Penulis: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)–Kabid Pengembangan Profesi Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia (PAEI) Dr Masdalina Pane menyebut jika pengendalian virus corona di Indonesia tak diperketat, fasilitas kesehatan Indonesia diprediksi kolaps, selang dua minggu hingga satu bulan ke depan. Terlebih saat ini kasus Corona di Indonesia tengah melonjak.

Pane menegaskan, penambahan kapasitas tempat tidur bukan solusi atau jalan keluar mengatasi membludaknya keterisian bed pasien covid-19. Pemerintah perlu menjalankan komunikasi risiko efektif, dan dengan tegas mengawal penerapan protokol kesehatan.

“Pengawasan di lapangan itu dibutuhkan untuk memantau apakah regulasi kita itu memang dilaksanakan dengan baik itulah tugas teman-teman di Satgas dan TNI Polri agar bisa mengawal penerapan regulasi,” kata dia dalam siaran live BNPB Kamis (17/6/2021).

“Jika tak ada containment, tidak ada pengendalian yang tepat dan cepat saya bisa katakan 2 minggu sampai 1 bulan lagi kita sudah akan kolaps,” tegasnya.

Pane juga menegaskan pembatasan mobilitas tak bisa seterusnya efektif membendung lonjakan kasus COVID-19, jika lagi-lagi, protokol kesehatan Corona tak menjadi perhatian utama. Peran masyarakat menurut Pane dinilai penting dalam menekan kasus COVID-19, dengan disertai upaya pemerintah melakukan tracing yang baik.

Karenanya, strategi pengendalian pandemi Corona disebut Pane tak bisa hanya berjalan satu aspek saja. Perlu ada sinergi maksimal antara pemerintah dan masyarakat dalam menjalani perannya masing-masing.

“Karena itu strategi untuk mengatasi masalah ini tidak bisa hanya dengan terus menambah tempat tidur karena hanya pada satu titik itu akan terjadi lonjakan dimana RS dan tempat tidur sudah tidak mampu lagi mengatasinya,” jelas Pane.

“Maka yang harus dilakukan adalah containment di hulu jadi bagaimana caranya agar masyarakat itu tetap mematuhi protokol kesehatan tapi tracingnya kuat,” lanjutnya.

Pane mengklaim, kasus Corona di Indonesia pasca liburan sempat tak melonjak imbas tracing dijalankan dengan benar. Hal ini bisa menjadi solusi pengendalian pandemi COVID-19 meski memang tak bisa langsung terlihat hasilnya.

“Karena kita juga pernah mengalami libur panjang yang kasusnya tidak naik, artinya model-model seperti itu yang harus kita lakukan jadi pada saat ini mungkin pembatasan mobilitas bisa menjadi solusi tapi itu tidak bisa lama,” kata dia.

Ia juga menyoroti cakupan vaksinasi yang masih rendah, mendesak agar pemerintah bisa mengupayakan proses vaksinasi covid-19 di Indonesia terus meningkat.

Sumber: detik.com

JAKARTA(Jurnalislam.com) – Ketua Bidang Perubahan Perilaku Satgas Penanganan Covid-19, Sonny Harry B Harmadi menyebut terjadi penurunan kepatuhan masyarakat pada protokol kesehatan.

“Dalam dashboard monitoring terjadi perubahan perilaku. Memang sejak pertengahan atau Minggu ketiga April itu terjadi penurunan kepatuhan pada protokol kesehatan,” kata Sonny.

Akibat penurunan perilaku tersebut, kemudian terjadi peningkatan kembali lagi pada 19 Mei dan terus meningkat pada kemarin 116.000. “Artinya tambahan 16.000 pada 18-15 Juni. Ini menunjukkan dari libur panjang ini,” ujarnya.

Dia menjelaskan saat ini langkah yang harus diambil adalah menghentikan laju peningkatan pandemi Covid-19 dari pangkal penyebab. Dia menyebut meskipun pelayanan rumah sakit baik, namun jika terjadi lonjakan drastis maka akan berbahaya.

“Kalau tidak tugas tidak akan cukup. Upaya di hulu sangat penting,” ucapnya.

Dia menyebut saat ini ada tiga langkah strategis yang diperlukan. Langkah pertama menegakkan protokol kesehatan. Kedua perketat mobilitas. Langkah kedua dilakukan karena jika terbukti dilakukan pelonggaran mobilitas dan dibarengi dengan peningkatan mobilitas akan selalu diikuti peningkatan kasus.

“Ketiga membatasi aktivitas. Kemarin di KTPN bahwa di zona merah bekerja dari rumah 75 persen dan bekerja dari kantor sebesar 25 persen. Itu sebagai bentuk efektivitas supaya kita dapat mengendalikan kasus,” tuturnya.

Sumber: sindonews.com

JAKARTA (Jurnalislam.com)— Direktur Lembaga Biologi Molekuler, Eijkman Prof Amin Soebandrio, mengomentari soal lonjakan kasus Covid-19 yang terjadi belakangan ini. Ia mengatakan, pembatasan mobilitas masyarakat dan kerumunan menjadi kunci utama dalam memutus mata rantai penyebaran Covid-19.

“Bagaimana cara menghindari, memutus rantai penularannya, sebetulnya tindakannya sama. Selama kita bisa menghentikan mencegah virus itu loncat dari satu orang ke orang lain itu kita memutuskan rantai penularan,” kata Amin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/6).

Agar penularan tidak terjadi terus menerus, Amin memandang Gerakan 5 M penting dilakukan secara disiplin. Gerakan 5 M yang dimaksud yaitu, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilisasi dan interaksi.

Selain itu, herd immunity juga sesegera mungkin harus dicapai. “Karena kita berlomba dengan kecepatan si virus itu bermutasi. Nah, selama kita bisa mencegah virusnya bermutasi itu jalan paling baik,” ujarnya.

Selain itu, Amin menilai kecepatan tracing juga dianggap penting dalam memutus penularan Covid-19. Namun, kendalanya saat ini waktu antara kasusnya masuk sampai mendapatkan WGS itu masih sangat panjang.

“Tapi sekarang kita diharapkan dalam waku satu dua minggu kita sudah bisa mendapatkan informasi itu, sehingga masih bisa terkejar. Kecepatan tracing tresting menjadi penting. Tapi kan dalam kenyataannya dari kasus positif sampai PCR itu aja butuh waktu 2-3 hari,” jelasnya.

Dirinya juga melihat melonjaknya kasus Covid-19 di Indonesia tidak lepas dari melonjaknya kasus yang terjadi di India. Tidak lama setelah kasus di India meledak, mobilitas manusia selama mudik di Indonesia juga bertambah. Ditambah lagi ada pergerakan eksodus kapal dari india ke indonesia.

“Walaupun kita belum punya bukti secara ilmiah mengaitkan satu sama lain tapi kalau dilihat dari kejadiannya satu setelah lainnya, dan juga dari virus yang kita temukan kemungkinan ada hubungan di antara dua peristwa itu,” ungkapnya.

Sumber: republika.co.id