Penulis: Mazaya

Bunga Riba Multifinance Bersiap-siap Naik

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com)–Bagi orang –orang yang  terjerat riba pembiayaan multifinance bersiap-siaplah membayar cicilan kredit lebih besar lagi.

Dampak dari kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI) 7-Days Reverse Repo Rate sebesar 25 bps pekan lalu menyebabkan industri pembiayaan tidak mempunyai pilihan lain.

Sejumlah multifinance bersiap mengerek bunga kredit bagi nasabah. Pilihan menaikkan bunga kredit mungkin menjadi satu-satunya cara perusahaan pembiayaan bisa menjalankan bisnis di hari-hari mendatang.

Direktur PT Mandiri Tunas Finance (MTF) Harjanto Tjitohardjojo menyebutkan langkah BI ini sudah hampir pasti membuat bunga bank yang menjadi pendanaan perusahaan pembiayaan meningkat.

 

Maklum, sumber pendanaan di sektor industri multifinance ini memang masih didominasi dari pinjaman perbankan.

Termasuk yang terjadi di MTF . “Sehingga kenaikan suku bunga ini akan menaikan cost of fund,” kata dia. Maka, untuk mengakali beban itu salah satunya adalah menaikkan bunga ke nasabah.

Kondisi ini tentu saja membuat perusahaan pembiayaan cukup khawatir dengan laju bisnis mereka. Namun kenaikan suku bunga secara bertahap bisa saja membuat nasabah tak terlalu kaget.

Di tahun ini Harjanto menyebutkan, pihaknya melakukan penyesuaian bunga pembiayaan secara bertahap kepada nasabah dengan mengikuti tren kenaikan bunga pinjaman dari bank.

Direktur Utama BCA Finance Roni Haslim menambakan, tahun ini memang penuh dengan sejumlah tantangan bagi pelaku usaha pembiayaan. Termasuk dari kenaikan biaya dana.

Selain itu kondisi ekonomi global juga turut membayangi ekonomi domestik. Misalnya tren nilai tukar yang bisa ikut berimbas pada daya beli masyarakat terhadap produk otomotif.

Sumber : kontan.co.id

TGB Tepis Tudingan Grace Natalie yang Sebut Perda Syariah Intoleran

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com)–Mantan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Tuan Guru Bajang Zainul Majdi mengatakan bahwa perda syariah baik UU ataupun peraturan daerah jelas bukan bentuk diskriminasi atau intoleransi.

TGB bersuara lantara ramai kembali isu perda syariah yang dituding Ketum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie yang menolak perda syariah dan injil.

“Apakah itu Undang Undang ataupun Peraturan Daerah. Baik terkait muamalah ataupun selainnya. Ketika telah disepakati, ia menjadi hukum positif. Undang Undang Perkawinan, Zakat, Haji, Perbankan Syariah, Sukuk atau Obligasi Syariah, Jaminan Produk Halal, Pornografi, dan banyak yang lain lahir dengan spirit agama yang sangat kuat,” ujar TGB Zainul Majdi melalui akun Instagramnya @tuangurubajang, Senin (19/11/2018).

 

Bahkan, kata TGB,  Presiden Jokowi sendiri membentuk Komite Keuangan Syariah Nasional (KKSN) untuk mengakselerasi ekonomi syariah di Indonesia yang manfaatnya bukan hanya untuk umat Islam namun juga untuk seluruh bangsa.

 

“Saat saya mengabdi sebagai Gubernur NTB, Perda tentang Wisata Halal dan Bank NTB Syariah lahir dari semangat berislam yang rahmatan lilalamin,” ungkapnya TGB Zainul Majdi.

 

Fakta lain yang diungkap TGB yaitu baik Perda Wisata Halal maupun Perda Bank NTB Syariah justru membuka ruang-ruang ekonomi baru bagi masyarakat, bukan hanya muslim tetapi juga bagi non muslim.

 

Walhasil, Perda Syariah, kata TGB justru dapat mengembangkan wisata NTB.

 

PBNU Tolak Pernyataan PSI Soal Perda Syariah

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com)– Ketua Umum Pengurus Besar Nadhlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siradj  mengaku tidak sependapat dengan pernyataan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie yang menolak penerapan peraturan daerah (perda) yang berlandaskan agama.

“Saya ormas tidak sependapat, itu kan pendapatnya PSI,” kata Said, di Kantor Lembaga Persahabatan Ormas-ormas Islam (LPOI) di Jakarta, Sabtu (17/11) lansir Republika.co.id,

Menurut Said, konteks keluarnya perda yang berlandaskan agama, baik Perda Syariah atau Injil di daerah, didasarkan atas kondisi atau situasi masing-masing.

“Misalkan, saya kepala daerah tertentu, banyak sekali pelacuran, minum-minum. Kita terpaksa mengeluarkan perda itu,” katanya.

Meski demikian, Said mengatakan pihaknya merespons pernyataan PSI itu dengan kepala dingin.

“Kalau ada orang berpendapat, apalagi dari partai kecil, kita serius menanggapi, bisa jadi besar nantinya. Malah jadi besar, malah kita jadi membesarkan PSI nanti,” kata dia.

PBNU pun tidak berencana melaporkan Grace Natalie ke kepolisian seperti yang dilakukan Eggi Sudjana. “Terserah dia yang punya hak melapor. Saya nggak akan lapor. NU tidak akan lapor,” ujarnya.

Sebelumnya, pernyataan Grace soal perda syariah itu dilaporkan ke kepolisian oleh kuasa hukum Sekretaris Jenderal PPMI Zulkhair, Eggi Sudjana. Laporan Eggi diterima Bareskirm dengan nomor laporan polisi LP/B/1502/XI/2018/BARESKRIM tertanggal 16 November 2018.

Grace dilaporkan dengan dugaan pelanggaran Pasal 156A KUHP, Pasal 27 ayat (3) juncto Pasal 28 ayat (2) juncto Pasal 14 juncto Pasal 15 UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Eggi menilai pernyataan Grace lebih parah dari penistaan agama yang pernah dilakukan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Grace menyebut perda menimbulkan ketidakadilan, diskriminasi, serta intoleransi.

Sumber: cnnindonesia.com

Kota Malang Akan Wujudkan Percontohan Pasar Halal

Redaktur: Mazaya

MALANG (Jurnalislam.com) — Kota Malang akan segera mewujudkan pasar halal dalam waktu dekat. Penerapannya hanya berlaku pada sejumlah pasar yang dianggap memumpuni untuk menjadi percontohan.

Walikota Malang, Sutiaji mengatakan, konsep pasar halal sudah seharusnya diterapkan saat ini. Untuk itu, ia sangat mendorong agar seluruh makanan yang dijual di dalamnya harus halal dan sesuai dengan syariat dan ajaran Islam. “Seperti proses dan tata cara menyembelih daging. Itu harus di setiap penyembelihan dengan doa,” kata Sutiaji kepada wartawan di Kota Malang lansir Republika.co.id.

Di sisi lain, pasar yang menjadi percontohan juga perlu memiliki visi yang baik. Dalam hal ini mengedepankan visi sebagai pasar yang halal, aman, sehat dan bersih. Untuk itu, pihaknya juga akan terus melakukan pembenahan sehingga masyarakat mau kembali berbelanja di pasar rakyat.

Di kesempatan serupa, Kepala Dinas Perdagangan Kota Malang, Wahyu Setianto menyatakan, konsep pasar halal memang masih dalam perencanaan. Sebab berdasarkan pandangan para ahli, produk non halal masih bisa dijual di pasar tersebut. “Seperti jual beli daging babi misalnya, itu masih bisa dijual di pasar halal,” tambah dia.

Meski diperbolehkan, penjualan produk yang memiliki hukum berbeda di ajaran Islam tersebut perlu diperhatikan. Keduanya harus dipisahkan lokasi jual-belinya di pasar. Hal yang pasti, dia melanjutkan, produk halal harus dipastikan melalui proses sesuai ajaran Islam seperti penyembelihan binatang ternak.

Sebagai informasi, terdapat 28 pasar rakyat yang dimiliki Pemerintah Kota (Pemkot) Malang. Dari jumlah tersebut, satu di antaranya tidak aktif karena sepi dan telah ditinggalkan. Meski demikian, pihaknya berusaha agar terus melakukan pembenahan dan perbaikan.

Menurut Wahyu, seluruh pasar rakyat di Kota Malang ditargetkan menjadi lebih modern. Dengan kata lain, konsepnya seperti Pasar Oro-oro Dowo yang halal, sehat dan bersih. Konsep ini akan diterapkan secara bertahap di seluruh pasar rakyat Kota Malang.

sumber: republika.co.id

 

Sukuk Jadi Sumber Pembiayaan Infrastruktur Negara

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com) — Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau Sukuk Negara merupakan salah satu sumber dana APBN untuk pembiayaan proyek infrastruktur. Selain dari sumber dana lain seperti pinjaman luar negeri, pinjaman dalam negeri, Rupiah Murni, penugasan BUMN serta KPBU.

Kepala Sub Direktorat Peraturan SBSN dan Pengelolaan Aset SBSN Kementerian Keuangan, Agus Prasetya Laksono mengatakan pembiayaan proyek SBSN dimulai tahun 2013, dan sampai 2018 telah mencapai Rp 62,4 triliun. Capaian pembangunan infrastruktur yang dibiayai SBSN menunjukkan perkembangan peran yang semakin besar setiap tahunnya.

“Proyek yang dibiayai SBSN tidak ditujukan untuk menghasilkan pendapatan, sehingga pembayaran pokok dan imbalan tidak berasal dari pendapatan proyek tersebut, namun berasal dari penerimaan umum Pemerintah dan dialokasikan tiap tahun pada APBN,” katanya kepada para pejabat Satuan Kerja Pelaksana Proyek SBSN seluruh Indonesia dalam Pembekalan Teknis Pembiayaan Proyek Infrastruktur Melalui Sukuk Negara Tahun Anggaran 2019, Jumat (16/11).

Mekanisme pembiayaan proyek SBSN diatur dalam PP No. 56/2011, termasuk kriteria proyek yang dapat dibiayai serta mekanisme pengusulannya. Instrumen SBSN ini, yang dikenal dengan Project Financing Sukuk/Sukuk Proyek, digunakan untuk pembiayaan proyek infrastruktur secara earmarked.

Meneropong Impian Indonesia Sebagai Kiblat Halal Dunia

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com)-Dengan penduduk mayoritas Muslim terbesar di dunia, tak salah bila Indoensia bercita-cita menjadi pemain aktif di ranah perdagangan berbasis halal. Akhirnya Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) mengeluarkan sertifikat halal untuk meningkatkan standar produk-produk olahan anak bangsa.

Tak hanya itu, berbagai kalangan juga serius mewacanakan Indonesia sebagai kiblat halal dunia. Berdasarkan niat tersebut, LPPOM MUI menggelar acara tahunan pameran internasional, Indonesia Halal Expo (Indhex) 2018.

Melalui acara ini, banyak laporan menyebutkan bila setelah berpartisipasi dalam pameran tersebut, angka penjualan mereka meningkat. MUI sebagai lembaga keagamaan di Indonesia, juga mengajak negara lain untuk mempromosikan produk halal sebagai salah satu isu yang harus dibicarakan bersama.

Niat itu semakin terlihat seiring berjalanannya waktu, Direktur LPPOM MUI, Dr. Ir. Lukmanul Hakim M.Si mengatakan bila saat ini terpilih sebagai pimpinan lembaga halal dunia bernama World Halal Food Council (WHFC). Lembaga dunia tersebut saat ini beranggotakan 46 lembaga halal dari 25 negara dunia.

Tak jarang, perwakilan negara-negara yang tergabung dalam WHFC datang ke Indonesia untuk belajar mengenai standar halal milik MUI. Tujuannya agar negara mereka memberlakukan hal serupa, apalagi menurut Undang Undang No. 33 tahun 2014, seluruh produk di Indonesia telah bersertifikat halal sehingga memaksa produk asing mengikuti kebijakan ini bila ingin menembus pasar domestik.

“Tujuannya agar mereka mengenal Indonesia, mengenal standar-standar Indonesia dan mengenal fatwah halal Indonesia seperti apa. Itulah yang kita lakukan untuk menjadi kiblat halal dunia. Karena ketika ingin mengekspor ke Indonesia, mereka harus sesuai kriteria kita,” kata Lukman.

Agar gaung sertifikasi halal juga dirasakan oleh berbagai kalangan termasuk Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), LPPOM MUI memberikan sertifikasi secara gratis bagi UMKM. Program ini dilakukan agar usaha mereka semakin maju dan bisa meningkatkan daya saing.

MUI juga membuat berbagai pameran di luar negeri agar produk olahan UMKM dapat menembus pasar internasional dan produknya makin dikenal oleh publik. Selanjutnya, beberapa produk unggulan tersebut juga dimasukkan dalam portal jual beli online internasional.

“Programnya, agenda UMKM kita sertifikasi gratis. UMKM kita buat promosi halal di luar negeri, kita gelar expo di luar negeri, lalu ikut pameran di luar negeri menjelaskan UMKM di Indonesia. Pameran terakhir kita di Malaysia. Kita memasukan juga data produsen di market place internasional,” ucapnya.

Sumber: inews.id

 

Mahasiswa UMS Raih Penghargaan di Kompetisi Hacker

Redaktur: Mazaya

SURAKARTA (Jurnalislam.com) – Fakhrur Razi, Ilham Wicaksono, dan Nur Chudlori tiga mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) berhasil menyabet gelar juara satu di kompetisi Pagelaran Mahasiswa Nasional Teknologi Informasi dan Komunikasi (Gemastik) X.

 

Ia menyabet juara di kategori bidang keamanan jaringan dan sistem informasi pada awal November lalu di Institut Teknologi Sepuluh November (ITS).

Bagi sebagian orang, profesi hacker masih dianggap miring. Profesi yang berbahaya lantaran dianggap sebagai pencuri data bahkan pembajak akun orang lain.

Padahal profesi hacker tidak seperti yang terlihat di layar kaca. Tiga mahasiswa kreatif ini membuktikan bahwa menjadi seorang hacker juga bisa berprestasi dan bermanfaat bagi masyarakat.

Fakhrur dkk menyisihkan 100 tim lain dan 10 tim server terpilih. Selama lima jam penuh Fakhrur dkk harus berjuang mempertahankan server-nya dan meretas server lawan.

“Ini kali ketiga kami mengikuti kompetisi ini. Meskipun selalu lolos sampai babak final. Tapi baru kali ini kami bisa meraih juara satu,” ungkap Fakhrur Rabu (14/11) lansir Muhammadiyah.or.id.

Ada sembilan tim lain yang mereka lawan. Satu tim akan mendapatkan satu server yang berisi informasi penting. Masing-masing server dibuat sama persis alias identik. Artinya, jika bisa membuka servernya sendiri, maka celah tersebut akan bisa diserang oleh tim lain.

Kecuali kalau celah tersebut sudah diamankan dengan melakukan defense. Maka akan sulit untuk membobol dan dibobol.

“Kami dan tim harus bisa mencari jalan lain untuk bisa meretas informasi penting server lawan,” sambung Fakhrur.

sumber: muhammadiyah.or.id

 

Pelaku Usaha Mikro Diusulkan Bisa Akses Langsung Pembiayaan Syariah

Redaktur: Mazaya

JAKARTA — Direktur Pembiayaan Syariah Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) KUMKM Jaenal Aripin tengah mengusulkan agar pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) bisa segera mengakes langsung dana bergulir syariah tanpa melalui lembaga perantara keuangan atau koperasi.

Jaenal mengatakan pihaknya sedang dalam proses mengusulkan perubahan tarif kepada Kementerian Keuangan agar ada perubahan skim pembiayaan.

“Dengan begitu khusus untuk skim pembiayaan syariah ada perubahan ketentuan sehingga bisa diakses langsung oleh UMKM tanpa melalui lembaga perantara,” katanya dalam acara Topi Diksi bertema “Sinergi dalam mengembangkan Industri Ekonomi Kreatif berbasis Syariah”, Selasa (13/11).

Sebelumnya, dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 75 Tahun 2011 tentang Tarif Layanan Dana Bergulir disebutkan bahwa skim pembiayaan syariah belum bisa disalurkan langsung kepada para pelaku UMKM tetapi harus melalui lembaga perantara misalnya lembaga keuangan bank, nonbank, dan koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah.

Dengan pengajuan yang dilakukan tersebut, kata dia, tahun depan ditargetkan bisa direalisasikan akses langsung UMKM terhadap dana bergulir melalui skim syariah.

Pihaknya melihat dari sisi kualitas potensi pembiayaan syariah semakin baik bahkan lebih besar seiring dengan semakin tingginya minat masyarakat terhadap skim pembiayaan syariah.

Secara kuantitas animo masyarakat cukup tinggi karena lembaga tersebut menggandeng komunitas-komunitas yang terkait.

“Jaringan komunitas ini dalam memberikan informasi sangat kuat sehingga edukasi bisa lebih efektif,” katanya.

Pola syariah dianggap oleh berbagai lebih berkeadilan dan lebih memanusiakan pelaku usaha. Lembaga keuangan syariah juga dinilai pelayanannya lebih ramah, humanis, dan menempatkan nasabah sebagai mitra.

sumber : republika.co.id

Neraca Perdagangan Defisit, Menko Darmin Akui Sulit Tumbuhkan Ekspor

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com)– Neraca perdagangan Indonesia di periode Oktober 2018 mencatat defisit yang makin besar, yaitu US$ 1,82 miliar. Ekspor memang tumbuh secara bulanan maupun tahunan. Tapi impor melaju lebih pesat sehingga neraca dagang masih defisit.

Secara kumulatif Januari-Oktober 2018, nilai ekspor mencapai US$ 150,88 miliar atau meningkat 8,84% dibanding periode yang sama di tahun sebelumnya (yoy). Sementara, nilai impor mencapai US$ 156,39 miliar. Lantas, total defisit neraca dagang hingga Oktober mencapai US$ 5,51 miliar.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, laju pertumbuhan ekspor yang tinggi tak bisa dilepaskan dari pertumbuhan ekonomi yang terjaga baik pula.

“Karena memang pertumbuhan (ekonomi) juga relatif masih baik, jadi impornya jalan terus. Kalau dilihat kan, selalu dominasinya impor bahan baku baru dan barang modal,” kata Darmin, Kamis (15/11) lansir Kontan.co.id.

Pertumbuhan ekonomi yang positif, lanjut Darmin, juga seiring dengan pembentukan modal yang tumbuh relatif baik dan konsumsi rumah tangga yang masih di atas 5%.

Kendati begitu, Darmin mengaku sulit menumbuhkan ekspor di tengah gejolak perekonomian global saat ini. “Sebagian perang dagang, meski kita tidak ikut perang dagang, tapi lebih banyak dampak lanjutannya. Ditambah memang ada restriksi yang sudah berjalan beberapa bulan seperti dari India,” ujar dia.

Lantas, “Ekspornya hanya berapa persen tumbuhnya, sama sekali tidak bisa mengimbangi pertumbuhan impornya,” kata Darmin.

Darmin memastikan pemerintah terus mengupayakan perbaikan defisit perdagangan ini melalui rangkaian kebijakan. Meski, ia bilang, kebanyakan di antaranya baru memberi dampak dalam jangka menengah hinga panjang.

sumber : kontan.co.id

Pemerintah Diminta Tegas Kepada ‘Genderuwo’ Ekonomi

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Praktisi Industri dan Bisnis, Said Didu menilai pemerintah harus tegas menghadapi  ‘genderuwo’ ekonomi. Para ‘genderuwo’ ini dapat menggerogoti ekonomi bangsa.

“Pemerintah harus tegas kepada ‘genderuwo’ ekonomi yang dapat gerogoti perekonomian bangsa. Panggil mereka, apakah mau berbisnis dengan baik atau tidak. Ini cara yang efektif,” kata Said dalam diskusi Rabu Biru bertajuk ‘Menumpas Genderuwo Ekonomi’ di Prabowo-Sandi Media Center, Jalan Sriwijaya 35, Jakarta Selatan, Rabu.

Menurut dia, ‘genderuwo’ ekonomi saat ini sudah masuk di berbagai sektor. Di antaranya sektor anggaran, sektor migas, sektor kebijakan BUMN dan sektor pertanahan.  “Bahkan, ada juga ‘genderuwo’ hukum,” katanya.

Oleh karena itu, pemerintah harus bisa menempatkan seseorang yang mampu mengatasi ‘genderuwo’ ekonomi tersebut. Para ‘genderuwo’ ini harus diubahnya cara pandangnya agar mengikuti aturan dan tidak melakukan lobi-lobi kekuasaan.

“Carilah orang yang baik yang mampu melawan ‘genderuwo’ ekonomi. Saya pikir negara akan baik bila ‘genderuwo’ ekonomi bisa diatasi,” katanya.

Pakar Ekonomi PKS, Farouk Abdullah Alwyni mengatakan, sebetulnya pemerintah ini bisa saja terlepas dari politik genderuwo tersebut, jika mau transparan dan jujur kepada publik.

“Kalau birokrasi nya dibikin efisien, transparan apa professional dan dengan adanya birokrasi yang baik maka keterbukaan informasi itu akan bisa meminimalisir kelompok kepentingan pribadi itu, karena masyarakat punya akses yang sama,” paparnya.

Akademisi dan Anggota Sandinomics Rizal Halim menambahkan, secara kepercayaan orang Indonesia khususnya masyarakat Jawa, genderuwo ini makhluk gaib yang menakutkan. Genderuwo ini mitologi Jawa yang tidak kelihatan, tetapi menakutkan. “Tidak pernah diakui keadan dan ketiadaannya, tapi kita percaya. Ini menarik dan ilustrasi ini kita tarik dengan situasi ekonomi kita,” kata Rizal.

Genderuwo yang dimaksud Jokowi menurutnya justru sama halnya mafia ekonomi atau BUMN yang menyatu dengan penguasa, tidak terlihat namun membuat rugi negara.

Sumber: republika.co.id