Tolong Bocah Tergantung di Balkon, Pemuda Muslim Mali Dijuluki Spiderman Perancis

04 Jun 2018 05:39:55

PARIS (Jurnalislam.com) – Seorang pria Muslim berusia 22 tahun dari Mali bernama Mamoudou Gassama telah menjadi pahlawan terbaru di Perancis, World Bulletin melaporkan Ahad (3/6/2018).

Dia tinggal di Perancis sebagai imigran gelap selama berbulan-bulan, tetapi seperti sudah ditakdirkan, dia sekarang dianggap sebagai pahlawan paling berani setelah memanjat gedung tinggi di Paris untuk menyelamatkan anak berusia 2 tahun yang tergantung di balkon.

Meskipun ada banyak orang yang menyaksikan adegan itu, mereka hanya bisa menonton. Tuan Mamoudou saat itu juga melihat kejadian tersebut dan sama-sama menunggu petugas pemadam kebakaran tiba. Namun ia melakukan tindakan yang berbeda dalam waktu singkat untuk menyelamatkan nyawa anak tersebut.

Presiden Prancis Emmanuel Macron memberi penghormatan karena keberaniannya termasuk memberinya kesempatan kerja dalam dinas Kebakaran dan juga kewarganegaraan Prancis.

Tindakan heroiknya membuatnya mendapatkan gelar, “Paris Spiderman” di berbagai media sosial.

Saudi Ancam Operasi Militer ke Qatar Jika

02 Jun 2018 09:39:23

RIYADH (Jurnalislam.com) – Arab Saudi, salah satu negara yang memblokade Qatar, telah mengeluarkan ancaman perasi militer terhadap tetangga Teluknya tersebut jika mengakuisisi sistem pertahanan udara S-400 buatan Rusia, harian Prancis Le Monde melaporkan pada Jumat (01/6/2018).

Dalam sebuah surat yang ditujukan kepada Presiden Emmanuel Macron dari Perancis, Raja Saudi Salman menyatakan “keprihatinan mendalamnya” dengan pembicaraan yang sedang berlangsung antara Moskow dan Doha untuk penjualan sistem senjata anti-pesawat canggih.

Raja Saudi, yang meminta Prancis meningkatkan tekanannya pada Qatar, mengatakan dia khawatir tentang konsekuensi dari akuisisi Doha terhadap the mobile surface-to-air missile system yang katanya mengancam kepentingan keamanan Saudi.

Qatar Tandatangani Kesepakatan Militer dengan NATO

“[Dalam situasi seperti ini], Kerajaan akan siap untuk mengambil semua langkah yang diperlukan untuk menghilangkan sistem pertahanan ini, termasuk tindakan militer,” kata Raja Salman seperti dikutip dalam surat itu, yang kontennya diperoleh Le Monde melalui sumber yang dekat dengan Istana Elysee.

Pada bulan Januari, duta besar Qatar untuk Rusia mengatakan pembicaraan untuk akuisisi sistem pertahanan udara berada “pada tahap lanjut.”

Ini terjadi setelah penandatanganan perjanjian kerjasama militer dan teknis antara kedua negara pada Oktober 2017 untuk kerja sama lebih lanjut di bidang pertahanan selama kunjungan Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu ke negara Teluk tersebut.

Pada tanggal 5 Juni 2017, Arab Saudi – bersama negara-negara sesama Dewan Kerjasama Teluk (GCC) Bahrain dan Uni Emirat Arab, serta Mesir – memberlakukan blokade laut, udara dan darat terhadap Qatar, seraya menuduh negara itu mendukung “terorisme” dan mendestabilisasi wilayah tersebut. Tuduhan tersebut secara konsisten ditolak Doha.

Di antara daftar tuntutan untuk penyelesaian krisis, kuartet negara pemblokir meminta jaringan media Al-Jazeera dan pangkalan militer Turki ditutup.

Pada bulan Oktober, saat kunjungan Raja Salman ke Moskow, kerajaan menandatangani perjanjian awal untuk membeli sistem S-400.

Ditanya apakah penentangan Saudi terhadap kesepakatan dengan Qatar akan mempengaruhi perhitungan Moskow, Pavel Felgenhauer, seorang analis pertahanan yang berbasis di Rusia, mengatakan kepada Al Jazeera bahwa bukan ini alasannya.

Giliran Qatar Beli Sistem Rudal S-400 pada Rusia

“Rusia selama beberapa tahun telah mencoba membangun semacam hubungan perdagangan dengan Arab Saudi tetapi tidak benar-benar berhasil,” kata Felgenhauer.

“Arab Saudi telah jelas mengikat tali politik untuk setiap kesepakatan yang mungkin dengan membeli senjata Rusia … bahwa Rusia harus mengurangi kerja samanya dengan Iran terutama dan mungkin memodifikasi posisinya di Suriah,” tambahnya.

“Qatar tidak mengikat tali semacam itu [dan] Rusia tidak akan secara militer mencoba terlibat dalam apa pun yang terjadi di Teluk … dalam hal apapun rudal anti-pesawat ini, jika mereka pernah muncul di Qatar, ini tidak akan ada dalam waktu segera. “

Pasukan Israel Bunuh Tim Medis Palestina Saat Aksi Unjuk Rasa

02 Jun 2018 09:31:24

GAZA (Jurnalislam.com) – Seorang paramedis sukarelawan Palestina tewas oleh pasukan penjajah Israel pada hari Jumat (01/6/2018) di perbatasan Gaza, sedangkan puluhan lainnya juga terluka oleh peluru tajam di tengah demonstrasi massa memperjuangkan “hak Palestina untuk kembali.”

Dalam pernyataan tertulis, Kementerian Kesehatan Palestina mengatakan Razan Ashraf Najjar, 21 tahun, seorang paramedis perempuan ditembak mati oleh pasukan Israel saat sedang menyembuhkan para demonstran yang terluka di Khan Yunis pada hari Jumat.

Juru bicara Kementerian Kesehatan Ashraf al-Qidra mengungkapkan dalam pernyataan tertulisnya bahwa lebih dari 100 orang juga terluka oleh kekuatan yang tidak proporsional. Empat puluh orang terluka oleh peluru tajam.

Turki Kecam Veto AS atas Resolusi Dewan Keamanan PBB

Ketegangan meningkat di wilayah Palestina sejak Desember lalu, ketika Presiden AS Donald Trump mengumumkan keputusannya untuk mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel.

Pada tanggal 14 Mei, AS memindahkan kedutaan Israelnya dari Tel Aviv ke Yerusalem, menarik kecaman dari seluruh dunia Arab dan Muslim dan semakin melancarkan hasrat di wilayah Palestina.

Sejak 30 Maret, sedikitnya 118 warga Palestina telah tewas – dan ribuan lainnya terluka – oleh tembakan tentara Israel di Jalur Gaza timur.

Turki Kecam Veto AS atas Resolusi Dewan Keamanan PBB

02 Jun 2018 09:23:31

ANKARA (Jurnalislam.com) – Juru bicara Presiden Turki Ibrahim Kalin pada hari Sabtu (2/6/2018) mengkritik AS karena memveto resolusi Dewan Keamanan PBB yang menyerukan perlindungan Palestina.

“Tidak mengherankan bahwa pemerintah AS memveto resolusi untuk perlindungan rakyat Palestina,” kata Kalin di Twitter, lansir Anadolu Agency.

“Ini menegaskan sekali lagi bahwa mereka berpihak pada yang kuat, bukan yang benar.

“Warga Palestina dan Yerusalem tidak sendirian. Kami akan terus mendukung perjuangan mereka,” tambahnya.

Pada 18 Mei, Kuwait menyerahkan rancangan resolusi di Dewan Keamanan PBB yang mengutuk kekerasan Israel dan menyerukan “perlindungan terhadap rakyat Palestina” di Gaza dan Tepi Barat.

DK Turki Kembali Nyatakan Dukungannya pada Palestina di Semua Forum Internasional

Sepuluh negara memberikan suara mendukung, sementara Inggris, Polandia, Belanda dan Ethiopia abstain.

Resolusi, yang direvisi tiga kali dan dikatakan telah “diperas”, sebelumnya menyerukan perlindungan internasional untuk rakyat Palestina.

Draf tersebut pada akhirnya disepakati untuk menyerukan “pertimbangan langkah-langkah untuk menjamin keselamatan dan perlindungan penduduk sipil Palestina di Wilayah Pendudukan Palestina, termasuk di Jalur Gaza.”

Berbicara sebelum pemungutan suara, Nikki Haley, duta besar PBB AS, mengatakan resolusi yang disampaikan Kuwait kepada Dewan Keamanan PBB adalah sepihak dan tidak menyebutkan Hamas.

Aktivis Belanda Dukung Kebebasan Gaza

02 Jun 2018 09:13:32

AMSTERDAM (Jurnalislam.com) – Aktivis di ibukota Belanda, Amsterdam, pada hari Jumat (01/6/2018) mendukung parade perahu yang memprotes blokade Israel selama satu dasawarsa di Gaza.

Diselenggarakan oleh the Netherlands Gaza Flotilla Coalition, beberapa orang berkumpul di dermaga Mauritskade.

Para aktivis melambai-lambaikan bendera Palestina, meneriakkan slogan-slogan, dan membagikan brosur yang menggambarkan tujuan armada dan masalah kemanusiaan di Gaza.

Di antara empat kapal dari armada di Amsterdam yang berlayar ke Gaza, salah satunya dijuluki “Al-Awda” (The Return), yang berangkat dari Norwegia.

Kapal-kapal itu diharapkan tiba di Rotterdam pada akhir pekan.

Sebagai bagian dari kampanye tahun ini yang diluncurkan oleh International Freedom Flotilla Coalition (FFC), kapal itu, bersama dengan lima kapal lainnya, telah berlayar ke Jalur Gaza sejak 15 Mei, bersamaan dengan peringatan ke-70 pendirian Israel – sebuah peristiwa yang oleh warga Palestina disebut sebagai “Nakba” atau “Malapetaka.”

OKI Gelar Pertemuan Darurat Hari Ini, Bahas Pembantaian di Gaza

Hingga akhir 2016, 1,3 juta warga Gaza bergantung pada bantuan internasional untuk dapat bertahan hidup, sementara hampir separuh keluarga di Gaza tidak memiliki akses untuk mengamankan pasokan makanan, menurut Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan.

Armada tersebut juga bertujuan untuk menegaskan kembali bahwa warga Palestina yang dipindahkan dari rumah mereka pada tahun 1948 memiliki hak untuk kembali.

Pada 30 Maret, warga Palestina memulai aksi enam pekan “Great Return March” di sepanjang perbatasan timur Gaza dengan Israel demi menuntut hak untuk kembali ke kota dan desa mereka di Palestina yang bersejarah.

Sejak itu, sedikitnya 118 demonstran Palestina telah menjadi martir – dan ribuan lainnya terluka – oleh tembakan tentara Israel di dekat pagar perbatasan Gaza-Israel.

Kapal diharapkan tiba di Jalur Gaza pada awal Juli.

India dan Pakistan Akhirnya Sepakat Gencatan Senjata

31 Mei 2018 08:49:04

PAKISTAN (Jurnalislam.com) – Musuh lama Pakistan dan India telah sepakat untuk memastikan gencatan senjata di sepanjang perbatasan sesuai dengan perjanjian gencatan senjata tahun 2003 antara dua negara tetangga bersenjata nuklir tersebut, kata militer Pakistan pada hari Selasa, lansir World Bulletin Rabu (30/5/2018).

Pemahaman itu dicapai antara dua direktur jenderal operasi militer yang membuat jalur komunikasi hotline “khusus” pada hari Selasa untuk meninjau situasi yang berlaku di sepanjang Garis Kontrol (the Line of Control-LoC) – sebuah perbatasan de facto yang membagi wilayah lembah Kashmir yang disengketakan antara kedua negara tersebut. – dengan Batas Kerja (the Working Boundary), yang memisahkan dua negara tetangga itu.

Seorang Mayor dan 3 Pasukan India Tewas dalam Baku Tembak dengan Tentara Pakistan

“Direktur jenderal operasi militer kedua negara meninjau situasi yang berlaku di sepanjang LoC dan the Working Boundary dan sepakat melakukan tindakan yang tulus untuk memperbaiki situasi yang ada guna memastikan perdamaian dan menghindari kesulitan bagi warga sipil di sepanjang perbatasan,” demikian pernyataan dari sayap media militer Pakistan.

Pernyataan tersebut menambahkan bahwa kedua pejabat itu setuju untuk “sepenuhnya menerapkan pemahaman gencatan senjata yang tertuang dalam lembar pernyataan dan jiwa perjanjian 2003 dan memastikan bahwa sejak saat itu gencatan senjata tidak akan dilanggar oleh kedua belah pihak.”

Kedua pihak juga sepakat bahwa jika ada masalah, akan dilakukan pengendalian dan masalah ini akan diselesaikan melalui pemanfaatan mekanisme jalur komunikasi hotline dan pertemuan perbatasan yang ada di tingkat komandan setempat.

5 Tentara India Tewas dalam Serangan Balasan Militer Pakistan Diperbatasan

Ketegangan antara dua negara tetangga berkekuatan nuklir itu tidak berkurang setelah 19 tentara India tewas di wilayah Kashmir yang dikuasai India pada September 2016 oleh militan yang diklaim India memiliki hubungan dengan Pakistan.

Sejak itu, lebih dari 150 warga sipil dan pasukan dari kedua belah pihak tewas dalam bentrokan perbatasan.

Kashmir, wilayah Himalaya mayoritas Muslim, dipegang oleh India dan Pakistan dalam beberapa bagian namun diklaim oleh keduanya secara penuh. Sepotong kecil wilayah Kashmir juga dipegang oleh China.

Kedua negara telah bertempur dalam tiga perang sejak mereka dipisah pada tahun 1947, dua di antaranya memperebutkan Kashmir.

6 Tentaranya Tewas oleh Mujahidin Kashmir, India Justru Ancam Pakistan

Di gletser Siachen di Kashmir utara, pasukan India dan Pakistan juga kadang kala terlibat pertempuran sejak tahun 1984. Gencatan senjata mulai berlaku pada tahun 2003.

Beberapa kelompok Kashmir di Jammu dan Kashmir telah berperang melawan kekuasaan India untuk memperjuangkan kemerdekaan, atau untuk bersatu dengan negara tetangga Pakistan.

Menurut beberapa organisasi hak asasi manusia, ribuan orang dilaporkan tewas dalam konflik di wilayah itu sejak tahun 1989.

DK Turki Kembali Nyatakan Dukungannya pada Palestina di Semua Forum Internasional

31 Mei 2018 08:10:59

ANKARA (Jurnalislam.com) – Dewan Keamanan Nasional menegaskan kembali dukungan Turki terhadap Palestina pada hari Rabu (30/5/2018).

Dalam sebuah pernyataan, dewan tinggi Turki tersebutmengatakan bahwa Ankara akan terus mendukung perjuangan Palestina di semua forum internasional.

Pertemuan itu berlangsung selama tiga jam lebih 15 menit dan dipimpin oleh Presiden Recep Tayyip Erdogan di Istana Presiden di ibukota Turki, Ankara, lansir Anadolu Agency.

Ketegangan meningkat di wilayah Palestina sejak Desember lalu, ketika Presiden AS Donald Trump mengumumkan keputusannya untuk mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel.

Pada tanggal 14 Mei, AS memindahkan kedutaan Israelnya dari Tel Aviv ke Yerusalem, menarik kecaman dari seluruh dunia Arab dan Muslim dan semakin membakar semangat di wilayah Palestina.

Sejak 30 Maret, sedikitnya 118 warga Palestina telah tewas – dan ribuan lainnya terluka – oleh tembakan tentara penjajah Israel di Jalur Gaza timur.

Turki akan Terus Perjuangkan Palestina di Forum Internasional

Pernyataan itu mengatakan dewan telah diberitahu tentang langkah-langkah keamanan yang akan diambil selama awal pemilihan presiden dan pemilihan umum pada 24 Juni.

Pernyataan itu menambahkan bahwa Turki tidak akan ragu untuk menggunakan hak yang timbul dari perjanjian internasional melawan “provokasi” di Laut Aegea dan Laut Tengah bagian timur.

Perselisihan selama beberapa dekade antara Turki dan Yunani atas pulau-pulau Aegea yang tidak dihuni membawa kedua negara itu ke jurang konflik bersenjata pada tahun 1996.

Pernyataan itu juga menggarisbawahi tekad Turki dalam perang melawan terorisme. Operasi anti-teror terhadap FETO/PDY, PKK/PYD-YPG, dan IS akan berlanjut di dalam dan di luar Turki, tambah pernyataan itu.

“Operasi yang akan berlanjut sampai semua ancaman teroris terhadap Turki dimusnahkan, akan didukung dengan diplomasi,” tambah pernyataan itu.

Dewan Keamanan Nasional Turki juga mengatakan bahwa negara-negara yang memberikan dukungan “terbuka atau rahasia” kepada “proyek organisasi teroris” harus bertindak sesuai dengan hukum internasional.

PYD dan sayap militer YPG adalah cabang Suriah dari jaringan teroris PKK, yang telah mengobarkan perang melawan Turki selama lebih dari 30 tahun.

Sejak PKK meluncurkan operasi terornya di Turki pada tahun 1984, puluhan ribu orang telah tewas.

AS dan koalisi telah mengabaikan kaitan grup PYD/YPG dengan PKK, yang oleh Uni Eropa juga dimasukkan sebagai kelompok teroris.

Turki telah berulang kali mengecam dukungan AS untuk teroris PK /PYD sebagai “sekutu yang dapat diandalkan” di Suriah, yang termasuk memasok senjata dan peralatan.

Organisasi Teror Fetullah (FETO) dan pemimpinnya di AS, Fetullah Gulen mengatur kudeta yang dikalahkan pada 15 Juli 2016, yang menyebabkan 250 orang menjadi martir dan hampir 2.200 orang terluka.

Ankara juga menuduh FETO berada di belakang operasi jangka panjang untuk menggulingkan negara melalui infiltrasi institusi Turki, khususnya militer, polisi, dan peradilan.

Turki Kutuk Laporan Kebebasan Beragama Versi AS

31 Mei 2018 07:59:56

ANKARA (Jurnalislam.com) – Turki kutuk laporan AS tentang kebebasan beragama internasional pada hari Rabu (30/5/2018), mengatakan gambaran AS dalam laporan tersebut tentang Turki sebagai “klaim tak berdasar”.

Menanggapi pertanyaan mengenai bab tentang Turki dalam “Laporan Kebebasan Beragama Internasional untuk 2017,” juru bicara Kementerian Luar Negeri, Hami Aksoy, mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa Turki telah melihat laporan tersebut. Dia mencatat bahwa laporan itu disiapkan sesuai dengan “perspektif AS sendiri.”

“Sebagian besar bagian teks yang berhubungan dengan Turki merupakan pengulangan klaim tak berdasar tertentu yang telah diangkat di tahun-tahun sebelumnya,” kata pernyataan itu, lansir Anadolu Agency.

“Kutipan mengenai FETO/PDY sebagai organisasi teroris hanya mengacu pada pemerintah kita dan upaya kudeta teroris pada 15 Juli 2016 hanya disindir sedikit. Kerusakan yang berdampak pada negara dan bangsa kita oleh organisasi teroris itu benar-benar diabaikan.”

Organisasi Teror Fetullah (FETO) dan pemimpinnya di AS, Fetullah Gulen mengatur kudeta pada 15 Juli 2016 yang menyebabkan 250 orang menjadi martir dan hampir 2.200 orang terluka.

Ankara juga menuduh FETO berada di belakang kampanye jangka panjang untuk menggulingkan negara melalui infiltrasi institusi Turki, khususnya militer, polisi, dan peradilan.

“Seperti yang telah kami tegaskan pada berbagai kesempatan, dapat dipastikan bahwa di Turki, tidak ada individu yang dikenakan tindakan hukum atau administratif atas dasar agama atau asal etnis,” kata pernyataan itu.

Pernyataan itu mengatakan laporan itu juga termasuk “klaim mengenai tuntutan tertentu warga Asyur kami terkait dengan masalah properti yang tidak dapat dipindahkan,” termasuk pemakaman dan tanah properti.

Undang-undang Maret 2018 “secara hukum memungkinkan pengalihan 56 buah harta tak gerak dari Direktorat Jenderal Yayasan ke yayasan Asiria”, kata pernyataan itu.

“Dengan langkah ini, Turki telah menegaskan sekali lagi sikap konstruktif dan berpikiran terbuka tentang kebebasan beribadah dan agama,” tambahnya.

Inilah Perbandingan Kerusakan Kota Akibat Operasi Militer oleh Turki, Rusia, AS dan Suriah

Terkait Georgia, Inggris Kecam Keputusan Rezim Assad

31 Mei 2018 07:52:13

LONDON (Jurnalislam.com) – Inggris pada hari Rabu (30/5/2018) mengatakan keputusan rezim Bashar al-Assad untuk mengakui Abhkazia dan Ossetia Selatan, wilayah Georgia yang memisahkan diri, adalah “sama sekali tidak dapat diterima.”

“Sama sekali tidak dapat diterima bahwa rezim Asad mengakui kemerdekaan wilayah Abkhazia dan Ossetia Selatan yang memisahkan diri dari Georgia,” kata Menteri Luar Negeri Inggris untuk Eropa dan Amerika, Sir Alan Duncan, dalam sebuah pernyataan, lansir Anadolu Agency.

Reaksi Duncan muncul sehari setelah pernyataan rezim Bashar al-Assad di Suriah yang menyatakan akan mengakui kemerdekaan sepihak Abkhazia dan Ossetia Selatan dari Georgia.

“Intervensi militer Rusia di Georgia pada 2008 serta pengakuan Rusia terhadap wilayah Ossetia Selatan dan Abkhazia yang memisahkan diri sebagai negara merdeka adalah pelanggaran yang tidak dapat diterima terhadap hak kedaulatan Georgia,” kata Duncan.

“Tindakan Rusia merusak integritas wilayah Georgia yang sah,” tambahnya.

Duncan mengatakan langkah terbaru rezim Assad “sama sekali tidak akan membawa kedamaian lebih dekat,” tetapi “sekali lagi, baik rezim Suriah dan Rusia secara agresif berusaha merusak hukum internasional berbasis aturan.”

“Pemerintah Inggris mengulangi dukungan penuhnya untuk kedaulatan dan integritas teritorial Georgia dan Resolusi Dewan Keamanan PBB 1808 yang menegaskan kembali komitmen semua Negara Anggota terhadap kedaulatan, kemerdekaan dan integritas teritorial Georgia dalam batas-batas yang diakui secara internasional,” kata Duncan.

Menurut kantor berita resmi Suriah, SANA, rezim Assad memiliki perjanjian untuk mengakui kemerdekaan dua wilayah.

Rezim akan membangun hubungan diplomatik di tingkat kedutaan, tambah laporan itu.

Abkhazia dan Ossetia Selatan, yang menyatakan diri sebagai negara merdeka, adalah wilayah yang disengketakan antara Rusia dan Georgia.

Moskow mengakui kemerdekaan wilayah yang memisahkan diri dari Georgia tersebut setelah perang enam hari dengan Georgia pada 2008.

Negara anggota PBB yang mengakui wilayah yang memisahkan diri tersebut hanyalah Rusia, Nikaragua, Venezuela, dan Nauru.

PBB Peringatkan Saudi atas Penangkapan Para Aktivis

30 Mei 2018 09:59:11

JENEWA (Jurnalislam.com) – PBB pada hari Selasa (29/5/2018) memperingatkan Arab Saudi atas penangkapan baru-baru ini terhadap sejumlah aktivis dan pembela hak asasi manusia yang bekerja pada isu-isu yang berkaitan dengan hak-hak perempuan dan mendesak pihak berwenang untuk memberikan informasi keberadaan pangeran yang hilang.

“Kami juga prihatin dengan penahanan sewenang-wenang dan penghilangan orang lain, tanpa penjelasan atau proses yang jelas,” Liz Throssell, juru bicara Komisioner Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, mengatakan dalam konferensi pers di Jenewa, World Bulletin melaporkan.

Menurut PBB, sedikitnya 13 aktivis, kebanyakan wanita, telah ditangkap oleh otoritas Saudi sejak 15 Mei.

Arab Saudi dan Uni Emirat Setuju Yaman Dipecah Jadi Dua

Pangeran Nawaf Talal Rasheed adalah seorang warganegara berkebangsaan ganda (Qatar dan Arab Saudi) dan diduga dideportasi dari Kuwait pada 12 Mei, dan belum didengar kabarnya sejak itu, kata Throssell.

“Kami mendesak pihak berwenang Saudi untuk segera memberikan informasi mengenai keberadaannya, dan memperjelas apakah dia telah ditangkap, ditahan atau dituntut, dan jika demikian atas dasar apa,” tambahnya.