Penulis: Deddy Purwanto

Ujug-ujug Kedutaan Budaya dan Kantor Militer Iran Ditutup Pemerintah Kuwait

KUWAIT (Jurnalislam.com) – Anatolia Agency melaporkan pada hari Kamis (20/7/2017) bahwa atase budaya Iran dibekukan di Kuwait. Menurut laporan Al Arabiya, tindakan Kuwait terhadap Kedutaan Besar Iran di negara tersebut melibatkan penutupan kantor militer dan budaya.

Anatolia Agency juga melaporkan bahwa Kuwait mengurangi jumlah diplomat Iran menjadi 9 orang. Kuwait telah memberikan waktu 45 hari bagi diplomat Iran untuk meninggalkan negara tersebut. Pada hari Rabu, Menteri Dalam Negeri Kuwait menerbitkan foto-foto 16 terpidana dalam kasus “sel/jaringan Abdali” dan menjatuhkan vonis terhadap mereka.

Menurut kantor berita Iran, Kuwait meminta duta besar Iran untuk meninggalkan wilayahnya. Fars News Agency juga melaporkan bahwa Iran memanggil Kuasa Usaha Kedutaan Besar Kuwait di Teheran.

Dalam siaran persnya, kementerian tersebut meminta warga dan penduduk untuk melaporkan dan memperingatkan untuk tidak melindungi mereka. Pada tanggal 13 Agustus 2015, Kementerian Dalam Negeri Kuwait menahan sejumlah terdakwa dengan sejumlah besar senjata yang ditemukan di sebuah peternakan di daerah al-Abdali dekat perbatasan Irak di dalam rumah-rumah tersangka.

Yang disita termasuk 19 ton amunisi, 144 kg bahan peledak, berbagai macam senjata sebanyak 68 dan 204 granat, serta detonator listrik.

Kuwait telah mengambil “tindakan” yang tidak ditentukan sehubungan dengan hubungan diplomatiknya dengan Iran menyusul keputusan pengadilan tahun lalu, seorang pejabat pemerintah Kuwait mengatakan pada hari Kamis, setelah media Arab mengatakan bahwa sebagian perwakilan Teheran di Kuwait telah ditutup. Tahun lalu Kuwait memvonis sekelompok pria – satu orang Iran dan lainnya Kuwait – yang memata-matai dari kelompok Iran dan Lebanon Syiah Hizbullah.

“Pemerintah negara bagian Kuwait memutuskan untuk mengambil tindakan sesuai dengan norma diplomatik dan mematuhi konvensi Wina berkaitan dalam hubungannya dengan Republik Iran,” setelah keputusan pengadilan tersebut, Menteri Informasi Sheikh Mohammad al-Mubarak al-Sabah mengatakan.

Serangan Hacker Isu Qatar dari UEA, Kementerian Dalam Negeri: Ini Buktinya

DOHA (Jurnalislam.com) – Kementerian Dalam Negeri Qatar mengatakan para ahli sekarang memiliki bukti yang menunjukkan bahwa serangan cyber di media resmi negara tersebut berasal dari Uni Emirat Arab.

Dalam sebuah konferensi pers di Doha pada hari Kamis (20/7/2017), para pejabat mengatakan bahwa rencana hacking Qatar News Agency (QNA) dimulai pada awal April.

Penyidik ​​juga dilaporkan menelusuri bahwa alamat IP (internet protocol) yang terkait dengan hacking ternyata di UAE.

Berbicara kepada Al Jazeera, Kapten Othman Salem al-Hamoud mengatakan bahwa tingkat dan kualitas hacking sangat profesional sehingga harus memiliki “sumber daya negara” di belakangnya.

Sebelumnya, Letnan Kolonel Ali Mohammed al-Mohannadi, kepala divisi teknologi kementerian, mengatakan operasi hacking berlangsung berkoordinasi dengan, dan melalui, “salah satu negara pemblokir”.

“Peretas memiliki kontrol penuh atas jaringan QNA, termasuk akun terkait, situs web dan platform sosial terkait,” kata Mohannadi.

“Peretasan ini dimaksudkan untuk membuat dan memposting laporan palsu, yang dikaitkan dengan Yang Mulia, Emir.”

Pejabat mengatakan kasus tersebut telah dirujuk ke jaksa.

Serangan cyber tersebut dilaporkan berlangsung sekitar tiga jam, mulai larut malam pada 24 Mei hingga dini hari pada tanggal 25 Mei, sebelum pakar media pemerintah negara berhasil mengendalikan situs ini.

Dalam presentasi video, kementerian tersebut mengatakan bahwa penyidik ​​menemukan bahwa pada awal bulan April, peretas telah “menyusup” jaringan QNA “menggunakan perangkat lunak VPN” dan “memindai situs web”.

Kementerian tersebut mengatakan bahwa peretas “mengeksploitasi” celah dalam sistem jaringan, dan memasang “program jahat” yang kemudian digunakan untuk menerbitkan “cerita palsu”.

Alamat, kata kunci dan email dari semua karyawan kantor berita negara juga dikumpulkan.

Sebuah laporan sebelumnya di Washington Post mengatakan UEA mengatur operasi tersebut.

Surat kabar AS melaporkan pada hari Ahad bahwa informasi dari pejabat intelijen AS menunjukkan bahwa pejabat senior pemerintah UEA membahas rencana hacks pada tanggal 23 Mei, sehari sebelum dugaan hacking terjadi.

Pejabat tersebut mengatakan tidak jelas apakah UEA meretas situs web atau membayar untuk melakukan peretasan, surat kabar tersebut melaporkan.

The Washington Post tidak mengidentifikasi pejabat intelijen yang dia ajak bicara untuk laporan tersebut.

Yousef al-Otaiba, duta besar UEA untuk AS, menolak laporan tersebut dalam sebuah pernyataan, dengan mengatakan bahwa hal itu “salah”.

Anwar Gargash, menteri luar negeri UAE untuk urusan luar negeri, juga mengatakan “kisah the Washington Post tidak benar, sama sekali tidak benar”.

Ketegangan Masjid Al Aqsha Masih Berlangsung, Ini Kata Erdogan

ANKARA (Jurnalislam.com) – Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan pada hari Kamis (201/7/2017) membahas meningkatnya ketegangan di Yerusalem dengan presiden Palestina dan Israel, menyusul pembatasan baru Israel atas masuknya muslim Palestina ke Masjid Al-Aqsha.

Erdogan menelepon Presiden Mahmoud Abbas Kamis pagi, menurut sumber dari kantor presiden Turki, dan menyatakan keprihatinan kepada mitranya dari Palestina itu, lansir Anadolu Agency.

“Setiap pembatasan terhadap umat Islam yang akan memasuki Masjid Al-Aqsha tidak dapat diterima,” kata Erdogan. “Perlindungan karakter dan kesucian Islam Al-Quds [Yerusalem] dan Al-Haram al-Sharif [Kompleks Masjid Al-Aqsa] penting bagi seluruh dunia Muslim.”

Pihak otoriter zionis menutup kompleks masjid Al-Aqsha dan melarang shalat Jumat untuk pertama kalinya dalam hampir lima dasawarsa, menyusul baku tembak pekan lalu yang menyebabkan tiga warga Palestina dan dua polisi Israel tewas di dekat lokasi suci di Yerusalem Timur.

Kantor berita Palestina WAFA mengatakan bahwa selama percakapan telepon tersebut, Abbas meminta Erdogan meminta AS untuk memberi tekanan pada Israel, sehingga membatalkan pembatasannya di Masjid Al-Aqsa.

Erdogan kemudian menelepon Presiden zionis Reuven Rivlin dan menyatakan kekecewaanya atas hilangnya nyawa selama insiden tersebut, menurut sumber presiden.

Dia lalu mendesak Rivlin bahwa umat Islam harus dapat memasuki Al-Aqsha tanpa batasan, dalam kerangka kebebasan menjalankan agama dan beribadah.

Rivlin mengklaim bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk tujuan keamanan kemudian meyakinkan Erdogan bahwa tidak akan ada perubahan status Haram al-Sharif dan bahwa kebebasan beragama umat Islam tidak akan dibatasi.

Pada hari Rabu, tentara penjajah zionis melukai sembilan warga muslim Palestina dan menangkap empat lainnya selama protes menentang penutupan Masjid Al Aqsha.

Protes dimulai pada hari Ahad setelah pimpinan Masjid meminta jamaah untuk memboikot detektor logam baru yang terpasang di pintu masuk Masjid.

Israel mempertahankan pemasangan detektor logam tersebut dipintu Masjid, dengan dalih bahwa mereka tidak berbeda dengan tindakan pengamanan di tempat-tempat lainnya di seluruh dunia.

Militer zionis yahudi menduduki Yerusalem Timur selama Perang Timur Tengah 1967. Mereka kemudian mencaplok kota tersebut pada tahun 1980, mengklaim seluruh Yerusalem sebagai ibukota “abadi” negara Yahudi – sebuah langkah yang tidak pernah diakui oleh dunia internasional.

Yerusalem adalah rumah bagi Masjid Al-Aqsha, yang bagi umat Islam merupakan tempat tersuci ketiga di dunia.

28 Pasukan Syiah Tewas, HTS: Akhiri Konflik Antar Faksi dengan Membentuk Pemerintah Daerah

SURIAH (Jurnalislam.com) – Aktivis mengatakan 28 tentara rezim Syiah Suriah tewas dalam baku tembak setelah disergap sebuah unit militer di dekat ibu kota, Damaskus.

Penyergapan pada hari Kamis (20/7/2017) tersebut mengikuti hari-hari pertempuran sengit saat daerah pinggiran kota Damaskus yang dikuasai oposisi anti-Assad berada di bawah serangan rezim, lansir Aljazeera.

Observatorium Suriah untuk Hak Asasi Manusia (SOHR) yang berbasis di Inggris mengatakan bahwa tentara dan pasukan sekutu mereka disergap di desa Rihan, sebelah timur Damaskus.

Anas al-Dimashqi, seorang aktivis oposisi yang berbasis di daerah tersebut, dan SOHR mengatakan bahwa penyergapan tersebut menewaskan sedikitnya 28 tentara rezim dan pasukan pro-pemerintah (gabungan milisi Syiah internasional).

Pasukan rezim Nushairiyah Assad dan sekutu mereka berusaha menyerbu pinggiran timur Damaskus, yang dikenal sebagai Ghouta Timur, namun kesulitan menembus pertahanan oposisi.

Lebih dari 450.000 orang terbunuh di Suriah sejak konflik yang dimulai dengan unjuk rasa anti-pemerintah pada Maret 2011 lalu direspon dengan keganasan militer rezim yang tidak terduga.

Di tempat lain di Suriah, pejuang Suriah di wilayah barat laut terjadi konflik diantara mereka, menurut sumber oposisi.

Mereka mengatakan bentrokan terus berlanjut di sebagian besar kota besar Idlib pada hari Kamis antara Hayat Tahrir al-Sham, sebuah koalisi faksi-faksi jihad yang dipimpin oleh Jabhat Fath al Sham dengan Ahrar al-Sham.

Apakah Koalisi Telah Gagal? Begini Penjelasan Syeikh Muhaysini

Bahkan di luar Idlib, Hayat Tahrir al-Sham dan Ahrar al-Sham – yang memiliki ribuan pejuang tersebar di Suriah – memperkuat posisi dan menempatkan pasukan mereka masing-masing pada kewaspadaan yang tinggi, menurut sumber oposisi.

Konflik tersebut melemahkan barisan oposisi Suriah sejak dimulainya perjuangan melawan rezim Syiah Bashar al-Assad pada 2011.

Perang antar mereka justru malah membantu pergerakan pasukan Syiah Assad dan sekutu-sekutunya di utara dan sekitar Damaskus.

Ketegangan terbangun antara dua faksi anti-pemerintah terbesar di Provinsi Idlib, terutama karena perbedaan pendapat.

Mereka juga bersaing untuk mendominasi di satu-satunya provinsi di Suriah yang sepenuhnya berada di bawah kontrol penuh faksi-faksi jihad.

Bentrokan baru-baru ini di pinggiran kota Idlib telah meningkatkan risiko pertempuran bergeser ke daerah-daerah perkotaan yang padat penduduk, kata sumber-sumber oposisi. Faksi-faksi telah berjanji kepada dewan lokal bahwa wilayah tersebut akan terhindar dari konflik.

Hayat Tahrir al-Sham pada hari Kamis mengatakan bahwa satu-satunya cara untuk mengakhiri pertempuran adalah dengan membentuk sebuah pemerintahan daerah setempat di utara yang dikuasai mujahidin yang akan membantu mendamaikan faksi-faksi yang berseteru dan menghalangi campur tangan asing dalam konflik tersebut.

Ustadz Zaitun Rasmin Optimistic The Unity of Ummah Will be Realized

PADANG (Jurnalislam.com) – Chairman of the Association of Ulama and Da’i of ASEAN, Ustadz Zaitun Rasmin said, unity is a very important in Islamic teachings and a human needs in life.

Therefore, Multaqo Ulama and Dai in Southeast Asia, Europe, and Africa that took place in the city of Padang at this time again the theme of unity of people.

“This unity is needed in Indonesia, ASIA, also including the Arab world,” he told the Islamic News Agency (INA) at the Grand Inna Hotel, Padang, Monday (17/07/2017).

Also read: Anies Baswedan Proudly Indonesia Hosts International Ulama and Dai Meetings

He revealed, despite the differences and threats of division, as is the case in the Arab countries now. As long as all parties are willing to sit together and communicate, the Deputy Secretary General of the Indonesian Ulema Council (MUI) believes the unity of the ummah can be realized.

“Because, in fact, the key to this unity is to sit together and communicate. So far we have done with good intentions, God willing unity can be a reality, “he explained.

To the difference, Ustadz Olive invites, so that all parties understand and tolerate each other.

However, he continued, if anyone needs to remind each other, advise, and even criticize. It also needs to be opened up for opportunities to do so, but of course still in polite ways.

“So then this becomes synergy and not negative,” he said.

Read also: Ulama and Dai Dunia Kumpul in Padang Discuss Unity Umat

Ustadz Olive admitted, very optimistic Muslims can unite through events such as the International Ulama and Dai Meeting today. Due to the participants coming from various places and backgrounds.

“The meeting participants are the ulama and da’i. If they are united, God willing unity. So we are very optimistic, “he concluded.

As is known, the Foundation of al-Manarah al-Islamiyah and the Association of Ulama and Da’i of ASEAN in cooperation with the Government of Padang City held a meeting of Ulama and Da’i in Southeast Asia, Europe, and Africa. The event lasted until Thursday (20/07/2017) future.

Translator: Taznim

Block Social Media, Observer: Regime Jokowi Blunder

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Counter Terrorism observer, Harits Abu Ulya rate, the government’s plan to close a number of social media as a form of deadlock is a blunder.

“If the government keeps pushing to block social media applications with its variants, that means it shows more deadlocks in thinking and this choice tends to be counterproductive and ineffective,” he said in a written statement to Jurnalislam on Tuesday (18/07/2017) .

According to Harits, the blocking will not have much effect in reducing or stopping the spread of terrorism-related content, because technology is growing rapidly and always provides many other options and alternatives.

“In the modern world, the state with its apparatus working in the cyber world has a great PR how to minimize the negative impacts especially the development of terrorism because of the existing technology,” explained Director of The Community of Ideological Islamic Analyst (CIIA).

On Saturday (15/07/2017) the government officially closed the domain name system Telegram. The government also threatened to close social media and sharing sites, such as Facebook, Twitter, Instagram, to Youtube if not (then closing accounts containing the content of radicalism).

Translator: Taznim

Zionis Tutup Lagi Masjid Al Aqsha, Bentrokanpun Kembali Terjadi

PALESTINA (Jurnalislam.com) – Di tengah ketegangan yang meningkat mengenai detektor logam baru di salah satu tempat paling suci bagi umat Islam, pemerintah zionis pada hari Rabu (19/7/2017) kembali menutup gerbang Masjid Al-Aqsha di Yerusalem, mencegah warga Palestina memasuki lokasi tersebut sehingga bentrokan terjadi, seorang pejabat Palestina mengatakan.

“Malam ini, polisi Israel menutup gerbang Masjid Al-Aqsha dan mencegah jamaah masuk,” kata Firas al-Dibs, juru bicara Wakaf Islam Yerusalem, kepada Anadolu Agency.

“Polisi Israel mengerahkan puluhan aparatnya di gerbang, menutup kompleks suci tersebut, dan mencegah orang-orang Palestina untuk sholat di Masjid sehingga terjadi bentrokan,” katanya.

Al-Dibs menambahkan: “Militer Israel meningkatkan penjagaan, mengerahkan ratusan tentara di pintu masuk Kota Tua Yerusalem dan melarang warga Palestina untuk masuk.”

Ratusan warga Palestina dilarang masuk ke Masjid karena tindakan otoriter Israel, katanya.

Secara terpisah, kantor wakaf agama dan urusan Al-Aqsha (yang dijalankan oleh pemerintah Yordania) telah memutuskan untuk menutup semua masjid di Yerusalem Timur pada hari Jumat dan meminta jamaah shalat di depan gerbang Al-Aqsa untuk memprotes detektor logam yang dikerahkan oleh polisi Israel.

Presiden Palestina Mahmoud Abbas memutuskan untuk pulang lebih awal dari sebuah perjalanan ke luar negeri karena situasi yang tidak stabil, menurut seorang pejabat Palestina.

“Presiden Mahmoud Abbas pada hari Rabu memutuskan untuk memotong perjalanannya ke luar negeri dan kembali ke tanah air karena situasi mendesak di Yerusalem setelah tindakan Israel di Masjid Al-Aqsha,” kata juru bicara kepresidenan Palestina Nabil Abu Rudeineh dari Beijing, salah satu lokasi kunjungan kerja Abbas.

“Abbas akan mengadakan pertemuan mendesak para pemimpin Palestina pada saat kedatangannya untuk membahas kejadian di kompleks suci umat Islam,” katanya.

Menurut Abu Rudeineh, presiden Palestina itu telah menghubungi para pemimpin Arab dan dunia untuk mencegah eskalasi situasi lebih lanjut.

Perdana Menteri zionis Benjamin Netanyahu membahas situasi tersebut dalam sebuah panggilan telepon dengan pejabat keamanan Israel, menurut kantornya.

“Ada konsultasi telepon di mana petugas keamanan mempresentasikan situasi dan pendapat mereka,” kantor Netanyahu mengatakan dalam sebuah pernyataan.

Namun kantor itu membantah bahwa Netanyahu sedang berkonsultasi untuk menghapus detektor logam tersebut.

Sementara itu harian Israel Yeditoth Ahronoth, mengatakan bahwa Israel melakukan pembicaraan intensif dengan Yordania untuk mengakhiri krisis tersebut sebelum Jumat karena takut terjadi kerusuhan.

“Utusan Netanyahu, pengacara Yizthak Molcho, dan kepala Shin Bet sedang dalam pembicaraan dengan Yordania, di mana Raja Abdullah juga terlibat secara pribadi,” kata surat kabar tersebut.

“Mereka antara lain mempertimbangkan apakah akan melakukan pemeriksaan selektif menurut usia atau jenis kelamin untuk mengurangi penggunaan detektor logam baru,” tambahnya.

Instalasi detektor logam Israel di gerbang Masjid telah menyebabkan gelombang kemarahan di kalangan warga Palestina, yang meminta agar segera dihapus.

Pasukan zionis yahudi mempertahankan detektor kontroversial tersebut, mengklaim bahwa detektor tersebut tidak berbeda dengan tindakan pengamanan yang justru malah tidak lazim ketika digunakan di Masjid kaum Muslim.

Penjagaan yang diperkuat menyusul baku tembak Jumat lalu di kompleks masjid yang menyebabkan lima orang tewas.

Masjid Al-Aqsa adalah situs ketiga tersuci dalam Islam setelah kota Mekah dan Madinah.

HAM Qatar Ditolak Kelompok Hak Asasi Manusia Negara-negara Teluk

DOHA (Jurnalislam.com) – Kepala Komite Hak Asasi Manusia Nasional Qatar (the National Human Rights Committee-NHRC) mengatakan bahwa usahanya untuk meringankan dampak kemanusiaan akibat blokade terhadap warga Qatar dan warga Negara lainnya telah ditolak oleh kelompok hak asasi manusia di negara-negara Teluk Arab yang berdekatan.

Ali bin Smaikh al-Marri, ketua NHRC, mengungkapkan di Doha pada hari Rabu (19/7/2017) bahwa dia telah mengirim surat kepada rekan-rekannya di Arab Saudi, UEA dan Bahrain meminta mereka mengajukan banding ke pemerintah mereka atas konsekuensi kemanusiaan, sosial dan ekonomi dari perselisihan tersebut bagi warga negara Teluk, lansir Aljazeera.

“Kami juga tidak mendapat tanggapan atau bahkan diserang oleh rekan kami yang menangani masalah hak asasi manusia di negara-negara yang memblokade,” katanya.

Dia mengatakan bagian hak asasi manusia di Liga Arab, Organisasi Kerjasama Islam, Parlemen Arab dan Dewan Kerjasama Teluk (the Gulf Cooperation Council-GCC) telah mengabaikan pembelaannya.

Didirikan pada tahun 2002, NHRC adalah satu-satunya organisasi di GCC yang diakui secara resmi oleh pemerintah Negara-negara GCC sendiri dan secara internasional. Negara-negara GCC lainnya hanya memiliki LSM untuk menangani masalah hak asasi manusia.

Ali bin Smaikh juga mengatakan bahwa pemerintah Saudi telah melakukan penghalang terhadap warga Qatar yang ingin melakukan ibadah haji tahun ini meskipun mengeluarkan pernyataan sebaliknya.

“Pemerintah Saudi menghasut warganya melawan Qatar. Pemerintah Arab Saudi harus memiliki sikap yang jelas dan terbuka sehubungan dengan mengizinkan warga Qatar untuk melakukan ibadah haji di Mekkah tahun ini tanpa hambatan,” katanya.

Arab Saudi, Bahrain, UEA dan Mesir, bersama beberapa negara lainnya, memutuskan hubungan dengan Qatar bulan Juni lalu, mengklaim bahwa Doha mendanai kelompok-kelompok bersenjata yang terlarang. Qatar sangat menolak tuduhan ini.

Ali bin Smaikh juga menggarisbawahi upaya internasionalnya untuk menjelaskan dampak kemanusiaan dari blokade tersebut kepada berbagai anggota parlemen PBB, Eropa dan Amerika Serikat dan kelompok hak asasi manusia.

“Ada banyak minat dan tanggapan positif di ibu kota negara Barat yang kami kunjungi,” katanya.

Dia mengatakan organisasinya akan mengambil tindakan hukum terhadap negara-negara yang memblokade atas nama warga yang mengajukan keluhan resmi mencari pemulihan finansial dan ekonomi.

NHRC memperkirakan bahwa 8.254 warga Saudi, 784 warga Emirat, dan 2.349 warga Bahrain tinggal di Qatar.

Mereka semua terpaksa meninggalkan pekerjaan mereka atau menghadapi hukuman dan konsekuensi hukum oleh pemerintah mereka, katanya.

Walaupun Qatar belum meminta warga Saudi, Emirat atau Bahrain untuk meninggalkan Doha, tiga negara tersebut menuntut warga negara Qatar untuk pergi saat mereka mengumumkan serangkaian tindakan menghukum.

Namun Ali bin Smaikh mendesak pemerintah Qatar untuk berupaya mendapatkan kompensasi yang memadai dari negara-negara pemblokir bagi warga Qatar yang telah membayar biaya sosial dan ekonomi yang tinggi.

Soal Suriah, Donald Trump akhirnya Nurut dengan Rusia

WASHINGTON (Jurnalislam.com) – Presiden Donald Trump akan menghentikan CIA dalam mempersenjatai dan melatih oposisi Suriah yang berperang melawan rezim Bashar al-Assad, kata pejabat AS pada hari Rabu (19/7/2017).

Menurut the Washington Post, pejabat yang tak dikenal tersebut mengatakan bahwa Rusia yang menganjurkan keputusan tersebut dan bahwa langkah itu menunjukkan kesediaan Presiden untuk bekerja dengan Kremlin di Suriah.

Pejabat pemerintah mengatakan kepada the Washington Post bahwa Trump berjanji untuk menyelesaikan program tersebut pada sebuah pertemuan antara Direktur CIA Mike Pompeo dan penasihat keamanan nasional H.R. McMaster satu bulan sebelum Trump bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin pada pertemuan puncak G20 di Hamburg, Jerman.

Pejabat dan analis mengatakan keputusan tersebut adalah konsesi utama AS.

Seorang pejabat mengatakan kepada the Washington Post bahwa langkah tersebut adalah “keputusan penting,” menambahkan bahwa “Putin menang di Suriah mengalahkan AS”.

Charles Lister, seorang rekan di Institut Timur Tengah, mengatakan bahwa AS “jatuh ke dalam perangkap Rusia”.

“Kami membuat kelompok perlawanan moderat lebih dan lebih rentan. . . . Kami benar-benar memotong leher mereka,” tambahnya.

CIA mulai memasok senjata dan pelatihan kepada kelompok oposisi moderat yang menentang rezim Assad pada tahun 2013, di bawah Presiden Barack Obama.

Ilan Goldenberg, mantan pejabat pemerintahan Obama dan direktur Program Keamanan Timur Tengah di Center for a New American Security mengatakan kepada the Washington Post bahwa AS tidak dapat meninggalkan kelompok oposisi sama sekali.

“Ini adalah kekuatan yang tidak bisa kita lepaskan sepenuhnya. Jika mereka benar-benar mengakhiri bantuan kepada oposisi, maka itu adalah kesalahan strategis yang sangat fatal,” kata Goldbert.

Trump telah dituduh berkolusi dengan Rusia selama kampanye kepresidenan 2016, yang telah menyebabkan penunjukan seorang jaksa khusus untuk melakukan penyelidikan kemungkinan hubungan dengan Kremlin.

Dalam hal Suriah Trump dan Putin berselisih mengenai Suriah. AS mendukung oposisi moderat yang berperang melawan rezim Syiah Assad sementara Rusia mendukung rezim Nushairiyah Assad.

5 Tentara India Tewas dalam Serangan Balasan Militer Pakistan Diperbatasan

KARACHI (Jurnalislam.com) – Delapan orang, termasuk lima tentara India, dua warga sipil dan seorang tentara Pakistan tewas pada hari Rabu (19/7/2017) dalam bentrokan baru di sepanjang Jalur Kontrol (the Line of Control-LoC), sebuah perbatasan de facto yang membagi lembah Kashmir, menurut tentara Pakistan.

Insiden terakhir menandai hari keempat berturut-turut bentrokan antara dua tetangga bersenjata nuklir.

Juru bicara militer Pakistan Mayjen Asif Ghafoor mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa pasukan perbatasan India menargetkan pos militer dan warga sipil di sektor Nezapir, Sabzkot dan Kayani di sepanjang LoC yang mengakibatkan tewasnya dua warga sipil dan seorang tentara; Tujuh lainnya, termasuk dua tentara, terluka dalam baku tembak dan tembakan yang “tidak beralasan”.

Pasukan perbatasan Pakistan “sebagai pembalasan” kemudian membunuh lima tentara India dengan menargetkan pos-pos perbatasan India, Ghafoor mengatakan.

Rabu malam tentara Pakistan merilis sebuah video yang menunjukkan pasukannya menargetkan pos pemeriksaan yang diduga milik India sebagai pembalasan atas pasukan India yang menembaki dan menyerang tentara perbatasan Pakistan di sepanjang perbatasan Kashmir yang disengketakan.

Ketegangan antara dua negara tetangga nuklir tersebut tidak juga mereda setelah 19 tentara India tewas bulan lalu oleh pejuang yang diklaim India memiliki hubungan dengan Pakistan.

Islamabad membantah tuduhan tersebut dan mereka berbalik menuduh New Delhi mencoba mengalihkan perhatian dunia dari kekejaman pasukan India di lembah yang disengketakan tersebut, Jammu Kashmir.

Kashmir, sebuah wilayah Himalaya yang berpenduduk mayoritas Muslim, dikuasai oleh India dan Pakistan di beberapa bagian dan diklaim oleh keduanya secara penuh. Sepotong kecil Kashmir juga dipegang oleh China.

India dan Pakistan telah bertempur dalam tiga perang – pada tahun 1948, 1965 dan 1971 – sejak dipecah pada tahun 1947, dua di antaranya memperebutkan Kashmir. Kelompok perlawanan Muslim Kashmir di Jammu Kashmir telah berperang melawan penjajahan India untuk kemerdekaan, atau untuk penyatuan dengan negara tetangga Pakistan.

Lebih dari 70.000 orang dilaporkan terbunuh dalam konflik tersebut sejak 1989. India mempertahankan lebih dari setengah juta tentara di wilayah yang disengketakan tersebut.