MINNESOTA (Jurnalislam.com) – Akhir pekan ini, dua masjid yang baru saja diresmikan di East Grand Forks, Minnesota, Amerika Serika menggelar Open House bagi masyarakat sekitarnya. Masjid di East Grand Forks Islami Center dan Masjid Al-Huda Islamic Center menggelar Open House.
Warga berkesempatan untuk menanyakan segala hal tentang Islam seperti “Kenapa perempuan muslim mengenakan jilbab? Kenapa umat Islam tidak makan babi, dan apa itu jihad?”
“Tidak ada peranyaan benar atu salah, muslim atau non muslim semua akan disambut di sini,” kata Koordinator acara, Deka Ali.
Para peserta di acara tersebut juga akan dapat mencicipi teh dan makanan ringan Somalia.
Selain itu, Al-Huda akan membawa ulama dan pakar Islam untuk membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan warga seputar Islam. Ada Abdirisak Duale, presiden dan ketua masjid, dan John Emery, Direktur Eksekutif Islamic Resource Group yang berbasis di Minneapolis.
Abdirisak Duale, president of the Al-Huda Islamic Center, Yassin Issaq and Hanad Abd.
“Mereka sangat senang datang ke open house untuk berbagi dengan komunitas,” kata Emery yang merupakan seorang mualaf itu.
“Acara ini bertujuan untuk membantu menjernihkan kesalahpahaman tentang Islam,” lanjut Emery.
“Jika [orang] datang dengan itikad baik, kami tahu kami dapat berdialog dan menemukan landasan bersama,” tambahnya.
Bagi warga yang tertarik mengunjungi masjid, satu kata nasihat: Bawa banyak pertanyaan, tapi bersiaplah untuk melepas sepatu Anda. Itu tanda hormat dalam budaya muslim. (Jangan ragu untuk bertanya tentang itu juga, jika Anda cenderung.)
“Apa pun pertanyaan yang ingin mereka tanyakan, mereka disambut baik,” kata Ali Hassan, presiden Pusat Islam Grand Grand Forks.
Al-Huda pertama kali membuka pintunya pada November 2018, sementara East Grand Forks Islamic Center mulai beroperasi di lokasi bekas Jalur Liberty sekitar lima bulan lalu.
YOGYAKARTA (Jurnalislam.com) – Dewan Masjid Indonesia (DMI) mengadakan Sarasehan Arsitektur Islam yang membahas Buku Pedoman dan Perancangan Arsitektur Masjid Indonesia di Aula Dekan Fakultas Teknik Sipil dan Perancangan Universitas Islam Indonesia (UII), Yogyakarta, Jumat (1/2/2019).
Ketua Tim Perancangan Buku Pedoman Arsitektur Masjid Indonesia, Suparwoko bersama Direktur Telkomsigma, Achmad Sugiarto, telah menyelesaikan 315 halaman yang terdiri dari 6 bab.
“Buku tersebut merupakan tindaklanjut sejak mendapat arahan langsung Ketua Umum Pengurus Pusat DMI Jusuf Kalla bahwa dalam rangka Memakmurkan Dimakmurkan oleh Masjid perlu dibuatkan Buku Pedoman Perancangan Arsitektur Masjid Indonesia,” ujar Suparwoko dalam keterangan tertulis yang diterima Jurniscom, Sabtu (2/2/2019).
Dalam kesemapatan itu, Achmad Charris Zubair Profesor Fakultas Filsafat UGM menyebutkan bahwa terdapat 3 syarat dalam membangun masjid, yaitu syarat etis, syarat estetis, dan syarat astetik. Sedangkan menurut Muhammad Shodiq dari dari Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora UIN Yogyakarta mengatakan, masjid harus mempunyai sisi keislaman, keindonesiaan, dan lokalitas.
Pada buku ini juga terdapat bab yang membahas tentang digitalisasi masjid. Hal ini sejalan dengan kemajuan zaman era digital sejalan dengan framework Departemen Kominfo & Arsitektur PP DMI melalui Aplikasi Dewan Masjid. Pada kesempatan ini juga telah di-kick off Klinik Arsitektur Masjid yang diharapkan Pebruari 2019 sudah dapat melayani kebutuhan masyarakat.
Ketua Kehormatan Ikatan Arsitek Indonesia (IAI), Munichy B. Edress berpendapat bahwa terdapat 8 prinsip dalam membangun masjid di antaranya adalah harus mencakup prinsip dari Allah, fungsi estetika, teknologi, safety, comfort, efisien, konstektual dengan lingkungan, dan sustainable.
Adapun tujuan dari pembuatan buku ini adalah untuk mengembangkan Pedoman Perancangan Arsitektur Masjid bagi seluruh masyarakat Indonesia, agar ke depannya, Indonesia mempunyai Pedoman Perancangan Masjid sehingga akan memudahkan masyarakat yang akan memulai membangun masjid.
JAKARTA (Jurnalislam.com) – Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi menyampaikan , pihaknya masih menunggu hasil identifikasi pelaku peledakan bom bunuh Gereja di Filipina Selatan.
“Kita mendengar kabar pelakunya warga Indonesia, dari kemarin saya sudah berkomunikasi dengan otoritas Filipina namun sampai pagi ini belum terkonfirmasi hasil identifikasinya,” kata Menteri Retno di Padang pada Sabtu (2/2/2019).
Menurut Menteri Retno, saat ini proses investigasi dan identifikasi masih berlangsung dari pemerintah Filipina.
“Hari ini saya masih akan terus melanjutkan komunikasi dengan otoritas Filipina untuk memastikannya,” ujar Menteri Retno.
Retno menyatakan hingga saat ini informasi yang menyebut pelaku adalah WNI masih hipotesis.
“Jika betul WNI, akan kami pastikan,” kata Menteri Retno.
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Filipina, Eduardo mengatakan pelaku bom bunuh diri asal Indonesia berada di balik ledakan ganda terhadap gereja di Jolo, Sulu.
Militer Filipina juga membenarkan bahwa pelaku bom bunuh diri berada di balik serangan bom yang menewaskan 22 orang dan sedikitnya 100 orang terluka.
Ano mengatakan pelaku bom bunuh diri asal Indonesia itu adalah pasangan suami istri yang memiliki hubungan dengan Daesh.
“Yang benar-benar bertanggung jawab adalah pembom bunuh diri Indonesia. Tetapi Abu Sayyaf yang membimbing mereka, mempelajari target, melakukan pengintaian, pengawasan, dan membawa pasangan itu ke gereja,” ujar Ano.
Setidaknya 22 orang tewas dan lebih dari 100 warga sipil dan aparat keamanan terluka akibat bom ganda yang meledak di Gereja Jolo, Sulu pada Minggu.
Bom pertama meledak di dalam gereja Katedral Marian of Our Lady of Mount Carmel saat misa sedang berlangsung pada sekitar jam 8.45 waktu setempat.
Bom kedua meledak di tempat parkir Katedral saat pasukan keamanan berusaha mengatasi ledakan bom pertama.
Oleh: Muhammad Fajar Aditya Mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Serang Raya
JURNIS – Cemas, resah, dan gelisah. Mungkin itu yang dirasakan oleh sebagian besar masyarakat terhadap media massa saat ini. Tempat untuk rakyat menerima informasi sudah mulai terlihat porsi yang timpang antara kepentingan perusahaan pers dan fungsi sosial.
Rasanya seperti pasca reformasi, keran kebebasan pers yang dibuka lebar malah memberikan efek yang kebablasan. Era tahun 2000an misalnya, media massa seperti kehilangan arah dalam setiap produk jurnalistiknya.
Mungkin kita masing merasakannya bagaimana masa-masa itu terjadi. Terutama di dunia pertelevisian, tidak sedikit tayangan yang tidak mendidik dan berbau pornografi dipertontonkan kepada publik.
Beralih ke masa kini kita berpijak. Mungkin dimulai pasca aksi reuni Akbar 212 ke-2 di Monas, Jakarta. Banyak warga yang prihatin terhadap insan media, dan berakhir dengan pertanyaan mengapa, mengapa, dan mengapa?
Saat itu, hanya segelintir media saja yang memberitakan peristiwa yang dinilai pakar komunikasi, Effendi Ghazali sesuatu yang harus diberitakan tetapi enggan oleh banyak media.
Ditambah lagi pada tahun politik seperti saat ini. Tidak sedikit masyarakat yang menilai produk akhir dari pemberitaan media massa sudah dipengaruhi oleh berbagai faktor. Ada yang menyebut kepentingan politik, ada juga yang menyebut intervensi pemilik media. Semrawut!
Peran Media Massa
Baiklah, melihat realitas sosial yang dijabarkan penulis diatas, sepertinya menarik untuk membahas peran media massa.
Menurut Prof Burhan Bangin, dalam bukunya Sosiologi Komunikasi; Teori, Paradigma, dan Diskursus Teknologi Komunikasi di Masyarakat menjelaskan sedikit banyak tentang ini.
Media massa adalah institusi yang berperan sebagai agent of change, yaitu sebagai institusi pelopor perubahan. Ini adalah paradigma utama media massa. Dalam menjalankan paradigmanya media massa berperan;
1. Sebagai institusi pencerahan masyarakat, yaitu perannya sebagai media edukasi. Media massa menjadi media yang setiap saat mendidik masyarakat supaya cerdas, terbuka pikirannya, dan menjadi masyarakat yang maju.
Media sebagai edukasi
2. Selain itu, media massa juga menjadi media informasi, yaitu media yang setiap saat menyampaikan informasi kepada masyarakat.
Dengan informasi yang terbuka, jujur, dan benar disampaikan media massa kepada masyarakat, maka masyarakat menjadi kaya dengan informasi dan terbuka, sebaliknya pula masyarakat akan menjadi informatif, dapat menyampaikan informasi dengan jujur kepada media massa.
3. Terakhir, media massa sebagai media hiburan. Sebagai agent of change, media massa juga menjadi institusi budaya, yaitu setiap saat menjadi corong kebudayaan, katalisator perkembangan budaya.
Juga mendorong agar perkembangan budaya itu bermanfaat bagi manusia bermoral dan masyarakat sakinah, dengan demikian media massa juga berperan untuk mencegah berkembangnya budaya-budaya yang justru merusak peradaban manusia dan masyarakatnya.
Persoalan Media Massa Kini
Secara lebih spesifik, peran media massa saat ini lebih menyentuh persoalan-persoalan yang terjadi di masyarakat secara aktual, seperti:
1. Harus lebih spesifik dan proporsional dalam melihat sebuah persoalan sehingga mampu menjadi media edukasi dan informasi sebagaimana diharapkan oleh masyarakat.
2. Dalam memotret realitas, media massa harus fokus pada realitas masyarakat, bukan pada potret kekuasaan yang ada di masyarakat itu, sehingga informasi tidak menjadi propaganda kekuasaan, potret figur kekuasaan.
3. Sebagai lembaga edukasi, media massa harus dapat memilah kepentingan pencerahan dengan kepentingan media massa sebagai lembaga produksi. Sehingga, kasus-kasus pengaburan berita dan iklan tidak harus terjadi dan merugikan masyarakat.
4. Media massa juga harus menjadi early warning system, hal ini terkait dengan peran media massa sebagai media informasi, dimana lingkungan saat ini menjadi sumber ancaman.
Media massa menjadi sebuah sistem dalam sistem besar peringatan terhadap ancam lingkungan, bukan hanya menginformasikan informasi setelah terjadi bahaya dari lingkungan itu.
5. Dalam hal menghadapi ancaman masyarakat yang lebih besar seperti terorisme, seharusnya media massa lebih banyak menyoroti aspek fundamental pada terorisme seperti mengapa terorisme itu terjadi bukan hanya pada aksi-aksi terorisme (Subiakto, 2006).
Itulah sedikit banyak peran media massa yang seharusnya diterapkan dan diterima oleh publik.
Peran akal sehat publik
Dalam realitas media massa saat ini, publik memang dituntut untuk kritis dengan tetap mengawasi keberlangsungan suatu media massa.
Terakhir, sebagai masyarakat yang mempunyai dan pasti tentang akal sehat, sudah saatnya menggunakan nalar cerdas dalam memilah dan memilih media massa mana yang harus diikuti. Media massa mana yang masih mengedepankan independensi dan profesionalisme patut dicari dan diperhitungkan.
SOLO (Jurnalislam.com) – Laskar Umat Islam Surakarta (LUIS) dan sejumlah elemen umat Islam Soloraya mendatangi Kejaksaan Negeri (Kajari) Surakarta, Jumat (1/2/2019). Mereka mendesak Kajari untuk melakukan upaya hukum banding dalam kasus tabrak lari yang dilakukan pimpinan PT Indaco Iwan Andranacus.
Sebelumnya, pada Selasa (29/1/2019), Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Surakarta menjatuhkan vonis 1 tahun penjara dikurangi masa tahanan. Jaksa penuntut umum (JPU) menuntut dengan hukuman 5 tahun penjara dikurangi masa tahanan.
“Artinya putusan hakim kurang dari (2/3) duapertiga dari tuntutan,” kata Humas LUIS, Endro Sudarsono kepada Jurniscom, Jumat (1/2/1019).
Endro mengaku heran dengan pengunaan pasal lalu lintas yang diberikan kepada Iwan. Padahal, katanya, secara jelas tabrak lari itu diawali perihal adanya cekcok antara Iwan dan Eko Prasetio.
“Bahwa majelis hakim memilih menerapkan pasal 311 ayat 5 UU no 22 tahun 2009 tentang lalu lintas. sedangkan jaksa juga menuntut agar menerapkan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan,” ungkapnya.
Praktisi hukum ini menjelaskan, ganti rugi dan permohonan maaf tidak selayaknya menggugurkan pasal pembunuhan. Sebab jika dibiarkan, akan terjadi modus dan pola yang sama dikemudian hari.
“Untuk itu kami berharap kepada Kepala Kejaksaan negeri Surakarta melakukan upaya hukum banding sebelum perkara tersebut dinyatakan inkracht,” pungkas Endro.
Menanggapi hal itu, Satriawan Sulaksono selaku JPU dalam kasus tersebut mengapresiasi desakan dari umat Islam tersebut. Pihaknya berjanji akan mengkaji kembali salinan keputusan dari PN Surakarta itu.
“Baru kemarin kamis sore kita diberi salinan putusan, ini ada 154 halaman, kami mohon waktu untuk mempelajari, dan kami menuntut pasal 338,” ujarnya.
JURNIS – Ada dua Menteri Pemerintahan Jokowi baru baru ini membuat kebijakan atau sikap yang dinilai mengada-ada.
Pertama adalah Menpora dan kedua Menkominfo.
Menpora Imam Nachrowi membuat surat kepada pengelola bioskop agar setiap sebelum pemutaran film di bioskop penonton bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.
Sedangkan Menkominfo dalam acara “Kominfo Next” di Hall Basket Senayan meminta pegawai melakukan pilihan disain stiker pemilu 2019 apakah nomor satu atau nomor dua.
Nomor dua ternyata pilihan terbanyak. Ketika seorang ASN wanita ditanya alasan pilihan nomor dua nya maka jawabannya adalah “keyakinan saja, atas visi dan misi yang disampaikan nomor dua…”. Rupanya menteri kesal lalu menanyakan “siapa yang menggaji ibu, apakah yang diyakini ibu ?”.
Rupanya soal “disain” itu tendensius, maka jawaban diberikan atas asumsi dari tendensi tadi. Ibu ASN memilih nomor dua, Prabowo-Sandi, maka pak Menteri pun marah.
Surat Kemenpora katanya hanya merupakan himbauan saja. Maksudnya untuk meningkatkan rasa nasionalisme para penonton.
Meskipun tujuannya baik akan tetapi penerapannya kurang tepat, bahkan cenderung mengada-ada.
Berbeda mungkin dengan di lapang bola dimana kesebelasan negara kita bertanding, maka menyanyikan lagu kebangsaan mungkin dapat memotivisasi agar kesebelasan memiliki daya juang tinggi untuk menang dan membela wibawa negara.
Tetapi menjadi berlebihan jika yang bertanding di Jakarta dua kesebelasan asing misal Manchester United inggris melawan klub Home United FC Singapura. Pasti aneh sebelum bertanding para penonton menyanyikan lagu Indonesia Raya.
Begitulah penonton bioskop jika pun menyanyikan “Indonesia Raya” harus tergantung film yang ditonton. Nonton film “Batman”, “Romeo and Juliet”, “Holiday Mr Bean”, “Suster Ngesot” atau “Jailangkung” diawali penonton menyanyikan lagu kebangsaan rasanya tidak “nyambung”.
Apalagi jika jika dari imbauan kemudian dikembangkan jadi “budaya”, maka dipastikan tercatat Menpora telah sukses mengubah negara Indonesia menjadi negara fasis.
Menteri Rudiantara yang berwajah kesal dan mengaitkan jawaban berbau pilpres dari ibu ASN dengan pemberian gaji yakni pemerintah untuk maksud Jokowi, bukan prabowo, sangatlah “radikal”.
Naif dan seperti kehilangan kendali intelektualitasnya. Anak SD juga tahu yang membayar gaji itu pemerintah. Sumber keuangannya dari rakyat bukan dari kantong Jokowi.
Sehingga tak pantas menyindir ibu ASN bahwa yg bayar gaji itu bukan “yang diyakini” untuk maksud Prabowo.
Di sisi lain bapak Menteri ini kena tembak peluru sendiri. Senjata makan tuan. Maksud hati mengaitkan pilihan “disain stiker pemilu 2019” dengan nomor satu dan nomor dua (mungkin) berharap nomor satu yang dipilih hingga jadi simbol yang bisa dikomentari. Akan tetapi yang terjadi justru pilihan terbanyak ASN pada nomor dua. Simbol lain yang diluar dugaan.
Apapun maksud-maksud baik kedua Menteri ini namun publik bisa membaca betapa memprihatinkannya menteri-menteri Pemerinrahan Jokowi ini. Terlalu “membuka” ruang bagi kritik masyarakat.
Moga saja tidak menjadi bagian dari karakter pemimpin yang senantiasa memprioritaskan pencitraan daripada bukti dan prestasi.
Bukan yang sibuk teriak “kerja kerja” untuk menutupi banyak kegiatan yang “kurang kerjaan” dan kurang terasa mashlahatnya bagi rakyat banyak. Secara nyata.
JAKARTA (Jurnalislam.com) – Kementerian Pemuda dan Olahraga mencabut imbauan tentang aktivitas menyanyikan lagu kebangsaan “Indonesia Raya” sebelum pemutaran film di bioskop. Hal tersebut disampaikan Sekretaris Kemenpora, Gatot S Dewa Broto lansir Republika.co.id, Jum’at (1/2/2019).
“Sudah dicabut atas dasar berbagai pertimbangan,” kata Gatot melalui pesan singkatnya.
Keluarnya surat imbauan dengan nomor 1.30.01/Menpora/1/2019 itu menuai polemik tersendiri.
Gatot menjelaskan dicabutnya surat imbauan tersebut lantaran munculnya kegaduhan di tengah publik. Kendati demikian, Gatot tak memerinci alasan pencabutan surat tersebut.
“Atas dasar berbagai pertimbangan karena resistensi kegaduhannya sangat tinggi,” katanya.
Sebelumnya Kemenpora mengeluarkan surat imbauan tentang aktivitas menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya sebelum pemutaran film di bioskop.
Sebagaimana isi dari surat imbauan tersebut bertujuan untuk meningkatkan rasa nasionalisme dan mewujudkan generasi muda yang bangga serta cinta tanah air.
Kemenpora pun mengimbau pengelola bioskop di seluruh Indoensia untuk memutar sekaligus menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya sebelum berlangsungnya setiap pemutaran film. Surat imbauan yang ditetapkan pada 30 Januari 2019 itu pun ditandatangani Menpora Imam Nahrawi dengan tembusan pada Menko PMK, Menkominfo dan Kepala Badan Ekonomi Kreatif.
BOGOR (Jurnalislam.com) – Pendakwah KH Muhammad Arifin Ilham akan kembali menggelar tausyiah dan zikir akbar di Majelis Az-Zikra, Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Minggu 3 Februari 2019 mendatang.
Hal itu ditulis langsung dari laman akun media sosial instagram pribadi miliknya @kh_m_arifin_ilham. “InsyaAllah kembali Tausyiah dan Zikir Akbar pada Ahad 28 Jumadil Awwal/3 Februari mulai sholat malam 02:30 WIB, tadabburul Quran setelah subuh berjamaah dan mulai Tausyiah Zikir mulai 07.00 WIB di Masjid Az-Zikra Sentul Bogor. Jaazakumullah semua doa kasih sayang ikhwah tercinta fillah.
Aktivitas tausyiah dan zikir akbar untuk pertama kalinya setelah sempat jatuh sakit itu pun disambut antusias oleh para sahabat dan jemaahnya.
“Masya Allah walhamdulillah” tulin akun @syekh_muhammad_jaber
“Alhamdulillah ya Allah, Murobbi sudah bisa kumpul lagi di majelis Az-Zikra” sahut akun @diki.ilham
“Alhamdulillah udah kembali ke tanah air dengan sehat dan penus senyuman” tulis akun lainnya @arifsalramdhan
Sebelumnya, KH Arifin Ilham berada di Penang, Malaysia, untuk menjalani pengobatan intensif. Sebelum terbang ke Malaysia, Ustaz Arifin Ilham dirawat di Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Cipto Mangun Kusumo, Jakarta, sejak 5 Januari 2019.
Sampai saat ini, belum diketahui pasti apa penyakit yang diderita ustaz berusia 49 tahun itu. Namun, sebelumnya Ustaz Arifin Ilham diketahui menderita kanker nasofaring serta kelenjar getah bening. Sang ustaz sempat dinyatakan sembuh dari penyakitnya pada pertengahan Desember 2018 lalu.
JAKARTA (Jurnalsilam.com) – Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) menginginkan keuangan dan ekonomi syariah menjadi arus utama atau mainstream dalam perekonomian nasional.
Direktur Eksekutif KNKS Ventje Rahardjo mengatakan bahwa kalau ingin produk syariah menjadi arus utama, ia harus memiliki diferensiasi.
Ia menyayangkan produk-produk yang ditawarkan oleh perbankan syariah selama ini rata-rata sama dengan yang ada di perbankan konvensional.
“Kalau yang ditawarkan oleh bank syariah sama saja dengan di bank konvesional, untuk apa orang menggunakan bank syariah,” ujarnya, lansir Sindonews.com, Jumat (1/2/2019).
Sementara itu, Direktur Hukum, Promosi dan Hubungan Eksternal Taufik Hidayat mengungkapkan, market share perbankan syariah saat ini masih berada di kisaran 5,6% dari total industri perbankan nasional.
Jumlah ini tidak kunjung membesar market sharenya, perbankan syariah masih sulit bersaing dengan perbankan konvensional.
“KNKS sedang memikirkan dan merancang bagaimana agar market share perbankan syariah bisa membesar dan menyamai market share perbankan konvensional. Perlu ada upaya ekstra melibatkan semua pihak termasuk memikirkan insentif seperti apa yang bisa dilakukan pemerintah untuk mendongkrat market share perbankan syariah,” kata Taufik.
JAKARTA (Jurnalislam.com) – Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) menginginkan keuangan dan ekonomi syariah menjadi arus utama atau mainstream dalam perekonomian nasional.
KNKS ingin ekonomi syariah bukan hanya sekadar jadi ekonomi alternatif seperti yang terjadi saat ini.
“Tanpa membawa ekonomi syariah ke arus utama, maka akan selamanya ekonomi syariah menjadi alternatif,” kata Direktur Eksekutif KNKS Ventje Rahardjo, lansir Sindonews.com, Jumat (1/2/2019).
Ekonomi alternatif, tambah Ventje, hanya dimanfaatkan apabila di ekonomi arus utama yakni perbankan konvensional tidak bisa memenuhi aspek yang memuaskan bagi konsumennya, maka barulah konsumen mencarinya ke perbankan syariah.
Menurutnya saat ini perbankan syariah masih menjadi pilihan alternatif bagi masyarakat.
Contohnya, tiap orang yang memiliki tabungan di bank syariah pasti memiliki tabungan utama di bank konvensional.
Menurutnya memang ada juga orang yang hanya mau menggunakan perbankan syariah, tapi jumlahnya tidak banyak dan masih cukup kecil dibandingkan dengan orang yang memilik tabungan konvensional.
“Supaya orang tertarik dengan perbankan syariah dan ekonomi syariah, maka harus memberikan nilai lebih atau terdapat diferensiasi dibandingkan dengan perbankan konvensional,” kata mantan Komisaris Utama Bank Mandiri ini.
