Berlanjut Hingga 15 Desember, Inilah Pembahasan Perundingan Suriah Kedelapan

JENEWA (Jurnalislam.com) – Utusan Suriah PBB pada hari Kamis (30/11/2017) mengatakan putaran kedelapan perundingan perdamaian di Jenewa akan berlanjut sampai pertengahan bulan depan.

Perundingan Suriah yang berlangsung di Jenewa yang dimulai pada 28 November akan berlanjut sampai 15 Desember, Staffan de Mistura mengatakan dalam sebuah konferensi pers di PBB di Jenewa, lansir Anadolu Agenncy.

Akan ada istirahat sejenak untuk akhir pekan dan pembicaraan akan dilanjutkan pada hari Selasa, 5 Desember, ia menambahkan.

De Mistura mengadakan pertemuan “terpisah tapi bersamaan” pada hari Kamis dengan delegasi dari rezim Suriah dan oposisi selama putaran kedelapan perundingan perdamaian Suriah di PBB di Jenewa.

Pada kedua pertemuan tersebut, Mistura mengatakan kepada para delegasi tersebut, “Hari ini kita mengadakan pertemuan yang lebih maju dan formal, karena kita memiliki apa yang kita sebut ‘pertemuan paralel jarak dekat’.”

Putaran Kedelapan Perundingan Damai Suriah, Oposisi: Hapus Assad dalam Daftar Pemilihan Baru

PBB mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa pada kedua pertemuan tersebut, Mistura berbicara mengenai apa yang disebut “empat keranjang” untuk didiskusikan dengan kedua belah pihak: sebuah konstitusi, pemerintahan, pemilihan, dan pemberantasan terorisme baru, dan isu-isu tahanan, penculikan, dan orang-orang yang hilang, bersamaan dengan kebutuhan akan akses kemanusiaan penuh di wilayah yang terkepung atau sulit dijangkau, seperti Ghouta Timur.

“Kami memiliki pertemuan paralel yang sangat dekat antara dua pihak. Sebenarnya saya telah mondar-mandir dengan rekan-rekan saya di antara dua ruangan, yang pada dasarnya berjarak 5 meter,” kata Mistura kepada wartawan.

Ini berarti bahwa kedua partai bertemu di ruang terpisah yang berdekatan, sehingga mediator PBB tersebut dapat bolak-balik ke kedua ruangan.

Setelah pertemuan hari ini, Yahya Aridi, juru bicara Komisi Negosiasi Suriah (the Syrian Negotiation Commission-SNC), mengatakan dalam sebuah pernyataan: “Kami telah melakukan diskusi yang baik dengan Utusan Khusus Staffan de Mistura tentang jalan menuju kemajuan dalam perundingan Jenewa.”

“Kami siap untuk tetap terlibat dalam pembicaraan selama diperlukan,” tambahnya.

Blunder, Tidak Sebut Rohingya dalam Pidato, Pendeta Vatikan Ini Kecewakan Banyak Pihak

ANKARA (Jurnalislam.com) – Dalam sebuah kunjungan ke Asia Tenggara pekan ini, Paus Francis meminta penghormatan atas hak-hak semua kelompok etnis Myanmar, namun mengecewakan aktivis hak asasi manusia dengan tidak langsung menyebutkan Muslim Rohingya yang dianiaya.

Dalam sebuah pidato di ibu kota Myanmar Nay Pyi Taw, Paus merujuk pada penderitaan lanjutan rakyat Myanmar “akibat konflik sipil dan permusuhan.”

“Masa depan Myanmar harus damai, damai berdasarkan penghormatan terhadap martabat dan hak setiap anggota masyarakat, menghormati setiap kelompok etnis dan identitasnya, menghormati peraturan hukum dan menghormati tatanan demokratis yang memungkinkan setiap individu dan setiap kelompok – tidak ada yang dikecualikan – untuk menawarkan kontribusi yang sah bagi kepentingan bersama,” katanya.

Francis tidak menyebutkan tentang Rohingya atau tindakan sadis di negara bagian Rakhine, yang dilakukan oleh Militer Budha Myanmar, dikutuk oleh PBB dan AS sebut sebagai “pembersihan etnis.”

Dalam permohonan banding dari Vatikan awal tahun ini, paus sebelumnya telah berdoa untuk “saudara laki-laki dan perempuan Rohingya kita.” Namun ketika ia menghindar menggunakan istilah tersebut selama perjalanannya ke Asia Tenggara, dipandang oleh banyak orang sebagai langkah mundur dari dukungannya yang terdahulu bagi kaum tertindas dan terpinggirkan di seluruh dunia.

Sikap Paus menimbulkan kekecewaan di kalangan lembaga hak asasi manusia dan Muslim Rohingya.

Paus Temui Aung San Suu Kyi dan Hindari Sebut Rohingya dalam Pidato

Yusuf Balci, yang mengepalai Arakan Platform yang berbasis di Turki – menggunakan nama alternatif Rakhine – menekankan bahwa masalahnya bukan hanya masalah umat Islam, tapi juga masalah semua agama, dan masalah semua umat manusia.

“Kami mengharapkan orang Kristen, agama lain, dan bahkan umat Buddha, untuk mendekati masalah ini dari perspektif manusia. Pidato paus bisa dimengerti tapi kami mengharapkan dia menanggapi kenyataan,” katanya kepada Anadolu Agency, Kamis (30/11/2017).

Mustapha Akoub, direktur Aliansi Kebebasan dan Martabat Asia Pasifik (the Alliance for Freedom and Dignity), juga menggambarkan kunjungan tersebut “mengecewakan.”

“Kami mengharapkan dia untuk berbicara secara terbuka tentang pelanggaran hak asasi manusia di Arakan. Kami berharap lebih kepada dia, tapi kami sangat kecewa,” kata Akoub.

Ibrahim Muhammad, anggota pendiri Dewan Rohingya Eropa (European Rohingya Council-ERC) yang bermarkas di Belanda, mengatakan, “Paus bahkan menghindari ucapan ‘Rohingya.’ Itu menggembosi harapan kita.”

Phil Robertson, wakil direktur regional Human Rights Watch, juga mengatakan bahwa dia berharap paus akan menggunakan istilah tersebut.

“Paus melewatkan kesempatan untuk memperkuat pesan sebelumnya yang menegaskan hak Rohingya untuk mengidentifikasi diri dan menggunakan nama yang mereka pilih bagi mereka sendiri,” katanya.

Lebih dari 620.000 pengungsi telah melarikan diri dari wilayah tersebut sejak 25 Agustus setelah tindakan brutal militer Budha Myanmar.

Selama tindakan keras tersebut, pasukan Budha Myanmar dan massa Buddhis telah membunuhi pria, wanita dan anak-anak, menjarah rumah, memutilasi, memperkosa dan membakar desa Rohingya, menurut akun pengungsi. Berbicara pada bulan September, Menteri Luar Negeri Bangladesh Abul Hasan Mahmood Ali mengatakan sekitar 3.000 orang Rohingya tewas dalam operasi tersebut.

Muslim Rohingya telah menghadapi diskriminasi di negara yang berpenduduk mayoritas beragama Budha selama beberapa dekade ini. Mereka kehilangan kewarganegaraan dan tidak dapat mengakses layanan dasar.

Banyak pihak di Myanmar menolak untuk mengidentifikasi Muslim Rakhine sebagai Rohingya, mengklaim bahwa mereka adalah migran dari Bangladesh meskipun mereka telah tinggal di sana selama beberapa generasi.

Dalam sebuah laporan, penyidik ​​PBB mengatakan bahwa pelanggaran tersebut bisa dianggap sebagai kejahatan berat terhadap kemanusiaan. Masyarakat internasional telah meminta pemerintah Myanmar dan militer untuk segera menghentikan kekejaman dan membiarkan warga Rohingya pulang dengan selamat.

AS Sesumbar akan Hancurkan Korea Utara

WASHINGTON (Jurnalislam.com) – Duta Besar AS untuk PBB, Nikki Haley pada hari Rabu (29/11/2017) mengatakan bahwa uji rudal terbaru Korea Utara membawa Washington dan Pyongyang “lebih dekat ke perang.”

“Jika perang memang terjadi, itu akan terjadi karena tindakan agresi yang berlanjut seperti yang kita saksikan kemarin dan jika perang datang, jangan salah, rezim Korea Utara akan hancur total,” kata Haley dalam sebuah sesi darurat Dewan Keamanan PBB, lansir World Bulletin Kamis (30/11/2017).

Pernyataan Haley muncul sehari setelah Korea Utara menguji sebuah rudal balistik antar benua (intercontinental ballistic missile-ICBM) berteknologi maju yang diidentifikasi sebagai Hwasong-15 menurut kantor berita KCNA Korea Utara. Dikatakan bahwa rudal tersebut mampu meluncurkan serangan nuklir di “seluruh daratan di AS.”

Dia juga mengungkapkan bahwa Presiden Donald Trump menelepon Presiden China Xi Jinping pada hari itu untuk memberitahukan kepadanya bahwa telah tiba saatnya bagi China untuk memotong pasokan minyak mentah ke Korea Utara.

“Kami sekarang berpaling kepada Presiden Xi untuk mengambil posisi itu. Kami yakin dia memiliki kesempatan untuk melakukan hal yang benar untuk kepentingan semua negara,” kata Haley.

Ketegangan Meningkat, Korea Utara dan Kuba Tolak Tuntutan AS

Sebagai pemasok terbesar ke Korea Utara, China memiliki perdagangan minyak berskala besar dengan Korea Utara.

Menurut Badan Informasi Energi AS, impor Korea Utara mencapai 5,5 juta barel minyak mentah dan 2,2 juta barel produk olahan minyak dari China setiap tahun.

“China harus menunjukkan kepemimpinan dan tindak lanjutnya. China dapat melakukan ini sendiri, atau kita dapat mengambil situasi minyak ke tangan kita sendiri,” catatnya.

Haley, dalam pidatonya juga meminta negara anggota panel untuk menerapkan hukuman yang ditetapkan oleh dewan awal tahun ini dan untuk memperkuat sanksi terhadap Korea Utara.

“Jadi hari ini kami menyerukan semua negara untuk memotong semua hubungan dengan Korea Utara. Selain menerapkan sepenuhnya semua sanksi PBB, semua negara harus memutuskan hubungan diplomatik dengan Korea Utara dan membatasi kerja sama ilmiah, komersial atau militer,” tambahnya.

Korea Utara telah melakukan uji coba 15 rudal sepanjang 2017 dan melakukan uji coba nuklir bawah tanah keenam pada bulan September.

Rusia akan Tarik Pasukannya dari Suriah, Putin: Operasi Militer Hampir Selesai

ANKARA (Jurnalislam.com) – Moskow “bersiap” untuk mengurangi kehadiran militernya di Suriah, Nikolay Patrushev, kepala Dewan Keamanan Nasional Rusia, mengatakan pada hari Kamis (30/11/2017).

Menurut laporan media Rusia, Patrushev mengumumkan bahwa “persiapan penarikan militer dari Suriah sedang dilakukan.”

Sampai sekarang, masih belum jelas apakah pejabat tersebut mengacu pada penarikan militer sebagian atau keseluruhan.

Patrushev juga tidak memberikan informasi tanggal khusus penarikan, namun mengatakan akan terjadi ketika sudah siap, Anadolu Agency melaporkan.

Rusia Telah Membunuh 5.233 Warga Sipil Suriah, Termasuk 1.417 Anak-anak dan 886 Wanita

Pekan lalu, Jenderal Valery Gerasimov, kepala Staf Umum Rusia, mengatakan bahwa Rusia “kemungkinan” akan mengurangi kehadiran militernya di negara yang dilanda perang tersebut.

Presiden Rusia Vladimir Putin sebelumnya juga mengatakan bahwa operasi militer di Suriah “hampir selesai.”

‘With Unity, Allah will Pointout Muslim SelfWorth: Ansharusyariah

JAKARTA (Jurnalislam.com) – The 212 alumni reunion will be held in the next few days. Some parties still question the urgency of the event for Islam and Muslims. More a few also embrace the existence of political interests in the event.

Leader of Ansharusy Shari’ah Jamaat, Ustadz Muhammad Achwan said, grand alumni reunion event 212 is very important to be held. According to him, the event is to maintain a sense of unity that has been shown by Muslims over last year.

“The incident one year ago had been an incredible one. Muslims can unite, abandon their group identity, leave their respective ego, and with it Allah will show the minds of the Muslims, “he said when interviewed by Jurnalislam.com in Jakarta, Wednesday (29/11/2017).

He explains, the glory of the Muslims will only be seen when people want to unite. Therefore, he said, the gathering of Muslims in the grand reunion 212 is a precious moment to be proud of.

“So this event is very important, because the moment where Muslims want to unite and strip the clothes of their own group and they want to sacrifice for it, it is very expensive at all,” he added.

Ustadz Achwan continued, the unity of Muslims will be calculated by those who are hostile. The enemies of Islam are very frightened when Muslims unite. Ustadz Achwan quotes the word of Allah in the Qur’an Al Hasr (59) verse 13-14.

“You are in their hearts more feared than God. That is because they are a people who do not understand. They will not fight you in unity, except in the fortified villages or behind the walls. The enmity between their neighbors is great. You think they are united, their hearts are divided. That is because they are a people who do not understand. “

“So this event is very important, if necessary this should be done once a year, even if in areas can be very extraordinary,” he explained.

For the benefit of Islam and the Muslims

Related to the issue of political interests that rode the event, Ustadz Achwan advise the leaders of the people, especially the organizing committee to straighten the intention. The defeat of Muslims in the Uhud war was due to the interests of a handful of people. For that he asserted, the interests of the reunion event 212 should be purely for the benefit of Islam and the Muslims.

“Another interest will only cause defeat for the ranks of the Muslims, as in the events of war uhud. Because sooner or later the interest will be discovered later, “he said.

Furthermore, Ustadz Achwan said the urgency of the reunion event 212 is also to restore the sovereignty of the Muslims in this country. He considered, Islam is what gave birth to the spirit of resistance against colonialism to deliver Indonesia to its independence.

“Therefore, the right to sovereignty is the Muslims, that is often forgotten. And we will encourage that spirit to the reunion crowd 212, “he said.

Translator: Taznim

Three Years in Prison, Reaction Ustaz Alfian Tanjung

SURABAYA (Jurnalislam.com) -Advanced trial on Monday (11/27/2017) agenda for reading the prosecutor’s demand in the Courtroom Cakra PN Surabaya. The indictment with the PDM-321 / Tj.Perak / 07/2017 Indictment Number is related to a lecture delivered by Ustaz Alfian Tanjung at Mujahidin Mosque – Perak, Surabaya.

The prosecutor requested to the Panel of Judges to impose the law for 3 years minus the term of detention.

“This is based on the examination of the defendant during the trial and testimony of witnesses. So we conclude that it has fulfilled a criminal act by discriminating against a certain race or group by spreading hate speech, “the prosecutor said in a hearing before the panel of judges.

Responding to these claims, to Jurnalislam.com Ustadz Alfian Tanjung said that the case that befell him felt very unfair.

Strange Occurrence In The Trial Ustadz Alfian Tanjung, Video Evidence Suddenly Damaged

“Everyone knows when the reporting witness comes very confused and the witnesses who are incriminating leave it up to the investigator,” he said.

“I strongly go to the knights to explain that the communist awakening is becoming more and more real. Although they have not been blatantly clothed in the PKI it will crawl quite strongly. I have been studying Communist revival for 30 years. Next week I will file a plee, “he concluded.

Meanwhile, attorney of ustaz Alfian Tanjung, Al Katiri said that damaged and incomplete evidence automatically does not meet the requirements of evidence in the trial. As is known, anti-Communist campaigner ustaz Alfian Tanjung has been declared free and proven not guilty. However, he was arrested and charged with UU ITE in a lecture that is dangerous to communism.

Translator: Taznim

Amien Rais Invites People to Reunite (212) With the Spirit to Improve the Country

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Board of Trustees of Alumni Presidium 212, Prof. Dr. Amien Rais invites Muslims to attend the Great Reunion 212 in the spirit of improving the country.

“Come in droves, let us show the world that we are one people and we will work together to improve this country together,” he said in a video uploaded to youtube by the Indonesian Movement of Fajr (GISS) on Monday (11/27/2017).

Read also: Coming to Reunion 212, DSKS Targets Thousands of Muslims to be Present at Monas

He also appealed to participants not to be provoked by propaganda of irresponsible parties.

“Let us come in peace and sincerity, not one of our intentions to undermine let alone heated like the propaganda of those irresponsible people. Because it has been proven many times that we are experts in expressing opinions, “he explained.

Chairman of the National Mandate Party Mandate Council (PAN) also explained that the presence of Muslims in the event is as a form of maintaining Indonesian sovereignty by strengthening the bonds of fraternity among fellow children of the nation.

“Therefore, I remind, in the Qur’an we have an obligation amar maruf nahi munkar and uphold justice and prevent tyranny,” he added.

Translator: Taznim

Rusia Diskusi Kerja Sama Militer dengan Mesir di Kairo

KAIRO (Jurnalislam.com) – Menteri Pertahanan Rusia Sergey Shoigu akan berdiskusi dengan pejabat militer Mesir untuk kerja sama teknis dan situasi di wilayah tersebut, menurut Kementerian Pertahanan Rusia.

“Sergey Shoigu telah tiba di Kairo untuk ambil bagian dalam sesi ke-4 Komisi Kerjasama Teknik Militer Rusia-Mesir,” kata kementerian tersebut dalam sebuah pernyataan pada hari Rabu (29/11/2017), World Bulletin melaporkan..

Shoigu juga akan bertemu dengan rekannya dari Mesir, Jenderal Kolonel Sedki Sobhy untuk membahas kerja sama militer bilateral.

Mesir dan Rusia Tanda Tangani Kesepakatan Pembangunan Pembangkit Nuklir

Menurut kementerian tersebut, Shoigu diperkirakan akan bertemu dengan Presiden Mesir Abdel Fattah al-Sisi untuk bertukar pandangan mengenai keamanan internasional dan regional.

“Pada bulan Mei, dalam perundingan dengan Sedki Sobhy di Kairo, Sergey Shoigu menyatakan bahwa Rusia menyatakan ketertarikannya dengan proyek kerja sama teknik,” pernyataan tersebut mengatakan.

Hubungan Mesir-Rusia telah membaik sejak al-Sisi berkuasa pada tahun 2014 menyusul penggulingan pendahulunya Muhammad Mursi dalam sebuah kudeta militer satu tahun sebelumnya.

Sedang Diadili di Pengadilan Internasional, Penjahat Perang Bosnia Tewas Habisi Nyawanya

BELGRADE (Jurnalislam.com) – Seorang mantan jenderal Bosnia Kroasia yang dihukum karena kejahatan perang tewas di rumah sakit setelah minum racun di pengadilan PBB pada hari Rabu (29/11/2017), sebuah pengadilan PBB mengkonfirmasi, lansir Anadolu Agency.

Kasus di Pengadilan Pidana Internasional untuk bekas Negara Yugoslavia (the International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia-ICTY) di Den Haag tiba-tiba berhenti saat Slobodan Praljak berdiri, menolak putusan tersebut, dan meminum cairan dalam botol kecil yang dia sebut sebagai racun.

“Slobodan Praljak bukan penjahat perang. Saya menolak putusan ini dengan perasaan terhina,” teriaknya. Pengacaranya juga mengatakan Praljak menghabisi nyawanya sendiri, dan hakim ketua mengakhiri persidangan.

Sebuah ambulans terlihat di luar gedung Pengadilan setelah mantan Jenderal Kroasia Slobodan Praljak diduga ‘minum racun’ di pengadilan di Den Haag, Belanda pada tanggal 29 November 2017.

Kantor berita resmi Kroasia HINA mengumumkan, berdasarkan informasi yang dikumpulkan dari keluarga dekat, Praljak meninggal di rumah sakit tersebut.

Berita terbaru juga dipublikasikan di banyak media lokal Kroasia dan Bosnia lainnya.

Informasi resmi tentang kematian Praljak dikonfirmasi oleh Nenad Golcevski, juru bicara Pengadilan Den Haag.

“Praljak diangkut ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan bantuan medis lebih lanjut dan meninggal di sana. Menurut prosedur standar, pihak berwenang Belanda akan melakukan penyelidikan independen,” kata Golcevski.

Praljak adalah satu dari enam mantan pemimpin politik dan militer Bosnia Kroasia dari Republik Kroasia Herzeg-Bosnia yang memproklamirkan diri sendiri selama Perang Bosnia 1992-1995.

Bunuh 8.000 Warga Muslim, Penjahat Perang Ini Hanya Dipenjara Seumur Hidup

Praljak, 72, telah mengajukan banding atas putusan tahun 2013 terhadap tokoh perang Kroasia tersebut yang dijatuhi hukuman 111 tahun penjara karena kejahatan yang dilakukan dalam konflik Bosnia.

Bakir Izetbegovic, seorang anggota kepresidenan tripartit Bosnia dari Bosnia, mengatakan bahwa putusan tersebut seharusnya diterima.

“Kami tidak akan pernah melupakan para korban dan penjahat. Kami akan selalu mengingat kejahatan dan para pelaku kejahatan, tapi kami ingin kerja sama demi sisi terang politik Kroasia,” kata Izetbegovic.

Dia ingat bahwa warga Kroasia melakukan agresi melawan Bosnia dan Herzegovina.

“Ini adalah masa lalu, namun kami siap untuk memperkuat sisi terang dari hubungan ini dan mencoba membuat hubungan yang menguntungkan bagi Bosnia dan Kroasia,” kata Izetbegovic.

Sementara itu, Perdana Menteri Kroasia Andrej Plenkovic mengungkapkan simpatinya terhadap keluarga Praljak dalam sebuah konferensi pers di ibukota Kroasia, Zagreb.

“Atas nama Pemerintah Republik Kroasia, dan saya pribadi ingin mengungkapkan duka cita yang paling dalam terhadap keluarga Slobodan Praljak. Tindakannya, yang sayangnya kita semua saksikan hari ini, berbicara tentang ketidakadilan moral yang dalam terhadap enam warga Kroasia dari Bosnia dan Herzegovina dan rakyat Kroasia. Kami juga mengungkapkan ketidakpuasan dan penyesalan atas putusan yang diumumkan untuk enam orang tersebut,” kata Plenkovic.

Kemudian di hari Rabu, para hakim melanjutkan membacakan putusan akhir.

Kelompok enam orang tersebut dihukum karena melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan dan pelanggaran hukum serta kebiasaan mereka selama perang di Bosnia dan Herzegovina selama tahun 1990an.

Tidak ada perubahan dalam hukuman yang dijatuhkan kepada pemimpin militer dan politik Kroasia dari keputusan tahun 2013. Keenam warga Kroasia yang dituntut tersebut dinyatakan bersalah atas kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan pada perang Bosnia tahun 1990an serta pelanggaran hukum perang dan konvensi Jenewa.

Keenam terpidana tersebut pada tahun 2013 dihukum karena menghancurkan Jembatan Tua di Mostar, namun dalam keputusan Rabu mereka ditetapkan tidak bertanggung jawab.

Dewan Banding memutuskan bahwa Jembatan Mostar adalah “target militer” dan penghancuran jembatan tersebut bukanlah sebuah kejahatan, tapi juga tidak mengurangi keseluruhan hukuman mereka.

Dewan Banding juga sekali lagi menegaskan bahwa Franjo Tudjman yang kemudian menjadi Presiden Kroasia bergabung dengan pasukan Kroasia di negara tersebut selama perang Bosnia dalam sebuah “usaha kriminal bersama”.

Dalam putusan pertamanya di tahun 2013, Prlic dijatuhi hukuman 25 tahun penjara, Stojic, Praljak dan Petkovic mendapat hukuman sampai 20 tahun, Coric sampai 16 tahun, dan Pusic sampai 10 tahun.

Dakwaan pertama terhadap Prlic dan yang lainnya dirancang pada tahun 2004, dan terakhir diubah pada tahun 2008. Enam warga Kroasia tersebut, atas kemauan sendiri, menyerah ke pengadilan Den Haag pada tahun 2004.

Departemen Pendidikan Afghanistan Senang Taliban Kendalikan 219 Sekolah di Provinsi Herat

AFGHANISTAN (Jurnalislam.com) Imarah Islam Afghanistan (Taliban) saat ini menguasai lebih dari 20 persen sekolah di Herat, dan ketua departemen pendidikan provinsi Afghanistan barat “bahagia” dengan hasil ini.

Ahmad Razaq Ahmadi, ketua departemen pendidikan Herat, melaporkan bahwa Taliban menguasai 219 dari 969 sekolah di provinsi tersebut, atau hampir 23 persen, menurut Tolon. Ahmadi mengatakan bahwa departemen pendidikan yang dipimpinnya tidak dapat mengelola sekolah di distrik Adraskan, Ghoryan, Koshki Kohna, Obe, dan Shindand “karena tingginya tingkat ancaman keamanan.”

“Di daerah di mana ada ancaman keamanan pegawai kami tidak dapat memantau sekolah-sekolah di sana. Taliban melakukan pemantauan terhadap sekolah-sekolah di wilayah yang berada di bawah kendali mereka,” kata Ahmadi. Dia kemudian memuji Taliban karena mengelola sekolah-sekolah tersebut dengan baik.

“Kami senang dengan pemantauan oleh Taliban, karena sedikitnya mereka memantau sekolah-sekolah. Menurut informasi yang kami dapatkan dari masyarakat di distrik Koshki Kohna, misalnya, Taliban memantau sekolah-sekolah di sana dan mereka mengendalikan sekolah-sekolah; Kami sangat senang dengan pekerjaan Taliban ini,” tambah Ahmadi.

Kemenangan Taliban Meningkat, NATO Kirim 3.000 Pasukan Tambahan ke Afghanistan

Komentar Ahmadi itu mencerminkan perilaku akomodasi Taliban yang semakin meningkat. Taliban telah meningkatkan pengaruhnya di semua penjuru Afghanistan dan telah mendapat kemenangan yang signifikan dari medan perang selama tiga tahun terakhir.

Laporan tentang status sekolah Herat tersebut menyoroti kesulitan dalam menentukan kontrol terhadap 407 kabupaten di Afghanistan.

Dari lima distrik yang disebutkan oleh Ahmadi, empat distrik, yaitu Adraskan, Ghoryan, Koshki Kohna, dan Shindand, sebelumnya menurut Long War Journal diperebutkan oleh Taliban. Obe, yang sebelumnya dinilai sebagai wilayah yang dikendalikan pemerintah atau statusnya belum ditentukan, saat ini telah berubah statusnya dan dianggap sebagai wilayah yang diperebutkan.

Taliban memantau administrasi sekolah di lima distrik yang saat ini terdaftar sebagai wilayah yang diperebutkan dan mampu mencegahnya agar tidak terjangkau oleh pejabat pemerintah. Hal ini menunjukkan tingkat kontrol Taliban yang tinggi terhadap kabupaten tersebut.

Saat ini, Long War Journal telah menetapkan bahwa Taliban menguasai 45 distrik dan memperebutkan 115 lainnya. Jumlah ini mendekati perkiraan oleh Investigator Khusus AS untuk Rekonstruksi Afghanistan. Taliban mengklaim kontrol terhadap 24 distrik tambahan. Walaupun Klaim ini tidak dapat diverifikasi secara independen, namun Taliban selama ini akurat dalam melaporkan pengendalian distrik di masa lalu. Sisanya 223 kabupaten dikendalikan oleh pemerintah atau, seperti distrik Obe di Herat sampai hari ini, status mereka tidak diketahui.