Responsive image

Rekomendasi NU dan Muhammadiyah : Negara Harus Batasi Kepemilikan Lahan Konglomerat!

Rekomendasi NU dan Muhammadiyah :  Negara Harus Batasi Kepemilikan Lahan Konglomerat!

JAKARTA (Jurnalislam.com)—Penguasaan sebagian besar tanah oleh sekelompok pengusaha menjadi salah satu fokus pembahasan PBNU dan PP Muhammadiyah dalam silaturahim Jumat (23/3/2018) di Kantor PBNU Jakarta.

Isu ketimpangan sosial masih menjadi sorotan NU dan Muhammadiyah untuk segera diselesaikan, terlebih lagi soal jutaan hektar tanah yang dikuasai pengusaha besar atau konglomerat.

“Pemerintah segera saja melakukan pembatasan kepada pengusaha pengusaha yang menguasai berjuta hektar, ada batasan periode dan batasan lahan, jangan dibiarkan,” kata Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siradj kepada wartawan di Jakarta.

Senada dengan KH Said Aqil, Ketua Umum PP Muhammadiyah Dr. Haedar Nashir merekomendasikan dua model kebijakan. Pertama, lahan negara agar terus diolah dan dikelola dengan baik dan merata.

“Yang kedua reproduksi yang sifatnya penguasaan aset dan lahan oleh perusahan-perusahan besar yang di situlah saya pikir kita percaya pemerintah dengan kekuatan otoriternya bisa berdialog dengan mengajak para pengusaha besar itu untuk berbagi dan negara itu harus punya otoriternya,” tegas Haedar Nashir.

Dengan kebijakan yang tegas ini, katanya, kesenjangan sosial akan berangsung menghilang dari Indonesia, dan terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

“Muhammadiyah dan NU tentu tetap konsen agar kesenjangan sosial ini terus akan menjadi komitmen seluruh kekuatan bangsa,” pungkasnya.

Reporter: Gio

Bagikan
Close X