Penulis: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) – Pengembangan dan penelitian Vaksin Merah Putih masih terus dilakukan. Ketua Konsorsium Riset dan Inovasi Covid-19, Ismunandar mengatakan, bila vaksin Merah Putih belum siap dalam waktu dekat, maka vaksin buatan dalam negeri itu bisa jadi alternatif persediaan vaksin di masa depan untuk vaksinasi ulang atau sebagai booster.

“Baik sebagai booster, kita belum tahu apakah memang vaksin yang telah kita peroleh, beberapa dari kita itu, akan bisa mempertahankan imunitas kita atau diperlukan booster di tahap-tahap tertentu. Atau untuk mengantisipasi varian virus baru,” kata Ismunandar, di Jakarta, Rabu (16/6).

Pengembangan vaksin Merah Putih masing-masing dilakukan tujuh lembaga, antara lain LBM Eijkman, LIPI, Universitas Airlangga, Universitas Indonesia, Universitas Padjajaran, Universitas Gadjah Mada, Institut Teknologi Bandung. Untuk vaksin LBM Eijkman merupakan vaksin berbasis protein rekombinan. Emergency Use Authorization (EUA) diharapkan dapat diperoleh pada September 2022.

“Jadi sebelum uji klinis, dilakukan pra uji klinis akan dimulai November 2021 untuk selanjutnya uji klinisnya akan dilakukan Januari 2022-Agustus 2022 dan EUA diharapkan keluar September 2022,” ujar dia.

Vaksin Merah Putih yang tengah dikembangkan Universitas Airlangga diperkirakan memperoleh EUA pada Maret 2022. “Ini sedikit lebih cepat daripada yang dikembangkan oleh LBM Eijkman apabila semua berjalan lancar,” ujar dia.

Direktur LBM Eijkman, Amin Soebandrio mengatakan, lembaganya sudah menyelesaikan 90 persen fase riset dan pengembangan. Saat ini, kata Amin, sedang dalam proses transisi dari riset dan pengembangan ke industri, yakni PT Bio Farma.

Amin menjelaskan, proses transisi artinya apa yang dikerjakan di laboratorium itu nanti akan diterjemahkan di industri. Ia berharap uji klinis vaksin Merah Putih bisa dilakukan paling lambat awal 2022. “Delapan bulan setelah itu bisa mendapatkan EUA,” ujar dia.

Kementerian Kesehatan akan menunggu hasil uji klinis dan kajian ilmiah vaksin ini terkait kemungkinan bisa menjadi booster. “Kami tunggu saja hasil uji klinis dan izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM),” kata Juru Bicara Covid-19 dari Kemenkes Siti Nadia Tarmizi.

Menurut dia, memang sebagian besar vaksin influenza perlu disuntikkan setiap tahun. Namun terkait vaksin Merah Putih jadi booster, kata Nadia, pemerintah harus menunggu kajian ilmiahnya, dan waktunya masih sangat panjang.

sumberL republika.co.id

JAKARTA(Jurnalislam.com)— TNI Angkatan Laut menyiapkan sarana gedung untuk pelaksanaan isolasi mandiri dalam rangka mengantisipasi lonjakan covid-19 di Tanah Air.

Sarana dan prasarana isolasi mandiri yang telah disiapkan di Gedung Dolos Pangkalan Marinir (Lanmar) Jakarta, itu ditinjau dan diperiksa langsung oleh Wakil Kepala Staf Angkatan Laut (Wakasal) Laksamana Madya TNI Ahmadi Heri Purwono, seperti dikutip dalam siaran persnya, Rabu (16/6)

Wakasal didampingi Komandan Korps Marinir (Dankormar) Mayjen TNI (Mar) Suhartono, Kadispenal Laksma TNI Julius Widjojono, Kadiskesal Laksma TNI dr Agus Guntoro, Ir Kormar Brigjen TNI (Mar) Lasmono, Danlanmar Jakarta Kolonel Marinir Arief RH Anggorojati dan para pejabat Marinir lainnya.

Dalam peninjauan ke ruangan-ruangan gedung Dolos, Wakasal mendapat penjelasan dari Kadiskes Kormar Kolonel Laut (K) Ario Sakso Bintoro tentang kondisi Gedung Dolos bahwa gedung dengan luas bangunan 2.156 meter persegi ini merupakan gedung perawatan isolasi mandiri yang terdiri dari dua lantai.

“Pada lantai pertama, terdapat 42 bilik beserta tempat tidurnya dan lantai dua memiliki 50 bilik,” kata Kadiskes Kormar Kolonel Laut (K) Ario Sakso Bintoro.

Selain itu, lanjut dia, Gedung Dolos dilengkapi dengan sarana lainnya seperti ruangan bertekanan negatif yang berjumlah 8 bilik, ruang bertekanan positif yang dilengkapi peralatan canggih, serta ruangan netral yang merupakan sarana dan prasarana seperti ruang ganti tenaga medis, ruang mandi tenaga medis, wastafel dan kamar mandi pasien.

Kapasitas Gedung ini untuk sementara yang digunakan 100 tempat tidur dan rencananya akan ditambah sampai 200 tempat tidur.

Sumber: republika.co.id

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada (Pukat UGM), Zaenur Rohman, mengatakan, sebagai penyelenggara negara, pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mempunyai kewajiban memenuhi panggilan dari Komnas HAM.

Pada Kamis (17/6), tim pemantauan dan penyelidikan Komnas HAM akan meminta  keterangan kepada Ketua KPK  Firli Bahuri dkk terkait proses Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) yang diadukan oleh sejumlah pegawai KPK.

“Pimpinan KPK sebagai penyelenggara negara punya kewajiban memenuhi panggilan dari sesama lembaga negara sesuai dengan kewenangan masing-masing. Artinya dari sisi UU, pimpinan KPK Wajib hadir dan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Komnas HAM mengenai persoalan TWK,” tegas Zaenur kepada Republika, Kamis (17/6).

Zaenur melanjutkan, dalam kode etik di lembaga antirasuah pun mewajibkan bagi insan KPK untuk dapat bekerja sama dengan lembaga lain sesama lembaga negara. Sehingga, Pukat memandang ketika pimpinan KPK enggan untuk memenuhi panggilan Komnas HAM, maka itu sebuah pelanggaran kode etik.

“Menurut saya ketika pimpinan bersedia hadir, justru mereka miliki forum untuk dapat menjelaskan kepada Komnas HAM bagaimana proses di mana dilakukan TWK, “,kata Zaenur.

Sehingga, jika pimpinan KPK tidak hadir itu semakin menambah bukti bahwa proses TWK ini tidak transparan serta bermasalah baik dari sisi dasar hukum, pelaksanaan maupun substansi pertanyaan-pertanyaan di depan tes tersebut. “Menurut saya memang kewajiban hukum dan kewajiban etik bagi pimpinan KPK untuk menghadiri panggilan Komnas HAM tersebut,” tegas Zaenur lagi.

Komisoner Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM, Mohammad Choirul Anam, mengatakan, pihaknya menjadwalkan pemeriksaan terhadap pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan memenuhi panggilan lembaga tersebut pada Kamis (17/6). Pimpinan KPK akan memberikan keterangan terkait tes wawasan kebangsaan (TWK) yang diadukan oleh sejumlah pegawai KPK.

Sesuai surat undangan Komnas HAM, pimpinan lembaga antirasuah tersebut sebenarnya dijadwalkan hadir pada Selasa (15/6). Namun, pada Senin sore (14/6) KPK mengirimkan surat atas respons pemanggilan kedua serta mengutus Biro Hukum.

Menurut Anam, semakin banyak pihak yang memberikan keterangan akan menambah informasi terkait dugaan pelanggaran HAM pelaksanaan TWK yang merupakan syarat alih status pegawai menjadi ASN. Terlebih, keterangan pimpinan KPK merupakan hal terpenting untuk mengonfirmasi sejumlah data-data yang dikumpulkan.

Sumber: republika.co.id

BANDUNG(Jurnalislam.com)– Tingkat keterisian ruang khusus pasien covid-19 di Rumah Sakit Umum Pusat Hasan Sadikin (RSHS) Bandung terus meningkat. Saa ini, bed occupancy rate (BOR) di RSHS mencapai 72,3% dari total kapasitas.

“Saat ini 162 pasien jadi total 72,3%. Kalau dirinci itu terdiri dari isolasi biasa itu BOR 71 %, bor ICU 79%. Jadi ini tetepa semuanya sudah lampu kuning. Jadi kami harus berusaha meningkatkan kapasitas tempat tidur,” ujar Direktur Pelayanan Medik dan Penunjang RSHS Bandung, dr Yana Akhmad Supriatna, Rabu (16/6/2021).

Ia menjelaskan, total RSHS Bandung menyediakan 224 kamar yang terdiri atas 40 kamar tidur IGD dan 184 ruangan untuk isolasi dengan gejala berat. Hal tersebut membuat pihak rumah sakit memberikan lampu kuning untuk meningkatkan kapasitas tempat tidur bagi pasien Covid-19.

Di samping itu, kedatangan pasien Covid-19 selalu meningkat per harinya. RSHS dapat menerima 30 pasien Covid-19. Hal tersebut membuat pihak rumah sakit kekurangan tenaga kesehatan untuk melayani pasien.

“Tren meningkat pascalebaran. Sekarang berkisar 30-an,” ujarnya