Berita Terkini

Rancangan PP Jaminan Produk Halal Menanti Persetujuan Presiden

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com)–Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Jaminan Produk Halal saat ini sudah dalam tahap akhir.

Kepala Badan Pengelola Jaminan Produk Halal ( BPJPH) Sukoso mengatakan, seluruh kementerian telah setuju dengan klausul yang sudah ada dalam RPP tersebut.

“Semua menteri terkait yaitu tujuh menteri: Mentri Agama, Kesehatan, Industri, Perdagangan, Pertanian, Menko Ekonomi dan Menko PMK sudah tanda tangani bahwa mereka setuju,” katanya kepada Kontan.co.id, Rabu (30/1).

Sehingga saat ini draft RPP itu sudah ada di Istana Negara untuk diteken Presiden Joko Widodo. “Sekarang PP tinggal tunggu tanda tangan Presiden,” lanjut dia.

Lebih lanjut, Sukoso menegaskan, secara prinsip kini sudah tidak ada perbedaan pendapat antar kementerian.

Seperti sebelumnya, soal Kementerian Kesehatan yang menolak obat diatur dan dimasukkan dalam klausul RPP Jaminan Produk Halal.

“Soal itu sudah selesai, (obat) sudah bisa masuk tidak ada masalah” tegas dia. Begitu juga dengan wacana untuk tidak menjalankan kewajiban sertifikasi halal secara bertahap juga sudah disetujui

Tapi, Sukoso bilang, terkait tahapan ini akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Agama ke depan. Diharapkan, untuk makanan dan minuman bisa membutuhkan wajib halal sekitar tiga sampai lima tahun.

sumber : kontan.co.id

Dari Satu Juta UMKM di Jabar, Baru 26 Ribu Kantongi Sertifikat Halal

DEPOK (Jurnalislam.com)–Ketua Bidang Ekonomi Halal MUI Jawa Barat, Mustafa Jamaludin mengungkapkan, sampai dengan hari ini, tercatat sudah ada 26 ribuan jenis usaha yang telah mendapat sertifikat halal dari MUI sejak tahun 90-an.

Namun, angka ini masih sangat kecil, mengingat UMKM di Jawa Barat telah mencapai sekitar satu juta pedagang.

“Kami menargetkan dua ribu per tahun, kalau ada kesadaran semua masyarakat akan lebih bagus,” jelasnya, saat ditemui usai membagikan 350 sertifikat halal pada UMKM di Kota Depok, Kamis 31 Januari 2019.

 

Mustafa menambahkan, proses sertifikat halal membutuhkan waktu 29 hari kerja. Cepat atau lambatnya penerbitan tergantung dari kelengkapan syarat yang dipenuhi si pelaku usaha.
          
Sementara itu, Wakil Wali Kota Depok, Pradi Supriatna mengaku pihaknya menyambut baik pemberian sertifikat halal ini.

 

Dengan hadirnya para UMKM dari sejumlah daerah di Jawa Barat pada pemberian sertifikat halal ini, diharapkan mampu mendongkrak ekonomi para pelaku industri kreatif di Kota Depok.

 

“Ini pada akhirnya kita bisa banyak belajar dengan daerah-daerah lain yang sudah punya brand,” ujar Pradi.

 

Terkait dengan sertifikat halal, Pradi menilai, ini adalah upaya untuk memberikan kepastian dan kenyamanan pada produk yang dikonsumsi masyarakat.

“Jadi, jangan sampai kita diberikan produk yang tidak tahu sumbernya. Alhamdulillah ini sudah ada sertifikat halal. Di Depok sampai dengan 2018 ada 210 UMKM,” tegasnya.

MUI Jabar Bagikan 350 Sertifikat Halal untuk UMKM

Redaktur: Mazaya

DEPOK (Jurnlaislam.com)–Majelis Ulama Indonesia atau MUI Jawa Barat, kian gencar melakukan verifikasi untuk menerbitkan sertifikat halal pada para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah atau UMKM.

Hal ini dinilai penting, untuk memastikan keamanan pada produk yang dijual oleh para pelaku bisnis tersebut.

Ketua Bidang Ekonomi Halal MUI Jawa Barat, Mustafa Jamaludin mengungkapkan, sertifikat halal itu dapat diperoleh dengan beberapa persyaratan.

Di antaranya, dari mulai izin usaha, kegiatan usaha yang dilakukan, proses produksi, bahan baku, sampai dengan pengepakan atau pengemasan dan pengiriman barang.

“Setelah kami teliti dari masing-masing item sudah halal, maka kita lihat tempat proses, cara proses, pengemasan hingga cara pendistribusiannya,”jelasnya, saat ditemui usai membagikan 350 sertifikat halal pada UMKM di Kota Depok, Kamis 31 Januari 2019.

 

“Yang pertama terhindar dari najis dan membahayakan bagi kehidupan manusia. Cara pengelolaan juga harus sesuai dengan ketentuan syar’i,” tambahnya.

Mustafa mengatakan, sertifikat halal ini berlaku dua tahun dan dalam waktu enam bulan wajib melapor apabila ada perubahan.

 

“Dengan sertifikat halal ini Insya Allah akan berdampak pada peningkatan omzet. Sebab, konsumen akan yakin dengan produk yang di jual,” ujarnya.

sumber: viva.co.id

Polisi Sebut Kader PDIP Pelempar Masjid Jogokariyan Sudah Minta Maaf

Redaktur: Mazaya

YOGYAKARTA (Jurnalislam.com) — Kabid Humas Polda DIY, AKBP Yulianto mengungkapkan, bentrok di sekitar Masjid Jogokariyan, Ahad (27/1) lalu, telah mencapai kesepakatan damai.

Kesepakatan dicapai usai dilakukannya permintaan maaf oknum pelaku penimpukan.

Ia menerangkan, kesepakatan itu diselesaikan di Kantor Camat Mantrijeron Kamis (31/1) malam.

Ada beberapa klausul yang dipersyaratkan, dan salah satunya menghadirkan oknum pelaku penimpukan pada bentrokan lalu.

Yulianto menjelaskan, Kamis malam permintaan permintaan itu dilaksanakan.

Oknum bernama Kristiono atau dikenal dengan nama panggilan Kelinci itu didatangkan. Dia pun  telah menyampaikan permintaan maaf. 

“Alhamdulillah tadi malam sudah selesai dengan clear, para pihak menyatakan permasalahan sekitar Masjid Jogokariyan sudah selesai, tidak ada lagi permasalahan,” ujar Yulianto.

Untuk itu, ia berharap, setelah ini tidak ada lagi pihak-pihak yang mencoba mengambil keuntungan dari peristiwa itu. Sebab, masyarakat Masjid Jogokariyan disebut sudah menerima dengan baik.

Terkait peristiwa sebenarnya, Yulianto merasa itu cukup menjadi bahan polisi. Ia merasa, yang penting permasalahannya sudah selesai dan apa yang dimintakan Takmir Masjid Jogokariyan sudah dipenuhi.

“Semua sudah selesai, tidak perlu ada perpanjangan narasi, dan tidak ada penyerbuan atau penyerangan ke masjid, jadi tidak ada yang perlu diganti. Saudara Kelinci sudah bertemu takmir dan minta maaf,” ujar Yulianto.

Sejauh ini, ia memastikan, tidak ada Laporan Polisi (LP) atas peristiwa itu. Tapi, walau tidak ada LP, Polisi mengambil langkah-langkah lantaran kejadian itu berpotensi mengganggu kamtibmas.

sumber : republika.co.id

DMII dan ACT Selenggarakan Disaster Outlook 2019

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Disaster Management Institute Of Indonesia (DMII) dan Aksi Cepat Tanggap (ACT) menggelar acara Disaster Outlook 2019 Kamis (31/1).

Acara yang diselenggarakan di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan ini dihadiri oleh Senior Vice President ACT Syuhelmaidi Syukur.

Hadir juga perwakilan ACT Wahyu Novyan, Irwan Meilano selaku Pakar Gempa Bumi dari ITB dan sejumlah pengelola Kawasan Industri, Pelaku Usaha, Ahli Kebencanaan, dan instansi terkait.

Disaster Outlook 2019 ini adalah sebuah forum diskusi yang akan membahas kemungkinan bencana yang akan terjadi di indonesia.

Pelaksanaan Disaster Outlook 2019 merupakan gagasan yang diinisiasi oleh DMII – ACT.

Forum diskusi ini tidak terlepas dari upaya membangun ketangguhan pengelola kawasan Industri, pelaku usaha dalam menghadapi potensi adanya bencana alam sepanjang tahun 2019 di seluruh wilayah indonesia.

Potensi-potensi bencana itu rutin menerjang dan berulang setiap tahunnya, seperti potensi banjir, kebakaran, gunung meletus hingga gempa bumi dan tsunami.

Setidaknya ada 300 peserta yang mengikuti forum diskusi kebencanaan.

Masing-masing peserta dikelompokkan dalam empat panel forum dengan narasumber ahli kebencanaan ini bermanfaat bagi keberlangsungan usaha mereka.

Pengetahuan dan keterampilan mitigasi bencana akan disampaikan langsung oleh tim DMII-ACT dan menggandeng para ahli di bidang kebencanaan.

Wahyu Novyan selaku Direktur DMII ACT menjelaskan, setiap panel forum akan membahas berbagai macam tema tentang kebencanaan.

“Mulai dari potensi bencana dan upaya untuk melakukan mitigasi,” terangnya.

 

LUIS Desak Aparat Tangkap Perusuh di Masjid Jogokariyan

Reporter: Arie Ristyan Redaktur: Ally Muhammad Abduh

SOLO (Jurnalislam.com) – Humas Laskar Umat Islam Surakarta (LUIS), Endro Sudarsono mendesak aparat kepolisian segera menangkap pelaku pelemparan batu di Masjid Jogokariyan, Yogyakarta pada Senin (28/1/2019) lalu. 

“Pelaku yang yang melakukan secara spontan maupun terencana harus diuji di pengadilan,” katanya kepada Jurniscom, Rabu (30/1/2019).

Endro meminta aparat kepolisian bersikap netral dalam menyelesaikan kasus ini. Mengingat, para pelaku adalah simpatisan partai yang saat itu usai menghadiri deklarasi dukungan kepada pasangan capres-cawapres nomor urut 01 di Stadion Mandalakrid, Yogyakarta.

“Polri harus menangkap semua pelaku agar ada kepastian hukum dan terwujudnya rasa keadilan terhadap korban maupun masyarakat,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Endro mendukung rencana dari pihak masjid Jogokariyan yang akan melakukan aksi Apel Siaga umat Islam

“Terkait wacana apel siaga, LUIS mendukung sepenuhnya, bahwa menjaga kemuliaan umat Islam dan kehormatan Masjid adalah bagian dari kewajiban laskar dan ormas Islam,” tandasnya.

FJI Akan Gelar Aksi Bela Masjid Jogokariyan Jika Pelaku Tak Segera Minta Maaf

Reporter: Arie Ristyan Redaktur: Ally Muhammad Abduh

YOGYAKARTA (Jurnalislam.com) – Ketua Front Jihad Islam (FJI) Yogyakarta, Ustaz Abdurrahman mengatakan, FJI dan sejumlah elemen umat Islam se-Jateng dan DIY akan melakukan aksi bertajuk ‘Jihad Bela Masjid Jogokariyan’ pada Jum’at (1/2/2019). Aksi digelar sebagai upaya pengawalan kasus penyerangan Masjid Jogokariyan yang terjadi pada Ahad (27/1/2019) lalu.

Ustaz Abdurrahman menyampaikan, ribuan massa akan berkumpul di Mako 2 DPP FJI Kasihan, Bantul, Yogyakarta kemudian longmarch menuju Polsek Mantrijeron, Yogyakarta guna meminta kejelasan terkait kasus tersebut. 

“Kesepakatan dari pihak mereka minta maaf atas kesalahannya, sampai saat ini belum ada kejelasannya, memang ada kesepakatan itu kita damai, tapi dalam hal ini damai itu ada persyaratannya,” katanya kepada Jurniscom, Rabu (30/1/2019).

Baca juga:
Jelaskan Kronologi Bentrokan, Takmir Masjid Jogokariyan: “Mereka Bawa Pedang dan Celurit”

Kendati demikian, Abdurrahman masih akan menunggu perkembangan kasus tersebut dari pihak aparat, apabila hingga akhir bulan ini pelaku utama belum menyampaikan permintaan maaf secara langsung kepada pihak masjid Jogokariyan, maka aksi akan dilaksanakan sesuai yang dijadwalkan.

“Insya Allah ribuan dari semua elemen dan umat Islam, alasannya kita seperti itu, ya insya Allah kita maafkan, kita minta pelaku minta maaf kepada umat Islam, kalau itu tidak dilakukan terpaksa kita akan proses secara hukum,” tandasnya.

Sebagaimana diketahui, pada Ahad (28/1/2019) ratusan massa beratribut PDIP yang baru selesai mengikuti deklarasi dukungan kepada pasangan capres-cawapre nomor urut 01 terlibat bentrok dengan warga dan jamaah Masjid Jogokariyan. Massa partai yang berkonvoi motor dengan knalpot blombongan (terbuka) itu tiba-tiba mengamuk di dekat masjid Jogokariyan.

Menurut penuturan saksi mata, massa melempari masjid dengan batu dan membawa senjata tajam seperti pedang dan celurit. Warga dan jamaah masjid yang berada di lokasi melawan dan bentrokan pun tak terelakkan. Akibatnya, sejumlah orang luka-luka.

Ini Seruan MIUMI terkait Pilpres 2019

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com) — Majelis Intelektual dan Ulama Muda Indonesia (MIUMI) mengimbau  umat Islam tidak memilih golongan putih (Golput) dan menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.

MIUMI berharap pilihan calon yang berpihak pada kepentingan Islam dan kepentingan bangsa.

“Agar umat Islam jangan mau lagi menjadi sekadar pemanis saat pemilu raya atau hanya menjadi pendorong mobil mogok setelah pemilu raya,” kata Sekjen MIUMI Ustaz Bachtiar Nasir (UBN) lansir Republika.co.id, Rabu (30/1/2019).

Ia mengimbau agar umat Islam memilih para calon yang berpihak pada kepentingan umat dan bangsa.

“Juga  jangan memilih calon yang berasal dari kelompok atau organisasi atau pribadi yang anti-Islam dan tidak memperhatikan kepentingan umat Islam dan bangsa,” tambahnya.

Ia juga mengajak umat Islam menjaga persaudaraan dan persatuan atas dasar sesama Muslim dan sesama bangsa.

Senantiasa menjunjung tinggi nilai Bhineka Tunggal Ika sebagaimana yang diajarkan Alquran dan sunah.

“Jangan menyerang sesama muslim hanya karena berbeda pilihan politik, jangan pula menyerang ulama, lembaga keulamaan, ormas Islam, dan lembaga Islam manapun,” ucapnya.

Sumber : republika.co.id

Bank Muamalat Jadi Tuan Rumah Sharia International Trade Community

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com) – PT Bank Muamalat Indonesia Tbk (Bank Muamalat) dipercaya menjadi tuan rumah peresmian Sharia International Trade Community (SITC) yang digelar di Muamalat Tower, Jakarta, Selasa (29/1/2019). Kegiatan ini juga merupakan kegiatan yang pertama kali digelar SITC pada tahun 2019.

Chief Executive Officer (CEO) Bank Muamalat Achmad K Permana mengatakan, Bank Muamalat menyambut baik momentum kerja sama Sharia International Trade Community ini dengan ghirah atau antusiasme positif.

Menurutnya, kehadiran SITC ini akan membuat industri perbankan syariah di Indonesia semakin aktif dan optimistis.

“Diharapkan para pelaku perdagangan di pasar bisa lebih memahami  bahwa bank syariah bisa dan mampu melakukan transaksi international trade seperti bank konvensional,” ujarnya lansir Republika.co.id.

Pembentukan SITC digagas oleh enam perwakilan dari perbankan syariah yang sudah berstatus devisa yaitu Bank Muamalat, Bank Sinarmas (perwakilan unit usaha syariah), Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, BRI Syariah dan CIMB Niaga Syariah yang dimediasi oleh Indonesia International Chamber of Commerce (ICC Indonesia) pada 6 Desember 2018.

SITC dibentuk sebagai sarana atau forum komunikasi antar perbankan syariah di Indonesia dengan kegiatan berupa pertemuan berkala setiap dua atau tiga bulan sekali. Tujuannya menjalin silaturahim antara bank-bank syariah di Indonesia, berbagi informasi dan pengalaman, penyelesaian masalah isu-isu terkait trade syariah dan meningkatkan transaksi international syariah di Indonesia.

Melalui organisasi ini diharapkan para bankir dari perbankan syariah dapat bersinergi dan berdiskusi untuk mencari solusi atas masalah yang dihadapi dalam praktik trade bank syariah.

Serta dapat mensosialisasikan informasi terkait perdagangan syariah ke masyarakat untuk meningkatkan transaksi trade syariah di Indonesia.

Selain peresmian SITC, dalam kegiatan ini juga diselenggarakan diskusi panel yang membahas isu-isu terkait trade syariah di Indonesia.

Turut hadir manajemen perbankan syariah di Indonesia yang membidangi divisi International Trade, Operation, dan Transaction Banking serta Asosiasi Bank Syariah Indonesia (ASBISINDO) dan Otoritas Jasa dan Keuangan (OJK).

Sumber : Republika.co.id

 

Hermawan Kartajaya dan Al Azhar Indonesia Kembangkan Riset Kewirausahaan Muslim

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Organisasi nonprofit yang fokus pada pemberdayaan ekonomi mikro Internasional Council For Small Business (ICSB) bersama Universitas Al Azhar Indonesia sepakat bekerjasama dalam pengembangan riset kewirausahaan perspektif muslim (muslimpreneurship).

“Pertama, riset kewirausahaan di Indonesia dalam perspektif muslim. Kedua, pemberdayaan UKM lokal di daerah pangan dengan memperhatikan kearifan lokal, dan pelibatan ICSB dalam kegiatan belajar mengajar. Itu tiga poin kerja sama,” kata Pendiri serta Pimpinan ICSB Hermawan Kartajaya, dikutip lansir Sindonews, di Jakarta, Rabu (30/1/2019).

Riset tentang muslimpreneurship dianggap menjadi relevan melihat banyaknya populasi umat muslim di Indonesia.

Dengan semangat kewirausahaan yang mengedepankan nilai akhlak diharapkan dapat melahirkan pebisnis-pebisnis yang menciptakan dampak positif di bidang ekonomi, sosial dan lingkungan.

Pengembangan riset ini juga didukung oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Indonesia.

Dalam program pelaksanaan ICSB Indonesia didukung oleh empat pilar yang terdiri dari pemerintah, akademisi, periset dan pelaku bisnis.

Konsep muslimpreneurship ini mengadaptasi dari kesuksesan Ahmad Osman selaku Presiden Terpilih untuk ICSB Global yang seorang pengusaha muslim sukses.

Berlandaskan dari akar perekonomian Indonesia yaitu yang salah satunya ditopang usaha kecil dan menengah, membuat banyak perusahaan, organisasi maupun institusi meneliti pada sektor riil tersebut.

Berikutnya, konsep kewirausahaan muslim ini akan dipresentasikan di annual ICSB World Congress ke-64 di Kairo, Mesir, Juni mendatang.

Sumber : okezone.com