Deddy Purwanto, Pengarang Jurnal Islam

5 Hal Penting Tentang Masjid Al Aqsha yang Mungkin Belum Kamu Ketahui

25 Jul 2017 09:09:32

JURNALISLAM.COM – Beberapa pekan terakhir ini telah terjadi unjuk rasa dan konfrontasi harian antara pasukan zionis Yahudi dan warga Muslim Palestina di wilayah Palestina yang dijajah oleh Israel.

Ketegangan meningkat di Kota Tua Yerusalem Timur yang diduduki setelah pasukan zionis menutup kompleks Masjid Al Aqsha untuk pertama kalinya sejak 1969, setelah baku tembak senjata antara warga Muslim Palestina dan pasukan Israel.

Serangan yang terjadi pada 14 Juli tersebut berakhir dengan kematian dua pasukan penjajah Israel dan tiga warga Palestina. Israel kemudian menutup situs tersebut untuk sholat Jum’at dan membuka kembali hari Ahad berikutnya dengan aturan baru, termasuk detektor logam dan kamera tambahan, di pintu masuk kompleks.

Warga Muslim Palestina menolak memasuki kompleks Masjid Al Aqsha sampai Israel menghapus aturan baru tersebut, yang dipandang sebagai tindakan terbaru oleh Israel untuk menguasai dan me-Yahudisasi kota tersebut. Sudah lebih dari sepekan kaum Muslim Palestina sholat di luar gerbang Masjid Al Aqsha untuk menyatakan protes.

Selama sholat Jum’at pada 21 Juli, ribuan orang Palestina keluar untuk sholat di jalan-jalan di luar Gerbang Singa (Lion’s Gate), salah satu pintu masuk ke Kota Tua. Ketegangan berkecamuk setelah unjuk rasa damai ditindas dengan brutal oleh pasukan penjajah Israel, mengakibatkan ratusan korban luka-luka. Empat orang Muslim Palestina sejauh ini telah ditembak mati di Yerusalem Timur yang diduduki dan Tepi Barat, yang salah satunya ditembak oleh seorang pemukim Yahudi Israel.

Berikut ini adalah rincian mengapa kompleks Masjid Al Aqsa merupakan titik pertikaian yang konstan dalam konflik Palestina-Israel.

Apa itu Masjid al Aqsha dan mengapa Masjid al Aqsha penting?

Al-Aqsa adalah nama masjid berkubah perak di dalam kompleks seluas 35 hektar yang disebut al-Haram al-Sharif, atau Tempat Suci, oleh umat Islam, dan diklaim sebagai Bukit Kuil (Temple Mount) oleh Yahudi. Kompleks ini terletak di Kota Tua Yerusalem (Al Quds), yang telah ditetapkan sebagai situs Warisan Dunia oleh badan budaya PBB, UNESCO, dan penting bagi tiga agama Ibrahim.

Situs ini telah menjadi bagian wilayah yang paling banyak diperebutkan di Tanah Suci sejak Israel menjajah Yerusalem Timur, termasuk Kota Tua, pada tahun 1967, bersama dengan Tepi Barat dan Jalur Gaza. Namun, konflik di sana bahkan jauh lebih luas, sebelum pencaplokan Israel.

Pada tahun 1947, PBB menyusun sebuah rencana partisi untuk memisahkan Palestina yang bersejarah, kemudian di bawah kendali Inggris, menjadi dua negara: satu untuk orang Yahudi, terutama dari Eropa, dan satu lagi untuk orang-orang Palestina. Negara Yahudi ditetapkan mendapat 55 persen dari tanah tersebut, dan sisanya 45 persen adalah untuk sebuah negara Palestina.

Yerusalem, yang menampung kompleks al-Aqsa, termasuk dalam komunitas internasional di bawah pemerintahan PBB. Ini diberikan status khusus ini untuk kepentingannya terhadap tiga agama Ibrahim.

Perang Arab-Israel yang pertama pecah pada tahun 1948 setelah zionis Yahudi mendeklarasikan kenegaraan, merebut sekitar 78 persen tanah, dengan hanya menyisakan wilayah-wilayah Tepi Barat, Yerusalem Timur dan Gaza yang berada di bawah kontrol Mesir dan Yordania.

Perambahan wilayah Israel semakin meningkat pada tahun 1967, setelah perang Arab-Israel kedua, yang mengakibatkan pendudukan Israel di Yerusalem Timur, dan akhirnya aneksasi ilegal Yerusalem, termasuk Kota Tua dan al-Aqsha.

Pengawasan ilegal Israel terhadap Yerusalem Timur, termasuk Kota Tua, melanggar beberapa prinsip hukum internasional, yang menguraikan bahwa kekuasaan penjajahan tidak memiliki kedaulatan di wilayah yang dijajahnya.

Selama bertahun-tahun, pemerintah zionis telah mengambil langkah lebih jauh untuk mengendalikan dan memperebutkan Kota Tua dan Yerusalem Timur secara keseluruhan. Pada tahun 1980, Israel mengeluarkan sebuah undang-undang yang mengumumkan Yerusalem sebagai ibukota Israel yang “lengkap dan bersatu”, yang melanggar hukum internasional. Saat ini, tidak ada negara di dunia yang mengakui kepemilikan Israel atas Yerusalem atau atas upayanya untuk mengubah susunan geografi dan demografi kota.

Warga Palestina di Yerusalem, yang jumlahnya sekitar 400.000, hanya memiliki status residensi permanen, bukan kewarganegaraan, meski lahir di sana – berbeda dengan orang Yahudi yang lahir di kota tersebut. Dan sejak 1967, Israel telah memulai pendeportasian kota Palestina dengan menerapkan kondisi sulit bagi mereka dalam mempertahankan status tempat tinggal mereka.

Pemerintahan zionis Yahudi juga telah membangun sedikitnya 12 permukiman ilegal khusus-Yahudi di Yerusalem Timur, yang menampung sekitar 200.000 orang Yahudi, sementara menolak izin bangunan bagi warga Palestina dan menghancurkan rumah mereka sebagai hukuman karena bangunannya dianggap tidak sah oleh penjajah Israel.

Pentingnya al Aqsha bagi agama Ibrahim

Bagi umat Islam, Suaka Suci (the Noble Sanctuary) adalah lokasi situs tersuci ketiga Islam di dunia, Masjid al-Aqsha, dan Kubah Batu (the Dome of the Rock), sebuah struktur abad ketujuh yang diyakini sebagai tempat Nabi Muhammad SAW naik ke Sidratul Muntaha.

Orang-orang Yahudi percaya bahwa kompleks tersebut adalah tempat kuil Yahudi yang pernah ada, namun hukum Yahudi dan Rabbinate Israel melarang orang Yahudi masuk ke kompleks dan beritual di sana, karena dianggap terlalu suci untuk dilalui.

Bangunan Tembok Barat (Western Wall), yang dikenal sebagai Tembok Ratapan (the Wailing Wall) bagi orang-orang Yahudi, diyakini merupakan sisa-sisa Kuil Kedua (the Second Temple), sementara umat Islam menyebutnya sebagai Tembok Buraq dan di situlah Nabi Muhammad SAW mengikat Buraq, makhluk yang membawanya naik ke langit dan bertemu kepada Allah SWT.

Status quo

Sejak 1967, Yordania dan Israel sepakat bahwa lembaga Wakaf Islam, akan memiliki kendali penuh atas masalah-masalah di dalam kompleks tersebut, sementara Israel akan mengendalikan keamanan eksternal diluar komplek. Orang-orang non-Muslim diizinkan masuk ke tempat itu selama jam kunjungan, tapi tidak diizinkan untuk melakukan ritual di sana.

Namun, gerakan-gerakan Kuil yang meningkat, seperti Temple Mount Faithful dan the Temple Institute, telah menantang larangan pemerintah Israel untuk mengizinkan orang-orang Yahudi memasuki kompleks, dan mereka bertujuan untuk membangun kembali Kuil Yahudi Ketiga di kompleks tersebut.

Kelompok tersebut didanai oleh anggota pemerintah Israel itu sendiri, walaupun mereka mengklaim ingin mempertahankan status quo di lokasi tersebut.

Saat ini, pasukan zionis Yahudi secara rutin mengizinkan beberapa kelompok, terkadang berisi ratusan pemukim Yahudi illegal yang tinggal di wilayah Palestina yang mereka jajah, untuk masuk ke kompleks Masjid al-Aqsha di bawah perlindungan polisi dan tentara zionis, meningkatkan ketakutan warga Palestina bahwa Israel akan mengambil alih kompleks tersebut.

Pada tahun 1990, Temple Mount Faithful menyatakan bahwa mereka akan meletakkan batu penjuru untuk Bait Suci Ketiga di lokasi Dome of the Rock, yang menyebabkan konflik dan pembantaian di mana 20 warga Muslim Palestina dibunuh oleh pasukan penjajah Israel.

Pada tahun 2000, politisi zionis Ariel Sharon memasuki tempat suci diikuti oleh sekitar 1.000 polisi Israel, dengan sengaja mengulangi klaim Israel terhadap tempat suci ke tiga umat Islam di dunia sehubungan dengan perundingan damai yang diperantarai Perdana Menteri Israel Ehud Barak dengan pemimpin Palestina Yasser Arafat, yang mencakup diskusi tentang bagaimana kedua belah pihak bisa berbagi Yerusalem. Masuknya Sharon ke kompleks tersebut meletuskan Intifadah Kedua, di mana lebih dari 3.000 warga Muslim Palestina dan sekitar 1.000 orang Yahudi Israel terbunuh.

Dan yang paling baru di bulan Mei, kabinet Israel mengadakan pertemuan pekanan mereka di terowongan di bawah Masjid al-Aqsa, pada peringatan 50 tahun pendudukan Israel di Yerusalem Timur, “untuk menandai pembebasan dan penyatuan Yerusalem” – sebuah langkah yang membuat warga Palestina marah.

Militer Israel membatasi masuknya warga Palestina ke dalam kompleks tersebut melalui beberapa metode, termasuk tembok pemisah, yang dibangun pada awal tahun 2000an, yang membatasi masuknya warga Palestina dari Tepi Barat ke Israel.

Dari tiga juta orang Muslim Palestina di Tepi Barat yang diduduki, hanya mereka yang berusia di atas batas usia tertentu yang diizinkan masuk ke Yerusalem pada hari Jumat, sementara yang lain harus mengajukan permohonan izin ketat dari pihak berwenang Israel. Pembatasan sudah menyebabkan kemacetan dan ketegangan serius di pos pemeriksaan antara Tepi Barat dan Yerusalem, di mana puluhan ribu orang harus melewati pemeriksaan keamanan untuk memasuki Yerusalem demi menunaikan sholat Jumat.

Langkah terakhir, termasuk detektor logam baru, dilihat oleh Palestina sebagai bagian dari cara Israel untuk menerapkan kontrol lebih lanjut (menguasai) lokasi tersebut, dan merupakan pelanggaran terhadap kebebasan beribadah, yang dilindungi oleh hukum internasional, menurut para ahli di dunia.

Presiden Mahmoud Abbas baru-baru ini mengumumkan bahwa pimpinan Palestina telah membekukan semua kontak dengan Israel karena ketegangan yang meningkat di kompleks al-Aqsha, mengatakan bahwa hubungan tidak akan berlanjut sampai Israel menghapus semua tindakan pengamanan di komplek Masjid Al Aqsha.

Ketegangan baru-baru ini

Ketegangan telah bergejolak di dekat al-Aqsha selama dua tahun terakhir. Pada tahun 2015, bentrokan pecah setelah ratusan orang Yahudi ekstrem mencoba memasuki kompleks Masjid untuk memperingati hari raya Yahudi.

Setahun kemudian, unjuk rasa juga meletus setelah kunjungan pemukim illegal Yahudi di kompleks tersebut selama 10 hari terakhir bulan suci Ramadhan, bertentangan dengan tradisi Yahudi itu sendiri.

Sebagian besar bentrokan di kompleks tersebut terjadi karena pemukim Israel mencoba untuk melakukan ritual di dalam kompleks tersebut, yang secara langsung melanggar status quo.

Selama dua pekan terakhir, pasukan penjajah Israel menembakkan amunisi, gas air mata dan peluru baja berlapis karet ke arah warga Muslim Palestina yang berunjuk rasa, termasuk pembatasan pria Muslim di bawah usia 50 tahun dari tempat suci tersebut.

Setelah kejadian baru-baru ini, Militer zionis telah mengerahkan 3.000 polisi Israel dan unit polisi perbatasan di sekitar kompleks tersebut.

Konteks yang lebih besar

Al-Aqsha hanyalah sebuah wilayah kecil di Palestina, tapi ini adalah wilayah yang amat penting bagi umat Islam dan juga sebagai bagian simbolis dari konflik antara Yahudi Israel dan Muslim Palestina.

Masjid itu sendiri sangat penting bagi umat Islam di seluruh Dunia, bahkan orang-orang Kristen Palestina turut memprotes perambahan Israel di kompleks tersebut, dan bergabung dengan umat Islam dalam sholat di luar Gerbang Singa pada hari Jumat.

“Isu al-Haram al-Sharif berdiri sebagai katalisator simbolis, namun sangat kuat akibat rutinitas ketidakadilan dan penindasan yang dihadapi oleh warga Muslim Palestina di Yerusalem, dan ini menyebabkan letusan kemarahan dan perlawanan umat Islam Palestina yang terus berlanjut,” Yara Jalajel, seorang Mantan penasihat hukum menteri luar negeri Palestina, mengatakan kepada Al Jazeera.

Bentrokan baru-baru ini di dekat kompleks al-Aqsha juga menyebabkan unjuk rasa dan konflik di seluruh Tepi Barat dan jalur Gaza.

Dengan lebih banyak pembatasan bagi akses Muslim Palestina ke kompleks Masjid Al Aqsha dan seruan yang terus berlanjut oleh kelompok agama Yahudi Israel untuk mengizinkan orang zionis Yahudi beribadah di lokasi tersebut, banyak warga Palestina kuatir akan pengambil alihan Masjid tersebut.

Waqf Al Aqsha menyatakan pada hari Rabu lalu bahwa semakin lama Israel menunda penghapusan tindakan baru di Masjid Al Aqsha, maka akan semakin buruk situasinya.

Al Shabaab Bebaskan 8 Petugas Kemanusian Somalia

25 Jul 2017 08:15:14

MOGADISHU (Jurnalislam.com) – Tujuh pekerja kemanusiaan Somalia dibebaskan oleh al-Shabaab afiliasi al-Qaeda di Afrika setelah delapan hari ditahan pada hari Senin (24/7/2017), kata pihak berwenang.

Para petugas bantuan tersebut diculik pada 16 Juli di dekat kota Baidoa 250 kilometer barat daya ibukota Mogadishu.

Mohamed Isak Ibrahim, direktur Badan Intelijen Nasional dan Keamanan (National Intelligence and Security Agency-NISA) di Baidoa, mengatakan kepada Anadolu Agency melalui telepon bahwa tujuh pekerja bantuan telah dibebaskan oleh al-Shabaab pada hari Senin.

“Tujuh pekerja kemanusiaan lokal dibebaskan pada hari Senin dan mereka tiba di kota Baidoa dengan selamat. Ada dua wanita dan lima pria,” kata Isak.

Para sandera dibebaskan setelah kedua belah pihak sepakati perjanjian pertukaran dengan senjata sebagai tebusan, kata seorang perwira polisi kepada Anadolu Agency yang tidak bersedia disebut namanya karena pembatasan untuk berbicara kepada media.

Eksekusi 18 Tahanan dengan Cara IS, Jenderal Pemberontak Libya Dituntut PBB dan HRW

25 Jul 2017 06:24:57

LIBYA (Jurnalislam.com) – Jenderal pemberontak Libya Khalifah Haftar menghadapi tekanan untuk menyerahkan komandan lapangan pasukan khusus setelah muncul serangkaian video yang menunjukkan anak buahnya mengeksekusi puluhan tahanan kelompok Islamic State (IS) dengan cara kelompok tersebut .

PBB pekan lalu meminta Haftar, yang didukung oleh Mesir dan UEA, untuk menyerahkan Mahmoud al-Warfalli, beberapa hari sebelum video anak buahnya yang mengeksekusi 18 anggota IS muncul di media sosial, lansir Middle East Eye, Senin (24/7/2017).

Dalam video tersebut pasukan Tentara Nasional Libya (Libyan National Army -LNA) milik Haftar tampak menembak dari jarak dekat 18 tahanan yang terikat dan berlutut di kepala, sebelum mereka tersungkur ke tanah. Namun, video tersebut tidak dapat diverifikasi secara independen oleh MEE. Peringatan dalam rekaman video itu adalah sebagai berikut:

Video tersebut merupakan yang terbaru dari sejumlah insiden yang terkait dengan Warfalli, yang secara resmi merupakan komandan lapangan pasukan khusus Haftar LNA, yang mengatakan bahwa pihaknya memerangi Islamic State dan kelompok lain yang dianggapnya sebagai “teroris”, sambil juga menentang pemerintah persatuan yang didukung PBB berkuasa di Tripoli.

Human Rights Watch (HRW) menyerukan penyelidikan pada tanggal 22 Maret, dan memanggil Warfalli menyusul tuduhan kejahatan perang yang dilakukan oleh pasukan LNA dalam pertempuran terakhir memperebutkan Ganfouda, setelah lama mengepung kota tersebut.

“Pasukan Tentara Nasional Libya (LNA) kemungkinan telah melakukan kejahatan perang, termasuk membunuhi dan memukuli warga sipil, dan dengan sewenang-wenang mengeksekusi dan menyiksa kelompok pejuang oposisi di kota Benghazi di timur pada dan sekitar tanggal 18 Maret 2017,” kata HRW dalam sebuah laporan pemanggilan Warfalli sebagai penembak di video lain.

Warfalli menjadi terkenal karena video yang menunjukkan eksekusi dan penyiksaan terhadap tahanan.

Video yang beredar luas di media sosial pada bulan Maret tersebut diduga menunjukkan bahwa Warfalli mengeksekusi tiga orang dengan menembak mereka “di belakang kepala dengan senapan mesin saat mereka berlutut menghadap dinding dengan tangan terikat di belakang punggung mereka”, Human Rights Watch melaporkan.

Juru bicara Pasukan Khusus LNA mengeluarkan sebuah pernyataan pada tanggal 21 Maret untuk membela tindakan Warfalli karena terjadi “di dalam medan perang”.

Human Rights Watch mengatakan bahwa dengan mengeluarkan pernyataan yang membenarkan tindakan barbar ini, pimpinan LNA mengimplikasikan diri mereka dalam “apa yang tampaknya merupakan kejahatan perang”.

“Jurnalis setempat mengatakan kepada Human Rights Watch bahwa eksekusi tersebut terjadi di Benghazi selama pertempuran terakhir memperebutkan Ganfouda pada atau sekitar tanggal 18 Maret 2017,” kata laporan tersebut.

Haftar dijadwalkan untuk bertemu dengan kepala Pemerintah Accord Nasional (Government of National Accord) yang didukung oleh PBB pada hari ini Selasa (25/7/2017) di Prancis untuk pertama kalinya setelah lebih dari setahun.

Video terbaru ini muncul pada hari Ahad (23/7/2017) setelah gelombang bentrokan terbaru di kota terbesar kedua di Benghazi di negara itu, antara pasukan Haftar dan kelompok-kelompok saingannya.

Dua pekan yang lalu Haftar menyatakan “pembebasan” Benghazi dalam pidato di televisi setelah tiga tahun pertempuran, namun pertempuran berlanjut saat pasukannya menghadapi perlawanan di kota tersebut.

LNA juga melakukan serangan udara di kota Derna, yang mereka kepung.

Hamza al-Dernawy menjelaskan kepada Middle East Eye bahwa sebuah kota diisolasi oleh pasukan yang setia kepada Haftar, dengan toko-toko cepat kehabisan makanan dan obat-obatan.

“Derna dikepung oleh milisi Haftar,” kata Dernawy. “Siapa pun yang berusaha pergi akan diculik atau disiksa oleh tentara.”

“Ada kerusakan material besar pada infrastruktur, rumah, dan sekolah. Seorang wanita mengalami keguguran karena serangan tersebut, tapi untungnya tidak ada warga sipil yang terbunuh.”

Banyak pengguna media sosial menarik perbandingan antara taktik yang ditunjukkan di video, dan video lainnya yang menunjukkan eksekusi IS.

Rekaman telepon yang bocor sebelumnya juga berisi bahwa Haftar mengizinkan pasukan IS melarikan diri dari timur Libya dan mencapai Sirte yang masih menjadi benteng bagi mereka di negara tersebut selama berbulan-bulan.

Rusia Mulai Gelar Pasukannya di Zona De-eskalasi Suriah

25 Jul 2017 06:05:21

SURIAH (Jurnalislam.com) – Rusia mengumumkan pada hari Senin (24/7/2017) telah mengerahkan polisi militer untuk memantau dua zona baru yang didirikan di Suriah, dengan pejabat menggembar-gemborkannya sebagai era baru kerja sama AS, Middle East Eye melaporkan Senin.

Komandan senior Sergei Rudskoi mengatakan pasukan Rusia telah mendirikan pos pemeriksaan dan pos pengamatan di sekitar sebuah zona di Suriah barat daya dan Ghouta Timur, dekat Damaskus.

Kedua wilayah tersebut merupakan bagian dari rencana yang didukung oleh Moskow untuk menciptakan empat “zona de-eskalasi” di bagian-bagian yang dikuasai oposisi Suriah.

“Berkat tindakan yang diambil oleh Federasi Rusia, kami telah berhasil menghentikan tindakan militer di dua wilayah paling penting di Suriah,” kata kementerian pertahanan tersebut.

Pengumuman kementerian pertahanan itu menandai pengerahan pasukan asing pertama untuk memperkuat zona aman tersebut saat Moskow berusaha mendukung untuk menenangkan rezim Suriah setelah intervensi militernya yang memperkeruh konflik enam tahun di sana demi pemerintahan Nushairiyah Bashar al-Assad.

Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov pada hari Senin memuji pembentukan zona baru tersebut, dengan mengatakan bahwa Rusia dapat bekerja sama dengan Amerika Serikat di bawah Presiden Donald Trump.

Diplomat tertinggi Rusia mengatakan dalam sebuah wawancara pada hari Senin untuk televisi Kurdi Rinaw bahwa kesepakatan Presiden Vladimir Putin dan Trump untuk menciptakan zona de-eskalasi di Suriah selatan pada pertemuan pertama mereka di G20 di Hamburg adalah “contoh nyata bahwa kita dapat bekerja sama”.

Lavrov membandingkan negosiasi dengan pemerintahan Barack Obama, yang dia katakan “ternyata tidak mampu membedakan faksi-faksi anti Assad dengan oposisi normal” di Suriah.

“Baru sekarang melalui konsep zona aman kita mendapatkan hasil di daerah ini,” kata Lavrov.

Rudskoi mengatakan bahwa pasukan Rusia pada 21-22 Juli mendirikan dua pos pemeriksaan dan 10 pos pengamatan di sepanjang perbatasan yang membagi pasukan oposisi dan pasukan rezim di zona selatan.

Moskow juga telah menginformasikan kepada pasukan zionis mengenai penempatannya dan bahwa posisi Rusia terdekat adalah 13 kilometer dari garis demarkasi antara tentara Israel dan Suriah di Dataran Tinggi Golan, kata Rudskoi.

Berdasar kesepakatan kedua Moskow mengatakan bahwa mereka tertahan dengan oposisi “moderat” selama akhir pekan di Mesir, pasukan Rusia pada hari Senin juga mendirikan dua pos pemeriksaan dan empat pos pengamatan di daerah yang mencakup Ghouta Timur yang dilanda konflik, ia menambahkan.

Tentara rezim Suriah pada hari Sabtu mengumumkan berhenti memperebutkan wilayah Ghouta Timur yang dikuasai faksi-faksi jihad dan oposisi di pinggiran ibukota, namun sebuah monitor yang berbasis di London mengatakan bahwa pesawat perang rezim Syiah Assad masih melakukan serangan.

Pasukan rezim Assad telah mengepung Ghouta Timur selama lebih dari empat tahun.

Di dua zona aman yang diusulkan lainnya, Rudskoi mengatakan bahwa untuk sementara batas-batasnya ditetapkan di utara provinsi Homs, belum disepakati zona aman di Idlib di perbatasan dengan Turki.

Diskusi lebih lanjut untuk memilah-milah rincian kedua zona tersebut akan diadakan pada babak baru perundingan lanjutan di Kazakhstan pada akhir Agustus.

Kini Hayat Tahrir al Sham Kuasai Provinsi Idlib

24 Jul 2017 10:31:43

SURIAH (Jurnalislam.com) – Hayat Tahrir al Sham koalisi faksi jihad Suriah menguasai Idlib di Suriah pada hari Ahad (23/7/2017) setelah Ahrar al Sham menarik diri, memperkuat pegangan mereka atas kota barat laut dan provinsinya, salah satu wilayah yang berada di luar kendali rezim Nushairiyah Assad, lansir Aljazeera.

Pada saat bersamaan, sebuah bom mobil meledak di Idlib dan menewaskan 11 orang, kelompok pemantau Observatorium Suriah untuk Hak Asasi Manusia (the Syrian Observatory for Human Rights-SOHR) yang berbasis di Inggris mengatakan.

Perkembangan terakhir terjadi setelah faksi Hayat Tahrir al-Sham, yang dipimpin oleh Jabhat Fath al Sham dan dikenal sebagai HTS, bersama dengan Ahrar al-Sham, menyetujui gencatan senjata pada hari Jumat.

“Ahrar al-Sham mengundurkan diri dari kota Idlib yang kini berada di bawah kendali Hayat Tahrir al-Sham,” Kepala Observatorium Rami Abdel Rahman mengatakan kepada kantor berita AFP.

“Ratusan pasukan Ahrar al-Sham meninggalkan kota itu mengendarai puluhan kendaraan menuju provinsi selatan Idlib,” katanya.

Gencatan senjata tersebut mengakhiri satu pekan pertempuran sengit antara HTS dan Ahrar al-Sham, yang didukung oleh Turki dan beberapa negara Teluk, yang menewaskan sedikitnya 92 orang termasuk 15 warga sipil, kata Observatorium.

Inilah Pernyataan Sikap Hayat Tahrir Sham atas Kesepakatan Astana

Abdel Rahman mengatakan bahwa HTS mendirikan pos pemeriksaan di kota barat laut.

Jatuhnya kota dan ibukota provinsi bersifat simbolis.

Dan itu terjadi setelah HTS mengambilalih “lebih dari 31 kota dan desa” tanpa pertumpahan darah di seluruh provinsi Idlib selama dua hari terakhir, kata monitor tersebut.

HTS didominasi oleh faksi Jabhat Fath al-Sham, yang sebelumnya dikenal sebagai Jabhah Nusrah.

HTS dan Ahrar al-Sham pernah menjadi sekutu dan mendukung satu sama lain untuk menguasai sebagian besar provinsi Idlib dari pasukan rezim Syiah Suriah pada tahun 2015.

Gencatan senjata yang mereka sepakati pada hari Jumat menyerukan pembebasan tahanan kedua pihak dan “penarikan kelompok bersenjata dari perbatasan Bab al-Hawa” dengan Turki.

Bab al-Hawa, yang dikuasai Ahrar al-Sham, akan diserahkan ke administrasi sipil, katanya.

Abdel Rahman mengatakan bahwa kehadiran Ahrar al-Sham telah sangat berkurang di provinsi Idlib, yang pernah mereka kuasai. Oposisi dibiarkan hanya di kota Ariha dan sebagian Jabal al-Zawiya di tenggara.

Ahrar al-Sham juga dihantam oleh pembelotan ratusan pejuangnya ke HTS.

Konflik Suriah meletus pada pertengahan Maret 2011 diawali dengan unjuk rasa anti-pemerintah yang damai yang malah ditekan secara brutal oleh rezim dengan keganasan militer yang kejam.

Konflik dengan cepat berkembang menjadi perang yang melibatkan lokal, regional dan internasional di banyak bidang, yang telah membunuh lebih dari 450.000 orang dan membuat jutaan orang mengungsi dari rumah mereka.

Dua Distrik Dikuasai, 1 Helikopter Ditembak Jatuh Taliban di Taywara

24 Jul 2017 09:37:34

AFGHANISTAN (Jurnalislam.com) – Menurut sebuah laporan terbaru, pada siang hari Ahad (23/7/2017), Taliban menembak jatuh sebuah helikopter militer Afghanistan di dekat pusat distrik Taywara, lansir Al Emarah News.

“Pusat distrik tersebut mengatakan bahwa markas polisi dan pos pemeriksaan keamanan sekitarnya telah dikuasai oleh Mujahidin, menyebabkan kerugian serius bagi musuh”, koresponden menambahkan.

Taliban juga melakukan serangan terkoordinasi ke pusat administrasi, markas besar polisi dan pos pemeriksaan keamanan distrik Naish semalam, dalam ‘Operasi Mansouri’ yang sedang berlangsung.

Serangan senjata berat dan ringan mengakibatkan 3 pos pemeriksaan keamanan ke arah barat dari pusat distrik diserbu, menewaskan 25 pasukan boneka di tempat dan menyebabkan beberapa lainnya luka-luka.

Menurut rincian, sebuah tank lapis baja, APC dan pickup ranger hancur. 2 senapan mesin PKM, 1 peluncur RPG, 7 senapan dan peralatan militer lainnya juga disita, 3 pejuang Taliban terluka dan satu lainnya gugur.

Aljazeera melaporkan pejuang Taliban telah menguasai dua pusat distrik di Afghanistan utara dan tengah, saat pasukan Afghanistan bertempur untuk menahan pejuang yang berkembang di seluruh negeri.

Distrik Taywara Ghor jatuh ke tangan Taliban pada Ahad dini hari setelah beberapa hari terlibat bentrokan dengan pasukan Afghanistan, Mohammad Mahdavi, wakil kepala dewan provinsi untuk Ghor, mengatakan kepada kantor berita DPA.

Provinsi Ganga bagian tengah berbatasan dengan Farah di barat laut dan Helmand di selatan, keduanya dikenal sebagai benteng bagi pejuang Taliban, Mahdavi mengatakan.

Distrik lain di provinsi Faryab barat laut juga jatuh ke tangan Taliban pada hari Ahad dini hari.

“Sejumlah besar Taliban menyerang pusat kota Kohistan dari beberapa arah sekitar pukul 9 malam pada hari Sabtu,” kata Javed Bedar, juru bicara gubernur Faryab.

Menurut Bedar, baik pasukan Afghanistan maupun pejuang Taliban menderita korban jiwa, namun tidak ada informasi jumlah tepat.

Taliban melancarkan empat serangan terhadap markas besar polisi Gaji di Gwang dan “kami tidak punya pilihan selain mundur,” kata kepala polisi provinsi Mohammad Mustafa Moseni.

Giliran HAM Eropa Desak Arab cs Akhiri Blokade Qatar, Begini Laporannya

24 Jul 2017 09:13:34

BRUSEL (Jurnalislam.com) – Sebuah organisasi hak asasi manusia Eropa telah meminta Arab Saudi, UEA dan Bahrain untuk mengakhiri blokade mereka atas Qatar dan membantu meringankan penderitaan warga di pihak yang bersengketa.

Delegasi beranggotakan 16 orang dari Aliansi Kebebasan dan Kemerdekaan (the Alliance for Freedom and Dignity) AFD, yang berbasis di Brussels, melakukan perjalanan ke Doha untuk menyelidiki dan mendokumentasikan dampak kemanusiaan terhadap rakyat biasa akibat blokade yang diberlakukan di Qatar sejak 5 Juni.

Kelompok tersebut mengatakan dalam sebuah konferensi pers pada hari Ahad (23/7/2017) bahwa mereka bertemu dengan banyak korban di Qatar termasuk wanita dan anak-anak yang tidak dapat bersatu kembali dengan ayah mereka karena mereka adalah warga negara dari negara-negara yang memblokade.

Kelompok tersebut terutama mengecam negara-negara yang memblokade karena “memisahkan keluarga” dan “menolak memberi ijazah kepada siswa atau melarang siswa melakukan ujian” hanya karena mereka adalah warga negara Qatar.

Abdelmajid Mrari, direktur wilayah Timur Tengah AFD, mengatakan bahwa kelompoknya telah menjangkau semua negara yang terlibat dalam krisis tersebut untuk menyelidiki penderitaan rakyat biasa di wilayah tersebut.

Mrari mengatakan bahwa hanya Komite Hak Asasi Manusia Nasional (National Human Rights Committee-NHRC) di Qatar yang menanggapi pertanyaan mereka secara positif dan mengundang delegasi mereka ke Doha untuk menyelidiki situasi di lapangan.

Dia mengatakan Arab Saudi, UEA dan Bahrain tidak menanggapi sedikit pun penyelidikan AFD maupun permintaan untuk mengunjungi negara mereka.

Ketika ditanya oleh Al Jazeera apakah laporan akhir AFD mungkin hanya dilihat dari satu sisi atau bias karena kelompok tersebut hanya mengunjungi Doha dan bukan negara-negara lain, Mrari mengatakan bahwa kelompoknya telah mencoba yang terbaik untuk menjangkau negara-negara yang memblokade tapi tidak berhasil.

“Mereka tidak bisa menuduh kita bias atau condong kepada satu pihak saat mereka tidak memberi kesempatan kepada kita untuk mendengar pendapat mereka,” katanya.

Laporan akhir AFD akan dipresentasikan ke Dewan Hak Asasi Manusia PBB dan Parlemen Eropa untuk mendapat rekomendasi mengenai bagaimana menyelesaikan krisis kemanusiaan yang sedang berlangsung itu.

Dr Francois Deroche, seorang dokter medis Prancis dan seorang anggota delegasi, mengatakan kepada Al Jazeera bahwa dia mendokumentasikan enam kasus anak-anak autis yang ayahnya adalah warga negara Arab Saudi, Bahrain, dan UEA hanya dirawat ibu-ibu Qatar mereka sendiri.

“Perlakuan terhadap anak-anak dengan kondisi medis seperti itu tidak manusiawi,” kata Deroche.

Francois Burgat, ilmuwan politik Prancis dan direktur penelitian di Institute for Research and Studies on the Arab and Muslim World, mengatakan kepada Al Jazeera bahwa alasan banyak negara Eropa untuk tidak terburu-buru mendukung Arab Saudi dan UEA karena

mereka dapat melihat bahwa negara-negara tersebut tidak tampak seperti apa yang mereka ingin tampilkan mengenai diri mereka terutama ketika menyangkut klaim “anti-terorisme” mereka.

Pada tanggal 5 Juni, Arab Saudi, UEA, Bahrain dan Mesir memutuskan hubungan politik dan ekonomi mereka dengan Qatar. Mereka juga memberlakukan blokade laut, darat dan udara di negara tersebut, menuduh Qatar mendukung ekstremis. Qatar membantah keras tuduhan itu.

AFD adalah organisasi nirlaba yang didirikan pada tahun 2006 dan didedikasikan untuk mempromosikan hak asasi manusia di seluruh dunia, menurut situsnya.

Upaya untuk Memecahkan Krisis Al Aqsha Terhenti

24 Jul 2017 08:51:30

PALESTINA (Jurnalislam.com) – Upaya untuk menyelesaikan krisis di Yerusalem atas langkah-langkah keamanan baru di salah satu tempat suci yang paling penting setelah akhir pekan berdarah tampaknya terhenti pada hari Ahad (23/7/2017), lansir Anadolu Agency.

Meskipun ada harapan detektor logam baru yang dipasang di Masjid Al-Aqsa akan dicopot, Perdana Menteri zionis Benjamin Netanyahu justru berkelit-kelit dalam mempertahankan detektornya.

Waqf Islam, yang mengelola situs suci tersebut dan yang meminta umat Islam untuk sholat di luar Al-Aqsha sampai detektor logam dilepas, mengatakan bahwa mereka hanya akan menerima kembali peraturan seperti sebelumnya.

“Kami menegaskan penolakan atas detektor logam dan semua tindakan penjajahan,” kata Waqf dalam sebuah pernyataan.

Zionis yahudi Netanyahu memutuskan untuk mempertahankan detektor logam tersebut setelah sebuah pertemuan darurat pada hari Kamis malam, meskipun ada kekhawatiran akan terjadinya benturan ketika ribuan orang diperkirakan berkumpul untuk sholat Jumat.

Sedikitnya empat warga Palestina gugur dalam bentrokan dengan pasukan penjajah Israel sejak saat itu, sementara tiga orang Israel juga tewas dalam serangan penusukan di dalam rumah mereka dalam sebuah pemukiman yahudi di Tepi Barat yang mereka jajah.

Presiden Palestina Mahmoud Abbas mengatakan pada hari Jumat bahwa dia akan memotong semua kontak dengan orang-orang Israel sampai suasana kembali tenang.

Seorang pejabat senior Palestina, yang tidak dapat disebutkan namanya, mengatakan kepada Anadolu Agency mengenai Abbas yang memberi peringatan kepada AS bahwa dia akan mengambil langkah jika terjadi kekerasan, dalam sebuah telpon dengan menantu Presiden Donald Trump, Jared Kushner.

Israel telah mengklaim bahwa detektor logam tersebut merupakan tindakan yang diperlukan setelah terjadi sebuah serangan di dalam Al-Aqsha yang menewaskan dua serdadu Israel, dan juga tiga warga Palestina, namun warga Palestina mangatakan itu adalah dalih penjajah Israel yang mencoba untuk menguasa tempat suci tersebut, yang merupakan tempat suci ke tiga bagi kaum Muslim di dunia.

Tuduh Hamas Minta Aljazair Jadi Tuan Rumah Atasi Krisis Qatar, Ini Kata Jubir Hamas

24 Jul 2017 06:50:13

ALJAZAIR (Jurnalislam.com) – Kelompok perlawanan Islam Palestina Hamas membantah laporan bahwa mereka meminta Aljazair untuk menjadi tuan rumah beberapa pemimpin kelompok di tengah krisis Teluk antara Qatar dan negara-negara tetangga Arab, Anadolu Agency melaporkan, Ahad (23/7/2017).

Pekan lalu, surat kabar Al-Sharq al-Awsat yang berbasis di London, mengutip sumber Palestina, mengatakan bahwa Hamas berusaha untuk hadir di Aljazair.

Harian tersebut mengklaim bahwa langkah tersebut dilakukan setelah pemimpin Hamas dipaksa keluar dari Qatar, yang diboikot oleh empat negara Arab, setelah menuduh Doha mendukung terorisme.

Surat kabar itu mengatakan bahwa Hamas telah membuat permintaan resmi ke Aljazair untuk hadir di negara tersebut. Aljazair belum menanggapi permintaan tersebut.

Namun Juru bicara Hamas Sami Abu Zuhri mengatakan laporan tersebut tidak benar.

“Bagi Aljazair, kita tidak memerlukan perwakilan karena masalah Palestina dan Hamas telah terukir di jantung setiap warga Aljazair,” katanya dalam sebuah konferensi yang menandai persatuan antara Gerakan Aljazair untuk Masyarakat Damai dan Front Taghyir, Sabtu.

“Kami bangga dengan negara ini dan kepemimpinannya, dan kami tidak membutuhkan para pemimpin untuk mewakili kita di sini,” Abu Zuhri menekankan.

Aljazair adalah salah satu negara Arab yang menolak untuk mengklasifikasikan Hamas atau Ikhwanul Muslimin sebagai organisasi teroris.

Tikam Warga Israel Hingga Luka Kritis, Seorang Yordania Tewas Ditembak di Kedutaan Israel

24 Jul 2017 06:41:08

AMMAN (Jurnalislam.com) – Seorang warga Yordania tewas pada hari Ahad (23/7/2017) dan seorang warga Israel terluka parah di kedutaan Israel di Amman, kata sumber keamanan, Al Jazeera melaporkan.

Media lokal mengatakan bahwa seorang warga Yordania tewas setelah bertengkar dengan seorang warga Israel di dalam kedutaan Israel di Amman.

Keduanya bertengkaran karena alasan yang tidak diketahui, warga Jordania itu mendapat dua tembakan di bahu dan warga Israel tersebut tertikam di dada.

“Seorang pria Yordania tewas dan seorang pria Israel terluka parah dan dalam kondisi serius menyusul sebuah insiden di dalam kedutaan (Israel) di lingkungan perumahan Rabiyeh di Amman,” sebuah sumber keamanan, yang menolak disebutkan namanya dan menolak memberikan rincian lain.

Pasukan keamanan Yordania ditempatkan di jalan-jalan di sekitar kedutaan, kata seorang koresponden AFP.

Insiden tersebut terjadi pada saat ketegangan meningkat antara Israel dan kaum Muslim mengenai detektor logam yang dipasang Israel di pintu masuk Masjid al-Aqsha.

Sebelumnya pada hari Ahad, Yordania mendesak sebuah pertemuan menteri luar negeri Arab untuk membahas situasi tersebut.

Pada hari Jumat, ribuan warga Yordania turun ke jalan-jalan di Amman setelah sholat Jumat untuk mengecam tindakan pasukan zionis di kompleks masjid Haram al-Sharif.

Yordania adalah wali/pemelihara resmi bagi tempat-tempat suci umat Islam di Yerusalem.

Sebuah kumpulan massa yang diperkirakan mencapai lebih dari 8.000 orang melakukan unjuk rasa yang diserukan oleh gerakan Islam.