JAKARTA — Sertifikasi halal produk usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM belum sepenuhnya diinginkan oleh seluruh pelaku UMKM di tanah air.
Pasalnya, biaya sertifikasi dinilai masih cukup tinggi.
Di sisi lain, sertifikat halal tidak serta merta meningkatkan jangkauan pasar.
Sejumlah akademisi menilai, pemerintah perlu mempertimbangkan penggratisan biaya sertifikasi halal.
Pengamat Ekonomi Syariah dari Sekolah Tinggi Ekonomi Islam, Azis Budi Setiawan, mengatakan, penggratisan biaya sertifikat halal menjadi perlu karena ketertinggalan Indonesia sebagai produsen produk halal.
“Ini ironi. Indonesia menjadi pasar utama produk halal, tapi soal produsen, 10 besar pun kita tidak masuk,” kata Azis, lansir Republika.co.id, Selasa (26/2/2019).
Azis mengatakan, Indonesia semestinya malu dengan realita yang terjadi saat ini.
Karena itu, diperlukan strategi nasional untuk mendorong pasar produk halal UMKM agar lebih berdaya saing baik di lingkup domestik maupun skala global.
Penggratisan biaya sertifikasi, dapat menjadi salah satu instrumen pemerintah di tahap awal untuk mendorong kemajuan produk UMKM halal di tiap-tiap sektor.
Ia mengakui, sertifikat halal menjadi salah satu hal mendasar agar produk halal lokal diakui oleh pasar. Tanpa ada sertifikat, sulit mendapat pengakuan dan kepastian pasar.
Azis menambahkan, disaat bersamaan, negara-negara di dunia yang mengembangkan produk halal juga sudah memikirkan soal sertifikasi.
Ia mencontohkan, negara seperti Malaysia, Uni Emirat Arab, Thailand, hingga Australia menjadi contoh negara yang cukup fokus dalam pengembangan industri halal.
Oleh sebab itu, bukan tidak mungkin, produk halal dari luar Indonesia akan memiliki daya tawar yang lebih kuat ketimbang produk asli dalam negeri.
“Memang yang paling mendasar harus dilakukan sosialisasi dan edukasi ke pemerintah. Ini kan harapannya produk Indonesia bisa masuk ke rantai pasok produk halal global,” ujarnya.
