Penulis: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Sebanyak 50 mahasiswa tidak diketahui keberadaannya usai aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR RI yang berujung kericuhan, Selasa (24/9/2019) malam.

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) menyebut puluhan mahasiswa itu hilang berdasarkan kontak dari rekan-rekannya.

“Datanya bervariasi, yang pasti lebih dari 50 orang sampai 100 orang itu belum bisa diketahui kontaknya oleh teman-temannya,” kata Ketua YLBHI Asfinawati saat jumpa pers di Kantor LBH Jakarta, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (25/9/2019).

Asfinawati menjelaskan, saat kerusuhan terjadi para mahasiswa tidak fokus untuk saling melindungi temannya. Karena itulah mereka saling berpencar dan berpisah dari rombongan.

“Itu teman-teman mahasiswa sangat resah sebetulnya, karena mereka kan terpencar-pencar kan. Karena mereka harus bertanggung jawab atas kelompoknya masing-masing,” jelasnya.

Asfinawati, menduga mahasiswa yang hilang itu menjadi korban luka di rumah sakit ataupun diamanakan oleh pihak kepolisian. Namun, hingga saat ini pihaknya belum mendapatkan data pasti mahasiswa dari instansi tersebut.

“Karena itu kepada rumah sakit, kepolisian, dan seluruh instansi yang ada di Jakarta khususnya dan daerah lain harus segera membuka akses agar ada kejelasan tentang nasib teman-teman mahasiswa atau teman-teman lain yanh belum ditemukan,” ungkapnya.

Selain itu, Asfinawati mengingatkan pentingnya perlindungan hukum dalam kasus ini.

Sebab, semua orang memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum termasuk mahasiswa.

Sumber:sindonewscom

JAKARTA(Jurnalislam.com)–Aliansi Masyarakat untuk Keadilan dan Demokrasi (AMUK) menyatakan masih ada puluhan mahasiswa yang belum jelas kabarnya setelah aksi massa di depan Gedung DPR MPR  pada Selasa (24/9) kemarin.

Jumlah laporan kehilangan ini berpotensi bertambah sebab data tersebut masih terus diverifikasi.  Setelah memverifikasi, tim pengacara AMUK akan memberikan bantuan hukum ke para mahasiswa.

“Mereka semua yang ditangkap di kantor kepolisian memiliki hak atas bantuan hukum, tidak boleh ada penyiksaan, tidak boleh ada penghalangan bantuan hukum yang mestinya diperoleh kawan mahasiswa,” kata Arif anggota AMUK yang juga Direktur LBH Jakarta Arif Maulana ditemui usai konferensi pers di LBH Jakarta, Rabu (25/9).

Arif menyatakan sejak aksi mahasiswa pecah usai pembubaran paksa polisi dari depan DPR pada Selasa (24/9) petang, pada malam harinya mereka pun membuka komunikasi dan koordinasi dengan sejumlah elemen mahasiswa berbagai kampus.

“Dan kalau diidentifikasi kurang lebih ada 50-an yang mengadu ke kami. Ada yang mengatakan temannya ditangkap, ada yang hanya mengatakan temannya belum kembali. Kalau ditanya soal pengaduan orang hilang, itu data sampai semalam saja. Ini baru data awal,” katanya.

Itulah sebabnya aliansi yang terdiri atas pelbagai lembaga bantuan hukum tersebut memutuskan membuka posko pengaduan mulai hari ini.

“Bagi teman-teman atau warga yang merasa anggota keluarga atau kawannya belum kembali ke rumah atau kampus setelah silakan kontak ke YLBHI, LBH Jakarta, Kontras, Lokataru, ICJR, LBH Masyarakat, Amar, atau PP Muhammadiyah,” kata Arif.

Ia mengatakan laporan atau aduan yang masuk bakal dicek ulang ke sejumlah lembaga seperti rumah sakit hingga kepolisian. Anggota lain AMUK dari Sindikasi,

Irene Wardani mengeluhkan sulitnya akses ke sejumlah fasilitas pelayanan publik.

Oleh karena itu pula aliansi mendesak seluruh institusi baik rumah sakit ataupun kepolisian untuk terbuka dan transparan terhadap informasi mengenai keberadaan mahasiswa.

sumber: cnnindonesia.com