Penulis: Arie Ristyan

GAZA (jurnalislam.com)- Hamas membantah laporan yang menyebutkan bahwa mereka bersedia melucuti senjata dalam proses negosiasi gencatan senjata Gaza dengan Israel. Kelompok perlawanan Palestina itu menegaskan bahwa mereka memiliki hak “nasional dan hukum” untuk melawan pendudukan Israel di wilayah Palestina.

Pernyataan tersebut disampaikan Hamas pada Sabtu (2/8/2025), menanggapi pernyataan yang diklaim disampaikan oleh utusan khusus Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk Timur Tengah, Steve Witkoff, dalam pertemuan dengan keluarga tawanan Israel yang ditahan di Gaza.

Mengutip rekaman pertemuan tersebut, media Israel Haaretz melaporkan bahwa Witkoff mengatakan Hamas menyatakan “siap untuk didemiliterisasi”.

Namun dalam pernyataan resminya, Hamas menegaskan bahwa “perlawanan dan persenjataan adalah hak nasional dan hukum selama pendudukan [Israel] masih berlangsung”.

Hak tersebut, lanjut Hamas, “tidak akan dilepaskan sampai seluruh hak nasional kami dipulihkan, terutama pembentukan negara Palestina yang merdeka dan berdaulat penuh dengan Yerusalem sebagai ibu kota”.

Witkoff diketahui bertemu dengan keluarga tawanan Israel di Tel Aviv pada Sabtu, sehari setelah kunjungannya ke lokasi distribusi bantuan di Gaza yang didukung AS dan Israel serta dikelola oleh lembaga kontroversial, Global Humanitarian Foundation (GHF).

Hamas sebelumnya mengecam kunjungan Witkoff sebagai “pertunjukan sandiwara” yang bertujuan menyesatkan opini publik mengenai situasi di Gaza, yang tengah menghadapi blokade Israel serta krisis kelaparan yang telah memicu kecaman global.

Menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa, lebih dari 1.300 warga Palestina telah terbunuh saat mencoba mendapatkan bantuan makanan di lokasi-lokasi yang dikelola GHF sejak lembaga itu mulai beroperasi di Gaza pada Mei lalu.

Kendati mendapat kritik internasional, pemerintahan Trump tetap mendukung GHF. Pada Juni lalu, Washington mengumumkan persetujuan pendanaan sebesar 30 juta dolar AS (sekitar Rp490 miliar) untuk mendukung operasional lembaga tersebut di Gaza.

Pernyataan Witkoff soal perlucutan senjata muncul di tengah meningkatnya tekanan global untuk mengakui negara Palestina, menyusul krisis kemanusiaan yang semakin memburuk di Gaza.

Inggris dalam konferensi dua hari Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York pekan ini menyatakan kemungkinan akan mengikuti langkah Prancis mengakui negara Palestina pada September mendatang.

Menteri Luar Negeri Inggris David Lammy menegaskan bahwa London akan memberikan pengakuan jika Israel gagal memenuhi sejumlah prasyarat, termasuk penerapan gencatan senjata di Gaza. Pernyataan itu sejalan dengan pernyataan sebelumnya dari Perdana Menteri Inggris Keir Starmer.

Pertemuan tersebut dihadiri oleh perwakilan dari 17 negara, Uni Eropa, serta Liga Arab, yang menyepakati dokumen tujuh halaman yang mendorong kembali solusi dua negara atas konflik Israel-Palestina.

Dalam dokumen itu, Hamas didesak untuk “mengakhiri kekuasaan di Gaza dan menyerahkan senjata kepada Otoritas Palestina dengan dukungan dan keterlibatan internasional, sebagai bagian dari upaya membentuk negara Palestina yang merdeka dan berdaulat.” (Bahry)

Sumber: Al Jazeera.

GAZA (jurnalislam.com)– Kepala Staf Angkatan Darat Israel, Letnan Jenderal Eyal Zamir, memperingatkan bahwa operasi militer di Gaza akan terus berlangsung tanpa jeda jika negosiasi pembebasan sandera tidak segera membuahkan hasil.

“Saya perkirakan dalam beberapa hari mendatang kita akan tahu apakah kita dapat mencapai kesepakatan untuk pembebasan sandera kita,” kata Zamir dalam pernyataan resmi militer, Jumat (1/8/2025).

“Jika tidak, pertempuran akan terus berlanjut tanpa henti,” lanjutnya saat berbicara di hadapan para perwira militer di pusat komando Gaza. Dalam rekaman yang dirilis militer Israel, Zamir tampak berdialog langsung dengan tentara dan komandan di lapangan.

Menurut data militer Israel, dari total 251 orang yang diculik dalam serangan Hamas pada Oktober 2023, sebanyak 49 orang masih diyakini berada di Gaza, termasuk 27 orang yang telah dinyatakan tewas.

Pekan ini, kelompok Hamas merilis dua video yang menunjukkan para sandera dalam kondisi fisik lemah dan tampak kurus, memicu kekhawatiran publik serta memperkuat tekanan terhadap pemerintah Israel untuk mencapai kesepakatan gencatan senjata.

Upaya diplomatik yang dimediasi oleh Amerika Serikat, Mesir, dan Qatar sebelumnya gagal mencapai kesepakatan bulan lalu. Beberapa pihak di Israel bahkan menyerukan tindakan militer yang lebih keras sebagai respons atas kegagalan negosiasi tersebut.

Tekanan dari komunitas internasional dan keluarga para sandera pun meningkat, mendesak pemerintah Israel untuk kembali mengupayakan jalan damai dalam konflik yang telah berlangsung hampir 22 bulan ini.

Sementara itu, organisasi bantuan kemanusiaan memperingatkan bahwa Gaza berada di ambang bencana kelaparan, akibat pembatasan pengiriman bantuan oleh Israel.

Menurut data resmi Israel, serangan Hamas pada Oktober 2023 mengakibatkan 1.219 orang tewas, sebagian besar warga sipil. Di sisi lain, militer Israel menyatakan sebanyak 898 tentaranya telah tewas sejak invasi darat ke Gaza diluncurkan.

Kementerian Kesehatan Gaza, yang datanya diakui PBB sebagai data kredibel, mencatat setidaknya 60.332 orang terbunuh akibat agresi militer Israel mayoritas merupakan warga sipil. (Bahry)

Sumber: Alarabiya

WASHINGTON (jurnalislam.com)– Mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Jumat (1/8/2025) menyatakan telah memerintahkan pengerahan dua kapal selam nuklir AS ke “wilayah yang tepat” sebagai respons atas pernyataan provokatif dari mantan Presiden Rusia Dmitry Medvedev.

Melalui unggahan di media sosial miliknya, Trump mengatakan bahwa keputusan tersebut diambil menyusul pernyataan dari Medvedev yang kini menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Keamanan Rusia yang dinilai berpotensi membahayakan stabilitas internasional.

“Berdasarkan pernyataan yang sangat provokatif dari mantan Presiden Rusia, Dmitry Medvedev, saya telah memerintahkan dua kapal selam nuklir untuk ditempatkan di wilayah yang tepat, untuk berjaga-jaga jika pernyataan bodoh dan provokatif ini lebih dari sekadar itu,” tulis Trump.

Ia menambahkan bahwa kata-kata memiliki dampak besar dan bisa menimbulkan konsekuensi yang tidak diinginkan. “Saya harap ini tidak akan menjadi salah satu contohnya,” ujarnya.

Dalam pernyataan terpisah kepada wartawan saat hendak berangkat berlibur ke klub golf miliknya di Bedminster, New Jersey, Trump menegaskan bahwa pemerintahannya akan mengambil langkah untuk melindungi rakyat Amerika.

“Telah ada ancaman dari mantan Presiden Rusia, dan kami akan melindungi rakyat kami,” tegasnya.

Sebelumnya, Dmitry Medvedev mengecam tekanan yang dilancarkan Trump terhadap Kremlin terkait konflik Rusia-Ukraina. Dalam unggahan di platform X (sebelumnya Twitter), Medvedev memperingatkan bahwa tindakan Trump dapat memicu konflik yang lebih luas, tak hanya antara Rusia dan Ukraina, tetapi juga antara Rusia dan Amerika Serikat.

“50 hari atau 10… Ia harus mengingat dua hal: 1. Rusia bukanlah Israel atau bahkan Iran. 2. Setiap ultimatum baru adalah ancaman dan langkah menuju perang. Bukan hanya dengan Ukraina, tetapi dengan negaranya sendiri. Jangan terjebak dalam situasi Sleepy Joe!” tulis Medvedev, merujuk pada julukan yang biasa digunakan Trump untuk Presiden AS Joe Biden.

Dalam unggahan terpisah di Telegram, Medvedev kembali mengeluarkan peringatan keras dengan menyebut sistem “Dead Hand” peninggalan era Perang Dingin. Sistem tersebut dirancang untuk meluncurkan serangan nuklir secara otomatis jika kepemimpinan Uni Soviet hancur akibat serangan musuh.

Medvedev mengklaim sistem itu masih aktif hingga kini, meskipun keberadaannya tidak pernah dikonfirmasi secara resmi oleh pemerintah Rusia. (Bahry)

Sumber: AA

KYIV (jurnalislam.com)— Jumlah korban tewas akibat serangan rudal dan drone (pesawat nirawak) Rusia di ibu kota Ukraina, Kyiv, pada Kamis (31/7/2025), meningkat menjadi 26 orang, termasuk tiga anak-anak. Hal ini diumumkan oleh Kementerian Dalam Negeri Ukraina pada Jumat (1/8).

Sebelumnya, jumlah korban dilaporkan sebanyak 16 orang, termasuk dua anak-anak. Namun, angka itu diperbarui setelah tim penyelamat menemukan sepuluh jenazah tambahan dari reruntuhan bangunan tempat tinggal di distrik Sviatoshynsky, termasuk seorang anak berusia dua tahun.

“Tim penyelamat menemukan 10 jenazah, termasuk anak-anak,” tulis Kementerian Dalam Negeri Ukraina melalui kanal Telegram resminya.

Selain korban tewas, sedikitnya 159 orang dilaporkan terluka dalam serangan tersebut, termasuk 16 anak-anak.

Serangan terpisah terjadi pada Jumat dini hari di Zaporizhzhia, Ukraina tenggara, yang menyebabkan satu orang tewas, menurut laporan administrasi militer wilayah tersebut melalui Telegram.

Pemerintah kota Kyiv menetapkan hari berkabung pada Jumat sebagai bentuk penghormatan bagi para korban. Serangan pada Kamis tersebut disebut sebagai salah satu yang paling mematikan sejak invasi skala penuh Rusia dimulai pada Februari 2022.

Menanggapi serangan itu, Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy kembali mendesak negara-negara sekutu untuk mengambil langkah lebih tegas terhadap Moskow, termasuk mendorong perubahan kekuasaan di Rusia.

Beberapa jam setelah serangan terjadi, mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang kini kembali menjabat mengecam tindakan Rusia dan mengisyaratkan akan menjatuhkan sanksi tambahan dalam waktu dekat.

“Rusia… menurut saya, tindakan mereka sangat menjijikkan,” kata Trump kepada wartawan. Ia juga menyatakan telah memberi ultimatum kepada Moskow selama “10 atau 12 hari” untuk menghentikan agresi militer mereka atau menghadapi sanksi baru dari Washington.

Invasinya kini memasuki tahun keempat dan terus menimbulkan korban jiwa serta kehancuran infrastruktur sipil di berbagai wilayah Ukraina. (Bahry)

Sumber: Alarabiya

MOSKOW (jurnalislam.com)– Rusia dan Suriah mengisyaratkan akan memperkuat hubungan bilateral dan meninjau kembali sejumlah perjanjian yang dibuat pada era pemerintahan Presiden Bashar al-Assad, menyusul ketidakpastian mengenai masa depan dua pangkalan militer Rusia di Suriah.

Isyarat tersebut muncul dalam pertemuan antara Menteri Luar Negeri Suriah, Asaad al-Shaibani, dan Menlu Rusia, Sergei Lavrov, di Moskow pada Kamis (31/7). Kunjungan Shaibani merupakan yang pertama kali dilakukan oleh pejabat tinggi Suriah ke Rusia sejak tergulingnya Assad dalam serangan kilat oleh kelompok pejuang tahun lalu.

“Tentu saja, kami tertarik agar Rusia tetap berada di pihak kami,” ujar Shaibani dalam pernyataan kepada Lavrov. Namun ia juga menekankan bahwa hubungan kedua negara menghadapi tantangan dan memerlukan penyesuaian.

Pangkalan militer Rusia di Tartus (angkatan laut) dan Hmeimim (angkatan udara) yang terletak di pesisir Mediterania Suriah selama ini menjadi satu-satunya pos militer resmi Moskow di luar wilayah bekas Uni Soviet. Kedua fasilitas tersebut berperan penting dalam dukungan militer Rusia terhadap rezim Assad selama konflik berkepanjangan di Suriah sejak 2015.

Namun, tidak jelas apakah pemerintahan baru di Suriah, yang kini dipimpin kelompok Islamis, akan mengizinkan Rusia mempertahankan kehadiran militernya di negara itu.

Lavrov menyatakan kesiapan Moskow untuk membantu Suriah dalam proses rekonstruksi pascakonflik, serta untuk meninjau kembali “perjanjian dan kontrak yang dibuat dalam konteks politik yang berbeda.”

Pernyataan senada disampaikan Shaibani, yang menyebut bahwa peninjauan ulang terhadap perjanjian-perjanjian lama diperlukan demi memastikan bahwa isi kesepakatan tersebut “benar-benar melayani kepentingan rakyat Suriah.”

Kedua menteri tidak memberikan keterangan apakah status sewa dua pangkalan militer Rusia, yang dijadwalkan berlaku hingga tahun 2066, turut dibahas dalam pertemuan tersebut.

“Suriah membutuhkan teman dan mitra dalam jalur transisinya,” ujar Shaibani dalam konferensi pers seusai perundingan.

Lavrov, dalam kesempatan yang sama, menegaskan bahwa dukungan Rusia terhadap Suriah bersifat konsisten dan tidak bergantung pada perubahan pemerintahan.

“Kami memiliki sejarah panjang dalam mendukung rakyat Suriah, dan hal itu tidak akan berubah karena dinamika politik,” ujarnya. (Bahry)

Sumber: TNA

GAZA (jurnalislam.com)– Sekelompok aktivis hak asasi manusia dan pegiat masyarakat sipil dari kawasan Teluk mengumumkan peluncuran Kapal Ketahanan Teluk, sebuah kapal kemanusiaan yang bertujuan menembus blokade Israel di Jalur Gaza dan mengirimkan bantuan makanan serta obat-obatan.

Berbicara kepada The New Arab edisi bahasa Arab pada Kamis (31/7/2025), salah satu inisiator, Mohammed Al-Hayki, mengatakan kapal ini merupakan bagian dari upaya besar untuk menanggapi krisis kemanusiaan yang memburuk di Gaza akibat blokade yang telah berlangsung selama 18 tahun.

“Ini adalah respons sipil dan damai terhadap krisis kemanusiaan yang terus berlanjut. Kami adalah pemuda dari Teluk yang tidak bisa tinggal diam ketika rakyat Palestina menderita karena kelaparan dan pengepungan,” ujar Al-Hayki.

Kapal ini beroperasi secara independen, tidak terafiliasi dengan pemerintah maupun kelompok politik mana pun, dan berada di bawah naungan Koalisi Global untuk Mematahkan Pengepungan jaringan aktivis internasional yang menentang blokade Israel atas Gaza dengan pendekatan damai dan tanpa kekerasan.

Para penyelenggara telah meluncurkan kampanye di media sosial untuk menggalang dukungan publik, termasuk donasi dan perekrutan relawan. Mereka berharap misi ini dapat membuka jalur kemanusiaan independen guna mengirimkan bantuan langsung ke Gaza.

“Ini bukan tindakan politik, melainkan tindakan moral. Kami ingin menggerakkan opini publik global dan menunjukkan bahwa masyarakat Teluk mendukung Gaza dalam menghadapi ketidakadilan,” tegas Al-Hayki.

Gaza telah berada di bawah blokade penuh oleh Israel dan Mesir sejak tahun 2007, mencakup darat, udara, dan laut. Berbagai upaya sebelumnya untuk mematahkan pengepungan melalui laut kerap dibalas dengan tindakan militer oleh Israel. Beberapa kapal telah dicegat di perairan internasional, dan para aktivisnya ditahan serta dideportasi.

Meski menyadari risiko, para aktivis menilai kondisi di Gaza telah mencapai titik darurat yang memerlukan aksi nyata dari masyarakat sipil.

“Pengepungan telah menyebabkan kelaparan, kekurangan obat-obatan, dan runtuhnya layanan dasar. Gaza kini seperti penjara,” ujar salah satu relawan asal Teluk yang enggan disebutkan namanya. “Kami ingin mengingatkan dunia bahwa kondisi ini tidak normal dan tidak boleh dibiarkan berlanjut.”

Kapal Ketahanan Teluk melanjutkan tradisi perjuangan maritim melawan blokade Gaza. Salah satu insiden paling dikenal adalah tragedi Mavi Marmara pada 2010, ketika pasukan komando Israel menyerbu kapal dalam armada Freedom Flotilla dan menewaskan 10 aktivis di perairan internasional.

Baru-baru ini, kapal kemanusiaan seperti Handala, Madleen, dan Conscience yang berangkat dari Eropa juga dicegat oleh militer Israel. Aktivis yang berada di atas kapal ditahan dan dideportasi.

Penyelenggara mengatakan bahwa Kapal Ketahanan Teluk terinspirasi oleh perjuangan serupa di masa lalu serta oleh meningkatnya solidaritas masyarakat Arab terhadap Gaza. Mereka juga menjalin koordinasi dengan aktivis Malaysia yang pada Juni lalu mengumumkan inisiatif armada Seribu Kapal menuju Gaza.

Saat ini kapal masih dalam tahap perencanaan. Tim penyelenggara terus mencari dukungan finansial dan logistik dari masyarakat.

“Kami mengundang warga Teluk untuk terlibat baik melalui donasi, menjadi sukarelawan, atau menyebarkan pesan ini,” kata Al-Hayki.

“Ini adalah bagian dari gerakan rakyat global yang menolak untuk berpangku tangan terhadap blokade Gaza.” pungkasnya. (Bahry)

Sumber: TNA

SWEDIA (jurnalislam.com)- Swedia pada Kamis (31/7/2025) mendesak Uni Eropa untuk menangguhkan bagian perdagangan dalam perjanjian asosiasi dengan Israel, menyusul kekhawatiran atas tindakan militer Israel dalam perang di Jalur Gaza.

“Situasi di Gaza benar-benar memprihatinkan, dan Israel gagal memenuhi kewajiban serta komitmen dasarnya terkait bantuan darurat,” ujar Perdana Menteri Swedia Ulf Kristersson dalam pernyataan yang diunggah melalui akun resminya di platform X (sebelumnya Twitter).

“Oleh karena itu, Swedia menuntut agar Uni Eropa segera membekukan bagian perdagangan dari perjanjian asosiasi tersebut,” lanjutnya, seraya mendesak Israel untuk mengizinkan bantuan kemanusiaan masuk ke Gaza tanpa hambatan.

Perjanjian asosiasi Uni Eropa–Israel merupakan kerangka kerja utama yang mengatur hubungan perdagangan dan politik antara kedua pihak. Uni Eropa adalah mitra dagang terbesar Israel, menyumbang hampir sepertiga dari total perdagangan global negara tersebut, berdasarkan data resmi Uni Eropa.

Pernyataan Kristersson muncul hanya dua hari setelah Belanda mengambil sikap serupa. Menteri Luar Negeri Belanda Caspar Veldkamp menyatakan bahwa negaranya akan mendorong penangguhan elemen perdagangan dalam perjanjian tersebut apabila Israel gagal memenuhi kewajiban kemanusiaannya.

Perang yang berkecamuk antara Israel dan Hamas di Gaza semakin memecah belah posisi negara-negara anggota Uni Eropa. Sebagian negara, seperti Jerman, terus menegaskan dukungan terhadap hak Israel untuk membela diri selama dalam koridor hukum internasional. Sementara itu, negara lain seperti Spanyol dengan tegas mengecam aksi militer Israel yang mereka sebut sebagai “genosida” terhadap warga Palestina.

Sebelumnya, sebuah laporan internal Uni Eropa yang disampaikan kepada 27 negara anggotanya pada akhir Juni mengindikasikan bahwa Israel kemungkinan besar telah melanggar kewajiban hak asasi manusia yang diatur dalam perjanjian kerja sama dengan blok tersebut. (Bahry)

Sumber: TNA