Berita Terkini

Komunitas Diharap Jadi Basis Perkembagan Industri Halal

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com) — Indonesia memiliki potensi yang besar dalam pengembangan sektor industri halal.

Hal ini tercermin dari persentase penduduk Indonesia sebesar 12,7 persen dari populasi penduduk Muslim dunia.

Potensi tersebut membuat Bank Indonesia (BI) menyebut sektor industri halal dapat mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan pihaknya terus mendorong pertumbuhan industri halal di Indonesia melalui berbagai kebijakan.

“Kebijakan-kebijakan Bank Indonesia diarahkan ke sana, mulai dari komunitas maupun strategi dengan Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) dan berbagai pelaku industri untuk mengembangkan industri halal,” ujarnya di Gedung BI, baru-baru ini.

Dia menjelaskan, Bank Indonesia telah membangun ekosistem halal dari sejumlah komunitas-komunitas seperti pengembangan komunitas halal, pesantren maupun pelaku industri halal.

“Ekosistemnya harus dikembangkan jadi ekonomi halal yang berbasis komunitas. Apakah pesanten maupun komunitas Muslim, ekonomi halal yang berbasis industri baik industri kelas menengah ataupun besar,” ungkapnya.

Perry mengungkapkan pertumbuhan ekonomi halal bisa memanfaatkan beberapa sektor industri seperti kuliner, fashion, pariwisata dan kosmetika.

Dia juga mengakui, saat ini produk-produk halal mulai menjadi sorotan dunia, termasuk negara non muslim.

Selain itu, industri mode syariah juga berkembang pesat di Indonesia. Belakangan, pariwisata halal tengah berkembang di Indonesia.

“Kuliner halal, fashion halal dan tourism halal. Tentu ke depan terkait dengan kosmetik halal,” ucapnya.

Dalam rangka mendukung program pemberdayaan industri halal, BI bekerja sama dengan lembaga zakat, mengoptimalkan dana sosial syariah seperti zakat, infak, sedekah dan wakaf tunai, sebagai salah satu sumber pembiayaan syariah.

BI memandang pentingnya mendorong ekonomi dan keuangan syariah sebagai bagian dari bauran kebijakan.

“Pengembangan ini diharapkan dapat memperkuat struktur ekonomi dan pasar keuangan global saat ini dan mendatang,” ungkapnya.

Ke depan, untuk meningkatkan peran dan kontribusi ekonomi dan keuangan syariah secara global dan nasional, kata Perry, diperlukan peran aktif semua pihak. Ini mencakup pembuat kebijakan, pelaku ekonomi, maupun dunia pendidikan.

Sumber : republika.co.id

 

Dibanding Negara Lain, Indonesia Masih Tertinggal urusan Industri Halal

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com)–Peneliti Ekonomi Syariah SEBI School of Islamic Economics, Aziz Setiawan, mengkritisi posisi Indonesia yang sangat tertinggal dibandingkan Malaysia dan Thailand dalam memasarkan industri halal.

Apalagi saat ini ia melihat basis industri yang terpukul selama satu dekade dan mempengaruhi produksi produk halal.

“Kunci penting untuk masuk dan berperan kita harus benahi basis produksi halal kita,”kata Aziz baru-baru ini.

Sayangnya, menurutnya, satu dekade terakhir ini Indonesia mengalami declining di basis industri.

“Perusahaan garmen banyak terpukul, dan ketergantungan impor makin meningkat bahkan untuk kebutuhan pangan. Kita mengalami deindustrialisasi, involusi pertanian dan sektor maritime yang potensial juga belum dioptimalkan,” ujar Aziz.

Menurutnya, untuk membangun halal industrial park adalah dengan membangun halal supply chain.

Artinya, produksi barang atau jasa harus dipastikan halal dari hulu ke hilir dengan mengoptimalkan sumber daya yang menjadi keunggulan kita.

Dia mencontohkan, Malaysia yang sudah menerapkan lebih dari 20 halal industrial park.

Dengan konsep ini, mereka bisa memproduksi barang-barang halal untuk diekspor dan mencukupi kebutuhan makanan, kosmetik, dan fashion di dunia.

Selain itu, ia menilai harus juga dibangun hubungan industri halal kecil dan besar, dimana potensi besar UMKM harus mendapatkan akses yang lebih baik.

Indonesia harus memiliki mimpi untuk menjadi dominan dalam “Global Halal  Supply Chain” dan ini butuh kebijakan pemerintah yang kuat dan konsisten.

Hal yang penting juga, kata Aziz, adalah memperkuat Marketing Industri dan jasa Halal kita baik memperkuat Positioning, Diferensiasi dan Branding (PDB) di pasar internasional. Untuk itu juga harus dibenahi hal-hal yang mendasar untuk peningkatan produksi dan pasokan nasional. 

Harus ada perbaikan agricultural supply chain, maritime supply  chain, dan supply chain pada SDA sebagai rantai halal dan diharapkan menjadi pusat pertumbuhan dan produksi baru.

Perbaikan Ekosistem dan Industrialisasi sektor halal butuh kebijakan yang kuat bukan sekedar retorika dan pelaksanaan kebijakan yang konsisten.

“Kita sangat terlambat dan sayang juga sangat lambat untuk bergerak mengejar ketertinggalan tersebut. Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Jaminan Produk Halal sudah lima tahun sebagai turunan UU tahun 2014 belum juga selesai. Jadi dalam konteks kebijakan saja belum sungguh-sungguh, apalagi penyiapan lanskap industrialisasi halalnya, tentu masih berat,” jelasnya.

Pemerintah Dinilai Lamban Kembangkan Industri Halal

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com) — Indonesia dinilai sangat tertinggal dalam mengembangkan industri halal yang potensinya sangat besar.

Pada tahun ini, Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) akan fokus pada peta jalan industri halal dan keuangan syariah.

Laporan States of Global Islamic Economy 2015-2016 (SGIE 2015-2016) mencatat konsumsi Muslim terus meningkat dari 1,8 triliun dolar AS pada 2014 menjadi 2,6 triliun dolar AS pada 2020.

Pendapatan domestik bruto (GDP) Muslim mencapai 6,7 triliun dolar AS. Data- data tersebut menunjukkan potensi industri halal yang sangat besar.

Kepala Pusat Studi Bisnis dan Ekonomi Syariah (CIBEST) Institut Pertanian Bogor (IPB) Irfan Syauqi Beik mengatakan, perkembangan industri halal global sangat positif, terutama di sektor makanan halal dan pariwisata. 

“Indonesia sudah mulai untuk berkembang. Tapi memang kita belum berkapitalisasi dengan baik industri halalnya. Jadi kita masih belum segesit Malaysia untuk menangkap potensi halal,” ujar Irfan Syauqi Beik lansir Republika, baru-baru ini.

Saat ini 21 persen dari ekspor makanan Indonesia merupakan produk halal.

Meskipun Irfan menilai kontribusi ekspor makanan sudah signifikan, namun dibandingkan potensi, porsi tersebut masih belum besar. Berdasarkan data Indonesia Halal Lifestyle Center, ekspor makanan halal, farmasi dan kosmetik telah menghasilkan pendapatan sebesar 100 juta dolar AS.

Sementara itu, Irfan menilai beberapa upaya pemerintah untuk mengembangkan industri halal dinilai sangat lambat, seperti peta jalan industri halal yang dibentuk oleh KNKS serta pelaksanaan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJH) yang baru akan beroperasi pada Oktober 2019 mendatang.

Irfan juga mempertanyakan rencana Kementerian Perindustrian untuk membangun kawasan industri halal.

“Saya menunggu gerak KNKS. Kemenperin ngomongnya kawasan industri halal, tapi realisasinya belum ada. Semua masih wacana. Yang kita butuh lebih konkret dan signifikan untuk mendorong industri halal,” ujar Irfan.

Sumber: republika

Industri Halal Dorong Pertumbuhan Ekonomi Syariah di Indonesia

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com) — Pengembangan sektor riil halal dinilai sangat signifikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi syariah.

Sekretaris Jenderal Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Edy Setiadi mengatakan, untuk mengembangkan keuangan syariah, kue ekonominya, atau dalam hal ini sektor yang dapat dibiayai oleh sektor keuangan syariah, harus tumbuh dan berkembang terlebih dahulu.

“Permasalahan yang ada di sektor keuangan itu istilahnya mereka kehabisan jangkauan, mungkin karena sudah digarap dengan konvensional, atau tidak unik. Memang alangkah baiknya didorong di sektor riilnya,” ujar Edy Setiadi lansir Republika.co.id, Jumat (22/2).

Oleh karena itu ia menilai, upaya Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) saat ini untuk lebih fokus pada peta jalan industri halal merupakan langkah yang tepat.

“Makanya di roadmap Bappenas, banyak arsitektur pengembangan sektor riil, mengembangkan kue untuk keuangan syariahnya dulu,” kata Edy.

Dalam mengembangkan industri halal, sektor yang paling dapat memacu pertumbuhan yakni sektor wisata halal yang memiliki efek berantai (multiplier effect).

Pengembangan sektor wisata halal akan berdampak pada ke sektor perhotelan, transportasi, kuliner halal dan fashion Muslim.

Pemerintah pun telah menetapkan 10 destinasi wisata halal di Aceh, Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Barat, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Sulawesi Selatan dan Lombok. Destinasi wisata halal ini menjadi hulu dari industri halal, sedangkan hilir merupakan industri-industri yang akan mengisi atau melengkapi.

Menurut Edy, tidak hanya destinasi wisata yang ditetapkan pemerintah, MES di daerah juga mengembangkan desa-desa wisata syariah sebagai pilot project wisata halal.

Hal ini diharapkan dapat menumbuhkan ekonomi di wilayah tersebut. Ia berharap nantinya akan ada wilayah yang ditetapkan sebagai Hub Keuangan Syariah.

“Kalau mau tetapkan Hub Keuangan Syariah di sana tentunya harus ada sektor riilnya,” kata Edy.

sumber : republika.co.id

Patut Dicontoh! Ratusan Warga Jakarta Ini Pilih I’tikaf di Sabtu Malam

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Sabtu malam biasanya dipakai masyarakat untuk berlibur, berkumpul dengan keluarga, atau sekadar “ngumpul” bersama teman. Namun tidak dengan ratusan jamaah masjid At Taqwa, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Pada Sabtu (24/2/2019) malam, warga Ibukota ini lebih memilih untuk melakukan ibadah i’tikaf atau berdiam diri di dalam masjid dalam rangka untuk mencari keridhaan Allah SWT dan bermuhasabah (introspeksi) atas perbuatan-perbuatannya.

Pengurus masjid dan panitia acara Laila Abwata menyebut, selain mewadahi jamaah yang hendak beri’tikaf, agenda ini juga untuk bermunajat bersama demi Indonesia yang diberkahi.

“Dengan berkah tersebut maka umat mendapat kesatuan, persatuan juga mendapatkan pemimpin yang amanah, adil, dan bertaqwa kepada Allah,” ungkapnya kepada jurniscom disela-sela i’tikaf.

Ratusan jamaah sedang beri’tikaf di Masjid At Taqwa, Jakarta.

Pantauan jurniscom di lokasi, acara berlangsung secara hikmat dan baik. Salah satu agenda untuk mencegah terjadinya kemaksiatan di Sabtu malam ini juga dibantu oleh sejumlah mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Jakarta.

Warga Tolak Pembangunan PPA GKI Joyontakan Surakarta 

Reporter: Arie Ristyan Redaktur: Ally Muhammad Abduh

SOLO (Jurnalislam.com) – Rencana pembangunan Pusat Pengembangan Anak (PPA) Daniel IO Gereja Kristen Indonesia (GKI) Coyudan di RT 06 RW 06 Joyontakan, Surakarta mendapatkan penolakan dari warga setempat.

Warga beralasan, di wilayah Joyontakan sudah ada 3 Gereja yang masih aktif. Selain itu, warga tidak dilibatkan oleh pihak panitia pembangunan terkait masalah pengurusan perijinan.

“Aset Gereja lebih dari tiga, pihak PPA telah melakukan kordinasi yang dianggap tebang pilih kepada warga yang bersangkutan dan ingkar dalam kesepakatan yang diputuskan dalam rapat sebelumnya,” kata Utopo perwakilan warga dalam pesan tertulis kepada Jurniscom, Jum’at (22/2/2019).

“Warga juga mayoritas muslim,” imbuhnya.

Dalam penolakan tersebut, warga dari RW O5 dan RW O6 Joyontakan juga membubuhkan tanda tangan, mereka pun meminta pendampingan kepada umat Islam Soloraya dalam melakukan audensi dengan lurah setempat.

“Kita berharap pemerintah kota mengakomodasi kepentingan warga mengingat, apa yang diinginkan warga, karena apa yang diinginkan GKI Coyudan sudah terakomodasi karena sudah ada PPA, cuma ini mau dibesarkan, alasan subyektif disana yaitu mayoritas masyarakatnya muslim,” kata Humas LUIS Endro Sudarsono kepada jurniscom usai audensi.

Lebih lanjut, menurut Endro pihak pemerintahan desa setempat berjanji akan menyerapkan ansiprasi warga.

“Dari kelurahan akan menyampaikan kepada yayasan, Pemkot, karena hubungannya dengan IMB, dan kita sampaikan pertimbangan di Karanganyar itu walaupun ada IMB, ijin tanpa HO, tapi pemkab Karanganyar menyerap ansipari bahkan hotel yang diperpanjang pun tidak diperpanjang karena alasan menyerap anspirasi warg,” tandasnya.

Duterte Lantik Ketua MILF Pimpin Daerah Otonomi Mindanao

Redaktur: Mazaya

Pemerintah Filipina hari ini melantik pemimpin kelompok Front Pembebasan Islam Moro (MILF), Murad Ibrahim, sebagai Menteri Interim Daerah Otonomi Islam Mindanao.

Hal ini diharapkan bisa membawa perdamaian yang abadi di kepulauan selatan Filipina itu, setelah melalui konflik selama puluhan tahun.

Seperti dilansir AFP, Jumat (22/2), pelantikan dan pengambilan sumpah terhadap Ibrahim dilakukan di Ibu Kota Manila.

Presiden Filipina, Rodrigo Duterte, dan Ibrahim berharap hal ini bisa merawat perdamaian dan menekan perlawanan masyarakat di kawasan Mindanao.

“Jalan menuju perdamaian mungkin memang panjang dan sulit, tetapi saya senang akhirnya kita bisa sampai ke tahap ini. Di samping itu, kami ingin melihat akhir dari kekerasan yang sudah merusak Mindanao dan menelan banyak korban jiwa,” kata Duterte saat pidato usai pelantikan Ibrahim.

Murad dan lembaga transisinya harus segera bekerja untuk membentuk kabinet dan menyusun undang-undang, sampai masa perjanjian sementara berakhir dan pemilihan regional pada Mei 2022 mendatang.

Di sisi lain, Murad juga harus melucuti persenjataan sebagian dari 10 ribu prajuritnya.

Keputusan ini dilakukan setelah hasil jajak pendapat di Mindanao yang digelar Januari lalu. Kesepakatan ini diharapkan mengakhiri perlawanan yang meletup sejak 1970-an.

Sumber: cnnindonesia.com

 

Sucofindo Gandeng Whatshalal Kembangkan Produksi Halal

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalisam.com)–(Persero) menyatakan keseriusannya untuk menjadi lembaga pengujian dan sertifikasi penyediaan produk halal dalam negeri dengan menggandeng Whatshalal Pte. Ltd, perusahaan blokchain produk halal asal Singapura.

Kerja sama ini ditandai dengan penandatanganan Momerandum of Understanding (MoU) antara Presiden Direktur Sucofindo Bachder Djohan Buddin dengan Salehin Amat Kamsin, Chief Operationg Officer WhatsHalal pada 18 Februari 2019 di Hotel Aston Bogor.

Iskandar Vice President Corporate Business Development Sucofindo mengatakan, kerja sama ini merupakan respons Sucofindo untuk mendorong implementasi aturan pemerintah terkait Undang-undang (UU) Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Dalam UU itu ditegaskan produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di Indonesia wajib bersertifikat halal.

Pemerintah bertanggung jawab dalam menyelenggarakan Jaminan Produk Halal (JPH) bagi masyarakat melalui Badan Penyelenggara Jaminan produk Halal (BPJPH).

“Untuk memperkuatnya, kita membangun aliansi strategis dengan pihak yang memiliki kompetensi spesifik untuk mendukung perdagangan halal dunia,” katanya.

Menurutnya, WhatsHalal menyediakan platform yang menjadi jembatan bagi produsen, distributor, konsumen, dan pihak ketiga seperti Sucofindo serta pemerintah yang ingin mengakses informasi halal secara global.

“Teknologi yang mereka gunakan adalah blockchain. Informasi penting dari sistem ini adalah transparansi,” tambahnya.

Sumber : bisnis.com

 

Atta Halilintar akan Bangun Masjid Berkonsep Milenial

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Sejak tahun 2014, youtuber Atta Halilintar mulai serius membangun kariernya bersama Youtube.

Ia telah mengunggah 394 video di channel Youtube-nya, Atta Halilintar. Kini, berkat kesuksesannya Atta Halilintar sedang membangun masjid bergaya milenial.

Bukti konsistensi dan kualitas Atta dalam mengunggah video itu lah yang membuat subscriber-nya terus meroket.

Beberapa waktu lalu, Atta membuat nazar untuk membangun masjid jika ia dapat menyentuh angka 10 juta subscribers.

Ia memilih angka 10 juta lantaran ini akan membuatnya menjadi pemecah rekor sejarah pengguna Youtube di Asia Tenggara.

Tak disangka, pada 5 Februari 2019, lewat akun Instagram miliknya, @attahalilintar, ia pun mengumumkan dan mengucap syukur atas tercapainya angka tersebut.

Melalui sebuah foto, dapat dilihat bahwa dirinya sedang dirawat di rumah sakit, namun tetap bahagia sembari memangku sebuah laptop yang menunjukan real count dari subscribers-nya.

“Alhamdulillah sejarah Youtube Asia Tenggara. Hari penuh air mata,” tulisnya.

Nazarnya pun lantas segera ia realisasikan. Pada 11 Februari 2019, Atta mengunggah sebuah video yang menanyangkan kesibukannya mencari lokasi yang tepat untuk membangun masjid.

“Sejauh ini, kita baru survei di dua tempat, Bogor dan Bekasi,” kata Atta pada video tersebut.

Meski belum diketahui pasti kapan akan mulai dibangun dan berapa biaya yang akan dikeluarkan, namun Atta menyebut bahwa masjid tersebut akan menjadi sangat besar.

Dari segi desain bangunan masjidnya, Atta juga mengatakan bahwa ia memilih untuk mengusung tema milenial dan unik.

Harapannya agar menarik minat masyarakat untuk lebih rajin beribadah di masjid tersebut.

“Aku usahain desainnya yang unik, biar banyak orang yang datang ke sana. Konsepnya milenial banget, mungkin dari dalemnya, dari konstruksinya ini milenial,” katanya.

sumber : bisnis.com

LSI Denny JA : Elektabilitas Pemilih Muslim PDIP Anjlok

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com)–Hasil sigi Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA menunjukkan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) turun cukup drastis di segmen pemilih muslim.

Dalam kurun waktu enam bulan, LSI mencatat suara PDIP pada Agustus 2018 sebesar 23,2 persen. Lalu, pada Januari 2019, elektabilitas PDIP di kalangan pemilih muslim turun menjadi 18,4 persen.

Peneliti LSI Rully Akbar mengatakan turunnya basis pemilih muslim PDIP tak terlepas dari efek pemilihan presiden dimana kubu penantang Jokowi, Prabowo Subianto didukung Ijtima’ Ulama GNPF.

“Polarisasi yang cukup kuat dari awal ini yang menyebabkan segmen pemilih muslim semakin kuat mendukung partai yang dipimpin Prabowo, yaitu Gerindra. Sebaliknya, elektabilitas PDIP yang turun,” kata Rully di kantor LSI, Jakarta Timur baru-baru ini.

Survei LSI mencatat suara Gerindra selama enam bulan naik dari Agustus 2018 sebesar 13,8 persen dan kemudian naik menjadi 16,6 persen pada Januari 2019.

Secara keseluruhan, di pemilih muslim yang memiliki basis pemilih 85 persen, PDIP masih paling unggul dengan perolehan suara 18,4 persen. Kemudian di posisi kedua ada Gerindra dengan perolehan 16,6 persen.

Posisi ketiga yaitu Partai Golkar dengan 11,0 persen. Posisi keempat ada PKB dengan perolehan suara 9,3 persen. Posisi kelima adalah Partai Demokrat sebanyak 5,9 persen.

Di urutan selanjutnya ada Partai Nasdem, PKS, PPP, Partai Perindo, PAN, PSI, Partai Hanura, Partai Garuda, Partai Berkarya, PBB, PKPl. Sisanya sebesar 19,3 persen pemilih muslim belum menentukan pilihan.

Survei ini dilakukan pada tanggal 18 – 25 Januari 2019, dengan menggunakan 1.200 responden. Survei dilakukan di 34 provinsi di Indonesia dengan metode multistage random sampling.

Wawancara dilakukan secara tata muka dengan menggunakan kuesioner. Margin of error survei ini adalah 2,8 persen. Selain survei, LSI Denny JA juga melakukan riset kualitatif dengan metode FGD, analisis media, dan indepth interview untuk memperkaya analisa survei.

Sumber: bisnis.com