Penulis: Mazaya

Mau Masuk Al Azhar Mesir, Rekomendasi Cuman Boleh dari Kemenag

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) – Dirjen Pendidikan Islam Muhammad Ali Ramdhani memastikan hanya Kementerian Agama yang berwenang mengeluarkan rekomendasi santri untuk kuliah di Universitas Al-Azhar, Kota Kairo. Rekomendasi itu sekaligus menjadi legalitas keberangkatan calon pelajar dan mahasiswa ke Mesir.

 

Hal tersebut ditegaskan pria yang akrab disapa Dhani menyusul adanya pesantren yang memberikan jaminan pelajarnya belajar dan kuliah di Mesir sebagai bagian dari promosi pondoknya.

 

“Kemenag sudah bekerjasama dengan Al-Azhar dalam rekrutmen pelajar yang akan sekolah atau mahasiswa yang akan kuliah di sana. Jadi, hanya Kemenag yang berwenang mengeluarkan rekomendasi kepada para santri atau calon mahasiswa yang telah lulus seleksi,” kata Dhani di Jakarta, Rabu (2/9/2020).

 

Menurut Dhani, Ditjen Pendidikan Islam sudah pernah menerbitkan Surat Edaran Nomor SE/Dj.I/PP.00.9/486/2014 tanggal 27 Februari 2014. Edaran ini mengatur tentang ketentuan untuk mendapatkan rekomendasi bagi pelajar dan mahasiswa Indonesia yang melanjutkan Studi Islam ke luar negeri.

 

Ada sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan rekomendasi dari Kementerian Agama yaitu:

 

  1. Mengajukan surat permohonan ke Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI;

 

  1. Melampirkan surat keterangan bahwa yang bersangkutan telah terdaftar di lembaga pendidikan luar negeri;

 

  1. Melampirkan surat keterangan KBRI tentang status lembaga pendidikan yang dituju;

 

  1. Melampirkan surat pengantar dari Kemenag tempat domisili (Kabupaten/Kota);

 

  1. Melampirkan biodata lengkap pemohon;

 

  1. Melampirkan ijazah yang telah dilegalisir dan terdaftar di Kementerian Agama atau Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; dan

 

  1. Melampirkan foto copy paspor.

 

“Keberangkatan pelajar Ibbas ke Mesir dilakukan secara non prosedural serta tanpa sepengetahuan Kemenag. Ditjen Pendidikan Islam tidak pernah mengeluarkan rekomendasi belajar ke luar negeri bagi lulusan Pesantren Ibnu Abbas Serang,” ujarnya.

 

Pesantren Ibnu Abbas Serang juga tidak pernah mengajukan permohonan rekomendasi ke Ditjen Pendidikan Islam.”

 

Kemenag tengah bekerja sama dengan Kementerian Luar Negeri untuk menelusuri persoalan yang menimpa sejumlah santri Ibbas. Jika terbukti ada aktivitas yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, itu akan diserahkan kepada aparat penegak hukum.

 

Dhani berharap masyarakat tidak mudah percaya jika ada pihak menjamin belajar atau kuliah di luar negeri, termasuk Al-Azhar. Perlu ditelisik apakah proses keberangkatannya dilakukan secara prosedural, dengan rekomendasi Kemenag atau tidak.

 

Kemenag, lanjut Dhani, rutin melakukan proses seleksi masuk Universitas Al-Azhar dan itu digelar terbuka sehingga bisa diikuti seluruh santri.

 

“Mereka yang lulus, akan mendapat rekomendasi, baik jalur beasiswa maupun mandiri,” lanjutnya.

 

Menurut Dhani, saat ini tidak kurang dari 6000 mahasiswa Indonesia yang belajar di Al-Azhar. Setiap tahun, minat calon mahasiswa untuk berangkat ke Al-Azhar terus meningkat. “Karenanya, Kemenag membuat regulasi, salah satunya dengan melakukan seleksi untuk diberikan rekomendasi,” imbuhnya.

 

Kemenag juga telah bekerja sama dengan Pusat Bahasa Al-Azhar (Pusiba) Cabang Indonesia dalam menyiapkan kompetensi bahasa calon mahasiswa Al Azhar. Pusiba dikelola oleh Organisasi Internasional Alumni Al-Azhar (OIAA) Cabang Al-Azhar, di bawah kepemimpinan TGB. M. Zainul Majdi. Berkantor di Bekasi, Pusat Bahasa ini adalah cabang pertama yang dibuka di luar Mesir, dan diresmikan para petinggi Al-Azhar yang dipimpin Deputi Grand Syeikh Al-Azhar, Syeikh Shaleh Abbas

 

“Persiapan bahasa calon mahasiswa Indonesia di Al-Azhar dilakukan melalui satu pintu, yaitu di Pusat Bahasa ini, karena langsung berada di bawah supervisi Al-Azhar,” ujarnya.

 

Hal senada disampaikan Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kemenag, Waryono. Menurutnya, pemberangkatan santri untuk kuliah ke Al Azhar harus berdasarkan rekomendasi Kemenag.

 

“Kalau resmi, harus ada rekomendasi dari Kemenag,” tandasnya.

Musyawarah Ulama dan Tokoh Umat Digelar di Solo

Reporter: Arie Ristyan Redaktur: Mazaya

SOLO (jurnalislam.com)- Silatnas Musyawarah Ulama dan Tokoh Umat Islam Nasional bertajuk ‘Mengembalikan NKRI ke Pangkuan Ulama’ di Syariah Hotel Solo pada kamis, (3/9/2020) sukses digelar.

Silatnas MUTU tersebut diinisiasi oleh Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII) dan Majelis Permusyawaratan Umat Islam Indonesia (MPUI-I) itu juga sebagai ajang silaturahim dan sosialisasi Pokja Bela Negara MPUI-I kepada para ulama dan tokoh di Jateng DIY.

“Jadi Dewan Dakwah mendapatkan amanah menjadi tuan rumah dalam silatnas MUTU, secara nasional yang ditempatkan di jawa tengan dengan mengambil tema ‘Mengembalikan NKRI Kepada Pangkuan Ulama, dan beberapa kegiatan yang lain diantaranya GSB, gerakan subuh berjamaah dengan tema dari masjid kami bangkit membela NKRI,” kata ketua Panitia ustaz Aris Munandar kepada jurnalislam.com.

“Dan ini menjadi tema central kita dalam upayanya mempertahankan dan menjaga negara warisan dari ulama ulama kita yang lampau,” imbuh ustaz Aris yang juga ketua DDII Jateng tersebut.

Tak kurang sebanyak 150 ulama, tokoh dan pimpinan ponpes di Jawa Tengah hadir dalam Silatnas tersebut, beberapa perwakilan dari luar daerah seperti dari Bima, Banten dan Medan juga datang dalam kesempatan tersebut.

Sementara tokoh tokoh dari MPUI-I hadir sebagai pembicara diantaranya Ketua Bidang Idiologi dan Kenegaraan Dr. Muinudinillah Basri, Jubir MPUI-I ustaz Asep Syaripudin, Ketua Bidang Pendidikan dan Da’wah Prof. Daniel M. Rasyid, Ketua Bidang Bela Agama, Bangsa dan Negara ustaz Muhammad Achwan, dan Ketua Pokja Bela Negara ustaz Azhari Dipo Kusumah.

Hasil Silatnas MUTU

Ustaz Aris menjelaskan bahwa ada dua keputusan yang dihasilkan dalam Silatnas MUTU tersebut. Yakni mempersatukan tokoh dan ulama di berbagai daerah serta melakukan sosialisasi langkah kerja dari Kelompok Kerja Bela Negara MPUI-I kepada seluruh elemen.

“Hasilnya yang pertama adalah kita menjalin silaturahmi antar tokoh dan umat, itu yang paling penting dan membangun komunikasi ideal dengan para tokoh yang ada di daerah dan untuk menyatukan langkah bersama sama dalam upaya perjuangan,” ungkapnya

“Hasil yang kedua adanya draf tentang bagaimana Pokja (kelompok kerja) Bela Negara ini telah memiliki semacam langkah yang tertulis untuk bisa disosialisasikan kepada seluruh elemen karena diamanahkan karena gerakan ini buka gerakan yang tersembunyi tapi gerakan yang terbuka dan bisa diikuti oleh semua pihak baik dari TNI, Polri dan unsur pemerintah yang lain kita ajak bersama sama untuk membela dan menjaga NKRI,” tandasnya.

Satgas: Masih Ada Tokoh Wilayah Anggap Covid Konspirasi

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) – Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Doni Monardo mengungkapkan, masih ada provinsi yang tidak percaya dengan pandemi Covid-19 (virus Corona). Bahkan, mengangap pandemi global itu sebagai sebuah konspirasi dan rekayasa. Untuk itu, pihaknya menerjunkan tim pakar ke provinsi tersebut.

“Untuk mitigasi, pakar antropologi, sosiologi dan psikolog untuk daerah tertentu yang masih adanya ketidakpercayaan tentang Covid yang masih anggap Covid rekayasa, masih anggap konspirasi. Kami akan upayakan tim gabungan menyasar ke daerah tersebut,” kata Doni dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi VIII DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (3/9/2020).

Kemudian Doni melanjutkan, ada juga masyarakat yang menganggap dirinya tidak mungkin terpapar Covid-19. Pihaknya pun telah mengambil data dari 5 provinsi, hasilnya yang tertinggi adalah warga DKI Jakarta dan Jawa Timur (Jatim) yang merasa mereka tidak akan terpapar Covid-19. Disusul Jawa Tengah, Jawa Barat dan Kalimantan Selatan.

“Data 5 provinsi, masih ada masyarakat yang menganggap dirinya tidak mungkin terpapar Covid. Tertinggi DKI, kedua Jawa Timur. Jadi kalau kita lihat hari ini DKI dan Jatim masih tinggi, data yang dikumpulkan sudah lumayan akurat. Berikutnya Jawa Tengah, Jawa Barat dan Kalimantan Selatan,” urainya.

Selain itu, sambung Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) itu, pihaknya juga berupaya mengumpulkan data dari pasien yang dirawat di Rumah Sakit Wisma Atlet, ada 944 pasien yang dirawat di sana, dan mereka yang terpapar Corona, 62%-nya merupakan pengguna jasa transportasi umum.

“Dan kami sudah mengingatkan kepada Kemenpan RB dan Kementerian BUMN untuk membatasi bahkan harus mencegah karyawannya yang menggunakan transportasi publik,” ujar Doni.

Sumber: sindonews.com

Peneliti Ungkap Penularan Covid-19 Lewat Udara

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Seseorang dalam bus yang berventilasi buruk di China menginfeksi virus corona kepada hampir dua lusin penumpang lain, meskipun mereka tidak duduk di dekat orang tersebut.

Temuan ini terungkap melalui penelitian yang diterbitkan pada Selasa (1/9) guna menunjukkan bukti baru bahwa COVID-19 dapat menular lewat udara atau airborne.

Otoritas kesehatan pada awalnya mengabaikan kemungkinan bahwa dengan bernapas seseorang dapat mengirim tetesan mikro yang menular ke udara. Tapi, para ahli kemudian menemukan bukti yang terus meningkat. Penelitian terbaru yang diterbitkan di JAMA Internal Medicine itu menyelidiki ancaman infeksi yang ditularkan melalui udara.

Peneliti mengamati penumpang yang melakukan perjalanan selama 50 menit di Kota Ningbo, China bagian timur, dengan menaiki dua bus pada Januari lalu, sebelum masker wajah diwajibkan dipakai untuk melawan virus.

Dengan meningkatnya jumlah kasus positif, muncul desakan untuk melakukanpembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang ketat seperti pada awal Covid-19 merebak. Hasbullah pesimis dengan penerapan PSBB karena masyarakatnya sudah enggak peduli.

Dia lebih mendorong dilakukan pembatasan, seperti jam malam di Kota Bogor dan Depok. Pada malam hari, orang-orang cenderung untuk melakukan kumpul-kumpul. Padahal itu bisa menjadi titik penularan.

“Jam malam dengan dilarang keluar rumah. Bagus model Kota Depok dan Bogor. Mesti dilakukan seperti itu untuk mengurangi penularan sampai vaksin diketemukan dan tersedia,” pungkasnya.

sumber: sindonews.com

Tito Nilai Negara Demokrasi Lebih Sulit Tangani Corona

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan bahwa langkah penanganan Covid-19 saat ini adalah menerapkan 3M (memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak) dan 3T (testing, tracking, dan treatment). Menurutnya hal ini tidak mudah dilakukan.

“Mudah untuk dikatakan tapi sulit dilaksanakan karena tergantung dari sistem politik, demografi dan sosial budaya di setiap negara,” katanya saat memberikan pengarahan dalam Rakor Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Kamis (3/9/2020).

Tito menyebut negara dengan sistem otokrasi dan oligarki yang terpusat pada satu atau sekelompok orang akan lebih mudah menangani Covid-19. “Seperti China dan Vietnam mereka menangani dengan lebih efektif karena mereka menggunakan cara-cara yang keras karena pemegang kedaulatan bukan rakyat, bukan demokrasi,” ungkapnya.

Sementara itu di negara-negara dengan sistem demokrasi tantangannya akan lebih sulit. Namun jika di dalam negara demokratis didominasi oleh middle class maka akan lebih mudah. Pasalnya didominasi oleh kemampuan intelektual yang menyadari bahwa protokol kesehatan penting.

Sebaliknya jika mayoritas low class tantangan penanganannya akan lebih sulit. Pasalnya banyak yang kurang teredukasi dan kesulitan secara ekonomi.

“Begitu kita minta untuk pakai masker, merek bilang masker hoaks. Jangan pakai masker. Covidnya dibilang hoaks. Tidak ada. Konspirasi saja. Karena mereka engga mau konfirmasi dari sumber-sumber terbuka yang mudah diakses,” tuturnya

“Jadi sebetulnya untuk menyosialisasikan 3M yakni masker, jaga jarak, dan cuci tangan kita sebetulnya bicara ilmu sosiologi tentang social control, kendali sosial. Sekali lagi kendali sosial di negara demokrasi tidak gampang,” ujarnya.

Sumber: sindonews.com

‘Covid-19 Bukan Aib’

Redaktur: Mazaya

BANYUWANGI (Jurnalislam.com) – Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa menegaskan, bahwa terjangkit COVID-19 bukan aib yang harus disembunyikan.

Bahkan dia menyampaikan, pemeriksaan COVID-19 yang masif dilakukan ini adalah upaya yang penting untuk mencegah terjadinya keterlambatan diagnosis dan memutus mata rantai penularan virus Corona ini.

Hal itu disampaikan Khofifah saat meninjau langsung lokasi Pondok Pesantren Darussalam Blokagung di Kecamatan Tegalsari, Banyuwangi. Pihaknya mengimbau kepada masyarakat bahwa orang yang terpapar COVID-19 ini bukan aib. Jadi kalau terdeteksi itu tidak usah disembunyikan.

“Justru kalau terdeteksi lebih awal, penangannya bisa lebih maksimal dan sembuh lebih cepat. Oleh karena itu, janganlah menambah beban mereka dengan menstigma keluarga pasien yang terpapar COVID-19,” kata Khofifah, Kamis (3/9/2020).

Sumber: sindonews.com

Covid RI Melonjak Tajam, Fasilitas Kesehatan Bisa Kewalahan

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Penyebaran virus Covid-19 di Indonesia belum mereda. Jumlah kasus positif dalam seminggu terakhir menunjukkan peningkatan signifikan.

Berdasarkan data Satuan Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 pada Rabu (2/9/2020), jumlah yang terkonfirmasi positif sebanyak 3.075 orang, 1.914 sembuh, dan 111 orang meninggal dunia. Pakar kesehatan masyarakat Hasbullah Thabrany mengkhawatirkan jumlah kasus positif setiap harinya bisa mencapai 5.000 orang dalam waktu dekat.

“Bisa terjadi chaos karena fasilitas kesehatan dan dokter tidak memadai. Ini saya minta tolong semua masyarakat agar tidak egois, tetap menjaga jarak dan menggunakan masker setiap bertemu orang lain,” katanya.

Dia menilai belakangan masyarakat mulai abai dengan protokol kesehatan Covid-19. Masalahnya, mereka sudah beraktivitas seperti biasa sehingga rentan tertular saat berinteraksi dengan orang lain. Perlu dipahami, virus Sars Cov-II ini menular dari orang ke orang.

“Berdasarkan observasi saya bukan penelitian, masyarakat cenderung kurang percaya atau peduli dengan Covid-19. Ini bisa dibuktikan dengan liburan kemarin (panjang), sudah cuek,” tuturnya.

Sumber: sindonews.com

RK: Kabupaten Bandung Sumbang Pelanggar Protokol Terbesar

Redaktur: Mazaya

BANDUNG(Jurnalislam.com) — Pemprov Jabar terus melakukan pendisiplinan pelanggar protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran Covid-19. Menurut Gubernur Jabar, Ridwan Kamil, pelanggaran pendisiplinan protokol kesehatan tercatat sudah 590 ribu.

Menurutnya, pelanggaran mayoritas adalah pelanggaran individu. Serta, mayoritas ada di Kabupaten Bandung yang hampir 80 persen.

“Saya agak kaget juga karena satu kabupaten mendominasi pelanggaran ke seluruh Jabar. Jadi, mohon diberitakan dan dievaluasi oleh media terkait masyarakat di Kabupaten Bandung yang menyumbang pelanggaran pribadi terbesar,” ujar Ridwan Kamil yang akrab disapa Emil saat konferensi pers, Kamis (3/8).

Emil mengatakan, pihaknya terus melakukan inovasi. Termasuk, saat ini ada 29 Puskesmas yang sudah menggunakan TCM atau tes cepat molekuler. Kemudian, ada inovasi dengan PCR jinjing juga sudah ada.

“Pokoknya Pemprov Jabar berusaha dengan segala terobosan inovasi mengejar cepatnya tracing dan testing dari seluruh potensi Covid, saya kira itu yang menjadi semangat gugus tugas Jabar,” katanya.

Emil mengaku, memang ada kenaikan kasus positif Covid-19 secara tren. Karena, ditemukan klaster baru. Sehingga, kapasitas di ruangan isolasi rumah sakit sekarang ada di angka 40-an persen.

“Tadinya kita stabil di angka 30-an, tapi sudah satu bulan agak naik. Ini mengindikasikan ada kenaikan yang berbanding lurus memang dengan pergerakan,” katanya.

Jadi, kata dia, AKB ini pemulihan ekonomi memang tidak bisa dihindari dan tidak terduga. Sehingga, tidak mungkin pergerakan dinormalisasi lalu kasus turun.

“Dari awal kita tidak melihat arahnya ke sana, yang kita harapkan adalah ekonomi jalan, tapi naiknya itu dalam kategori terkendali lah,” katanya.

Sumber: republika.co.id

 

BNPB: Warga DKI dan Jatim Tidak Percaya Bisa Terkena Covid-19

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo menyebut DKI Jakarta dan Jawa Timur menjadi daerah yang masyarakatnya paling tidak percaya bahwa mereka bisa terkena covid-19.

Hal itu disampaikan Doni dalam rapat dengan Komisi VIII DPR, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (3/9).

“Yang tertinggi ternyata adalah di DKI Jakarta, yang kedua di Jawa Timur, jadi kalau kita lihat hari ini angka kasus di Jakarta dan Jawa timur masih tinggi mungkin data yang dikumpulkan tentunya mungkin sudah lumayan akurat,” kata Doni dalam paparannya.

Selain Jakarta dan Jawa Timur, tiga daerah lain juga termasuk ke dalam daerah yang tingkat ketidapercayaan terhadap covid-19 cukup tinggi, diantaranya Jawa Tengah, Jawa Barat serta Kalimantan Selatan. Terkait hal tersebut Doni mengatakan pihaknya akan menerjunkan tim gabungan ke daerah-daerah tersebut.

“Kami melibatkan pakar di bidang sosiologi, antropologi dan para psikolog, yang kiranya daerah daerah tertentu yang masih adanya ketidakpercayaan tentang covid, yang masih menganggap covid adalah rekayasa, yang masih menganggap covid ini adalah konspirasi,” ujarnya.

Sumber: republika.co.id

 

MUI: Kemenag Tak Bisa Lakukan Sertifikasi Penceramah

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Majelis Ulama Indonesia (MUI) menilai Kementerian Agama (Kemenag) tidak dapat melakukan sertifikasi penceramah dari berbagai agama. Hal ini disampaikan oleh Ketua Komisi Dakwah dan Pengembangan Masyarakat MUI KH Cholil Nafis.

“Kemenag tidak bisa melakukan sertifikasi, karena semua datanya dulu sudah diserahkan kepada MUI dan diserahkan pelaksanaanya kepada MUI oleh menteri yang lama, pak Lukmanul Hakim,” kata Cholil, pada Kamis (3/9).

Dia melanjutkan, berkenaan dengan sertifikasi, MUI tidak menggunakan label sertifikasi. Hal ini karena kalau menggunakan sertifikasi, maka diharuskan adanya pembayaran atau biaya yang diberikan kepada yang tersertifikat, seperti guru yang bersertifikat.

“Dan saya punya keyakinan, APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara)  kita tidak akan mampu membayar penceramah,” ucap dia.

Menurut Cholil, sebaiknya penceramah diserahkan kepada masyarakat. Hal ini karena, berkenaan dengan pengembangan keagamaan berada pada majelis agama yang menentukan benar tidaknya sebuah agama.

Sementara Kementerian bersifat fasilitator. Untuk itu lebih baik dilaksanakan oleh organisasi masyarakat, sebagaimana oleh Menteri Agama sebelumnya, yang diserahkan kepada MUI.

Dia menjelaskan, MUI akan terus melakukan standardisasi. Untuk itu   tidak ada konsekuensi orang dilarang berceramah dan harus mendapat bayaran profesional. “Menurut saya tidak elok, di dalam kementerian kalau melakukan sertifikasi sementara belum melakukan peningkatan,” kata dia.

Cholil berharap, fakultas dakwah di Universitas Islam Negeri (UIN) dapat dimaksimalkan oleh Kemenag untuk menyiapkan tenaga penceramah yang baik sehingga bisa diterima masyarkat. “Karena kita memang bukan penceramah pemerintah, karena masyarakat yang mengundang, yang menyiapkan acara dan semua,” ucap Cholil.

Dia mengatakan, konsekuensi dari sertifikasi Kemenag ke depan nanti bisa tidak akan dipatuhi. Dia menjelaskan, pemerintah tidak punya hak untuk melarang orang berceramah. Selain itu, pemerintah tidak punya kewenangan untuk melakukan sertifikasi kompetensi karena adanya pada lembaga sertifikasi.

“Yang dualisme itu dia pemerintah, kami satu, pertama karena hak MUI untuk membimbing dan memberikan standar ke yang lebih baik, yang kedua tentu kami tidak melarang atau menghalangi kami sebutnya bukan sertifikasi tapi standardisasi,” kata dia.

Sebelumnya terdapat pemberitaan Menag Fachrul Razi akan mulai sertifikasi 8.200 penceramah dari semua agama. Hal tersebut disampaikan dalam webinar ‘Strategi Menangkal Radikalisme Pada Aparatur Sipil Negara’ di kanal Youtube Kemenpan RB.

Sumber: republika.co.id