dalam pertemuan ini, juga mengemuka ide penyelenggaraan kongres umat Islam Aceh yang direncanakan dibuat setelah hari raya Idul Fitri. Kongres ini direncanakan akan menghadirkan tokoh-tokoh Islam nasional dan Aceh untuk berbicara masa depan Islam di Indonesia.*

 

Pasca Lebaran, Angka Inflasi Diprediksi Naik

PADANG (Jurnalislam.com) — Pimpinan daerah diminta mewaspadai lonjakan tingkat inflasi yang berpotensi terjadi setelah libur Lebaran. Alasannya, harga tiket moda transportasi dengan rute keberangkatan dari daerah asal menuju ibu kota atau kota besar lainnya diyakini akan meroket. Ujungnya, inflasi daerah akan ikut terkerek sejalan dengan tingginya pengeluaran oleh masyarakat yang akan kembali merantau.

Kepala Perwakilan BPS Sumbar Sukardi menjelaskan, mengacu pada seri data inflasi dari tahun ke tahun, Lebaran merupakan momentum lonjakan inflasi. Menurutnya hal ini merupakan hal yang ‘normal’ menyusul tingginya permintaan masyarakat dan meningkatkan konsumsi rumah tangga.

“Di Sumbar sendiri tiket pesawat cukup pengaruhi inflasi. Biasanya kalau setelah Lebaran harga meningkat, terutama dari harga tiket. Pemudik akan pulang ke ibu kota dan permintaan tiket meningkat,” kata Sukardi.

Kepala Perwakilan BI Sumbar Endy Dwi Tjahjono menilai Lebaran merupakan momentum masyarakat membelanjakan pendapatannya. Kenaikan konsumsi di daerah saat Lebaran merupakan pola tahunan yang selalu terjadi.

“Karena Lebaran kan waktunya orang konsumsi. Orang rantau pulang ke kampung kemudian memberikan uang kepada tetangga dan saudara,” ujar Endy.

Berdasarkan catatan tahun lalu, tingkat inflasi Kota Padang sejak paruh pertama 2017 ternyata bergantung pada naik turunnya tarif tiket pesawat terbang. Hal itu terbukti, naiknya tarif pesawat menyumbang laju inflasi hingga 0,1 persen pada bulan Juni 2017. Sedangkan sebulan setelahnya, saat arus balik Lebaran masih tinggi, tarif tiket pesawat menyumbang inflasi hingga 0,66 persen dengan tingkat kenaikan harga hingga 41,08 persen dibanding periode yang sama tahun lalu.

Berlanjut pada Agustus 2017, ketika arus balik perlahan mulai surut dan harga tiket pesawat mulai turun, Kota Padang justru mengalami deflasi sebesar -0,36 persen. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatra Barat Sukardi menjelaskan, peran penurunan tarif pesawat terhadap deflasi cukup tinggi yakni -3,49 persen.

BPS mencatat, harga rata-rata tiket pesawat jurusan Padang-Jakarta pada September 2017 di kisaran Rp 700 ribu-an. Angka itu turun dibanding harga rata-rata tiket pesawat pada Juli 2017 saat arus mudik yang masih bertengger di angka Rp 975 ribu-an. Angka itu didapat dari seluruh maskapai. Sementara, Garuda Indonesia mematok harga rata-rata lebih mahal dibanding maskapai lain.

 

Kebijakan THR Presiden Dinilai Dapat Merugikan Keuangan Negara

JAKARTA (Jurnalislam.com)–Pengamat Otonomi Daerah, Siti Zuhro, mengatakan sebaiknya pemerintah tidak membuat kebijakan tunjangan hari raya (THR) yang berpotensi merugikan keuangan negara. Kebijakan THR kepada ASN saat ini dinilai belum mempertimbangkan secara matang keuntungan dan kerugiannya.

“Sebaiknya suatu kebijakan itu mempertimbangkan secara mendalam dampaknya, baik positif maupun negatif sehingga tidak menimbulkan resistensi dan polemik di masyarakat. Kebijakan yang keliru akan merugikan apalagi terkait penggunaan uang negara,” ujar Siti dilansir Republika.co.id, Kamis (7/6) malam.

Menurut Siti, akan menjadi masalah jika anggaran tak terduga yang ada di daerah sudah habis terpakai untuk berbagai kebutuhan. Jika demikian, dana yang dimiliki daerah tidak cukup untuk membayar ASN.

Terlebih, jika di daerah itu memiliki banyak tenaga honorer. “Saya khawatir sekali dengan kebijakan THR dan gaji ke-13 ini. Selain diperuntukkan bagi 4,5 juta PNS, juga diberikan kepada pegawai honorer. Sementara itu, tunjangan kinerja di daerah rata-rata lumayan besar,” ungkap Siti.

Sebelumnya pemerintah pusat mengintruksikan penyediaan THR dan gaji ke-13 yang meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan dan tunjangan kinerja.

“Tahun politik dan pemilu semestinya kebijakan pemerintah lebih terukur dan tidak menimbulkan kontroversi. Karena hal ini bisa ditarik-tarik kepada kepentingan politik,” tegasnya.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo telah mengeluarkan surat edaran berisi pemberian THR dan gaji ke-13 diambil dari APBD. Menurut dia, banyak daerah yang setuju akan isi surat edaran tersebut.

Namun, kenyataannya pernyataan Tjahjo ini bertolak belakang dengan fakta di masyarakat. Salah satunya Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini yang keberatan THR dan gaji 13 PNS diambil dari APBD.

Risma menilai, pembayaran THR PNS daerah menggunakan APBD cukup membebani. Sebab, jumlah THR yang harus dibayar tidaklah kecil. “Kalau besar kan ya, bebani (APBD), berat ya. Masa pakai APBD,” kata Risma.

Sementara itu, anggota DPR daerah pemilihan Papua, Sulaeman Hamzah, menyarankan pemerintah daerah (pemda) di Papua untuk tidak memaksa mengalokasikan dana THR dan gaji ke-13 untuk para ASN dan tenaga honorer. Sebab, menurut dia, pemda-pemda di Papua mengandalkan APBN sebagai sumber anggaran selama ini.

“Daerah-daerah di Papua itu lebih parah lagi. Daerah-daerah yang normal saja, yang mungkin punya APBD cukup saja, itu bisa menyalahi, apalagi daerah yang punya ketergantungan dengan APBN,” kata dia dilansir Republika.co.id, Selasa (5/6).

 

Donald Trump akan Undang Kim Jong-un ke AS Jika Pekan Depan…

WASHINGTON (Jurnalislam.com) – Presiden Donald Trump mengatakan pada hari Kamis (7/6/2018) bahwa dia “pasti” akan mengundang pemimpin Korea Utara Kim Jong-un ke AS jika pertemuan pekan depan di Singapura berjalan dengan baik, tetapi menambahkan dia “benar-benar siap untuk berbalik” jika kemajuan tidak tercapai.

Di hadapan wartawan di Gedung Putih bersama Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe, Trump mengatakan dia berpikir undangan itu “akan diterima dengan baik” oleh Kim, tetapi bersikeras bahwa Korea Utara harus melakukan denuklirisasi jika ingin menerima bantuan semacam bebas dari sanksi internasional, lansir Anadolu Agency.

Sekretaris Negara Mike Pompeo kemudian mengatakan bahwa Kim, yang telah ditemuinya dua kali di tengah kesibukan aktivitas diplomatik dalam persiapan untuk KTT, telah mengindikasikan kepadanya bahwa dia “siap untuk melakukan denuklirisasi.”

Trump lebih lanjut mengatakan dia ingin menormalkan hubungan dengan musuh Washington selama beberapa dasawarsa tersebut jika kedua belah pihak dapat menengahi perjanjian bersejarah denuklirisasi Semenanjung Korea.

Manuver Jet AS pada Latihan Perang dengan Korsel, Korut: Ini Ambang Perang Nuklir

“Menormalkan hubungan adalah sesuatu yang saya pikir bisa dilakukan, saya harapan bisa dilakukan, setelah semuanya selesai. Kami tentu berharap bisa melakukan itu,” kata Trump di Rose Garden.

Abe menekankan pentingnya Tokyo membebaskan warga Jepang yang disandera di Korea Utara, mengatakan dalam pernyataan yang diterjemahkan dari bahasa Jepang bahwa presiden Amerika “sepenuhnya memahami” pentingnya pembebasan mereka.

Lebih dari selusin warga Jepang ditahan di Utara.

Trump dijadwalkan bertemu dengan Kim pada hari Selasa di hotel mewah Capella Hotel di Pulau Sentosa, Singapura. Jika berlanjut, ini akan menjadi pertemuan pertama antara presiden AS dan pemimpin Korea Utara.

Trump sebelumnya membatalkan pertemuan setelah komentar panas dari pejabat senior Korea Utara dan AS, tetapi pada Jumat lalu setelah pertemuan selama sekitar dua jam dengan kedua komandan Kim di Gedung Putih, Trump mengatakan pertemuan itu akan kembali dilanjutkan.

Krisis Korut-AS, Sekjen PBB: Ini Ancaman Bahaya Perang Nuklir

Selain denuklirisasi, Trump mengatakan AS dan Korea Utara akan membahas akhir resmi Perang Korea yang telah berlangsung puluhan tahun, dan mengatakan kesepakatan seperti itu dapat ditetapkan selama pekan depan.

“Itu mungkin bagian yang mudah. Bagian yang sulit adalah setelahnya,“ katanya.

Pengacara Trump, Rudy Giuliani, melemparkan salah satu kunci terbesar untuk KTT yang direncanakan pada Rabu tersebut ketika dia mengatakan Kim “kembali berlutut dan memohon” agar AS menghidupkan kembali KTT setelah Trump membatalkannya sementara.

Korut dan Korsel Sepakat Penghapusan Senjata Nuklir, Begini Komentar Trump

Tapi Pompeo menekankan bahwa Giuliani, yang bukan bagian dari administrasi Trump, “tidak berbicara mewakili administrasi dalam hal negosiasi ini, dan serangkaian masalah ini.”

“Kami bergerak maju, kami fokus pada hal-hal penting,” kata Pompeo kepada wartawan di Gedung Putih, menekankan fakta bahwa Kim dan Trump “datang ke meja perundingan menunjukkan bahwa kedua pihak sangat serius.”

WHD Semangati Wanita Kristen di Dunia Kenakan Hijab dan Puasa Selama Ramadhan

Redaktur: Deddy Purwanto

LONDON (Jurnalislam.com) – Banyak wanita Kristen di dunia telah mulai mengenakan hijab sebagai bagian dari Tantangan Hijab Ramadhan (the Ramadan Hijab Challenge) untuk menunjukkan solidaritas dengan wanita Muslim selama bulan suci Islam.

Inisiatif yang dibuat oleh organisasi World Hijab Day ini mendorong perempuan non-Muslim untuk mengenakan jilbab dan berpuasa selama Ramadhan.

“Acara ini adalah bagi mereka yang ingin meraskan pengalaman mengenakan hijab selama lebih dari satu hari untuk lebih memahami apa yang wanita Muslim lakukan setiap hari,” Nazma Khan, pendiri WHD, mengatakan kepada Al Jazeera, Rabu (6/6/2018).

Wanita Muslim pada Hari Buruh di Eropa: ‘Jilbabku Bukan Urusanmu’

Salah satu peserta, Ellie Lloyd – seorang wanita Kristen yang tinggal di Qatar dengan putrinya, mengatakan: “Saya adalah seorang wanita Kristen yang mengambil Tantangan Hijab Ramadhan 30 hari” dan alasan saya berpartisipasi dalam tantangan adalah “untuk membantu meningkatkan kesadaran dan merasakan langsung bagaimana rasanya memakai jilbab.”

“Tujuannya adalah untuk membantu memerangi Islamophobia di seluruh dunia dan membuat dunia ini menjadi tempat yang lebih menerima dan lebih damai untuk hidup,” tambahnya.

Organisasi World Hijab Day didirikan pada Februari 2013 oleh Nazma Khan dengan tujuan menyebarkan kesadaran dan pemahaman tentang Hijab dan wanita Muslim.

Seorang Muslimah Pembuat Film ‘Amerika Berjilbab’ Memecah Stereotip Kelompok Islamophobia

World Hijab Day diadakan setiap tahun pada 1 Februari. Tantangan Hijab Ramadhan adalah inisiatif baru yang bertujuan untuk mengenali tantangan yang dihadapi wanita Muslim di bulan suci.

“Bagi banyak orang, jilbab adalah simbol penindasan dan segregasi. Dengan membuka jalur baru untuk memahami, Nazma berharap untuk melawan beberapa kontroversi seputar mengapa wanita Muslim memilih untuk mengenakan jilbab,” kata pernyataan di situs web mereka.

Akhir 2018, BMT Beringharjo Targetkan Aset Mencapai Rp 196 Miliar

JAKARTA (Jurnalislam.com)–Koperasi syariah Baitul Maal wat Tamwil (BMT) Beringharjo menargetkan memiliki aset senilai Rp 196 miliar sampai akhir tahun 2018. Sampai dengan awal Juni 2018, aset BMT Beringharjo telah mencapai Rp 165 miliar.

Direktur Utama BMT Beringharjo, Rury Febrianto, mengatakan, pertumbuhan aset BMT Beringharjo cukup signifikan. Per 31 Maret 2018 aset BMT Beringharjo sekitar Rp 153 miliar, kemudian meningkat menjadi Rp 165 miliar pada awal Juni 2018.

“Itu menyebabkan BMT Beringharjo masih belum perlu akses terhadap lembaga keuangan bank,” kata Rury dilansir Republika, Kamis (7/6).

Dari sisi penyaluran pembiayaan sampai awal Juni 2018 tercatat mencapai Rp 163 miliar dari sebelumnya Rp 153 miliar per 31 Maret 2018. Pembiayaan tersebut disalurkan kepada anggota BMT Beringharjo yang saat ini jumlahnya mencapai 12 ribu anggota. Anggota tersebut tersebar di 19 kantor cabang BMT Beringharjo.

BMT Beringharjo selama ini menyasar segmen mikro. Sebanyak 90 persen porsi pembiayaan yang disalurkan nilainya di kisaran nol rupiah sampai Rp 50 juta. Tetapi secara outstanding nominal, pembiayaan antara nol rupiah sampai 50 juta sekitar 50 persen, dan di atas Rp 50 juta juga 50 persen.

“Penerima manfaat kami 90 persen sangat banyak antara nol sampai Rp 50 juta. Target outstanding kami sampai akhir tahun 2018 sekitar Rp 190 miliar,” terang Rury.

Dari pembiayaan yang disalurkan, paling banyak menggunakam akad musyarakah sekitar 55 persen. Kemudian sisanya 45 persen menggunakad akad ijarah dan murabahah (jual beli).

Akad musyarakah menggunakan bagi hasil (nisbah) sekitar 30 persen dan 70 persen atau 40 persen dan 60 persen. Sedangkan akad murabahah jika marginnya dilakukan penyesuaian sekitar 12 persen per tahun. Rury menargetkan perolehan laba sampai akhir tahun 2018 sebesar 0,2 persen dari outstanding.

Untuk merealisasikan target tersebut, tahun ini BMT Beringharjo melakukan ekspansi penambahan kantor minimal 2 kantor, antara lain di Garut dan Tasikmalaya. Ekspansi tersebut satu jalur dengan kantor cabang Bandung yang diresmikan tahun lalu.

Kantor cabang di Garut telah diresmikan pada awal Ramadhan ini. Sedangkan kantor cabang di Tasikmalaya ditargetkan dibuka pada Agustus 2018.

“Kami harapkan dengan ekspansi tersebut jumlah anggota kami bisa mencapai sekitar 20 ribu anggota sampai akhir tahun,” ucapnya.

Target lainnya, tahun ini BMT Beringharjo berencana mengembangkan jaringan teknologi informasi (IT) untuk mendukung transaksi anggota-anggitanya. Pengembangan IT misalnya aplikasi marketing mobile dan aplikasi kartu anggota yang diberi nama Beringharjo Kagem (Kartu Anggota Gede Manfaat). Anggota yang telah memiliki kartu Kagem nantinya bisa mengunduh aplikasi Kocekku untuk melakukan transaksi-transaksi.

Beberapa keuntungan anggota dengan menggunakan aplikasi tersebut antara lain, transaksi dilakukan non tunai, dana bisa langsung ditransfer sesama anggota. Kemudian bisa melakukan pembayaran listrik, pulsa, air dan lain-lain.

Selain itu, anggota bisa sekaligus mengontrol saldo seperti SMS banking, bisa melihat jumlah saldo, dan laporan transaksi. Anggota juga bisa mendapat fasilitas potongan harga di merchant tertentu, misalnya toko baju atau supermarket.

Saat ini sudah ada empat merchant yanh bekerja sama dengan BMT Beringharjo. Investasi jaringan IT tersebut membutuhkan dana sekitar Rp 1 miliar. Model investasi dilakukan jangka panjang diambil dari biaya per bulan para anggota sebesar seribu rupiah.

“InsyaAllah aplikasi ini kami luncurkan bulan Juli atau Agustus. Pengennya 11 ribu anggota ambil aplikasi semua,” ungkapnya.

Sementara itu, pendiri BMT Beringharjo, Mursida Rambe, menyatakan, kinerja BMT Beringharjo pada awal tahun ini hampir mencapai target yang ditetapkan sampai akhir tahun. Posisi aset telah meningkat menjadi Rp 165 miliar sampai awal Juni 2018.

Karenanya, BMT Beringharjo tidak lagi mengandalkan pinjaman pihak ketiga yang biasanya berasal dari bank sebesar Rp 10 miliar. Sebab, jumlah simpanan anggota dinilai cukup untuk menambah likuiditas.

“Simpanan meningkat dan anggota meningkat. Kami ajari orang agar tidak konsumtif,” ujar Mursida saat berkunjung ke kantor Republika, Kamis.

 

Presiden Afghanistan Umumkan Gencatan Senjata pada Taliban Tapi Tidak untuk IS

AFGHANISTAN (Jurnalislam.com) – Presiden Afghanistan Ashraf Ghani pada hari Kamis (7/6/2018) mengumumkan gencatan senjata sementara dengan Imarah Islam Afghanistan (Taliban) hingga 20 Juni, meskipun tidak segera jelas apakah kelompok bersenjata tersebut telah setuju.

Dalam pidato yang disiarkan televisi, Ghani mengatakan bahwa pertempuran melawan kelompok bersenjata lainnya seperti Islamic State (IS) akan terus berlanjut, Aljazeera melaporkan.

Presiden Afghanistan itu mengatakan kepada pasukan militer untuk menghentikan operasi melawan kelompok bersenjata Taliban hingga 20 Juni, bertepatan dengan berakhirnya bulan puasa Ramadhan.

Presiden men-tweet dari akun resmi, bahwa gencatan senjata akan berlangsung “dari tanggal 27 Ramadhan sampai hari kelima Idul Fitri (12-19 Juni).”

Serangan dari Segala Arah Taliban Bungkam Pasukan Bentukan AS-NATO di Kota Farah

“Gencatan senjata ini adalah kesempatan bagi Taliban untuk mengintrospeksi bahwa operasi militer mereka tidak memenangkan hati dan pikiran mereka tetapi malah jauh lebih mengasingkan,” katanya dalam sebuah Tweet.

Presiden Afghanistan Ashraf Ghani
Presiden Afghanistan Ashraf Ghani

“Dengan pengumuman gencatan senjata, kami melambangkan kekuatan pemerintah Afghanistan dan kehendak rakyat untuk resolusi damai dalam konflik Afghanistan.”

Langkah mengejutkan itu terjadi beberapa hari setelah pertemuan para pemimpin agama Afghanistan terkemuka di ibukota, Kabul, yang mengeluarkan fatwa menentang pemboman dan serangan martir. Fatwa adalah pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh seorang ahli dalam hukum Islam.

Pertemuan agama itu diserang oleh seorang pembom martir dan menewaskan sedikitnya tujuh orang.

Turki Dukung Afghanistan untuk Perundingan Tanpa Syarat dengan Taliban

Pada bulan Februari Ghani menawarkan pengakuan terhadap Taliban sebagai kelompok politik yang sah dalam usulan proses politik yang katanya dapat berlanjut ke perundingan untuk mengakhiri perang yang telah berlangsung lebih dari 16 tahun.

Ghani mengusulkan gencatan senjata dan pembebasan tahanan di antara berbagai opsi termasuk pemilihan baru yang melibatkan kelompok bersenjata, dan peninjauan konstitusional dalam perjanjian dengan Taliban untuk mengakhiri konflik yang tahun lalu saja telah membunuh atau melukai lebih dari 10.000 warga sipil Afghanistan.

Taliban telah berperang di Kabul sejak mereka digulingkan dari kekuasaan pada 2001 oleh pasukan multinasional pimpinan AS. Taliban menetapkan penarikan pasukan asing dari Afghanistan sebagai prasyarat untuk pembicaraan damai.

Muhammadiyah : Jangan Vonis Masjid Radikal atau Tidak

JAKARTA (Jurnalislam.com)–Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Mu’ti menanggapi informasi adanya masjid-masjid di DKI Jakarta yang menjadi tempat penyebaran paham radikal. Ia mengatakan, data soal masjid-masjid di DKI yang dianggap radikal itu sebaiknya tidak dibeberkan. Dalam hal ini, ia menekankan pemerintah untuk melakukan langkah yang cepat dan bijaksana.

Ia meminta agar pemerintah menyelesaikan masalah dengan musyawarah dan tidak hanya dengan menggunakan pendekatan kekuasaan. “Jangan memvonis suatu masjid radikal atau tidak. Gubernur bisa langsung mengundang silaturahim atau dialog tertutup tentang pentingnya menjaga kerukunan sebagai tugas dan tanggung jawab bersama,” kata Mu’ti saat dilansir Republika.co.id, Kamis (7/6).

Mu’ti menuturkan, sampai saat ini tidak ada definisi yang baku tentang radikal dan radikalisme. Akan tetapi, jika dikaitkan dengan agama, radikal memiliki beberapa karakteristik. Pertama, jika memahami teks agama secara tekstual dan atomistik. Hal itu jika teks agama dipahami sebagaimana bunyi teksnya dengan tidak melihat konteks dan hubungannya dengan ayat yang lainnya.

Misalnya, ayat yang berbunyi: “Dan perangilah orang-orang kafir itu di mana saja mereka berada sampai hilang fitnah dalam kehidupan.” Jika ayat tersebut dimaknai secara tekstual, yang terjadi adalah pembunuhan dan kekerasan.

Padahal, kata Mu’ti, ayat itu berkaitan dengan konteks dalam peperangan. Dalam situasi perang, tidak boleh mundur atau menyerah sebelum bertempur, walaupun risikonya dalam peperangan itu seseorang terpaksa membunuh musuh.

Kedua, menganggap bahwa dalam beragama hanya ada satu pendapat yang benar dan yang lainnya semua salah. Ketiga, pandangan bahwa pendapat orang lain yang dianggap salah (batil) itu harus dijauhkan, dihapuskan, atau diubah dengan segala macam cara, termasuk dengan kekerasan.

Akibat dari hal tersebut, kelompok radikal bersikap intoleran dan ekslusif terhadap orang atau kelompok lain yang berbeda. Keempat, menolak eksistensi negara-bangsa dan menentang hukum yang berlaku karena dianggap buatan manusia. “Jika Alquran dan sunah dipahami secara utuh, tidak akan terjadi radikalisme,” katanya melanjutkan.

Misalnya, soal tidak boleh memilih pemimpin kafir. Mu’ti mengatakan, Alquran mengingatkan agar dalam memilih pemimpin yang diutamakan adalah mereka yang memiliki kapasitas, integritas, dan moralitas. Hal itu, menurut dia, penekanannya terletak pada perilaku, bukan pada agama. Akan tetapi, karena yang dibaca hanya ayat-ayat tertentu, soal kemampuan dalam kepemimpinan diabaikan. Walaupun tidak memilih, ia mengimbau hal itu bukan berarti tidak boleh bergaul dengan mereka yang kafir, apalagi sampai menyakiti atau membunuh.

“Silakan jika tidak mau memilih, tetapi jangan mencaci-maki, membenci, apalagi menyakiti. Manusia hendaknya saling menolong dengan siapa pun. Ini perintah Alquran. Sayang sekali ayat-ayat tentang kelembutan dan kasih sayang jarang sekali disampaikan dibandingkan dengan ayat-ayat tentang kekerasan dan permusuhan,” ujarnya.

Dalam hal tindakan radikal, ia mengatakan bahwa siapa pun yang melanggar hukum harus ditindak secara hukum. Menurut dia, pemerintah dalam hal ini tidak boleh pandang bulu karena agama, partai, atau suku. Ia menegaskan bahwa tidak ada ajaran agama Islam yang mengajarkan kebencian. “Jadi tidak, ada tempat bagi radikalisme dalam beragama,” katanya.

Sebelumnya pada pertemuan antara Presiden Joko Widodo dan para cendekiawan Muslim di Istana Negara, Senin (4/6) lalu, cendekiawan Muslim Azyumardi Azra menyampaikan, terdapat sekitar 40 masjid di wilayah DKI yang memberikan ceramah mendekati radikalisme. Menurut dia, penceramah di dalamnya justru mengajarkan paham radikal dan intoleran.

Sementara itu, Wakil Gubernur DKI Sandiaga Uno juga menyebut ada puluhan masjid di Ibu Kota yang menjadi tempat penyebaran paham radikal. Ia mengatakan, data tentang masjid-masjid tersebut terdapat di Biro Dikmental dan BAZIS DKI.

 

Neno Warisman: #2019GantiPresiden Adalah Gerakan Perubahan

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Relawan #2019GantiPresiden meluncurkan video klip #2019GantiPresiden. Neno Warisman yang juga menjadi relawan dalam acara tersebut, menyatakan peluncuran video klip tidak berhubungan dengan gerakan politik praktis.

“Ini bukan gerakan politik. Ini perubahan,” kata dia dalam peluncuran video klip lagu #2019GantiPresiden di Kafe Cerita, Otista, Jakarta Timur, Rabu (6/6/2018).

Menurutnya, keberadaan lagu #2019GantiPresiden merupakan wujud demokrasi biasa yang disuarakan masyarakat. Karenanya, ia meminta pihak-pihak yang kurang berkenan dengan keberadaan lagu tersebut agar menghargai dan bersikap dewasa.

“Buat semua relawan, baik dari A maupun B, perhatikan kami semua satu saudara,” pungkasnya.

Relawan #2019GantiPresiden mengklaim lagu #2019GantiPresiden menyuarakan rasa keprihatinan atas kondisi bangsa melalui lirik-liriknya. Relawan berkolaborasi dengan musisi John Sang Alang menyuarakan rasa keprihatinan tersebut.

Gerakan #2019GantiPresiden diklaim bukan gerakan politik. Gerakan ini merupakan gerakan sosial sebagai wadah atas aspirasi atau keinginan bersama agar Indonesia lebih baik.

Reporter: Gio

Video Klip Lagu #2019GantiPresiden Dirilis

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Video klip lagu #2019GantiPresiden resmi dirilis hari ini Rabu (6/6/2018) di Cafe Cerita, Otista, Jakarta Timur. John Sang Alang, pencipta lagu, mengatakan lagu ciptaannya terinspirasi dari apa yang dilihat dan dirasa dalam kehidupan masyarakat saat ini.

“Jadi lagu ini benar-benar apa yang terjadi saat ini,” katanya saat peluncuran video klip lagu #2019GantiPresiden di Cafe Cerita, Otista, Jakarta Timur, Rabu (6/6/2018).

Ia menceritakan, lagunya diselesaikannya hanya dalam waktu 4 jam. Padahal, terang Sang Alang, biasanya ia membuat satu lagu memakan waktu satu hingga dua pekan.

“Awalnya enggak diniatkan untuk mengedarkan lagu tersebut, hanya di-share ke teman dekat untuk minta penilaian dan telah berpesan untuk tidak disebarkan. Ternyata besoknya sudah viral. Sorenya banyak yang mengirim pesan ke saya termasuk soal kontroversi siapa penciptanya, ada yang sebut orang lain,” paparnya.

Selain itu, dirinya optimis lagu ciptaannya tak akan diperkarakan secara hukum oleh pihak-pihak yang kurang berkenan terhadap keberadaan karyanya itu.

“Saya sudah dapat pencerahan bahwa ini sama sekali nggak melanggar (hukum),” pungkasnya.

Terkait liriknya yang cenderung menyinggung kepemimpinan pemerintahan saat ini, Alang mengatakan tulisannya adalah bentuk refleksi kondisi bangsa Indonesia saat ini. Sehingga, menurut dia, tak mungkin karyanya dipermasalahkan secara hukum.

Alang menganggap Presiden Joko Widodo adalah sosok yang demokratis. Dengan demikian, apabila lagunya dipermasalahkan, maka menggugurkan citranya sebagai pemimpin yang menjunjung demokrasi.

Reporter: Gio