Berita Terkini

Innalillahi, Ilmuwan Ekonomi Islam Indonesia, Prof. Uswatun Hasanah Meninggal Dunia

Redaktur: Mazaya

YOGYAKARTA (Jurnlaislam.com)—Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Anggota Dewan Syariah Nasional MUI cum Guru Besar UI Prof. Dr. Hj. Uswatun Hasanah meninggal dunia, Sabtu (6/4/2019) di RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta.

Almarhumah wafat meninggalkan suami Drs. Hadimulyo, M.Sc (mantan anggota DPR-RI) dan 3 orang anak. Semasa hidupnya, Prof. Uswatun dikenal sebagai pegiat ekonomi Islam, khususnya pengembangan wakaf di Indonesia.

Sekitar tahun 2004, Uswatun diminta oleh Kementerian Agama menjadi Anggota Tim Penyusun Rancangan Undang-Undang tentang Wakaf dan Anggota Tim Penyusun Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang  Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Saat Kementerian Agama merancang pembentukan Badan Wakaf Indonesia (BWI), Uswatun menjadi Sekretaris Tim Ad Hoc Persiapan Pembentukan BWI.

Beliau  kemudian diusulkan oleh Menteri Agama menjadi Anggota BWI periode pertama dan diangkat dengan SK Presiden.

Selain berkarier di perguruan tinggi, Uswatun aktif di perkumpulan dan asosiasi para penggiat ekonomi Islam.

Seperti pengurus  Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI), pengurus Masyarakat Ekonomi Syariah (MES), anggota Dewan Syariah Nasional MUI.

Ia pernah menjadi Ketua Tim Pembina Pendidikan Agama Islam pada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional.

Sering diundang memberikan makalah dalam acara seminar, lokakarya dan pertemuan ahli menyangkut bidang kepakarannya.

(mr/dbs)

 

 

 

 

BMKG – Muhammadiyah Jalin Kerjasama

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com)–Tindaklanjuti perjanjian antara Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah dengan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Perwakilan dari Majelis Lingkungan Hidup (MLH) dan Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC) PP Muhammadiyah lakukan kunjungan ke Kantor BMKG Pusat.

Muhjidin Mawardi, ketua MLH PP Muhammadiyah menyampaikan perihal kunjungan yang dilakukannya.

Kunjungan yang dilakukan merupakan upaya kerjasama anatara PP Muhammadiyah yang dalam kesempatan ini diwakili oleh MLH dan MDMC untuk meminimalkan korban bencana.

“Perjanjian ini merupakan bentuk usaha BMKG untuk semakin mendekatkan diri pada publik dengan menggandeng organisasi umat, yang dapat membantu BMKG menyebarluaskan informasi MKG pada masyarakat dengan menggunakan bahasa-bahasa yang mudah dimengerti oleh Umat,” tutur Muhjidin.

Peringatan dini untuk mengantisipasi bencana alam misalnya telah dilakukan BMKG 3 (tiga) hari sebelum kejadian, tetapi masyarakat atau pihak terkait tidak cepat tanggap dan tidak ditindaklanjuti, sehingga banyak memakan korban.

Untuk itulah, PP Muhammadiyah melakukan Kesepakatan Bersama dengan BMKG yang bertujuan untuk meningkatkan peran serta  organisasi dalam peningkatan pemahaman dan penyebarluasan informasi meteorologi, klimatologi, dan geofisika kepada masyarakat/Umat.

Menyambut niatan tersebut, Dwikorita Karnawati, Kepala BMKG mengatakan, pihaknya membutuhkan kerjasama dengan berbagai pihak untuk membangu menyiapakan masyarakat atau umat tangguh bencana.

Salah satunya adalah dengan organisasi Muhammadiyah yang memang sudah dikenal sebagai organisasi Islam sosial kemasyarakatan yang memiliki peran penting dalam penanganan bencana.

sumber : muhammadiyah.or.id

 

Musyawarah Ulama dan Tokoh Solo Tegaskan Dukungan kepada Prabowo-Sandi

Reporter: Arie Ristyan Redaktur: Mazaya

SOLO (Jurnalislam.com)- Musyawarah Ulama dan Tokoh Nasional bertajuk ‘Sinergitas Umara dan Ulama Membangun Bangsa’ di Hotel Lorin Dwangsa Solo, Hotel pada sabtu, (6/4/2019) menghasilkan tujuh keputusan.

Ketua Dewan Syariah Kota Surakarta (DSKS) Dr. Muinudinillah Basri mengatakan bahwa keputusan pertama adalah mempertegas dukungan kepada Prabowo-Sandi untuk menjaga kedaulatan bangsa.

Kedua, yaitu agar selalu konsisten dalam memperjuangkan Islam agar dapat pertolongan Allah.

Ketiga, mengajak para ulama dan tokoh umat untuk lebih bersatu dalam perjuangan dan terus bekerja keras perlu pengorbanan menyongsong kemenangan.

“Keempat, menyerukan kepada KPU dan Bawaslu agar dapat menyelenggarakan Pemilu Pilpres dengan jujur adil dan transparan juga kepada aparat keamanan TNI Polri dan ASN untuk menjaga netralitas sehingga tidak menimbulkan potensi konflik di masyarakat,” kata Dr Muin.

Kelima Dr Muin mengingatkan kepada Prabowo dan Sandi yang insya Allah akan memimpin Indonesia 5 tahun kedepan.

“Agar menepati fakta integritas itjima ulama, dan selalu memperhatikan bimbingan dan masukan para ulama,” ungkapnya.

Keenam, menyerukan dan mengingatkan kaum muslimin agar menggunakan hak pilihnya dan tidak golput.

Golput, katanya, akan  mengakibatkan golput itu terpilihnya pemimpin pemimpin yang tidak amanah dan tidak cakap, serta menguntungkan pihak asing atau pihak yang membahayakan kedaulatan bangsa dan negara.

Dan yang terakhir, Dr Muin menyerukan, “Kepada umat Islam secara umum dan laskar secara khusus, untuk menjaga dan mengawal suara rakyat dari TPS TPS hingga KPU pusat,” tandas Dr Muin.

Usung Tema Kebangkitan Ekonomi Islam, DKM Krakatau Steel: Acara Untuk Menginspirasi Umat

CILEGON (Jurnalislam.com) – Forum DKM Krakatau Steel menggelar ‘Kajian Dhuha’ di Masjid Al Muthowwir Kompleks Al Azhar Krakatau Steel, Cilegon, Sabtu (6/4/2019).

Kajian dengan tema “Ekonomi Islam Solusi Kesejahteraan Rakyat” menghadirkan pemateri Muhaimin Iqbal, praktisi ekonomi Islam dan pemilik gerai dinar.com.

Pihak panitia Supriyanto mengatakan, tema besar ekonomi Islam ini diselenggarakan agar umat dapat membangun perekonomian dengan lebih baik.

“Agar menjadi inspirasi untuk umat dan membangun perekonomian Islam yang kuat,” katanya seusai acara.

Sementara itu Muhaimin Iqbal menjelaskan, Ekonomi Islam merupakan ekonomi yang berdasarkan dari Alquran dan sunnah Nabi.

“Jadi tidak ada yang lebih baik daripada ekonomi Islam,” ungkapnya.

Ia menambahkan, semua prinsip dan dasar ekonomi Islam sudah ada di dalam Alquran dan Sunnah. Tinggal kita, kata dia, menggali dan menerapkannya.

Peserta kajian memadati acara

“Peluang untuk membangkitkan ekonomi Islam tergantung seberapa besar usaha umat Islam itu sendiri dan jadikanlah Masjid sebagai pusat kebangkitan ekonomi umat,” pesan dia.

Acara yang digelar pada waktu dhuha ini mendapatkan respon d yang baik dari peserta. Akbar (30 tahun) asal Cilegon salah satunya. Menurutnya, pemaparan pemateri dapat menginspirasi kebangkitan ekonomi umat.

“Acaranya sangat bagus, sangat memginspirasi sekali. Terutama pak Muhaimin Iqbal dalam menjelaskan kondisi di lapangan sangat detail,” ujarnya.

Surat Terbuka Dewan Dakwah Islamiyah Untuk Yusril Ihza Mahendra

Redaktur: Ally Muhammad Abduh

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII) bereaksi atas ucapan Yusril Ihza Mahendra yang menyebut Habib Rizieq Shihad sebagai Si Raja Bohong. DDII menegur Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) itu yang kini sudah tak lagi sejalan dengan perjuangan umat Islam.

“Sehubungan dengan sikap dan pernyataan Saudara yang selalu mendelegitimasi ijtima’ ulama dan menyatakan bahwa Habib Rizieq Shihab adalah Raja Bohong, maka Dewan Da’wah Islamiyah Indonesia merasa perlu menegur sikap dan pernyataan Saudara yang jauh dari akhlakul karimah dan sikap seorang cendekiawan muslim yang mewarisi nilai nilai perjuangan Allahyarham Mohammad Natsir dan tokoh tokoh Masyumi lainnya,” demikian pernyataan Ketua Umum DDII, Mohammad Siddik dalam surat terbuka, Sabtu (6/4/2019).

Sebagai ormas yang memelopori beridirnya PBB, DDII merasa perlu untuk menyampaikan surat tersebut sebagai bentuk tanggungjawab moral.

“Bagi kami citra PBB juga bagian dari citra Dewan Da’wah dan ormas serta ummat Islam yang mendirikannya. Oleh karenanya, kami memiliki hak moral dan hak kesejarahan untuk menyampaikan surat terbuka ini,” paparnya.

Berikut ini surat terbuka DDII selengkapnya:

SURAT TERBUKA DEWAN DA’WAH KEPADA SAUDARA Prof. Dr. H. Yusril Ihza Mahendra

Kepada Yth.

Saudara Prof. Dr. H. Yusril Ihza Mahendra

di-Tempat

 Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

 Izinkan kami menyampaikan surat terbuka ini untuk Saudara karena Partai Bulan Bintang (PBB) yang Saudara nakhodai adalah merupakan wadah aspirasi politik ummat Islam yang diinisiasikan dan didirikan oleh Dewan Da’wah Islamiyah bersama 20-an ormas lainnya beserta ulama, tokoh dan intelektual muslim. Bagi kami citra PBB juga bagian dari citra Dewan Da’wah dan ormas serta ummat Islam yang mendirikannya. Oleh karenanya, kami memiliki hak moral dan hak kesejarahan untuk menyampaikan surat terbuka ini.

Sehubungan dengan sikap dan pernyataan Saudara yang selalu mendelegitimasi ijtima’ ulama dan menyatakan bahwa Habib Rizieq Shihab adalah Raja Bohong, maka Dewan Da’wah Islamiyah Indonesia merasa perlu menegur sikap dan pernyataan Saudara yang jauh dari akhlakul karimah dan sikap seorang cendekiawan muslim yang mewarisi nilai nilai perjuangan Allahyarham Mohammad Natsir dan tokoh tokoh Masyumi lainnya.

Seperti Saudara ketahui, partai Masyumi terdiri dari para ulama dan politisi Muslim yang sangat menjunjung tinggi nilai nilai moral dan akhlakul karimah baik dalam sikap, tindakan maupun ucapan. Partai Masyumi menjadi besar karena teladan tokoh tokohnya yang menunjukkan keserasian antara ucapan dan tindakan. Nilai-nilai besar dan sikap kenegaraan ini lah yang diwarisi oleh Dewan Da’wah. Pada saat pembentukan awal PBB, Dewan Da’wah mengharapkan bahwa Saudara sebagai ketua umumnya dapat membawa ciri ciri dan karakter para politisi Masyumi yang dikenal keunggulan dan kemuliaan akhlaknya. Dimana para tokoh Partai Masyumi selalu senapas dan sejiwa dengan ulama dan ummat Islam serta tidak bersebrangan atau meninggalkan ulama dan ummat.

Sikap Saudara yang tidak ramah bahkan cenderung melecehkan para ulama yang berkumpul dan telah memutuskan sikap dan dukungan politik bersama  dalam Ijtima Ulama I dan II, telah menunjukkan karakter yang tidak sesuai dengan nilai nilai luhur yang selama ini dipedomani oleh para keluarga besar Dewan Da’wah.

Selama ini Saudara selalu mengaku sebagai kader Allahyarham Mohammad Natsir pendiri dan ketua Umum Dewan Dakwah. Tetapi yang kami pahami Allahyarham Mohammad Natsir tidak pernah punya karakter yang melecehkan para ulama apalagi bersebrangan dengan mainstream ummat. Pada saat Saudara menyatakan menjadi lawyer Bapak  Joko Widodo sebagai capres, kami telah mengundang dan meminta klarifikasi dari Saudara, tetapi ternyata klarifikasi Saudara tidak menjadi kenyataan. Kami sangat kecewa ketika Saudara pada akhirnya bukan saja sebagai lawyer tetapi bahkan menyebrang menjadi pendukung Paslon 01 dari rezim yang selama ini dipersepsikan tidak sejalan dengan aspirasi ummat Islam terutama para ulama yang berkumpul di ijtima ulama 1 & 2. Akhirnya kami dapat menyimpulkan, bahwa terlalu banyak pernyataan Saudara yang tidak konsiten  dan tidak istiqamah  dalam sikap dan perilaku.

Adalah hak Saudara untuk bersikap secara pribadi, akan tetapi pribadi Saudara dan kedudukan Saudara sebagai Ketua Umum Partai Islam PBB adalah melekat dan tidak dapat dipisahkan, sehingga sikap Saudara telah menimbulkan tsunami politik di lingkungan PBB, padahal pada awalnya, ulama dan ummat telah memberikan harapan yang  besar terhadap PBB sebagai wadah perjuangan politik penerus partai Masyumi. Tetapi dengan sikap dan pernyataan saudara yang cenderung arogan dan melecehkan, membuat ulama dan ummat ragu untuk memberikan amanah dan dukungan kepada PBB. Dan ini akan menyulitkan PBB untuk lolos dari Parliamentary Threshold 4 %.

Kami sangat menyesalkan sikap Saudara yang menafikan dan under estimate terhadap gerakan politik keummatan yang dimanifestasikan dalam gerakan “411” dan “212”, dimana para ulama tersebut telah berhasil menghimpun kekuatan ummat secara massif dengan menghadirkan jutaan ummat yang belum pernah ada presedennya dalam sejarah di Indonesia dan telah merubah konstelasi politik Indonesia khususnya DKI Jakarta dengan aman dan damai secara konstitusional. Seharusnya Saudara sebagai ketua umum PBB dapat melihat kenyataan yang jelas ini dan bersinergi bahu membahu dengan gerakan politik keummatan ini.

Kami berharap surat terbuka ini menjadi bahan renungan dan introspeksi Saudara untuk tidak lagi mengulangi sikap dan pernyataan yang bersebrangan dengan ulama dan mainstream ummat. Apabila Saudara masih tidak mengindahkan surat terbuka ini, maka dengan sangat menyesal dan terpaksa kami beralasan kuat untuk mengatakan bahwa Saudara tidak lagi layak menjadi bagian keluarga besar Dewan Da’wah Islamiyah Indonesia. Semoga hal itu tidak terjadi dan Allah memberikan Saudara kekuatan dan perlindungan dari segala macam ujian dan cobaan. Demikianlah surat terbuka ini kami buat sebagai pertanggungjawaban kami kepada Dewan Da’wah dan ummat. Wabillahi Taufiq wal Hidayah. Assalamualaikum Warahmatullahiwabarakatuh.

Jakarta, 05 April 2019

Dewan Da’wah Islamiyah Indonesia

ttd.

Drs. H. Mohammad Siddik, MA

Bersama OJK RI, MES Gelar Pelatihan Pasar Modal Syariah

Redaktur: Ally Muhammad Abduh

BOGOR (Jurnalislam.com) – Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) bekerjasama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) RI menyelenggarakan pelatihan Training of Trainer Pasar Modal Syariah bertajuk ‘Menuju Masyarakat Cerdas Berinvestasi Syariah’.

Pelatihan yang dibuka secara resmi oleh Direktur Pasar Modal Syariah OJK RI, Fadilah Kartikasasi, ditujukan untuk mencetak sumber daya yang kompeten di bidang pasar modal syariah sebagai upaya meningkatkan tingkat literasi masyarakat terhadap keuangan syariah di Indonesia.

Sekjen Pengurus Pusat MES, Edy Setiadi menilai dalam rangka mendorong percepatan pengembangan bisnis dan industri keuangan syariah, secara khusus, literasi keuangan syariah patut menjadi perhatian utama karena sampai saat ini tingkat pemahaman masyarakat terhadap produk keuangan syariah masih sangat rendah.

“Dukungan MES terhadap peningkatan literasi keuangan syariah diwujudkan dalam bentuk kegiatan pada hari ini yang bertujuan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia agar memiliki pemahaman aspek teori dan praktik yang cukup sebagai kepanjangan tangan dari narasumber di TOT ini yang dapat mendukung peningkatan literasi di masyarakat luas,” katanya saat memberikan sambutan di Hotel Santika, Bogor, Sabtu (6/4/2019).

Pasalnya, berdasarkan hasil survey terakhir yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) RI, saat ini sekitar 40% masyarakat Indonesia masih belum memiliki akses langsung ke sektor keuangan termasuk perbankan dan pasar modal. Sementara itu, literasi keuangan syariah masyarakat Indonesia hanya mencapai 8,11% dengan indeks inklusinya sebesar 11,6% di mana literasi pada sektor perbankan syariah berkisar 6,63%, perasuransian syariah 2,51%, dan pasar modal syariah 0,02%.

Pelatihan dihadiri oleh 50 peserta yang berasal dari berbagai latar belakang profesi dan pelaku industri, seperti praktisi perbankan, konsultan keuangan, perwakilan komunitas investor syariah, aktivis sosial, hingga civitas akademika perguruan tinggi dan pesantren.

Para pakar, regulator, dan praktisi di pasar modal syariah hadir sebagai narasumber pelatihan, di antaranya Ketua Bidang Pasar Modal Syariah DSN-MUI Iggi H. Achsin, Kepala Bagian Hubungan Kelembagaan dan Informasi Pasar Modal Syariah OJK RI Dien Sukmarini, Kepala Sub Bagian Hubungan Kelembagaan Pasar Modal Syariah OJK RI Andry Wicaksono, Direktur PT Panin Asset Management Rudiyanto, Direktur PT RHB Sekuritas Indonesia Hendy Salim, dan Kepala Ritel Ekuitas Syariah PT RHB Sekuritas Indonesia Anandha Adha Rulansyah. Dalam kesempatannya, masing-masing narasumber pelatihan memberikan pemaparan yang komprehensif seputar pasar modal syariah, mulai dari gambaran umum, produk dan aspek syariah di pasar modal, landasan hukum fiqih, hingga panduan praktis bertransaksi di bursa.

UBN Jelaskan Kandungan Tauhid dan Amal Shalih dalam Pancasila

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)- Jelang pemilu, isu pancasila selalu menjadi bahan kampanye oleh beberapa pihak.

Ironisnya, pancasila dijadikan alat untuk menyerang lawan politik bahkan mengkonfrontasikan dua ideologi yang berbeda.

Pimpinan AQL Center KH Bachtiar Nasir mengaku bangga menjadi warga negara Indonesia karena dua hal.

Pertama, ia menyatakan Indonesia memiliki para pendiri bangsa yang tegas terhadap penjajahan di muka bumi harus dihapuskan karena tidak sesuai perikemanusiaan dan peri keadilan.

“Dari sisi ini saya bangga sekali bahwa kita merupakan bangsa yang anti penjajahan. Baik dijajah maupun menjajah,” ungkap Tokoh MIUMI melalui siaran pers yang diterima Jurnalislam.com di Jakarta, Jumat (05/04/2019).

Alasan kedua, jelas Bachtiar, Pancasila jika dilihat dari Al-Quran Surat An-Nur Ayat 55, Indonesia berpotensi mendapatkan tiga hal.

Muslim Indonesia berpeluang menjadi pemimpin, menjadi bangsa besar dan Allah menjanjikan rasa aman dari ketakutan.

“Selama kita menjalani dua hal yaitu beriman dan amal shalih, disinilah pancasila diaplikasikan,” katanya.

Pertama, keimanan dalam konteks Indonesia adalah keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa yakni Allah Subhanahu wa ta’ala.

Tak lupa, Bachtiar juga mengucapkan terimakasih kepada para pendiri bangsa yang telah menempatkan sila ketuhanan di urutan pertama.

“Tetapi, kita juga harus menyempurnakannya dalam bentuk amal shalih. Saya melihat, amal shalih yang ditetapkan dari sila kedua sampai kelima adalah amal shalih kebangsaan yang luar biasa,” ujar Bachtiar.

Setelah menyempurnakan ketauhidan, maka amal shalih yang kedua adalah menjadi manusia Indonesia yang adil dan beradab.

Termasuk, menyebarkan dakwah ke seluruh penjuru nusantara agar masyarakat Indonesia berupaya keras menjadi masyarakat yang adil dan beradab.

“Mulai dari rakyat hingga pemimpin. Dari yang paling kecil hingga paling tua,” ucapnya.

Amal shalih ketiga, sebagai bangsa Indonesia yang majemuk, maka harus dapat mengokohkan kembali persatuan Indonesia tanpa kecuali.

Kendati berbeda agama, ia meyakini bangsa Indonesia akan bersatu dalam satu narasi kebangsaan, yakni pancasila.

Amal shalih keempat ialah berjuang untuk menegakan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dan permusyawaratan dalam perwakilan.

Jikapun terjadi perbedaan gagasan dan pandangan, maka masyarakat Indonesia dapat kembali merujuk pada sila keempat pancasila.

“Disinilah narasi politik yang kita bangun. Jangan sampai terpecah belah dan keluar dari sila keempat. Ketika terjadi penyimpangan, kita harus jujur kembali ke khittah kebangsaan,” ungkapnya.

Amal shalih kelima yaitu membangun keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Inilah janji Allah, menurut Bachtiar, yang akan diberikan kepada masyarakat Indonesia dan akan membawa peradaban besar ke seluruh dunia.

“Kita dianugerahi pemimpin bangsa yang diilhamkan pancasila oleh Allah sebagai dasar falsafah negara. Tugas kita adalah merawatnya dengan beriman dan tidak menyekutukan Allah dengan apapun. Semoga Allah jayakan Indonesia dan menjadi bangsa yang besar,” pungkasnya.

Anwar Abbas Apresiasi Brunei Darussalam Hukum Rajam Pelaku LGBT

Redaktur: Ally Muhammad Abduh

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Tokoh nasional, Anwar Abbas menegaskan dirinya mendukungan penuh pemerintah Brunei Darussalam yang belum lama ini mengeluarkan peraturan hukuman berat kepada pelaku zina dan Lesbian Gay Biseksual dan Transgender (LGBT).

“Saya secara pribadi memberikan dukungan penuh kepada pemerintah Brunei Darussalam yang telah memberlakukan hukuman mati bagi pelaku LGBT,” katanya kepada Jurnalislam.com,  Jum’at (5/4/2019).

Anwar mengatakan, LGBT tidak termasuk hak asasi manusia sebab apabila hak asasi manusia dipenuhi, maka manusia akan dibuat baik dan selamat. Namun tidak demikian dengan dengan LGBT.

“Menjadi LGBT itu akan membuat bencana dan malapetaka bagi manusia itu sendiri,” tegasnya.

Menurutnya, jika pelaku LGBT dibiarkan akan mengancam kehidupan manusia. 

“Kalau seandainya seluruh manusia di bumi melakukan atau menjadi LGBT maka sudah bisa dipastikan 100 tahun yang akan datang kehidupan manusia akan punah di dunia ini. Karena sudah jelas pasangan lesbi dan gay tersebut tidak akan bisa melahirkan keturunan,” paparnya.

Tokoh muhammadiyah ini berharap negara-negara yang lainnya mengikuti jejak Brunei Darussalam untuk memberi hukuman tegas kepada pelaku LGBT. 

“Untuk itu supaya kehidupan manusia tidak punah dan tetap bermartabat di atas dunia ini. Maka para pelaku LGBT harus dihukum berat sampai kepada hukuman mati karena itulah hukuman yang paling layak dan adil untuk pelaku kejahatan kemanusiaan tersebut,” tukasnya.

Terakhir, ia menegaskan bahwa Pemerintah Indonesia harus mencontoh Brunei Darussalam dalam menindak tegas para pelaku LGBT.
“Pendapat saya pribadi, Indonesia harus mencontoh Brunei Darussalam untuk tegas terhadap pelaku LGBT,” harapnya.

Brunei Darussalam resmi menerapkan hukuman tersebut pada Rabu (3/4/2019). Selain hukum rajam bagi pelaku LGBT, negara kecil di utara pulau Kalimantan itu juga menerapkan hukuman potong tangan bagi pencuri.

Dalam pidato publiknya, Sultan Hassanal Bolkiah menyerukan ajaran Islam yang lebih kuat tetapi tidak menyebut tentang hukum pidana yang baru.

“Saya ingin melihat ajaran Islam di negara ini tumbuh lebih kuat,” katanya dalam pidato yang disiarkan secara nasional di sebuah pusat konvensi di dekat ibukota Bandar Seri Begawan.

“Saya ingin menekankan bahwa negara Brunei adalah… negara yang selalu mengabdikan ibadahnya kepada Allah,” tambahnya seperti dikutip dari kantor berita AFP.

Produk Indonesia Mulai Masuki Pasar Halal Global

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com)—PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk. (Japfa) mulai membidik pasar internasional lewat produk halal sesuai target ekspor nasional yang telah ditetapkan oleh pemerintah sebesar 7,5%.

Salah satu caranya adalah dengan mengikuti rangkaian Malaysia International Halal Showcase (MIHAS) 2019 pada 3-6 April 2019 di Kuala Lumpur, Malaysia.

Pameran dagang berskala internasional itu menjadi ajang pertemuan bagi para importir dan eksportir dari berbagai negara, khususnya untuk mempromosikan produk dan jasa halal dari berbagai sektor.

Oleh karena itu, para peserta yang berpartisipasi adalah para pelaku usaha yang mampu menyediakan produk-produk halal terbaik yang berstandar internasional.

Direktur Corporate Affairs Japfa Rachmat Indrajaya menyampaikan bahwa kegiatan tersebut merupakan peluang bagi perseroan untuk memperkenalkan rangkaian produk halalnya kepada dunia usaha internasional.

Dia mengatakan seluruh produk perseroan telah mendapat sertifikasi halal dengan kualitas mutu yang diakui di mancanegara.

“Saat ini, JAPFA telah mengekspor produk halal ke berbagai negara di dunia diantaranya adalah Amerika Serikat, Belanda, Uni Emirat Arab, Filipina, Inggris, Jepang, Malaysia, Myanmar, Oman, Arab Saudi, Singapura dan Thailand,” katanya.

Berdasarkan laporan State of Global Islamic Economy pada 2018-2019, potensi industri halal secara global mencapai US$2,1 triliun pada 2017 dengan 1,8 juta penduduk dunia yang membutuhkan produk dan jasa halal.

Kategori makanan dan minuman halal menjadi potensi terbesar dengan nilai belanja mencapai US$1,3 triliun.

Adapun pengeluaran masyarakat untuk makanan dan minuman halal tumbuh sebesar 6,1% dan diperkirakan mencapai US$1,9 triliun pada tahun 2023. Maka terdapat peluang signifikan untuk investasi dan penciptaan merek makanan halal global.

 

RPP Jaminan Produk Halal Masih Belum Ditandatangani Presiden

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com) — Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Jaminan Produk Halal (JPH) masih berada di tangan Presiden Joko Widodo dan belum ditandatangani.

Kepala Pusat Registrasi dan Sertifikasi Halal BPJPH Siti Aminah menyampaikan RPP sudah diserahkan sejak Februari 2019 lalu.

“(Sampai sekarang) masih di presiden bu, lumayan, sejak Februari,” kata Siti, Jumat (5/4).

Ia berharap RPP tersebut segera disahkan hingga jadilah Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang No.33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. Setelah itu, BPJPH dapat menyelesaikan peraturan turunannya yakni yang terkait dengan Peraturan Menteri Agama.

Peraturan tersebut cukup disahkan oleh Menteri Agama dan Kementerian Hukum dan HAM. Menurut Siti, BPJPH telah mendorong pengesahan RPP dengan melakukan berbagai cara. Ia berharap RPP dapat ditandatangani sebelum pemilihan umum.

“Maunya kami sebelum pemilu, tapi tergantung pak Presiden,” kata dia.

Menurut UU Nomor 33 Tahun 2014, setelah pengesahan semua izin rampung, BPJPH harus segera melakukan implementasi. BPJPH menargetkan Oktober sudah bisa diterapkan sehingga seharusnya sebelum Oktober RPP sudah ditandatangani presiden.

BPJPH telah melakukan pertemuan dengan sejumlah menteri terkait yang memaraf RPP sebagai upaya mendorong pengesahan. Sejumlah menteri yang ditemui termasuk Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan, Menteri Perindustrian, Menteri Pertanian, Menteri PMK, dan Menteri Perekonomian.

“Termasuk kami lakukan juga lobi dengan bapak Wakil Presiden, dibantu Staf khusus Wakil Presiden,” katanya. Siti menyampaikan bila semua elemen baik regulasi dan lain-lain telah selesai, mereka akan memulai fokus pada Layanan Sertifikasi Halal.

Sumber: republika.co.id