JAKARTA (Jurnalislam.com)–Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Jaminan Produk Halal saat ini sudah dalam tahap akhir.
Kepala Badan Pengelola Jaminan Produk Halal ( BPJPH) Sukoso mengatakan, seluruh kementerian telah setuju dengan klausul yang sudah ada dalam RPP tersebut.
“Semua menteri terkait yaitu tujuh menteri: Mentri Agama, Kesehatan, Industri, Perdagangan, Pertanian, Menko Ekonomi dan Menko PMK sudah tanda tangani bahwa mereka setuju,” katanya kepada Kontan.co.id, Rabu (30/1).
Sehingga saat ini draft RPP itu sudah ada di Istana Negara untuk diteken Presiden Joko Widodo. “Sekarang PP tinggal tunggu tanda tangan Presiden,” lanjut dia.
Lebih lanjut, Sukoso menegaskan, secara prinsip kini sudah tidak ada perbedaan pendapat antar kementerian.
Seperti sebelumnya, soal Kementerian Kesehatan yang menolak obat diatur dan dimasukkan dalam klausul RPP Jaminan Produk Halal.
“Soal itu sudah selesai, (obat) sudah bisa masuk tidak ada masalah” tegas dia. Begitu juga dengan wacana untuk tidak menjalankan kewajiban sertifikasi halal secara bertahap juga sudah disetujui
Tapi, Sukoso bilang, terkait tahapan ini akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Agama ke depan. Diharapkan, untuk makanan dan minuman bisa membutuhkan wajib halal sekitar tiga sampai lima tahun.
sumber : kontan.co.id
