Penulis: Arie Ristyan

TEL AVIV (jurnalislam.com)— Ratusan warga Israel menggelar aksi demonstrasi di dekat markas besar Kementerian Pertahanan di Tel Aviv pada Selasa malam (5/8/2025), menuntut diakhirinya perang di Gaza dan pemulangan para sandera yang masih ditahan oleh kelompok Hamas.

Laporan Channel 12 Israel menyebutkan, para demonstran memblokir Jalan Raya Ayalon jalur utama yang melewati kompleks kementerian dengan membakar ban sebagai bentuk protes.

Dalam aksi tersebut, tampak pula sejumlah keluarga dari sandera Israel yang ikut bergabung untuk menyuarakan penolakan terhadap kebijakan pemerintah Perdana Menteri Benjamin Netanyahu yang terus melanjutkan agresi militer di Gaza.

Aksi protes ini berlangsung di tengah mandeknya upaya perundingan gencatan senjata dan pertukaran tahanan antara Israel dan Hamas. Pekan lalu, Israel dilaporkan menarik diri dari pembicaraan tidak langsung di Doha karena perbedaan pandangan terkait beberapa isu krusial, seperti:
– Penarikan penuh pasukan Israel dari Gaza
– Penghentian permanen perang
– Pembebasan tahanan Palestina
– Mekanisme distribusi bantuan kemanusiaan

Hamas, dalam beberapa pernyataannya, menyatakan kesediaan untuk membebaskan semua sandera Israel secara bersamaan dengan imbalan gencatan senjata permanen, penarikan pasukan Israel, serta pembebasan ribuan tahanan Palestina.

Namun, oposisi Israel dan sejumlah keluarga sandera menuding Netanyahu menghalangi tercapainya kesepakatan penuh demi mempertahankan perjanjian parsial. Mereka menilai langkah ini dilandasi kepentingan politik, agar koalisi sayap kanan dalam pemerintahannya tidak runtuh akibat keputusan untuk menghentikan perang.

Pemerintah Israel memperkirakan masih ada sekitar 50 warga negaranya yang ditahan di Gaza, dengan sekitar 20 orang diyakini masih hidup. Di sisi lain, Israel menahan lebih dari 10.800 warga Palestina banyak di antaranya, menurut kelompok hak asasi manusia, mengalami penyiksaan, kelaparan, dan pengabaian medis di dalam penjara.

𝗦𝗲𝗿𝗮𝗻𝗴𝗮𝗻 𝗕𝗿𝘂𝘁𝗮𝗹 𝗱𝗮𝗻 𝗧𝘂𝗱𝘂𝗵𝗮𝗻 𝗚𝗲𝗻𝗼𝘀𝗶𝗱𝗮

Sejak 7 Oktober 2023, militer Israel melancarkan agresi besar-besaran ke Jalur Gaza. Lebih dari 61.000 warga Palestina tewas, hampir separuh di antaranya adalah perempuan dan anak-anak. Serangan tersebut juga menghancurkan infrastruktur dan memicu krisis kemanusiaan, dengan wilayah tersebut kini berada di ambang kelaparan.

Pada November tahun lalu, Mahkamah Pidana Internasional (ICC) mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant atas dugaan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan.

Selain itu, Israel kini juga menghadapi gugatan kasus genosida di Mahkamah Internasional (ICJ) terkait perang yang berlangsung di Gaza. (Bahry)

Sumber: AA

TEL AVIV (jurnalislam.com)– Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dilaporkan akan mengumumkan rencana untuk menduduki Jalur Gaza secara penuh, menurut sejumlah media Israel pada Senin (4/8/2025). Langkah ini disebut akan memperluas operasi militer Israel ke seluruh wilayah Gaza, termasuk area yang diyakini menjadi tempat penahanan para sandera oleh Hamas.

Media-media seperti i24NEWS, The Jerusalem Post, Channel 12, dan Ynet mengutip sumber-sumber yang menyatakan bahwa keputusan tersebut telah diambil.

“Keputusan telah dibuat,” kata Amit Sega, kepala analis politik Channel 12, mengutip pernyataan seorang pejabat senior di kantor Netanyahu yang tidak disebutkan namanya.

“Hamas tidak akan membebaskan lebih banyak sandera tanpa penyerahan total, dan kami tidak akan menyerah. Jika kami tidak bertindak sekarang, para sandera akan mati kelaparan, dan Gaza akan tetap di bawah kendali Hamas,” ujar sumber tersebut.

𝗞𝗲𝗰𝗮𝗺𝗮𝗻 𝗣𝗮𝗹𝗲𝘀𝘁𝗶𝗻𝗮

Kementerian Luar Negeri Palestina mengecam rencana tersebut dan mendesak komunitas internasional untuk segera mengambil tindakan guna mencegah implementasinya.

Mereka menyebut langkah itu bisa saja merupakan bentuk tekanan, uji coba untuk mengukur reaksi global, atau bahkan rencana nyata yang serius.

Sementara itu, kantor Netanyahu belum memberikan tanggapan atas permintaan konfirmasi dari media Al Jazeera.

𝗧𝗲𝗸𝗮𝗻𝗮𝗻 𝗗𝗼𝗺𝗲𝘀𝘁𝗶𝗸 𝗱𝗮𝗻 𝗜𝗻𝘁𝗲𝗿𝗻𝗮𝘀𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹

Rencana ini muncul menjelang pertemuan kabinet perang Israel yang dijadwalkan pada Selasa, di mana Netanyahu dan para pejabat tinggi militer akan membahas langkah strategis berikutnya dalam konflik yang telah berlangsung hampir dua tahun di Gaza.

Netanyahu saat ini menghadapi tekanan besar baik dari dalam negeri maupun komunitas internasional. Di satu sisi, masyarakat dunia mendesak Israel untuk membuka lebih banyak akses bantuan kemanusiaan ke Gaza dan menghentikan agresi militer yang terus menelan korban jiwa. Di sisi lain, warga Israel menuntut pemerintahnya untuk segera membebaskan para sandera yang masih ditahan Hamas.

Pada Senin (4/8), serangan militer Israel kembali menewaskan sedikitnya 74 warga Palestina di Gaza, termasuk 36 orang yang sedang mengantre bantuan, menurut sumber medis setempat.

Netanyahu dalam rapat kabinet hari Senin kembali menegaskan bahwa tujuan utama perang adalah menghancurkan Hamas, membebaskan para sandera, dan menjamin bahwa Gaza tidak lagi menjadi ancaman bagi Israel.

“Kita harus tetap bersatu dan terus berjuang untuk mencapai semua tujuan perang: mengalahkan musuh, membebaskan sandera kita, dan memastikan Gaza tidak lagi menjadi ancaman,” kata Netanyahu.

𝗛𝗮𝗺𝗮𝘀: 𝗡𝗲𝘁𝗮𝗻𝘆𝗮𝗵𝘂 𝗕𝗲𝗿𝘁𝗮𝗻𝗴𝗴𝘂𝗻𝗴 𝗝𝗮𝘄𝗮𝗯 𝗮𝘁𝗮𝘀 𝗡𝘆𝗮𝘄𝗮 𝗦𝗮𝗻𝗱𝗲𝗿𝗮

Menanggapi perkembangan terbaru, pejabat senior Hamas, Osama Hamdan, menuduh pemerintah Israel khususnya Netanyahu bertanggung jawab penuh atas keselamatan para sandera. Ia menyebut bahwa sikap keras kepala, arogansi, serta penolakan Netanyahu terhadap kesepakatan gencatan senjata telah memperburuk penderitaan rakyat Gaza dan mengancam nyawa para tahanan.

“Hanya ada satu pihak yang bertanggung jawab: Netanyahu, karena menghindar dari kesepakatan dan terus melancarkan perang pemusnahan serta kelaparan terhadap rakyat kami,” ujarnya.

Menurut data dari Kementerian Kesehatan Gaza, jumlah korban jiwa akibat agresi militer Israel sejak 7 Oktober 2023 telah mencapai lebih dari 60.930 orang, termasuk setidaknya 18.430 anak-anak.

Sementara itu, otoritas Israel menyatakan masih ada 49 orang sandera yang diyakini masih berada di Gaza. Dari jumlah tersebut, 27 di antaranya diduga telah meninggal dunia. (Bahry)

Sumber: Al Jazeera

LONDON (jurnalislam.com)— Pemerintah Inggris tengah menyusun rencana untuk mengevakuasi ratusan anak dari Jalur Gaza guna mendapatkan perawatan medis di negaranya. Langkah ini dilakukan di tengah meningkatnya angka malnutrisi akut di kalangan anak-anak akibat pengepungan dan blokade Israel.

Menurut laporan The Sunday Times, sebanyak 300 anak dari Gaza akan dibawa ke Inggris untuk menjalani pengobatan secara gratis melalui layanan kesehatan nasional (NHS).

Perdana Menteri Inggris, Keir Starmer, menyatakan pekan lalu bahwa pemerintah sedang “mempercepat” upaya untuk merawat anak-anak Gaza yang sangat membutuhkan perawatan medis.

Sejak Oktober 2023, diperkirakan sekitar 7.000 pasien telah dievakuasi dari Gaza. Namun, Inggris baru menerima tiga orang di antaranya. Sebagian besar pasien telah dirawat di Mesir, Qatar, dan Uni Emirat Arab, sementara sekitar 200 lainnya ditampung oleh negara-negara Eropa.

Berdasarkan rencana yang sedang digodok, setiap anak akan diizinkan melakukan perjalanan bersama orang tua, wali, atau saudara kandung. Proses evakuasi akan melewati pemeriksaan keamanan dan biometrik oleh Kementerian Dalam Negeri Inggris, menurut seorang pejabat senior di Whitehall yang dikutip oleh The Sunday Times.

Beberapa anak yang dievakuasi juga diperkirakan akan tinggal secara permanen di Inggris.

Inisiatif ini juga didukung oleh Project Pure Hope, sebuah organisasi yang didirikan oleh tenaga kesehatan Inggris untuk membantu pengobatan anak-anak Gaza yang sakit dan terluka.

Menteri Pertama Skotlandia, John Swinney, menyambut baik rencana ini namun menilai bahwa tindakan tersebut seharusnya dilakukan lebih awal.

“Jika pemerintah Inggris benar-benar siap mengevakuasi warga Palestina untuk mendapatkan perawatan medis, maka itu adalah langkah yang sangat baik,” katanya, seperti dikutip The New Arab pada Senin (4/8).

“Satu-satunya penyesalan saya adalah kenapa langkah ini begitu lama diambil.” imbuhnya.

Kampanye militer Israel di Gaza sejak 7 Oktober 2023 disebut telah berdampak parah terhadap anak-anak. Badan PBB untuk anak-anak, UNICEF, memperkirakan sedikitnya 60.000 anak Palestina tewas sejak serangan dimulai.

Lembaga-lembaga bantuan internasional memperingatkan bahwa blokade Israel yang menghambat masuknya makanan dan bantuan kemanusiaan telah menyebabkan ratusan ribu warga Gaza menghadapi kelaparan akut, terutama anak-anak.

Kementerian Kesehatan Gaza melaporkan bahwa dari sekitar 180 warga yang meninggal akibat kelaparan selama perang, lebih dari separuhnya adalah anak-anak.

Dalam pernyataan resminya, juru bicara pemerintah Inggris mengatakan bahwa mereka sedang mempercepat rencana evakuasi anak-anak dari Gaza yang memerlukan perawatan medis mendesak.

“Kami sedang memfinalisasi rencana untuk mengevakuasi lebih banyak anak Gaza yang membutuhkan perawatan spesialis. Mereka akan dibawa ke Inggris apabila itu merupakan pilihan terbaik bagi penyembuhan mereka,” ujarnya.

“Kami bekerja secepat mungkin untuk mewujudkan hal ini, dengan rincian lebih lanjut akan diumumkan pada waktunya.”

Dalam beberapa pekan terakhir, Inggris juga bekerja sama dengan Yordania untuk mengirimkan bantuan makanan melalui udara ke Gaza, mengingat Israel masih membatasi jumlah konvoi bantuan yang dapat masuk melalui jalur darat. (Bahry)

Sumber: TNA

GAZA (jurnalislam.com)– Kelompok Hamas menyatakan kesiapannya untuk membuka akses bagi Komite Palang Merah Internasional (ICRC) dalam menyalurkan makanan dan obat-obatan kepada warga Israel yang ditawan di Jalur Gaza. Pernyataan ini disampaikan setelah Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu meminta organisasi kemanusiaan yang berbasis di Jenewa itu untuk turun tangan.

Permintaan Netanyahu dan respons Hamas muncul usai beredarnya video yang dirilis kelompok pejuang Palestina pekan lalu. Video tersebut memperlihatkan dua warga Israel yang ditawan dalam kondisi fisik memprihatinkan, memicu kekhawatiran luas terhadap keselamatan mereka di tengah krisis kelaparan di Gaza.

Dalam pernyataan di platform X (sebelumnya Twitter), Netanyahu menyebut dirinya telah berbicara langsung dengan Julian Larson, Kepala Delegasi ICRC untuk Israel, guna meminta “keterlibatan segera” dalam pengiriman bantuan kepada para tawanan. Netanyahu menuduh Hamas menyebarkan “kebohongan kelaparan” di Gaza dan menyatakan bahwa “kelaparan sistematis” justru dialami para sandera Israel.

Menanggapi hal ini, juru bicara Brigade Qassam, sayap militer Hamas, menyampaikan bahwa para tawanan Israel diperlakukan setara dengan rakyat Palestina di Gaza. “Mereka memakan apa yang dimakan para pejuang kami dan rakyat kami. Tidak ada hak istimewa apa pun di tengah kejahatan kelaparan dan pengepungan,” kata Abu Ubaidah.

Namun demikian, ia menegaskan bahwa Hamas “siap bertindak positif dan merespons setiap permintaan Palang Merah” untuk mengirimkan bantuan kepada para tawanan, selama bantuan kemanusiaan juga disalurkan secara normal dan permanen kepada seluruh penduduk Gaza.

Ia juga menuntut agar serangan Israel “dalam bentuk apa pun” dihentikan selama proses pengiriman bantuan kepada para sandera berlangsung.

Sementara itu, ICRC dalam pernyataannya pada Ahad (3/8) mengaku “terkejut” dengan video yang memperlihatkan kondisi para tawanan Israel. “Video ini merupakan bukti nyata bahwa kondisi mereka sangat membahayakan jiwa,” ujar ICRC, seraya menegaskan kembali seruan untuk diberikan akses kepada para sandera.

ICRC juga menyatakan bahwa keluarga para tawanan “terpukul dan hancur hati” setelah melihat rekaman tersebut. Mereka menambahkan bahwa akses kepada tahanan memerlukan kerja sama semua pihak. Hingga kini, ICRC belum diizinkan mengunjungi para tahanan Palestina di fasilitas penahanan Israel sejak 7 Oktober 2023.

Dalam pernyataan terpisah, ICRC juga mengutuk tewasnya seorang staf Bulan Sabit Merah Palestina (PRCS) di Khan Younis, Gaza selatan. Korban meninggal di dalam gedung PRCS yang telah diberi tanda kemanusiaan dengan jelas. Meski PRCS menyebut serangan dilakukan oleh pasukan Israel, ICRC tidak menyebut pihak yang bertanggung jawab dalam pernyataannya.

𝗞𝗲𝗹𝘂𝗮𝗿𝗴𝗮 𝗦𝗮𝗻𝗱𝗲𝗿𝗮 𝗞𝗲𝗰𝗮𝗺 𝗣𝗲𝗻𝗱𝗲𝗸𝗮𝘁𝗮𝗻 𝗠𝗶𝗹𝗶𝘁𝗲𝗿 𝗡𝗲𝘁𝗮𝗻𝘆𝗮𝗵𝘂

Di tengah meningkatnya tekanan internasional, keluarga para sandera Israel mengkritik keras pendekatan militer yang terus dipertahankan oleh Netanyahu. Mereka menyebut strategi tersebut sebagai “bahaya langsung bagi nyawa putra-putra kami”.

“Selama 22 bulan, publik tertipu oleh ilusi bahwa tekanan militer dapat memulangkan para sandera. Bahkan sebelum tercapainya kesepakatan, sudah dikatakan bahwa perjanjian itu tidak berguna,” ujar perwakilan keluarga dalam pernyataan mereka.

Saat ini diperkirakan masih ada sekitar 50 sandera Israel di Gaza, namun hanya sebagian kecil yang diyakini masih hidup.

𝗦𝗶𝘁𝘂𝗮𝘀𝗶 𝗞𝗲𝗺𝗮𝗻𝘂𝘀𝗶𝗮𝗮𝗻 𝗚𝗮𝘇𝗮 𝗠𝗲𝗺𝗯𝘂𝗿𝘂𝗸

Kondisi kemanusiaan di Gaza terus memburuk. Kantor media pemerintah di Gaza mengungkapkan bahwa pada Sabtu (2/8), Israel hanya mengizinkan 36 truk bantuan masuk ke wilayah tersebut. Sementara itu, sebanyak 22.000 truk bantuan dilaporkan masih menunggu izin untuk menyalurkan makanan yang sangat dibutuhkan.

PBB dalam pernyataan melalui X pada Ahad (3/8) memperingatkan bahwa satu juta perempuan dan anak perempuan di Gaza kini menghadapi kelaparan.

“Ini adalah situasi yang tidak dapat diterima dan harus segera diakhiri,” tegas PBB, seraya mendesak dilakukannya gencatan senjata serta pembebasan seluruh sandera.

Menurut Kementerian Kesehatan Gaza, setidaknya 175 orang telah meninggal akibat kelaparan paksa, termasuk 93 anak-anak. Salah satunya adalah Atef Abu Khater (17 tahun) yang meninggal pada Sabtu setelah berat badannya turun drastis menjadi hanya 25 kilogram. (Bahry)

Sumber: Al Jazeera