JAKARTA (Jurnalislam.com) – Direktur Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat (LBH Masyarakat) Ricky Gunawan mengatakan, kebijakan hukuman mati era kepemimpinan Presiden Joko Widodo menyumbang angka golput dalam Pilpres 2019.
“Karena saat kampanye pilpres 2014 lalu, Jokowi yang datang dengan keadaan ‘tangan bersih’ selalu menggunakan isu HAM menyerang lawan politiknya. Sekarang sama saja,” katanya dalam jumpa pers di Kantor Amnesty Internasional, HDI Hive, Menteng, Jakpus, Rabu (10/04/2019).
Menurutnya, para pembela kemanusiaan merasa kecewa karena pada Pemerintahan Jokowi jumlah eksekusi hukuman mati begitu banyak.
“Pada era kepemimpinan SBY yang dua periode saja tidak sebanyak di era Jokowi,” terangnya.
Ricky menilai, jika Jokowi hendak memperbaiki citra dan menekan angka golput, Presiden harus segera mendeklarasikan moratorium hukuman mati.
“Penghapusan hukuman mati akan menjadi legacy (warisan) bagi Pemerintahan Jokowi,” kata Ricky.
Data dari Komnas HAM menyebut, 3 tahun pemerintahan Jokowi, sudah 18 terpidana yang dieksekusi mati. Sementara 10 tahun SBY, ada 16 terpidana yang dieksekusi mati.
