Berita Terkini

Mendengar Nasihat Ustaz Abdul Somad, Prabowo Menangis

Redaktur: Mazaya

JAKARTA– JAKARTA (Jurnalislam.com) – Calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto berkesempatan menemui penceramah kondang Ustaz Abdul Somad (UAS), Kamis (11/4/2019).

Dalam pertemuan yang disiarkan secara langsung oleh TvOne itu Prabowo meminta nasihat UAS dan ingin mendengar pengalaman UAS berkeliling Indonesia selama ini.

“Saya kan dari dulu suka mengatakan saya ikut ijtima ulama, setelah para ulama berkumpul menjatuhkan pilihan pada Bapak. Lalu saya pergi kemana-mana umat memanggil bapak,” kata UAS di awal kisahnya.

Lantas beliau mengisahkan kunjungannya ke banyak daerah di Indonesia, dan mendapatkan banyak cerita dan harapan akan Prabowo.

UAS juga memberikan beberapa nasihat kepada Prabowo.

“Setelah bapak jadi (presiden) nanti, biarlah ulama-ulama yang dekat. Bapak dengarkan cakap ulama karena ulama berijtima mendukung bapak, maka ini anugerah besar sekaligus ujian besar. Saya berharap Allah menolong bapak dalam setiap gerakan,” kata UAS.

Prabowo terlihat serius menyimak nasihat dan cerita UAS, dan dalam beberapa kesempatan ia menangis, mengusap air matanya.

“Jadi, saya berpikir lama ini kalau saya diamkan sampai pilpres, kenapa mereka cerita ke saya, tiap malam saya berpikir kenapa mereka cerita ke saya, berarti ini saya harus sampaikan. Kalau tidak, saya akan mati dalam penyesalan. Setelah ketemu ini, selesai. Kuserahkan semuanya kepada Allah, yang penting sudah kusampaikan,” kata UAS.

“Hanya saja fitnah tentu banyak,” kata UAS, dibarengi dengan Prabowo mengusap air mata. Di akhir pertemuan, UAS berdoa agar Indonesia menjadi negeri yang diberkahi.

Soal Pilihan Capres, Ustaz Abdul Somad : Saya Ikut Ijtima Ulama

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com)– Calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto berkesempatan menemui penceramah kondang Ustaz Abdul Somad (UAS), Kamis (11/4/2019).

Dalam pertemuan yang disiarkan secara langsung oleh TvOne itu Prabowo mewawancarai UAS perihal pengalamannya berdakwah keliling Indonesia, juga dukungan para ulama kepada Prabowo.

“Saya kan dari dulu suka mengatakan saya ikut ijtima ulama, setelah para ulama berkumpul menjatuhkan pilihan pada Bapak,” kata UAS kepada Prabowo.

UAS menceritakan pengalamannya bertemu dengan para ulama, khususnya ulama-ulama yang dianggapnya bisa memberikan pencerahan.

“Maka saya cari ulama-ulama yang tidak masyhur, tapi mata batinnya bersih Allah bukakan hijab kepada mereka,” kata UAS.

Menurut UAS, beberapa ulama tersebut bahkan menitipkan pesan dengan mendukung Prabowo.

“Jadi, saya berpikir lama ini kalau saya diamkan sampai pilpres, kenapa mereka cerita ke saya, tiap malam saya berpikir kenapa mereka cerita ke saya, berarti ini saya harus sampaikan,” kata UAS.

Akhirnya, dalam pertemuan langsung dengan Prabowo, UAS menyampaikan pilihannya.

“Kuserahkan semuanya kepada Allah, yang penting sudah kusampaikan. Plong, malam ini saya bisa tidur lelap,” kata UAS.

UAS Kepada Prabowo: “Jika Menang, Jangan Undang Saya Ke Istana”

Redaktur: Ally Muhammad Abduh

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto berkesempatan menemui penceramah kondang Ustaz Abdul Somad (UAS), Kamis (11/4/2019).

Dalam pertemuan yang disiarkan secara langsung oleh TvOne itu Prabowo mewawancarai UAS perihal pengalamannya berdakwah keliling Indonesia.

Prabowo juga meminta UAS untuk menasehati dirinya terkait pencalonannya sebagai presiden dalam pemilu yang akan digelar pada 17 April mendatang.

UAS berpesan, untuk tidak mengundangnya ke istana negara jika Prabowo terpilih menjadi presiden.

“Kalau bapak nanti duduk menjadi presiden, terkait dengan saya pribadi, dua saja. Pertama jangan bapak undang saya ke istana. Biarkan saja berdakwah masuk ke dalam hutan karena memang dari awal kerjaan saya memang begitu,” tutur UAS.

“Yang kedua jangan bapak beri saya jabatan,” sambungnya.

UAS mengaku telah mendapat amanah dari keluarganya untuk menjadi pendidik umat dengan menjadi penceramah.

“Biarkanlah saya terbang sejauh mata saya memandang, saya ceramah.

UAS juga mengatakan, keputusannya mendukung Prabowo didasarkan pada keputusan Ijtima Ulama. Oleh karena itu, ia meminta Prabowo untuk mendengarkan ulama.

“Bapak dengarkan cakap ulama karena ulama berijtima telah mendukung bapak, maka ini anugerah besar sekaligus ujian besar. Saya berharap Allah menolong bapak dalam setiap gerakan,” kata UAS.

Pertemuan berlangsung khidmat. Sesekali Prabowo meneteskan air matanya mendengar nasihat-nasihat dari UAS. Pertemuan itu ditutup dengan doa yang dibacakan oleh UAS.

Panahan Jadi Cabang Olahraga Terfavorit Turnamen Karyawan Indonesia Power

Redaktur: Mazaya

CILEGON (Jurnalislam.com) – Para karyawan yang tergabung Persatuan Pegawai Indonesia Power (PP IP) untuk Jakarta dan Banten menggelar acara outing dan silaturahim akhir pekan, Sabtu-Ahad lalu di Cilegon Banten.

Ketua Persatuan Pegawai Indonesia Power (PP IP) Fandi Setia berharap acara ini akan  mempererat silaturahim antar karyawan.

Ia juga mengatakan bahwa acara yang  berlangsung dengan turnamen beberapa cabang olahraga ini  akan menumbuhkan jiwa kerja keras di lingkungan kerja.

“Turnamen ini diadakan untuk meningkatkan moral pegawai,  menghasilkan motivasi tinggi yang akhirnya berdampak pada continuous improvement masing-masing individu peserta dan produktifitas serta orientasi pelayanan terhadap publik meningkat juga” kata Fandi kepada Jurnalislam.com.

Turnamen yang digelar di ASA Sport dan Lapangan Bonakarta Cilegon ini diramaikan dengan beberapa cabang olahraga, diantaranya futsal, voly,  bulutangkis,  tenis meja dan panahan.

Berbeda dengan turnamen-turnamen sebelumnya, turnamen kali ini cabang olahraga panahan menjadi cabang olahraga favorit.

Olahrga ini diikuti oleh 70 peserta khusus cabang olahraga panahan, yang pada turnamen sebelumnya diikuti tidak sampai 10 peserta untuk cabang olahraga ini.

“Turnamen kali ini cabang olahraga panahan banyak diminati peserta dibanding turnamen yang lalu, mereka antusias karena selain sunnah Rasulullah, olahraga panahan pun tergolong menarik di mata peserta” ujar Fandi

“Tidak ada hadiah yang menarik, hanya piala dan sejumlah uang yang nilainya tidak seberapa dibandingkan gengsi kompetisinya” imbuh Fandi lagi

Dengan membludaknya peserta cabang olahraga panahan pada turnamen kali ini, rupanya olahraga panahan sudah menjadi lifestyle dilingkungan perusahaan seperti yang dijelaskan Asep Mulyana koordinator cabang olahraga panahan Turnamen Internal Indonesia Power Jakbanjabar.

 

 

Anggota Komisi I DPR: Sulit Lakukan Perubahan Regulasi Hukuman Mati

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com)- Anggota Komisi I DPR RI Charles Honoris mengatakan penghapusan hukuman mati menjadi tantangan bagi DPR.

“Penghapusan hukuman mati masih menjadi pro dan kontra bagi fraksi DPR. Tidak banyak anggota DPR yang berani terbuka untuk menolak penggunaan hukuman mati di Indonesia,” katanya dalam peluncuran laporan Amnesty Internasional tentang hukuman dan eksekusi mati 2018 di Kantor Amnesty Internasional Indonesia, HDI Hive, Menteng, Jakpus, Rabu (10/04/2019).

Ia mengatakan sulit bagi DPR untuk melakukan perubahan regulasi tentang hukuman mati di Indonesia.

Meskipun lembaga tersebut memiliki kewenangan untuk menyiapkan produk undang-undang yang menghapus hukuman mati.

“Untuk menghapus hukuman mati kuncinya ada di political will pemerintah untuk membuat rencana jangka pendek maupun panjang terkait penghapusan hukuman mati,” tuturnya.

Dengan adanya “political will” maupun “blue print” dari pemerintah menjadi proses awal untuk menghapus penerapan hukuman mati di Indonesia.

Ia mengungkapkan hukuman mati adalah pembunuhan paling terencana dan tidak menimbulkan efek jera.

“Kita lihat sendiri kasus di Indonesia. Sudah ada belasan terpidana kasus narkotika dihukum mati, tapi peredaran narkotika masih meningkat. Beberapa tahun terakhir polisi berhasil menggagalkan penyelundupan ribuan ton narkotika ke Indonesia,” ungkapnya.

Tak Seperti Dijanjikan 2014, Aktivis Kecewa Penanganan HAM di Era Jokowi

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Direktur Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat (LBH Masyarakat) Ricky Gunawan mengatakan, kebijakan hukuman mati era kepemimpinan Presiden Joko Widodo menyumbang angka golput dalam Pilpres 2019.

 

“Karena saat kampanye pilpres 2014 lalu, Jokowi yang datang dengan keadaan ‘tangan bersih’ selalu menggunakan isu HAM menyerang lawan politiknya. Sekarang sama saja,” katanya dalam jumpa pers di Kantor Amnesty Internasional, HDI Hive, Menteng, Jakpus, Rabu (10/04/2019).

 

Menurutnya, para pembela kemanusiaan merasa kecewa karena pada Pemerintahan Jokowi jumlah eksekusi hukuman mati begitu banyak.

 

“Pada era kepemimpinan SBY yang dua periode saja tidak sebanyak di era Jokowi,” terangnya.

 

Ricky menilai, jika Jokowi hendak memperbaiki citra dan menekan angka golput, Presiden harus segera mendeklarasikan moratorium hukuman mati.

 

“Penghapusan hukuman mati akan menjadi legacy (warisan) bagi Pemerintahan Jokowi,” kata Ricky.

 

Data dari Komnas HAM menyebut, 3 tahun pemerintahan Jokowi, sudah 18 terpidana yang dieksekusi mati. Sementara 10 tahun SBY, ada 16 terpidana yang dieksekusi mati.

Menteri hingga Direktur BUMN Disebut Siapkan Duit Amplop Serangan Fajar

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Sosok menteri hingga direktur BUMN diseret-seret pengacara Bowo Sidik Pangarso dalam pusaran perkara suap yang menjerat kliennya, anggota DPR dari Fraksi Golkar.

Meski tidak membongkar identitas menteri atau direktur BUMN itu, Bowo Sidik dipastikan pengacaranya akan kooperatif ke KPK.

“Harus kooperatif, ada menteri, ada direktur BUMN,” ujar pengacara Bowo, Saut Edward Rajagukguk, di KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (10/4/2019).

Saut juga menyebut Bowo segera mengajukan diri sebagai saksi pelaku yang bekerja sama atau justice collaborator. Namun Saut tidak membeberkan siapa saja orang-orang yang akan dibongkar perannya oleh Bowo.

“Akan ajukan (sebagai justice collaborator) segera,” kata Saut.

Sebelumnya, Saut menyebut sumber uang yang disita KPK dalam perkara yang menjerat Bowo berasal dari salah satu menteri aktif. Namun Saut tidak menyebut siapa menteri itu.

“Sumber uang yang memenuhi Rp 8 miliar yang ada di amplop tersebut dari salah satu menteri yang sekarang lagi menteri di kabinet ini,” kata Saut.

Bowo dijerat KPK sebagai tersangka karena menerima uang dari Marketing Manager PT Humpuss Transportasi Kimia (HTK) Asty Winasti melalui orang kepercayaannya yang bernama Indung. Asty dan Indung juga telah berstatus sebagai tersangka.

Bowo diduga menerima Rp 1,5 miliar dalam 6 kali pemberian dan Rp 89,4 juta dari Asty.

KPK menyebutkan bila Rp 1,5 miliar yang diterima Bowo itu disita bersama dengan Rp 6,5 miliar lainnya dalam wadah 400 ribu amplop yang diduga untuk ‘serangan fajar’ mengingat Bowo kembali mencalonkan diri sebagai anggota legislatif.

Sumber: detik.com

Bowo Pangarso: Diminta Nusron Siapkan 400.000 Amplop Serangan Fajar

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com)– Tersangka kasus dugaan suap anggota DPR Bowo Sidik Pangarso mengaku diminta Nusron Wahid menyiapkan amplop-amplop ‘serangan fajar’. Namun Bowo tidak menjelaskan lebih lanjut soal itu.

“Diminta oleh Nusron Wahid untuk menyiapkan itu,” kata Bowo setelah menjalani pemeriksaan di KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (9/4/2019).

Bowo, yang merupakan anggota Komisi VI DPR, ditetapkan KPK sebagai tersangka karena diduga menerima suap dari Marketing Manager PT Humpuss Transportasi Kimia (HTK) Asty Winasti lewat seorang bernama Indung. Asty dan Indung juga sudah ditetapkan sebagai tersangka.

Asty diduga memberi suap agar Bowo membantu proses perjanjian antara PT HTK dan PT Pupuk Indonesia Logistik (Pilog). Perjanjian itu ialah penggunaan kapal PT HTK untuk distribusi pupuk PT Pilog.

Total ada Rp 1,5 miliar yang diberikan Asty dalam 6 kali pemberian. Selain itu, Asty memberikan duit Rp 89,4 juta kepada Bowo lewat Indung saat terjadinya operasi tangkap tangan (OTT). Duit itu diduga sebagai pemberian ketujuh.

Selain itu, Bowo diduga menerima gratifikasi Rp 6,5 miliar dari pihak lain. Nah, duit Rp 1,5 miliar dan Rp 6,5 miliar itulah yang diduga berada di dalam 400 ribu amplop serangan fajar yang disita KPK tersebut.

Sumber: detik.com

Amnesty Indonesia Klaim Hukuman Mati Tak Efektif Berantas Narkoba

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com)–Laporan tahunan Amnesty Internasional soal hukuman mati 2018 menyebutkan data vonis mati memperlihatkan bahwa mayoritas hukuman mati dijatuhkan untuk terpidana mati kasus narkoba.

Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia, Usman Hamid menilai sulit untuk membuktikan kebenaran pernyataan pemerintah Indonesia bahwa hukuman mati bagi terpidana kasus narkoba dapat memberantas kejahatan tersebut dari akarnya.

“Tidak ada bukti ilmiah yang menunjukkan bahwa hukuman mati adalah pencegah kejahatan yang lebih efektif daripada bentuk hukuman pidana lainnya,” katanya saat peluncuran laporan global tahunan tentang hukuman mati di Kantornya, Menteng, Jakpus, Rabu (10/04/2019).

Menurutnya data dari Badan Narkotika Nasional (BNN) menunjukkan bahwa jumlah kasus narkoba terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir.

“Bahkan ketika pemerintah telah mengambil langkah keras dengan mengeksekusi terpidana mati kasus narkoba maupun melakukan penggunaan kekerasan dalam kegiatan pemolisian,” tuturnya.

Minta Hukum Mati Dihapus

Usman Hamid juga meminta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia untuk menjadi pionir untuk melakukan penghapusan hukuman mati di Indonesia.

“DPR harus mengambil inisiatif untuk mengkaji segala peraturan perundang-undangan yang mengatur ancaman hukuman mati,” katanya.

Dia berargumen bahwa  saat ini banyak negara lain di dunia meninggalkan bentuk penghukuman mati.

Pada tahun 2018 mengalami penurunan hingga 31 persen, dari 993 eksekusi di tahun 2017 menjadi 690 di tahun 2018.

“Angka ini merupakan jumlah terendah dalam satu dekade terakhir,” ujarnya.

Seperti diketahui, Amnesty Internasional Indonesia setiap tanggal 10 April mengeluarkan laporan tahunan global tentang hukuman mati.

Elektabilitas Selisih Tipis, Voxpol : Kami Survei hingga April, Beda dengan Lembaga Lain

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com)–Direktur Eksekutif Voxpol Centre Research and Consulting Pangi Syarwi Chaniago menjelaskan soal perbedaan hasil sejumlah lembaga survey terkait Pilpres 2019.

Berdasarkan hasil survei Voxpol terbaru, terdapat selisih sekitar lima persen elektabilitas yang diperoleh capres petahana Joko Widodo dengan lawannya, Prabowo Subianto.

Jokowi memperoleh elektabilitas sebesar 48,8 persen, sedangkan Prabowo 43,3 persen. Sementara hasil lembaga survei lain, umumnya terdapat selisih di atas 10 persen di antara kedua paslon.

“Ada beberapa faktor yang memengaruhi perbedaan hasil ini. Salah satunya momentum waktu,” ujar Pangi saat ditemui di kawasan Cikini, Jakarta, Selasa (9/4).

Momentum waktu yang dimaksud adalah pengambilan sampel responden survei tersebut. Voxpol melakukan survei pada 18 Maret hingga 1 April 2019 yang jaraknya lebih dekat dengan hari pemungutan suara pada 17 April mendatang.

“Mungkin momentum waktu. Kalau mereka (lembaga survei lain) ambil sebulan lalu, kami terbaru sudah 1 April,” katanya.

Selain itu, faktor pengambilan sampel data juga sangat berpengaruh. Pangi mengatakan lembaga survei umumnya memiliki metode pengambilan data responden yang sama yakni dengan metode acak bertingkat.

Namun, dalam proses pengacakan sampel yang dipilih bisa jadi berbeda dan akan berpengaruh pada hasil survei.

“Mungkin acak datanya berpengaruh. Desa, kelurahan, yang diambil tentu beda,” katanya.

Voxpol sendiri menurut Pangi mengambil sekitar 160 kelurahan/desa dari seluruh Indonesia yang diambil secara acak untuk menjadi sampel. Dari kelurahan/desa tersebut diambil masing-masing 10 responden.

Kemudian di tingkat RT, responden diambil secara acak lima RT di tiap kelurahan/desa. Dari pengambilan responden tersebut, diambil lagi secara acak dua kepala keluarga dari tiap RT.

Faktor yang tak kalah penting, lanjut Pangi, adalah keberadaan undecided votersatau orang yang belum memutuskan pilihan. Dalam survei Voxpol, terdapat 7,9 persen responden yang belum memutuskan pilihannya dalam Pilpres 2019.

“Untuk undecided itu memang susah karena masih disembunyikan. Ada juga yang setelah (dibujuk) mau. Itu pengaruh juga,” ucap Pangi.

Sumber: cnnindonesia.com