JAKARTA(Jurnalislam.com)– Pandemi virus corona (Covid-19) di Indonesia belum menunjukkan tanda-tanda akan berakhir.
Kasus positif justru semakin meningkat sejak Agustus lalu. Dalam kondisi yang penuh risiko ini pemerintah tetap kukuh menyelenggarakan Pilkada Serentak 2020, Desember mendatang.
Epidemiologi dari Universitas Airlangga Windhu Purnomo menyebut pelaksanaan kontestasi politik yang berlangsung 9 Desember 2020 itu belum memiliki kesiapan yang optimal.
Kurangnya persiapan akan membuat penularan Covid-19 terjadi secara mudah dan masif sehingga Pilkada Serentak 2020 berpotensi besar menciptakan lonjakan kasus Covid-19 di Indonesia.
“Jelas Pilkada akan menarik kerumunan, mau tidak mau. Dan semua kebijakan dan aktivitas yang menarik kerumunan pasti meningkatkan kasus. Idealnya itu Pilkada ditunda, tapi sudah tidak mungkin sekarang,” kata Windu, Jumat (4/9).
KPU sebenarnya telah menerbitkan aturan pelaksanaan Pilkada di masa pandemi. Namun, berkaca pada hari pertama pendaftaran, aturan tersebut dinilai belum efektif.
Hal lain yang dikhawatirkan adalah kemungkinan calon petahana membuat kebijakan yang semakin melonggarkan upaya penangan wabah Covid-19.
Pilkada tahun ini cukup banyak diikuti oleh bakal calon dari kubu petahana. Menurut Windhu para calon petahana ini bisa saja memanfaatkan jabatannya untuk membuat kebijakan yang diidamkan masyarakat di tengah berbagai pembatasan yang menyulitkan gerak warga.
Secara politis kebijakan itu bisa menguntungkan calon petahana, namun bisa berakibat fatal dan berimplikasi terhadap lonjakan kasus covid-19 di Tanah Air.
“Karena saat ini persepsi masyarakat soal kesehatan ini rendah, karena mereka bosan di rumah. Hal itu dapat memantik petahana membuat kebijakan yang tidak dibenci masyarakat umumnya,” jelasnya.
Sumber: cnnindonesia.com
