Penulis: Mazaya

Ini Dahsyatnya Wakaf Kata Ustaz Abdul Somad

BANDUNG (Jurnalislam.com) — Ustaz Abdul Somad menjelaskan faedah sedekah bagi umat Islam baik untuk kehidupan dunia maupun akhirat. Ustaz populer asal Riau itu mengimbau, agar umat jangan ragu-ragu untuk memberikan sedekah, mewakafkan harta untuk pembangunan madrasah atau tempat belajar baca Alquran bagi anak-anak.

“Yang punya tanah luas, jangan semua untuk pribadi. Sedekahkan juga, buka perguruan belajar Alquran. Mati kita nanti, amalnya tak akan putus. Setiap kali anak-anak yang belajar di situ membaca Alquran, maka pahala akan mengelir terus kepada kita. Itulah manfaatnya kalau kita bersedekah,” kata Ustaz Somad saat mengisi tabligh akbar di Ciwidey, Rancabali, Kabupaten Bandung, Sabtu (31/3) dilansir ROL.

Ustaz Somad menambahkan, Allah SWT memang tidak melarang umat Islam untuk giat mencari uang dan harta. Namun, Allah juga tidak menyukai jika kita menjadi lupa bahwa uang dan harta itu tak akan dibawa ke dalam kubur. Justru yang akan ditagih Allah nanti adalah seberapa banyak uang dan harta itu kita gunakan untuk kebaikan.

Bedanya nilai harta yang disedekahkan untuk pembangunan madrasah dan belajar Alquran, kata Ustaz Somad, adalah durasi amal yang akan kita dapatkan dibandingkan dengan menyumbang untuk hal lain. Selagi madrasah atau tempat belajar mengaji itu ada dan digunakan, maka di penyumbang terus menuai ganjaran pahala dari Allah.

“Misalkan kita bersedekah untuk bikin tabligh akbar. Setelah acara selesai, ya selesai sudah. Lain kalau sedekah untuk madrasah, selagi anak-anak yang pernah belajar mengaji di sana membaca Alquran selama hidupnya, maka kita juga akan menuai pahalanya,” ujar Ustaz Somad.

Ustaz Somad menceritakan mengenai nasib umat manusia yang akan berjalan di Padang Mahsyar di mana matahari hanya berjarak satu jengkal dari kepala manusia. Tapi, mereka yang punya catatan amal sedekah yang banyak, maka ia akan mendapatkan naungan dan terlindung dari panasnya di Padang Mahsyar.

Tolak Kenaikan Harga BBM, Mahasiswa Soloraya Lakukan Aksi Isi Bensin 200 Rupiah

SOLO (Jurnalislam.com)- Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Soloraya melakukan aksi protes turun ke jalan terkait naiknya kembali harga BBM nonsubsidi jenis pertalite di Indonesia pada sabtu (24/3/2018) lalu.

Massa yang geram terhadap keputusan Pemerintahan Jokowi-JK tersebut, melakukan orasi di depan Patung Ir Soekarno, Komplek Stadion Manahan, Solo. dilanjutkan dengan aksi mendorong motor sampai SPBU Manahan kemudian para mahasiswa saling mengisi bensin dengan nominal uang 200 rupiah.

“Rakyat Indonesia kembali kecewa dengan pemerintah dengan dengan adanya pengelola penambangan minyak dan gas bumi di Indonesia PT Pertamina menaikkan harga bahan bakar minyak BBM nonsubsidi jenis pertalite senilai 200 per liter,” kata Korlap aksi Muhammad Nur kepada wartawan di sela-sela aksi.

Untuk itu, Aliansi Mahasiswa Soloraya mendesak pemerintah untuk dapat mengatasi permasalahan ini, mahasiswa juga menegaskan bahwa mereka menolak kenaikan harga BBM yang membuat rakyat semakin sengsara.

“Menuntut pemerintah untuk menjaga ketersediaan BBM subsidi bagi masyarakat miskin,” tegasnya.

 

Tingkatkan Kualitas Pendidikan, Muhammadiyah Jatim Gelar Bedah Akreditasi Guru

SURABAYA (Jurnalislam.com )— Tingkatkan kualitas pendidikan, Majelis Pendidikan Dasar & Menengah (DIKDASMEN) Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Jawa Timur menggelar pelatihan bertajuk ‘bedah akreditasi’ untuk para guru bertempat di Kantor PWM Kertomenggal Surabaya, Selasa (28/3/2018).

Acara ini menghadirkan pakar pendidikan seperti Prof. Janinur (Dosen UMSIDA Sidoarjo) dan beberapa tokoh lainnya. Tampak hadir sebagai peserta perwakilan kepala sekolah dan guru seluruh sekolah Muhammadiyah se-Jawa Timur. Sekitar 250 peserta memenuhi aula PWM Jatim dan turut antusias mengikuti kegiatan, termasuk perwakilan dari MI Muhammadiyah 1 Jombang.

Dalam sambutannya, Prof. Jainuri (dosen UMSIDA Sidoarjo) mengatakan bahwa level pendidikan itu harus ditingkatkan., salah satu diantaranya dengan cara evaluasi diri madrasah. Melihat hal itu, sudah seharusnya sebagai madrasah yang ingin selalu menjadi idaman setiap masyarakat adalah dengan memperbaiki banyak hal seperti, memperbaiki mood siswa dalam belajar, meningkatkatkan kualitas guru, membangun team work dalam diri madras

“Bahasa yang digunakan harus real sesuai dengan keadaan. Begitu juga data tiap standart harus sinkron dengan standart yang lainnya,” ujar Prof. Jainuri. Beliau juga menyampaikan bahwa dalam penilaian dengan asesor nanti disarankan kepada lembaga pendidikan agar tidak menggunakan istilah “harapan, seharusnya, akan” ketika membuat data mengingat masih banyak sekolah yang melakukan rekayasa data atau melengkapi administrasi hanya sebagai formalitas saja.

Disdakmen PWM memang sengaja mengemas kegiatan ini dengan tujuan ingin membantu sekolah yang masih buta peta terkait akreditasi dengan harapan semua sekolah Muhammadiyah se-Jawa Timur mendapatkan nilai akreditasi A.

kontributor : Qurota Qurani

DPR Masih Membahas Pelibatan TNI dan Definisi Terorisme

JAKARTA (Jurnalislam.com)–Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani menyatakan, pembahasan mengenai Rancangan Undang-Undang (RUU) Terorisme telah mencapai tahap akhir. Sejauh ini, sudah mengerucut pada dua poin, yakni soal pelibatan TNI dan definisi mengenai terorisme.

“Hasil sidang Pansus RUU Terorisme telah mencapai dua pembahasan, pertama soal pelibatan TNI, kedua soal definisi terorisme,” kata Arsul saat diskusi mengenai Nasib RUU Terorisme di Kantor Imparsial, Jakarta, Kamis (29/03/2018).

Arsul menjelaskan, soal definisi terorisme sampai saat ini masih menjadi perdebatan panjang. Hal itu terjadi lantaran dari beberapa elemen masyarakat, khususnya ormas Islam merasa keberatan.

“Ini ada masukan dari elemen masyarakat, khususnya umat Islam yang selalu terstigmakan sebagai pelaku teror. Padahal pelaku teror bisa dari penganut kepercayaan mana saja,” ujarnya.

Selain itu, mengenai peran TNI, sempat ada usulan pelibatan TNI pada peristiwa tertentu saja. Seperti misalnya menangani penanganan kejahatan terhadap Presiden dan keluarganya, Wakil Presiden dan keluarganya, tindak kejahatan di laut, serta tindak kejahatan di pesawat terbang.

“Kami tidak melihat bahwa TNI ini harus ditutup sama sekali peranannya. Kami meminta agar pendekatannya tidak berbasis peristiwa teror tertentu, tetapi pada track level, skala ancaman, seperti yang diterapkan di negara-negara Eropa Barat,” pungkasnya.

Skala ancaman, kata Arsul, bisa terjadi di mana saja. Mengacu pada skala ancaman yang diterapkan di beberapa negara Eropa Barat, mencakup pada lima hal yaitu low (lemah), moderate (sedang), high (berat), severe (genting) dan critical (kritis).

“Jadi kalau skala ancamannya sudah genting, apalagi kritis, baik terjadi di laut maupun udara, maka pelibatan TNI menjadi perlu,” tuturnya.

reporter : gio

Yusril di Hadapan Hakim : Alfian Tanjung Sudah Seharusnya Dibebaskan!

JAKARTA (Jurnalislam.com) Pakar hukum tata negara Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra hadir sebagai pemberi keterangan ahli di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (28/3/2018) dalam kasus yang menimpa pegiat anti komunisme ustaz Alfian Tanjung.

Ia mengatakan, terdapat cukup alasan bagi pengadilan untuk membebaskan Alfian dari segala dakwaan atau melepaskannya dari segala tuntutan hukum karena perbuatan Alfian Tanjung bukanlah tindak pidana.

Alfian Tanjung didakwa ke pengadilan dengan tuduhan melakukan fitnah dan pencemaran nama baik terhadap Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Alfian didakwa melanggar pasal 310 dan pasal 311 KUHP jo Pasal 27 dan 28 UU ITE yakni melakukan pencemaran nama baik dengan menggunakan media elektronik.

Yusril mengatakan bahwa Pasal 310 KUHP itu adalah pasal fitnah dan pencemaran nama baik yang ditujukan adalah orang perseorangan (natuurlijk person), bukan organisasi (rechtsperson). Beda halnya kalau yang merasa difitnah dan dicemarkan nama baiknya adalah Ketua Umum atau Sekjen PDiP.

“Pasal 156 KUHP mengatur pencemaran terhadap golongan – golongan atau SARA dan Pasal 206-208 KUHP mengatur pencemaran terhadap aparatur negara. Jadi, karena dalam hukum pidana tidak boleh ada analogi, maka terdapat kevakuman hukum terhadap kemungkinan pencemaran nama baik terhadap partai politik. Hakimlah yang harus menggali hukum dan menciptakan yurisprudensi mengatasi kevakuman ini,” kata Yusril.

Ia menambahkan, andaikata fitnah dan pencemaran nama baik yang dilakukan Alfian itu memang ada, tetapi Alfian melakukannya dalam konteks kepentingan umum, maka menurut Pasal 310 ayat 3 KUHP sifat pidananya menjadi hilang.

“Dengan demikian, jika dalam sidang dapat dibuktikan unsur kepentingan umum itu, Alfian bisa dibebaskan atau setidak – tidaknya dilepaskan (ontslaag) dari segala dakwaan,” pungkas Yusril.

Sidang perkara Alfian Tanjung masih akan dilanjutkan pekan depan untuk mendengarkan keterangan ahli baik dari tim penasehat hukum maupun dari Jaksa Penuntut Umum.

Soal Indonesia Bisa Bubar 2030, Ini Kata Sukmawati Sukarnoputri

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Anak Proklamator Republik Indonesia, Sukmawati Sukarnoputri angkat bicara soal pidato Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto yang mengatakan Indonesia akan bubar tahun 2030. Dirinya menyayangkan topik seperti itu dijadikan bahan orasi.

“Jangan mendoakan masa depan Bangsa Indonesia yang tidak baik,” katanya kepada Jurnalislam.com belum lama ini di Kantor PBNU Jalan Kramat Raya No. 164, Jakpus.

Menurutnya, orasinya seperti menyiapkan masa depan yang sangat tidak diharapkan untuk Indonesia.

“Harus lebih dipertimbangkan dan bijak untuk memilih topik orasi,” pungkasnya.

Sukma melanjutkan, semua warga negara pasti mempunyai visi dan misi yg dicita-citakan oleh para perintis kemerdekaan suatu Indonesia yang semakin kokoh dan maju.

Sebelumnya, dalam sebuah potongan video yang diunggah oleh akun Facebook resmi Partai Gerindra, Prabowo tampak berapi-api saat berpidato. Ia mengatakan sudah ada kajian di negara-negara lain yang menyatakan Indonesia akan bubar pada 2030.

Prabowo menilai hal itu bisa terjadi lantaran elite Indonesia saat ini tidak peduli meskipun 80 persen tanah di Indonesia dikuasai oleh 1 persen rakyat. Begitupun saat sebagian besar kekayaan Indonesia diambil di luar negeri.

Reporter : Gio

H Sudarno Hadi Terpilih Sebagai Ketua Dewan Dakwah Jatim Periode 2018 – 2023

MOJOKERTO (Jurnalislam.com) – Ustaz H. Sudarno Hadi terpilih sebagai ketua baru Dewan Dakwah Islamiyyah Indonesia (DDII) Jawa Timur periode 2018-2023 menggantikan H. Tamat Anshory Ismail yang sudah berakhir masa baktinya.

Penyerahan tongkat estafet itu dilakukan pada forum Silaturahim Daerah (Silatda) DDII Jatim di Ponpes Islamic Centre ElKisi dusun Kemuning, desa Mojorejo, kecamatan Pungging, Kabupaten Mojokerto (24 – 25/3/2018) bertepatan dengan tanggal 6 – 7 Rajab 1439 H.

Forum Silatda yg terdiri atas utusan DDII kabupaten/kota se-jatim, utusan DPP DDII, dan Muslimat DDII Jatim menunjuk 5 orang formateur yang bertugas menyusun kepengurusan. Setelah bermusyawarah, ke 5 orang formatur : Drs. Avit Sholihin MM (DPP), H Tamat Anhory Ismail (Ketua demisioner), KH Fathurrahman Fadhil (Ponpes ElKisi), H. Agus Iskandar (utusan Banyuwangi), dan H. Muhamnad ‘Alim ( utusan Magetan), secara aklamasi menetapkan H Sudarno Hadi sebagai Ketua, didampingi KH Fathurrahman Fadhil (Sekretaris) dan H Subagio Budiyanto (Bendahara). Selanjutnya dalam tempo maksimal 1 bulan formateur akan melengkapi susunan kepengurusan.

Sebagai nakhoda baru, Sudarno Hadi mengajak segenap eksponen DDII Jatim untuk bersinergi menjaga umat dan NKRI ” DDII akan senantiasa berkhidmat untuk Umat, menjaga aqidah dan beramal sosial dalam binkai Negara Kesatuan Republik Indonesia”, kata Sudarno dalam pidato iftitah Ketua Baru.

Semangat Sudarno, didukung pula oleh Sekjen DPP DDII, Drs H Avit Sholihin MM yang meminta DDII Jatim bisa menjadi perekat umat.

“Perbedaan, apalagi dalam hal furu’iyah tidak perlu dibesar-besarkan. Tapi kalau itu penyimpangan, maka DDII harus ikut meluruskan”, imbuh Sholihin yang mencontohkan organisasi Ahmadiyah sebagai penyimpangan karena berkeyakinan adanya Nabi baru setelah Nabi Muhammad SAW.

Menarik dalam forum Silatda kali ini adalah orasi Kebangsaan yang disampaikan oleh Prof. Yusril Ihza Mahendra (Ketua Umum Partai Bulan Bintang), partai yg salah satu deklaratornya adalah DDII.

Tepat dihadapan ribuan orang yang memadati gedung ElKisi, Yusril ‘mewanti- wanti’ agar kita hati-hati terhadap tenaga kerja asal Tiongkok yang masuk Indonesia adalah tentara.

“Tiongkok adalah negara yang menerapkan Wajib Militer bagi warganya. Jadi setiap warganya negaranya adalah orang-orang yang terlatih secara militer. Tinggal senjatanya saja masuk, maka bisa merepotkan kita semua”, tandas Yusril yang berperan sebagai Laksamana Cheng Ho di film serial yang pernah diputar di salah satu stasiun TV.

Rekomendasi NU dan Muhammadiyah : Negara Harus Batasi Kepemilikan Lahan Konglomerat!

JAKARTA (Jurnalislam.com)—Penguasaan sebagian besar tanah oleh sekelompok pengusaha menjadi salah satu fokus pembahasan PBNU dan PP Muhammadiyah dalam silaturahim Jumat (23/3/2018) di Kantor PBNU Jakarta.

Isu ketimpangan sosial masih menjadi sorotan NU dan Muhammadiyah untuk segera diselesaikan, terlebih lagi soal jutaan hektar tanah yang dikuasai pengusaha besar atau konglomerat.

“Pemerintah segera saja melakukan pembatasan kepada pengusaha pengusaha yang menguasai berjuta hektar, ada batasan periode dan batasan lahan, jangan dibiarkan,” kata Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siradj kepada wartawan di Jakarta.

Senada dengan KH Said Aqil, Ketua Umum PP Muhammadiyah Dr. Haedar Nashir merekomendasikan dua model kebijakan. Pertama, lahan negara agar terus diolah dan dikelola dengan baik dan merata.

“Yang kedua reproduksi yang sifatnya penguasaan aset dan lahan oleh perusahan-perusahan besar yang di situlah saya pikir kita percaya pemerintah dengan kekuatan otoriternya bisa berdialog dengan mengajak para pengusaha besar itu untuk berbagi dan negara itu harus punya otoriternya,” tegas Haedar Nashir.

Dengan kebijakan yang tegas ini, katanya, kesenjangan sosial akan berangsung menghilang dari Indonesia, dan terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

“Muhammadiyah dan NU tentu tetap konsen agar kesenjangan sosial ini terus akan menjadi komitmen seluruh kekuatan bangsa,” pungkasnya.

Reporter: Gio

Pernyataan Sikap NU dan Muhammadiyah tentang Kehidupan Berbangsa dan Bernegara

JURNALISLAM.COM–Rasa syukur selalu kita panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah senantiasa menjaga sekaligus melindungi bangsa Indonesia. Atas berkah kasih sayang dan rahmat-Nya semata kita semua, seluruh komponen bangsa Indonesia, masih bisa saling merasakan kedamaian hidup di Bumi Pertiwi tercinta kita: Indonesia. Sholawat serta salam selalu kita haturkan ke hadirat Rasulullah Muhammad SAW yang senantiasa membimbing dan memberikan teladan bagi kita semua.

Kami Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) bersama dengan Pimpinan Pusat Muhammadiyah (PP Muhammadiyah) sebagai bagian dari organisasi umat beragama hari ini berkumpul tidak lain memiliki maksud dan tujuan untuk melakukan tiga hal: Pertama, terus menerus menyerukan saling tolong menolong melalui sedekah dan derma. Kedua, menegakkan kebaikan. Ketiga, mengupayakan rekonsilisasi atau perdamaian kemanusiaan.

Parameter dan ukuran sehatnya sebuah bangsa dan negara salah satunya bisa dilihat dari tegak dan kokohnya tali persaudaraan kebangsaan, ekonomi yang tumbuh merata, akses pendidikan yang mudah, terbukanya ruang-ruang dalam menyampaikan pendapat, serta tegaknya hukum sebagai instrumen untuk meraih keadilan. Bangsa yang kuat dan sehat juga tercermin dari semakin berkualitas dan berdayanya masyarakat sipil. Berkaitan dengan hal tersebut, PBNU dan PP Muhammadiyah menegaskan:

Pertama, NU dan Muhammadiyah akan senantiasa mengawal dan mengokohkan konsensus para pendiri bangsa bahwa Pancasila dan NKRI adalah bentuk final dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Indonesia adalah Negara yang memiliki keanekaragaman etnis suku, golongan, agama yang tetap harus dijaga dalam bingkai perstuan dan kesatuan bangsa.

Kedua, NU dan Muhammadiyah secara pro aktif terus melakukan ikhtiar-ikhtiar bagi peningkatan taraf hidup dan kualitas hidup warga terutama mengembangkan pendidikan karakter yang mengedepankan akhlakul karimah di semua tingkatan atau jenjang pendidikan serta penguatan basis-basis ekonomi keumatan dan juga peningkatan pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

Ketiga, NU dan Muhammadiyah menyeru kepada pemerintah agar bersungguh-sungguh dalam upaya mengurangi angka kemiskinan dan mengurangi angka pengaguran serta melakukan upaya-upaya yang terukur agar kesenjangan ekonomi dan sosial segera teratasi dengan baik.

Keempat, mengimbau kepada seluruh warga NU dan Muhammadiyah agar bersama-sama membangun iklim yang kondusif, suasana yang kondusif dalam kehiduapan kemasyarakatan dan keberagamaan di tengah era sosial media yang membutuhkan kehatian-hatian yang lebih. Mengingat bertebarannya pelbagai macam informasi hoaks, ujaran kebencian dan fitnah yang berpotensi mengganggu keutuhan bangsa. NU dan Muhammadiyah berkomitmen untuk menghadirkan narasi yang mencerahkan melalui ikhtiar-ikhtiar dalam bentuk penguatan dan peningkatan literasi digital sehingga terwujud masyarakat informatif yang berkahlakul karimah.

Kelima, memasuki tahun 2018, di mana kita akan menghadapi apa yang diistilahkan sebagai tahun politik maka marilah kita bersama-sama menjadikan ajang demokrasi sebagai bagian dari cara kita sebagai bangsa untuk melakukan perubahan-perubahan yang berarti bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Hendaknya dalam demokrasi perbedaan jangan sampai menjadi sumber perpecahan. Perbedaan harus dijadikan sebagai rahmat yang menopang harmoni kehidupan yang beranekaragam. Karena demokrasi tidak sekedar membutuhkan kerelaan hati menerima adanya perbedaan pendapat dan perbedaan pikiran, namun demokrasi juga membutuhkan kesabaran, ketelitian, dan cinta kasih antar sesama.

Jakarta, 23 Maret 2018/5 Rajab 1439 H

والسّــــــــــــلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Prof. Dr. KH. Said Aqil Siroj, MA. ​​
Ketua Umum PBNU

Dr. H. Haedar Nashir
Ketua Umum PP Muhammadiyah

Ketika Haedar Nashir dan Said Aqil Bertemu di Kantor NU

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Kiai Said Aqil Siradj disambangi Ketua Umum PP Muhammadiiyah Haedar Nashir di kantor PBNU, Jalan Kramat Raya no. 164, Jakpus, Jumat (23/03/2018).

Ia mengatakan bahwa hari Jumat kemarin merupakan hari Silaturahim.

“Ini hari Silaturahim. Menyambung persaudaraan,” katanya kepada wartawan.

Menurutnya silaturahim saat ini tidak mungkin dapat tercapai jika belum menyamakan cara pikir.

Said menegaskan Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama setuju Indonesia sebagai negara yang damai, bukan negara agama maupun negara suku tertentu.

“Indonesia bukan negara gado-gado,” pungkasnya.

reporter : gio