Penulis: Mazaya

Bangun Tol Serang Panimbang, Pemerintah Bakal Pinjam Duit ke Cina

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com) — Pemerintah bakal mengajukan pinjaman kepada China sebesar Rp3,50 triliun untuk pembangunan konstruksi jalan tol Serang—Panimbang, Banten sepanjang 33 kilometer.

Pembangunan jalan tol sepanjang itu menjadi bagian pemerintah dari total 83,68 kilometer jalan tol Serang—Panimbang. Selebihnya dibangun oleh PT Wijaya Karya Serang Panimbang, badan usaha jalan tol (BUJT) yang mendapat konsesi jalan tol tersebut.

Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat Sugiyartanto mengatakan bahwa keberadaan jalan tol tersebut akan menjadi akses utama ke kawasan ekonomi khusus pariwisata Tanjung Lesung, Banten.

“Kami baru ajukan loan ke China untuk yang 33 kilometer. Progres [porsi] BUJT sendiri cukup signifikan karena tidak ada deviasi dari schedule yang mereka tetapkan,” ujarnya kepada Bisnis.com, pekan lalu.

Menurut Sugiyartanto, Ditjen Bina Marga tengah menyusun detail engineering design untuk jalan tol yang menjadi porsi pemerintah. Kontrak pembangunan jalan tol tersebut diperkirakan bisa ditandatangani pada medio 2019.

Sugiyartanto menuturkan bahwa fasilitas pinjaman dari China sudah tersedia. Namun, Kementerian PUPR harus menyelesaikan tahapan progres yang menjadi salah satu persyaratan.

Fasilitas tersebut merupakan bagian dari komitmen yang sudah disepakati Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah China pada 2015. Ruas lain yang dibiayai pinjaman dari China antara lain Cileunyi—Sumedang—Dawuan (Cisumdawu), Manado—Bitung, Ngawi—Kertosno, dan Balikpapan—Samarinda.

Pinjaman dari China merupakan sumber baru dalam pembiayaan jalan tol Serang—Panimbang porsi pemerintah.

Sumber: bisnis.com

 

Bina UMKM, Gojek Jalin Kerjasama dengan Muslimat NU

Redaktur: Mazaya

BANDUNG (Jurnalislam.com) – GO-JEK dan GO-PAY hari ini telah mengumumkan kerja sama dengan Pimpinan Pusat Muslimat Nahdlatul Ulama (Muslimat NU). Kerja sama ini guna meningkatkan daya saing pelaku UMKM binaan Muslimat NU dan mendorong revitalisasi ekonomi NU lewat teknologi GO-JEK dan GO-PAY.

Melalui program GO-JEK Wirausaha ini, program pelatihan bagi para pelaku industri IMKM dalam bentuk kelas tatap muka. Program ini sebagai pemberian dasar-dasar pengetahuan untuk memulai bisnis dan usahanya.

Chief Corporate Affairs GO-JEK Nila Marita mengatakan para anggota Muslimat NU tak hanya diberi pengetahuan dasar bisnis, tapi juga untuk melihat peluang usaha, pembekalan bisnis dan bagaimana mengembangkan usaha secara berkelanjutan.

“Ini yang bisa kita dorong atau kontribusikan terhadap ibu-ibu muslimat dalam mengakselerasi ekonomi digital, karena potensi dan skill nya sangat besar dan bisa dukung indonesia sebagai the largest digital economy di tahun 2020,” Kata Nila.

Dengan total 150 UMKM beranggotakan Muslimat NU yang bergabung dengan program GO-JEK Wirausaha ini juga datang dari berbagai sektor seperti makanan, mukenah, kerajinan tangan dan baju. Sedangkan di Jawa Barat dan Jawa Tengah GO-JEK Wirausaha telah menyelenggarakan pelatihan kepada lebih dari 500 UMKM.

selain itu, GO-PAY juga turut mendukung program tersebut. Hal ini di rasa penting sebagai dukungan platform pembayaran non-tunai melalui GO-PAY untuk memudahkan pengguna melakukan transaksi.

Head of Corporate Affairs GO-PAY Winny Triswandhani menjelaskan UMKM binaan Muslimat NU yang daftar menjadi rekan usaha GO-PAY akan dibantu secara langsung “go-cashless” untuk menerima pembayaran non-tunai dari puluhan juta konsumen GO-JEK.

Soal target transaksi dari kerja sama ini, Winny tidak merinci targetnya, yang pasti sebanyak-banyaknya transaksi yang dilakukan lewat permberdayaan UMKM muslimat NU. “Kalau bisa sebanyak-banyaknya kalau ditanya soal target transaksi,” Kata Winny, Rabu (14/11/2018).

Sumber : kontan.co.id

Sandiaga : Kita Akan Setop ‘Impor Buruh’

Redaktur: Mazaya

KARAWANG (Jurnalislam.com) – Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 2 Sandiaga Salahuddin Uno mengklaim akan membangun industri strategis nasional dengan mengedepankan bahan baku lokal dan menghentikan ” impor” buruh.

“Kita berjanji untuk membangun kembali industri hulu, industri manufaktur nasional berbahan baku lokal, bahan baku impor kita kurangi, setop impor buruh,” ujar Sandi, di hadapan relawan dan buruh di Markas Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia (PPMI), Karawang, Jawa Barat, Rabu (14/11).

Sandi mengatakan, jika terpilih pada 2019 mendatang, pasangan capres dan cawapres nomor urut 2 akan membuka lapangan kerja untuk warga negara Indonesia. Pihaknya juga akan memperbaiki ekonomi masyarakat yang merupakan alat hal fundamental.

Pihaknya, kata dia, juga akan melindungi kepentingan tenaga kerja Indonesia, tenaga kerja lokal, dan kaum buruh. “Prabowo-Sandi tegas berpihak pada kaum buruh,” kata dia.

Sumber : kontan.co.id

Soal Meikarta, KPK Ingatkan Perbedaan Kesaksian antara Pejabat dan Staf Lippo

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Penyelidikan kasus suap proyek Meikarta terus bergulir. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah memeriksa saksi-saksi yang berkaitan dengan kasus ini. Hanya saja, KPK mengungkapkan, ada kesaksian berbeda antara pegawai dan pejabat Lippo Group.

“KPK juga menemukan adanya ketidaksinkronan keterangan saksi dari pejabat dan pegawai di Lippo group,” ujar juru Bicara KPK, lewat keterangan tertulisnya, Rabu (14/11).

Terkait hal tersebut KPK mengingatkan agar saksi memberikan keterangan secara benar. Selain itu kepada pada pihak lain diharapkan tidak berupaya mempengaruhi keterangan saksi-saksi tersebut.

“KPK mengingatkan adanya ancaman pidana pemberian keterangan yang tidak benar sebagaimana diatur di Pasal 22 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selain itu juga ada ketentuan larangan melakukan perbuatan Obstruction of Justice di Pasal 21 UU Tipikor tersebut,” tambah Febri.

Catatan saja, KPK memeriksa lima orang saksi dalam kasus dugaan suap terkait perizinan Meikarta dari pihak Pemprov, Pemkab dan dari Lippo.

Kelima orang tersebut adalah Kasi Pemanfaatan Ruang Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat Yani Firman, Kabid Fisik pada Bappeda Pemprov Jabar Slamet, Kabid Kebersihan Dinas LH Kabupaten Bekasi Dodi Agus, pihak swasta Achmad Bachrul Ulum, dan Sekretaris Pribadi Toto Bartholomeus bernama Melda.

“Saksi diperiksa untuk tersangka SMN (Sahat MBJ Nahar, Kepala Dinas Damkar Bekasi),” ujar Febri.

Hingga saat ini sekitar 69 orang saksi telah diperiksa oleh KPK ditingkat penyidikan. Saksi-saksi tersebut terdiri dari 12 orang pejabat Pemprov Jawa Barat, 17 dari pihak Pemkab dan 40 orang dari Lippo Group.

Sumber : kontan.co.id

Bukan Karena Dilarang, Ini Alasan Saudi Cari Penempel Bendera di Rumah HRS

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com)–Dubes Saudi untuk Indonesia Osama bin Mohammed Abdullah Al Shuaibi angkat bicara mengenai persoalan Habib Rizieq hingga bendera Tauhid.

Dirinya menjawab sejumlah pertanyaan wartawan melalui penerjemah resmi dalam konferensi pers di Gedung Dakwah Muhammadiyah, Menteng, Jakpus, Selasa (13/11/2018).

Seperti diketahui, Habib Rizieq sempat diperiksa polisi terkait pemasangan bendera tauhid di tempat tinggalnya. Saat ditanya wartawan apakah bendera Tauhid dilarang di Saudi, Osama mengatakan bahwa bendera berlafaz kalimat tauhid sangat berarti bagi umat Islam.

Menurut Dubes Saudi ini,  pemasangan bendera tauhid tak identik dengan kriminal. Karenanya, pemerintah Saudi perlu mencari tahu. Dirinya mengumpamakan ketika ada gambar yang ditempel di rumah kita, kita harus tahu siapa yang memasangnya.

“Berkaitan dengan bendera tauhid, tentu kalimat di situ memiliki arti penting bagi umat Islam. Kemudian kalau bendera itu diletakkan di dinding seseorang sebagai gambar atau apa pun bentuknya, maka perlu kita mencari tahu siapa yang berbuat itu. Kedua, apakah jika ada seorang atau di rumah Anda menaruh bendera dan itu orang langsung dianggap kriminal? Kan tidak,” pungkas Osama.

Dubes Saudi Bantah Tudingan Kalau Habib Rizieq Bermasalah Izin Tinggal

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com)–Dubes Saudi untuk Indonesia Osama bin Mohammed Abdullah Al Shuaibi angkat bicara mengenai persoalan Habib Rizieq yang tinggal di Arab Saudi.

Dirinya menjawab sejumlah pertanyaan wartawan melalui penerjemah resmi dalam konferensi pers di Gedung Dakwah Muhammadiyah, Menteng, Jakpus, Selasa (13/11/2018).

Saat ditanya seorang wartawan yang mengatakan bahwa Habib Rizieq bermasalah izin tinggal, Dubes Arab Saudi membantah pernyataan tersebut.

“Berkaitan pertanyaan izin tinggal dan informasi lainnya, kalau seandainya memiliki masalah, tentu dia sudah dipenjara,” kata Osama Al Shuhaibi.

Faktanya, kata Osama, Habib Rizieq sekarang hidup normal biasa saja dan bahkan mendapat perhatian dari pemerintah Saudi dan Indonesia.

“ Kita lihat Habib Rizieq dijamin kehidupannya, diperhatikannya oleh pemerintah Arab Saudi dan Indonesia,” pungkasnya.

JK Sebut Defisit BPJS Bisa Berdampak Seperti Krisis Yunani

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan masih mencatatkan defisit hingga saat ini. Terkait hal tersebut, pemerintah berupaya membenahi permasalahan ini. Salah satunya, pemerintah mempertimbangkan untuk melakukan penyesuaian iuran BPJS Kesehatan.

Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan, pemerintah sudah saatnya mempertimbangkan penyesuaian iuran BPJS Kesehatan. “Mungkin tahun depan harus ada evaluasi ulang preminya,” jelas dia saat ditemui di kantornya, Selasa (13/11/2018).

Namun, evaluasi iuran tersebut akan dilakukan paling tidak seusai pemilihan umum (pemilu) capres dan wapres. Ini untuk menghindari kegaduhan di tahun politik. “Ya mungkin, setelah pemilu ya,” tambah Presiden.

Tak hanya penyesuaian iuran, JK juga mengatakan evaluasi juga dilakukan terhadap pelayanan BPJS Kesehatan. Sebab, mau tidak mau harus ada pembatasan pelayanan. “Kalau tidak terbatas (pelayanannya) maka akan terjadi seperti Yunani (krisis),” jelas dia.

Evaluasi juga dilakukan terhadap peranan daerah agar daerah ke depan juga memiliki tanggung jawab terhadap defisit BPJS kesehatan. Catatan saja, berdasarkan audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) setidaknya hingga akhir 2018, defisit BPJS Kesehatan mencapai Rp 10,98 triliun.

Sumber: kontan.co.id

 

Kemenpar: Pasar Wisata Halal Terus Tumbuh

Redaktur: Mazaya

SINGAPURA (Jurnalislam.com)–Ketua Tim Percepatan Pengembangan Wisata Halal Kementerian Pariwisata Republik Indonesia, Riyanto Sofyan mengatakan pemasaran wisata halal tergantung pada target wisatawan yang dituju. Selama ini, promosi dilakukan berbarengan dengan pemasaran wisata pada umumnya.

“Pemasaran oleh pemerintah itu tergantung target Muslim yang dituju, apakah Asia, Eropa, atau Timur Tengah, namun karena pasar wisata halal belum banyak, jadi jalur pemasarannya dilakukan bersama wisata umum,” lansir Republika.co.id, beberapa waktu lalu.

Menurutnya, pemerintah telah aktif melakukan promosi. Seperti yang terbaru pada ajang ekspo pariwisata global terbesar yakni ITB Asia 2018 di Singapura bulan Oktober lalu.

Potensi wisata halal telah dinilai sangat menarik sehingga ITB Asia 2018 secara khusus meluncurkan Muslim Travel Hub and Pavillion. Indonesia juga ikut serta di dalamnya.

Riyanto menilai ini adalah bukti bahwa wisata halal sudah mendapat tempat di masyarakat global. Sehingga Indonesia harus lebih gencar dalam promosi.

Pada 2020, diperkirakan akan ada 156 juta pelancong Muslim yang menjadi pasar wisata halal. Jumlah ini meningkat 30 persen sejak 2016. Pada 2026, total pembelanjaan pelancong Muslim diperkirakan mencapai 300 miliar dolar AS, dua kali lipat lebih besar dari volume satu dekade.

Riyanto menambahkan, Indonesia juga ikut dalam promosi wisata halal di ITB Berlin atau Messe Berlin, ATM di Dubai yang memiliki acara konferensi halal travel, dan lainnya. Pemasaran ini berbarengan dengan promosi Visit Indonesia secara umum.

“Yang secara khusus juga ada kegiatan-kegiatan seperti memasarkan di tiga kota Muslim di Cina, halal ekspo setiap tahun, banyak jalur-jalur yang kita masuki,” katanya.

Dari upaya pemasaran tersebut, Riyanto menyebut secara umum pasar pariwisata halal masih dalam tahap berkembang. Pelaku pasar tersebar namun masih berjalan sendiri-sendiri. Berbeda dengan pariwisata umum yang pondasinya sudah kokoh.

Sumber: republika.co.id

 

Dampak Kasus Meikarta, Proyek Summarecon Bandung Diminta Ditinjau Ulang

Redaktur: Mazaya

BANDUNG (Jurnalislam.com)—Aktivis Masyarakat Unggul Institute Bandung, M Rizal Fadillah meminta pemerintah meninjau ulang proyek Summarecon Bandung yang dinilainya mirip dengan apa yang terjadi dalam kasus perizinan Meikarta.

“Proyek Summarecon di Kota Bandung pun merupakan proyek ambisius untuk membangun kota ‘teknopolis’ baru di timur Bandung. Selama ini seperti kurang transparan masyarakat kota Bandung mendapat informasi mengenai pengembangan ‘Kota Summarecon’ ini,” kata Rizal dalam keterangan tertulis yang diterima Jurnalislam.com, Senin (12/11/2018).

Padahal, kata Rizal, menurut masyarakat masyarakat sekitar, banyak keluhan beberapa hal seperti polusi, kompensasi tol masuk area, masalah pembebasan  dan lainnya.

“Karenanya kami meminta proyek ini perlu kaji ulang menyeluruh khususnya oleh Pemerintah Kota Bandung yang baru mengenai kelengkapan perijinan termasuk amdal yang ada, jangan sampai pembangunan dilakukan dengan pengabaian administrasi,” tegasnya.

Ia juga mendesak audit dan klarifikasi aspek keuangan, dan sampaikan ke publik tentang kejelasan proyek besar ini dari gratifikasi, kongkalikong,  atau penyimpangan hukum lain.

“KPK juga harus usut eksekutif maupun legislatif yang mungkin terlibat dalam proses penerbitan dokumen hukum yang dilakukan dengan cara yang menyimpang secara hukum, jika proyek besar ini berindikasi tindak pidana korupsi,” ungkapnya.

Seperti diketahui, KPK telah menetapkan Bupati Bekasi dan Bos Lippo sebagai tersangka dalam kasus suap izin Meikarta.

Penerbitan Kartu Nikah Dinilai Pemborosan dan Tak Berguna

Redaktur: Mazaya

YOGYAKARTA (Jurnalislam.com) — Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mohammad Mahfud MD mengatakan secara teknis administrasi penerbitan kartu nikah tidak masalah.

Akan tetapi, ia mengatakan, kalau buku nikah masih tetap ada, maka penerbitan kartu nikah itu pemborosan.

“Untuk apa sih sebenarnya? Untuk menyesuaikan dengan teknologi biar terlihat maju, tetapi tidak ada gunanya?” kata Mahfud MD pada wartawan di Kepatihan Yogyakarta, Selasa (13/11) lansir Republika.co.id.

Di sisi lain, ia mengatakan, kartu nikah model ATM berpotensi hilang. “Tidak jelek, dan tidak baik, melainkan biasa-biasa saja. Itu bukan sebuah kreativitas yang luar biasa, tetapi kalau kartu nikah dalam bentuk kartu seperti ATM berisiko, lebih mudah hilang,” kata guru besar Universitas Islam Indonesia ini.

Kendati demikian, ia mempersilakan Kementerian Agama melanjutkan penerbitan kartu ini karena mungkin punya uang yang tidak habis terpakai. “Mungkin karena akhir tahun ya . Untuk menghabiskan anggaran,” tuturnya sambil tersenyum.

Kementerian Agama (Kemenag) melalui Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam (Dirjen Bimas) mencoba terobosan inovasi berupa penerbitan kartu nikah. Inovasi ini diklaim sejalan dengan peluncuran Sistem Informasi Manajemen Nikah Berbasis Wabsite (Simkah Web).

Ditjen Bimas Kemenag Muhammadiyah Amin mengatakan pada tahap awal akan diluncurkan satu juta kartu nikah. Satu juta kartu nikah akan diterbitkan pada hari ini untuk pasangan yang tersebar di kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung dan lain sebagainya.

“Pertama kali besok 12 November baru selesai cetak semua satu juta kartu nikah. Langkah ini sebagai bentuk inovasi dari Dirjen Bimas Kemenag. Pada akhir November cetak kartu nikah sudah berjalan di kota-kota besar lainnya sehingga pada 2020 sudah tidak ada lagi buku nikah,” ujarnya ketika dihubungi Republika, Ahad (11/11).

Menurutnya, kartu nikah berisi tentang informasi pernikahan yang bersangkutan seperti nama, nomor akta nikah, nomor perforasi buku nikah, tempat dan tanggal nikah. Di dalam kartu nikah tersebut, akan ada kode QR yang terhubung dengan aplikasi Simkah (Sistem Informasi Manajemen Nikah).

“Kartu nikah dilatarbelakangi oleh inovasi karena era digital, lalu buku nikah marak pemalsuan maka Simkah Web ini digunakan untuk meminimalisasi pemalsuan buku nikah. Lalu kartu nikah ini bersinergi dengan data-data kependudukan antara lain nama, alamat dan dll,” ucapnya.

Amin menjelaskan alasan penerbitan kartu nikah. Salah satunya semakin menjamurnya hotel syariah yang mensyaratkan adanya bukti nikah untuk pasangan yang hendak menginap.

“Perkembangan hotel syariah di negara kita berkembang maju ketika seorang tamu hotel syariah pasti diminta kependudukannya, ada enggak yang bawa buku nikah? Pasti enggak karena itu kartu nikah sangat praktis bisa di bawa kemana-mana seperti KTP,” ucapnya.

Amin juga menjelaskan, Simkah Web merupakan pengembangan dari aplikasi Simkah generasi pertama yang berbasis desktop. Aplikasi ini dirancang untuk mempermudah pengelolaan administrasi nikah dan rujuk pada KUA dengan dukungan validitas data yang terintegrasi dengan data Kependudukan dan Catatan Sipil.

Aplikasi yang telah diluncurkan oleh Menteri Agama pada 8 November 2018 merupakan tindaklanjut dari Nota Kesepahaman antara Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor: 470/5711/SJ dan Nomor 20 tahun 2015 Tentang Kerjasama Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan Dan Ktp Elektronik Dalam Lingkup Kementerian Agama.

Sumber: republika.co.id