Penulis: Admin

TAM Minta Polri Tuntaskan Kasus Tolikara

BANDUNG (Jurnalislam.com) – Tim Advokasi Muslim (TAM) meminta Polri untuk segera menuntaskan proses hukum kasus Tolikara. Dalam pernyataannya kepada Jurniscom, Kamis (10/9/2015), TAM mengajukan tujuh permintaan kepada Polri. 

Tim Advokasi Muslim (TAM-NKRI) melalui Pelapor H.M. RIZAL FADILLAH, S.H., terhadap 2 (dua) orang Terlapor yaitu : Pdt. NAYUS WENDA, S.Th dan Pdt MARTHEN JINGGA, S.Th, MA dalam Kasus Tolikara melalui Surat Laporan No : TBL/547/VII/2015/BARESKRIM tanggal 20 Juli 2015, juga disusulkan dengan surat tentang permohonan pengembangan pelaporan dengan surat No : 18/Ek.TAM/LP/VII/15 tanggal 30 Juli 2015 dan disusulkan kembali surat No : 33/Ek.TAM/LP/IX/15 tanggal 8 September 2015, TAM memohon Mabes Polri untuk segera melakukan penuntasan proses dari laporan tersebut.

Permohonan TAM tersebut berisi 7 tuntutan di antaranya sebagai berikut: 

  1. Menginformasikan kepada pelapor tentang perkembangan pengusutan kasus tindak pidana yang telah dilaporkan;
  2. Untuk segera melakukan pelimpahan terhadap 2 (dua) orang yang telah ditetapkan sebagai “tersangka” kepada pihak Kejaksaan setempat untuk dilakukan proses penuntutan di pengadilan;
  3. Menetapkan Pdt. NAYUS WENDA, S.Th dan Pdt. MARTHEN JINGGA, S.Th, MA sebagai “tersangka” karena peran keduanya sebagai pemicu yang telah menyebabkan terjadinya peristiwa pembakaran dan penyerangan pada tanggal 17 Juli 2015 lalu;
  4. Menetapkan Pengurus GIDI termasuk Presidennya Pdt. DORMAN sebagai “tersangka” gerakan teroris yang diancam ketentuan Undang-Undang Anti Terorisme. Sampai dengan saat ini para aktivis GIDI menjalin kerjasama erat dengan Zionis Israel. GIDI tergolong kejahatan terorganisasi (organized crime), kejahatan korporasi (corporate crime) dan sebagai intellectual dader pada kasus aquo;
  5. Menjamin dan menjaga keberadaan umat Islam di Papua, khususnya di Tolikara dari adanya tekanan, ancaman dan teror menjelang ibadah Shalat Iedul Adha dan Qurban dan juga pada saat pelaksanaan ibadah dimaksud yang aman dari segala macam tindakan yang melawan hukum;
  6. Menolak segala tuntutan GIDI terkait dengan tawaran penyelesaian perkara, penerapan hukum adat dan lain sebagainya; dan
  7. Apabila poin nomor 5 di atas tidak terealisasikan, sebab adanya tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh pihak GIDI, maka harus dilakukan tindakan tegas terhadap GIDI baik organisasinya maupun pengurusnya.

Editor : Ally | Jurniscom

Jubir Taliban Pakistan: Laporan telah Bergabung ke IS adalah "Kebohongan"

PAKISTAN (Jurnalislam.com) – Rumor membelotnya Taliban Pakistan (Tehrik-e-Taliban, atau TTP) bergabung dengan Islamic State (IS), dibantah oleh juru bicara TTP, Muhammad Khorasani, The Long War Journal melaporkan, pada hari Kamis (10/09/2015).

Menurut Khorasani, laporan ini "berdasar pada kebohongan." Setiap klaim bahwa Mullah Fazullah, kepala Taliban Pakistan, telah bersumpah setia kepada "DAESH" (singkatan bahasa Arab, untuk IS) adalah "palsu".

Sebuah gambar yang diposting oleh Umar Media milik TTP, media publikasi resmi TTP, menunjukkan symbol "X" besar dicoret di atas akun yang mengklaim bahwa video Fazullah berjanji setia kepada Abu Bakar al Baghdadi "segera datang" Gambar dapat dilihat di atas.

Kepemimpinan Taliban Pakistan saat ini telah menjelaskan bahwa mereka tidak akan bergabung dengan Baghdadi. Pada bulan Mei tahun ini, TTP menerbitkan pamflet, setebal hampir 60 halaman, menolak klaim sepihak IS "yang mengaku sendiri sebagai khalifah" di Irak dan Suriah.

Publikas yang ditulis oleh seorang jihadis yang dikenal sebagai Abu Usman Salarzai, dimaksudkan untuk mengekspos kesalahan dalam klaim Abu Bakar al Baghdadi untuk menjadi khalifah baru. Salarzai memuji pemimpin Imarah Islam Afghanistan (Taliban Afghanistan) Syeikh Mullah Omar (yang dianggap hidup pada waktu itu), serta Syeikh Usamah bin Ladin dan penggantinya sebagai Amir Al-Qaeda,  Syeikh Ayman al Zawahiri.

Pada bulan Januari, sekelompok pemimpin tingkat menengah berjanji kesetiaan kepada Baghdadi. Pada bulan Februari, amir Taliban Pakistan untuk institusi suku Bajaur juga membelot ke sisi IS.

Namun, al Qaeda dan Imarah Islam Afghanistan  tidak pernah kehilangan seluruh sekutu mereka di Taliban Pakistan.

Pada bulan Maret, sebuah faksi utama yang menamakan dirinya Taliban Pakistan Jamaat ul Ahrar memutuskan untuk bergabung kembali dengan TTP. Selain itu, faksi  jihad lain bernama Lashkar-i-Islam juga memutuskan untuk bergabung dengan Taliban Pakistan.

Al Qaeda memimpin upaya untuk menyatukan kembali faksi  jihad.

Pada bulan Mei tahun ini, Matiur Rehman, seorang pemimpin al Qaeda veteran, menyatukan tiga kelompok jihad di bawah komandonya dan kemudian menggabungkannya ke dalam Taliban Pakistan. Departemen Keuangan AS telah menganggap Rehman sebagai "direktur perencanaan untuk al Qaeda." Rehman telah terhubung dengan beberapa serangan yang direncanakan terhadap Barat, termasuk serangan al Qaeda terhadap pesawat London tahun 2006 dan upaya untuk uji coba membom kereta di wilayah New York City pada 2009.

Kehadiran Rehman dalam TTP yang baru adalah tanda kuat bahwa al Qaeda memainkan peran penting dalam membimbing koalisi. Ada bukti lain di sepanjang garis-garis ini juga.

Pada bulan April, juru bicara Taliban Pakistan Khorasani merilis pidato untuk Ustad Ahmad Farooq dan Qari Imran, dua pemimpin al Qaeda di anak benua India (AQIS) yang syahid dalam serangan pesawat tak berawak AS yang terpisah pada bulan Januari.

Khorasani mengatakan bahwa Farooq mengawasi propaganda Umar Media. "Kami sering bertemu untuk tujuan media tugas terkait," Khorasani menjelaskan. "Selama pertemuan kami, jika dia [Farooq] melihat kesalahan dalam setiap produksi Umar Media kami atau di salah satu pernyataan saya sebagai juru bicara, ia akan menunjukkan kesalahan tersebut dengan cara yang sangat baik dan penuh kasih, sehingga saya mendapatkan keuntungan dari sarannya yang berharga."

Khorasani mengatakan Imran adalah "salah satu guru militan terbesar." Khorasani menambahkan bahwa ia dan "ribuan" jihadis lainnya dilatih di bawah kepemimpinan Imran.

"Ribuan orang muda menerima pelatihan militan dari dia [Imran] sebelum pergi dan mempelajari serangan berat melawan pusat orang-orang kafir," kata Khorasani. "Saya juga mendapatkan pelatihan militan dari dia."

Pernyataan TTP yang dikeluarkan tahun ini, serta bukti-bukti lainnya, menunjukkan ikatan yang kuat antara kepemimpinan TTP saat ini dan al Qaeda. Akan selalu ada kemungkinan bahwa satu atau beberapa faksi mungkin cacat, namun banyak kelompok TTP yang tetap bertahan di kamp Taliban dan al Qaeda.

Deddy | TLWJ | Jurniscom

 

AQAP Terbitkan Majalah Inspire Edisi 14 dalam Bahasa Inggris

YAMAN (Jurnalislam.com) – Hanya dua hari sebelum peringatan serangan 11 September 2001, 14 tahun lalu, Al Qaeda Semenanjung Arab (AQAP) merilis majalah dalam berbahasa Inggris yang memuji serangan tersebut. Melalui media sosial dan situs lainnya, AQAP menerbitkan majalah Inspire edisi 14 berjudul Assassination Operations atau “Operasi Pembunuhan”, pada hari Rabu (09/09/2015).

Seperti yang dilansir The Long War Journal, majalah Inspire AQAP berisi gambar World Trade Center setelah diserang. "Beberapa hal terlalu indah untuk dilupakan" dan kalimat "Akankah kita mengalami pemandangan seperti ini sekali lagi?" tercetak di atas gambar.

AQAP yang  tetap setia kepada Amir al Qaeda, Syeikh Ayman al Zawahiri. Salah satu afiliasi Al Qaeda berbasis di Yaman.

AQAP, terus merencanakan serangan kepada dunia Barat, berusaha mendorong serangan " lone wolf " kepada para pengikut mereka, untuk melawan penindasan dan ketidakadilan, termasuk serangan ke para penghina Nabi, Charlie Hebdo, pada bulan Januari tahun ini. (Inspire berisi juga rincian baru tentang perencanaan operasi AQAP terhadap Charlie Hebdo)

Deddy | Jurniscom

 

Pemerintah India Tutupi 300 Kasus Kejahatannya di Kashmir

KASHMIR (Jurnalislam.com) – Pemerintah India menyembunyikan lebih dari tiga ratus kasus pelanggaran hak asasi manusia, termasuk pembunuhan di luar hukum, penyiksaan dan penghilangan paksa di India-Kashmir, sebuah laporan dugaan baru.

Koordinator Jammu Kashmir Coalition of Civil Society, Khurram Parvez, mengatakan bahwa pemerintah India telah mengizinkan kekerasan sistemik berakar di wilayah Himalaya akibat konflik yang telah berlangsung lebih dari dua dekade, Al Jazeera melaporkan, Kamis (10/09/2015).

Laporan setebal 800 halaman yang disusun selama dua tahun oleh Pengadilan Rakyat Internasional (the International Peoples' Tribunal) the Association of Parents of Disappeared Persons)dan Asosiasi Orangtua Anak Hilang (the Association of Parents of Disappeared Persons) mendokumentasikan lebih dari 1.080 pembunuhan di luar hukum dan penghilangan paksa 172 orang, serta kasus-kasus kekerasan seksual sejak awal 1990-an.

Dokumen merinci 333 studi kasus pelanggaran hak asasi manusia dan menyebut nama sekitar 972 pelaku yang bertanggung jawab atas kejahatan-kejahatan tersebut, termasuk 464 personil tentara, 161 personil paramiliter, 158 personil Polisi Jammu dan Kashmir serta 189 "orang-orang bersenjata pemerintah".

"Kejahatan-kejahatan ini terjadi dengan pengetahuan penuh petugas di tingkat yang lebih tinggi di pemerintah India … mereka harus bertanggung jawab atas semua perbuatannya dalam hukum internasional," kata Parvez.

Laporan ini didasarkan pada catatan resmi dan kesaksian, dan Parvez mengatakan bahwa penuntutan tidak harus terbatas pada individu.

"Kami mengakui bahwa individu-individu ini membentuk bagian struktur kekerasan dan impunitas yang memungkinkan penutupan besar-besaran oleh lembaga pemerintah di lembah sini," katanya.

Laporan ini menginginkan agar Dewan HAM PBB menunjuk Pelapor Khusus untuk menyelidiki kejahatan dan mengajukan banding ke Dewan Keamanan PBB dan menjalankan kekuasaannya dengan merujuk kasus tersebut ke Mahkamah Pidana Internasional. Terlepas dari kenyataan bahwa India tidak ikut menandatangani ICC, DK PBB memiliki kekuatan untuk merujuk situasi tersebut ke pengadilan.

Waheed-Ur-Rehman, juru bicara Partai yang berkuasa, Masyarakat Demokratis Jammu dan Kashmir (Peoples Democratic Party in Jammu and Kashmir), mengatakan bahwa partainya sedang mencari bukti dari klaim yang dibuat dalam laporan.

"Ada beberapa pelanggaran hak asasi manusia di Kashmir … dan faktanya kesalahan telah dilakukan pada kedua sisi dan pada akhirnya Kashmir yang menderita," kata Rehman dalam wawancara dengan Al Jazeera.

"Kami melakukan upaya terbaik untuk memberikan keadilan kepada orang-orang yang telah menderita di masa lalu. Keadilan tidak akan anti-negara, rakyat akan mendapatkan keadilan," tambahnya.

Gautum Navalkha, seorang aktivis hak asasi manusia dan konsultan editorial untuk majalah Ekonomi dan Politik Mingguan (the Economic and Political Weekly)di  New Delhi, menjelaskan keadilan adalah hal yang "jarang" di wilayah yang diduduki India. Menurut dia, ada dua jenis hukum: satu untuk rakyat umum India dan satu lagi untuk "daerah terganggu" seperti Kashmir.

"Tidak ada kemungkinan keadilan di Kashmir dalam situasi seperti ini," kata Navalkha.

India-Kashmir telah mengalami peningkatan kekerasan selama dua bulan terakhir, yang mendorong Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon mendesak India dan Pakistan untuk menahan diri dan mengambil semua langkah menjamin perlindungan warga sipil yang terus menanggung beban akibat permusuhan antara kedua negara atas klaim mereka terhadap Kashmir.

Pada bulan Juli, Amnesty International menuduh pemerintah India menolak untuk mengadili pelaku pelanggaran hak asasi manusia di wilayah tersebut.

Menurut Amnesty International, lebih dari 96 persen dari semua tuduhan pelanggaran hak asasi manusia yang dituduh dilakukan personil India di wilayah sengketa telah dinyatakan sebagai tuduhan "palsu atau tidak berdasar".

"Sampai sekarang, tidak ada satupun anggota pasukan keamanan di negara bagian tersebut yang diadili atas pelanggaran hak asasi manusia di pengadilan sipil. Kurangnya akuntabilitas pada gilirannya memfasilitasi pelanggaran serius lainnya," Minar Pimple, direktur senior operasi global di Amnesty International  mengatakan.

Sebuah pengadilan militer yang langka menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup kepada lima tentara India atas pembunuhan tiga orang Kashmir di tahun 2010. Omar Abdullah, yang kemudian menjabat menteri kepala Jammu dan Kashmir, menggambarkannya sebagai "momen batas air".

Amnesty menyambut gerakan tersebut tetapi memperingatkan bahwa "keadilan secara konsisten harus mengajukan personel pasukan keamanan yang dituduh melakukan pelanggaran hak asasi manusia ke pengadilan sipil".

Letnan Kolonel NN Joshi, juru bicara militer India di Srinagar dan Kolonel Rohan Anand, juru bicara militer India di New Delhi, mengatakan kepada Al Jazeera bahwa mereka belum melihat laporan baru dan karena itu tidak dapat berkomentar.

Selama dua dekade terakhir lebih dari 60.000 orang telah tewas dalam pemberontakan, dan sengketa tetap menjadikan hubungan India-Pakistan dalam situasi berbahaya.

 

Deddy | World Bulletin | Jurniscom

 

Imarah Islam Afghanistan Kuasai Penuh Musa Kala

HELMAND (Jurnalislam.com) – Sejak Musa Kala dan kabupaten Nawzad jatuh ke Mujahidin dan orang-orang bersenjata dari rezim antek berkepala dua diusir dengan bantuan penduduk setempat, musuh telah berusaha mencoba merebut kembali daerah-daerah tersebut tapi selalui gagal total, El Emarah News melporkan, Kamis (10/09/2015).

Eksekutif rezim antek, Abdullah, mengatakan kemarin bahwa Taliban tidak bisa menguasai kabupaten setelah merebutnya dari tangan mereka dan setiap kali distrik jatuh ke tangan mujahidin mereka segera kalah oleh pasukan bantuan.

Mujahidin membantah dengan mengatakan bahwa seperti semua kabupaten lain yang berada di bawah kendali Mujahidin, kabupaten Musa Kala dan Nawzad di Helmand juga berada di bawah kendali Mujahidin sepenuhnya. Orang-orang sibuk bekerja dan menjalani kehidupan normal serta mengajukan semua kasus ke badan peradilan Imarah Islam. Klaim musuh tersebut tidak berdasar dan tidak ada kehadiran musuh di setiap kabupaten tersebut.

Sedangkan di provinsi Zabul beberapa kabar berita menyebar rumor bahwa pertempuran terjadi kabupaten Khak-e-Afghanistan selatan yang telah dibebaskan antara Mujahidin Imarah Islam dan beberapa pejuang yang gagal berbaiat kepada Amirul Mukminin Mullah Akhtar Muhammad Mansur (HA).

Pejabat menolak desas-desus tak berdasar tersebut dan menganggapnya sebagai taktik musuh untuk menciptakan kecemasan di antara Mujahidin. Tidak ada pertempuran yang terjadi di sana dan seluruh kabupaten berada di bawah kendali Mujahidin.

Deddy | Shahamat | Jurniscom

 

 

 

Pasukan Assad Kalah Perang, Rusia Kirim Peralatan Militer Canggih ke Suriah

SURIAH (Jurnalislam.com) – Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov telah mengkonfirmasi bahwa penerbangan "kemanusiaan" negara mereka ke Suriah membawa peralatan militer serta bantuan kemanusiaan – setelah AS dan NATO memperingatkan Moskow mengenai keterlibatannya dalam konflik Suriah.

"Pesawat Rusia mengirim peralatan militer dan bantuan kemanusiaan ke Suriah sesuai dengan kontrak saat ini," kata Lavrov kepada wartawan, Kamis (10/09/2015).

Koran harian Kommersant Rusia mengatakan sebelumnya pada hari Kamis bahwa kendaraan lapis baja canggih Moskow BTR-82A ada di antara senjata yang dipasok ke Damaskus.

Moskow beralasan bahwa penerbangan ke Suriah hanya untuk tujuan kemanusiaan.

Kremlin pada hari Kamis menolak berkomentar mengenai apakah pasukan Rusia bertempur di Suriah, setelah sumber di Lebanon mengatakan kepada kantor berita Reuters bahwa pasukan Rusia telah mulai berpartisipasi dalam operasi militer di sana.

Seorang pejabat AS, yang berbicara dengan syarat anonim, mengatakan kepada kantor berita AFP bahwa dua kapal tank-landing baru-baru ini tiba di Tartus dan sekitar selusin kendaraan lapis baja Rusia sekarang berada di bandara Bassel al-Assad, nama dari kakak Presiden rezim  Suriah Bashar al-Assad.

Pejabat itu mengatakan puluhan infanteri angkatan laut Rusia telah tiba di Suriah, namun peran mereka cenderung untuk melindungi perangkat keras militer yang masuk bukannya penyebaran pasukan di lapangan tempur.

Selain itu, transporter militer raksasa lain Antonov-124 Condor telah terbang ke bandara tersebut, sehingga jumlah total transportasi penerbangan menjadi setidaknya empat dalam beberapa hari terakhir.

Krisis mematikan di Suriah berkembang lebih rumit, di mana konflik telah merenggut hampir 250.000 orang sejak 2011 dan memicu arus besar keluarnya pengungsi – banyak di antaranya melarikan diri ke Eropa.

Dalam wawancara dengan Al Jazeera, Mamoun Abu Nowar, seorang pensiunan angkatan udara umum Yordania, mengatakan pada hari Kamis bahwa Rusia mengirimkan jet tempur untuk mendukung militer Suriah.

"Jelas bahwa pasukan Assad menghadapi kemunduran. Jadi gerakan Rusia ini mengirimkan sinyal besar bahwa Assad tidak boleh kalah," katanya, seraya menambahkan bahwa diperkirakan 1.000 rumah "prefabrikasi" telah dibangun di Suriah untuk menampung pasukan Rusia.

Deddy | Al Jazeera | Jurniscom

Muslim Jerman Mobilisasi Bantuan untuk Pengungsi Suriah

BERLIN (Jurnalislam.com)  – Untuk Sebuah organisasi kemanusiaan Turki terkemuka yang beroperasi di Jerman melangkah maju dengan menawarkan bantuan kepada para imigran dan pengungsi layak, serta memobilisasi semua upaya untuk memenuhi kebutuhan mereka.

Kemal Ergun, Ketua organisasi Germany Milli Gorus (AMGM), Komunitas Islam Visi Nasional (the Islamic Community of National Vision/ICMG), mengatakan dalam sebuah pernyataan yang dikutip oleh World Bulletin, Selasa (08/09/2015) bahwa mereka akan melangkah maju dengan membuka hati dan rumah mereka bagi pengungsi Suriah, untuk membantu pengungsi dengan cara apapun yang bisa dilakukan.

Ia mengatakan, "Sayangnya, tidak ada satu hari pun yang berlalu saat ini di mana kita tidak mendengar berita tentang pengungsi. Kita hanya tahu apa yang terjadi jika dilaporkan di media, padahal hal-hal yang tidak dilaporkan adalah hal yang paling penting.”

Sekitar 350.000 migran telah melakukan perjalanan berbahaya untuk mencapai pantai Eropa sejak Januari tahun ini, menurut angka yang dirilis oleh Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM), Selasa (08/09/2015).

IOM mengatakan lebih dari 2.600 migran tenggelam saat mencoba untuk menyeberangi laut Mediterania di periode yang sama.

Sebuah foto balita Suriah berusia tiga tahun, “Aylan Kurdi”, yang tertelungkup di pantai setelah dia dan keluarganya tenggelam, telah memicu teriakan protes dari seluruh dunia selama seminggu ini untuk membantu para pengungsi.

Jerman telah mengumumkan untuk membiarkan pengungsi Suriah mencari suaka terlepas dari mana mereka memasuki Uni Eropa, menangguhkan aturan normal dan mempercepat aliran migran utara dan barat dari tepi blok.

Bulan lalu, lebih dari 100.000 pencari suaka mencapai Jerman, yang sedang mempersiapkan untuk menerima 800.000 pengungsi tahun ini, yaitu sekitar satu persen dari penduduknya, sebuah gerakan dengan sedikit preseden untuk negara Barat yang besar.

Kanselir Jerman Angela Merkel menegaskan dukungannya untuk kuota penyebaran pengungsi, mengatakan dalam konferensi pers di Berlin: "Sistem suaka bersama Eropa tidak bisa hanya ada di atas kertas, tetapi juga harus ada dalam praktek – Saya mengatakannya karena sistem tersebut hanya menjabarkan standar minimum untuk menampung pengungsi dan tugas mendaftar pengungsi. "

Muslim Jerman, menyambut pengungsi karena merupakan kewajiban agama untuk melindungi mereka yang terkena bencana.

“Para pengungsi adalah tamu kami sampai mereka dapat membangun kembali diri mereka dengan bermartabat. Mereka adalah tamu pertama bagi hati kami, rumah kami dan kami akan melakukan semua yang kami bisa untuk membantu mereka,” kata Ergun dalam sebuah pernyataan.

“Kami akan memobilisasi semua sumber daya untuk memastikan mereka mendapatkan segala yang mereka butuhkan. Hal ini dilakukan tanpa pemisahan agama atau ras. AMGM, masyarakat dan komunitas kami akan berusaha untuk melakukan semua untuk saudara dan saudari pengungsi. Kami melihat ini sebagai berkah dan kehormatan, dan iman kami diperintah untuk mengambil tanggung jawab terhadap masalah ini," tambahnya.

Jerman memiliki penduduk Muslim terbesar kedua di Eropa setelah Perancis, dan Islam berada di urutan ketiga di Jerman setelah Protestan dan Kristen Katolik.

Memiliki sekitar 3,8 hingga 4,3 juta Muslim, yang membentuk sekitar 5 persen dari total 82 juta penduduk, menurut studi yang ditugaskan pemerintah.

Deddy | OnIslam | Jurniscom

 

Larangan Menhan Zionis di Al Aqsha Lecehkan Seluruh Umat Islam

AL QUDS (Jurnalislam.com) – Direktur Jenderal Wakaf Islam dan Urusan Masjid al Aqsha di al Quds, Syaikh Azzam Khatib, mengatakan bahwa larangan jamaah yang bersiaga dan dianggap sebagai kelompok terlarang di masjid al Aqsha oleh Menhan Zionis Moshe Ya’alon, telah melecehkan seluruh kaum muslimin dan sama sekali tidak bisa diterima, Infopalestina melaporkan, Kamis (10/09/2015).

Azzam Khatib menambahkan, “Otoritas penjajah Zionis tidak berhak intervensi dalam urusan Masjid al Aqsha. Semua kaum muslimin yang masuk Masjid al Aqsha mereka adalah jamaah shalat dan sedang bersiaga di dalamnya.”

Dia melanjutkan, “Tidak ada sandara hukum apapun kepada pihak manapun yang bocah mencegah kaum muslimin mengakses tempat-tempat sucinya, shalat dan beribadah di dalamnya. Masjid al aqsha adalah hak murni kaum muslimin dan setiap muslim berhak untuk mendatanginya. Dalam keputusan Zionis ini merupakan halangan bagi kebebasan ibadah bagi kaum muslimin.

Sebelumnya Menteri Pertahanan Zionis Moshe Ya’alon pada hari Rabu (09/09/2015), mengumumkan larangan majelis-majelis ilmu di masjid al Aqsha dan penggalangan orang-orang yang bersiaga di Masjid al Aqsha, karena keduanya dinilai sebagai penyelenggaraan yang ilegal.

Gerakan Perlawanan Islam Hamas mengatakan bahwa keputusan penjajah Zionis ini adalah bagian dari rencana Zionis yang sudah dipelajari untuk membagi Masjid al Aqsha secara waktu dan tempat antara kaum muslimin dan orang Yahudi. Selain melecehkan kaum muslimin, Hamas juga menilai ini merupakan keputusan rasis, bertentangan dengan hak-hak minimal yang dijamin oleh semua piagam dan perjanjian internasional.

Deddy | Infopalestina | Jurniscom

Pemerintah India Dirikan Billboard Larangan Makan Daging Sapi dengan Ayat Quran Palsu

INDIA (Jurnalislam.com) – Seorang pemimpin Muslim di India pada hari Rabu (09/09/2015) memperingatkan timbulnya gejolak kerusuhan komunal setelah pemerintah mengklaim bahwa Quran tidak menganjurkan memakan daging sapi, yang merupakan upaya kontroversial terbaru oleh pemerintah India dalam rangka melindungi sapi di negara mayoritas Hindu tersebut, World Bulletin melaporkan.

Pemerintah negara bagian Gujarat yang dipimpin Perdana Menteri Narendra Modi telah mendirikan billboard berisi ayat Alquran palsu yang mengatakan bahwa memakan daging sapi bisa menimbulkan penyakit, serta menampilkan simbol Islam, yaitu bulan sabit dan bintang.

Kelompok Hindu garis keras telah lama mendorong larangan skala nasional penyembelihan sapi yang mereka anggap suci.

Gerakan melindungi sapi meningkat sejak partai nasionalis Hindu Bharatiya Janata Party (BJP) dengan perwakilannya, Narendra Modi, berkuasa setelah pemilihan umum Mei lalu.

Beberapa negara bagian telah memperkenalkan larangan penyembelihan hewan dan larangan menjual daging hewan, sebuah langkah mendiskriminasi Muslim dan agama minoritas lain yang bergantung pada daging murah untuk protein, kritikus mengatakan.

Shabbir Alam dari masjid utama kota Ahmedabad di Gujarat mengatakan bahwa billboard itu merupakan penghinaan terhadap Islam karena tidak ada ayat seperti itu.

"Billboard tersebut dapat memicu kekerasan dan mengganggu perdamaian antara kedua komunitas," AFP melaporkan perkataan mufti.

"Segala sesuatu yang tidak berasal dari Al-Qur'an dan dipublikasikan sebagai bagian dari kitab suci sama dengan penghinaan terhadap Islam. Saya sangat mengutuk tindakan pemerintah Gujarat ini."

Gujarat memiliki sejarah kekerasan komunal, dengan kerusuhan menewaskan sedikitnya 1.000 orang, terutama umat Islam, pada tahun 2002 ketika Modi kemudian menjadi menteri negara.

Vallabh Kathiria, ketua dewan perlindungan sapi pemerintah Gujarat, membela pemasangan billboard di sekitar kota Ahmedabad, mengatakan bahwa billboard tersebut mengutip perkataan pemimpin agama Islam dan lainnya.

Negara bagian Maharashtra di India barat tahun ini mengetatkan larangan daging sapi hingga mengkriminalisasi kepemilikan daging.

Ibukota negara bagian Mumbai pekan ini melarang penyembelihan dan penjualan daging selama empat hari, mengikuti tuntutan dari masyarakat Jain yang vegetarian ketat, hingga memicu kemarahan di kalangan masyarakat pemakan daging.

Baca juga:

Muslim India Desak Pencabutan Larangan Daging Sapi Selama Idul Adha

Deddy | World Bulletin | Jurniscom

Wilayah Imarah Islam Afghanistan Semakin Meluas

BADAKSHAN (Jurnalislam.com) – Mujahidin Imarah Islam di tengah operasi pembersihan di distrik Arghistan provinsi Badakhshan utara membersihkan wilayah yang luas dan menyita dua pos militer kemarin malam, El Emarah News melaporkan Selasa (08/09/2015).

Mujahidin mengejar musuh menjauh dari tiga desa dan membersihkan daerah tersebut dari musuh.

Menurut laporan lain, Mujahidin Imarah Islam menghancurkan dua kendaraan musuh di distrik Shortapa provinsi Balkh kemarin malam menggunakan roket dan IED di mana seorang perwira tewas dan tiga lainnya termasuk seorang perwira terluka parah.

Sebuah pos pemeriksaan musuh yang terletak di daerah Chishmi Sakeena, wilayah perbatasan antara modal Ghor dan kabupaten Jwand provinsi Badghis, juga diserbu oleh Mujahidin Imarah Islam dalam serangan yang berlangsung selama 2 jam sejak pukul 10:00 kemarin malam, menewaskan 2 orang bersenjata, melukai 3 dan memaksa sisanya melarikan diri.

Sebuah PKM musuh, 5 senapan Ak, RPG launcher, radio kom. dan peralatan lainnya disita dalam operasi itu, petugas menambahkan bahwa seorang Mujahid juga syahid akibat tembakan balasan.

 

Deddy | Shahamat | Jurniscom