Penulis: Arie Ristyan

Tentara Israel Lelah Bertugas di Gaza, Tertangkap Pura-pura Menembak demi Kamera Media

Redaktur: Arie Ristyan

GAZA (jurnalislam.com)- Harian Haaretz mengungkap kesaksian beberapa tentara Israel yang saat ini masih bertugas di Jalur Gaza. Mereka mengeluhkan kelelahan fisik dan mental setelah menjalani ratusan hari sebagai prajurit cadangan maupun pasukan aktif.

“Jangan lupa untuk membicarakan tentang para prajurit cadangan dan prajurit aktif, dan betapa lelahnya kami,” ujar seorang tentara dalam sesi tur pers yang diselenggarakan oleh Pasukan Pertahanan Israel (IDF) di Kota Beit Hanoun, Gaza Utara.

“Saya sudah bilang ke [komando] bahwa saya tidak akan kembali ke Gaza setelah tur ini. Saya sudah selesai dengan Gaza. Orang-orang tidak paham apa itu kelelahan. Mereka kira cukup beri kami beberapa jam tidur tambahan, padahal kelelahan ini jauh lebih dalam dari itu. Kami benar-benar kelelahan,” kata tentara tersebut seperti dikutip The Times of Israel, Jumat (1/8).

Keluhan serupa juga disampaikan oleh prajurit lain. “Pasukan tidak cukup untuk menyelesaikan misi. Beritahu publik apa yang sebenarnya kami alami dan gambarkan betapa berat kondisinya,” ujarnya.

Di penghujung tur, dua perwira terdengar memberi instruksi lewat radio kepada pasukan agar melepaskan tembakan, diduga agar para videografer dapat merekam momen seolah sedang terjadi pertempuran.

Tak lama berselang, suara tembakan senapan mesin terdengar panjang di latar belakang. Saat awak media menanyakan apakah tembakan tersebut dilakukan hanya demi kepentingan media, para perwira yang memimpin tur tampak kesulitan menahan tawa. (Bahry)

Sumber: TOI

Mental Tentara Israel Terpuruk, Banyak Tentara Alami PTSD dan Bunuh Diri

Redaktur: Arie Ristyan

TEL AVIV (jurnalislam.com)— Pasukan Pertahanan Israel (IDF) mulai meninjau ulang kelayakan prajurit cadangan yang mengalami gangguan psikologis berat, termasuk gangguan stres pascatrauma (PTSD), menyusul meningkatnya sorotan terhadap sistem kesehatan mental di tubuh militer.

Kebijakan ini diam-diam diberlakukan sejak akhir pekan lalu dan mencakup prajurit cadangan yang secara resmi telah mendapat pengakuan disabilitas kesehatan mental dari Departemen Rehabilitasi Kementerian Pertahanan Israel. Adapun kriteria yang dimaksud mencakup mereka yang memiliki tingkat disabilitas minimal 30 persen, termasuk PTSD yang berdampak signifikan terhadap kehidupan sehari-hari dan kemampuan kerja.

Para prajurit yang masuk dalam kategori tersebut kini diwajibkan menjalani evaluasi kesehatan mental oleh petugas militer guna menentukan kelayakan mereka untuk tetap bertugas atau diberhentikan dari dinas cadangan.

Kebijakan ini difinalisasi sekitar tiga pekan lalu, setelah melalui proses peninjauan internal selama beberapa bulan yang melibatkan koordinasi dengan Kementerian Pertahanan. Sumber internal menyebutkan bahwa langkah ini bukan respons langsung atas meningkatnya kasus bunuh diri di kalangan tentara, tetapi bagian dari upaya memperbaiki sistem pertukaran data antara IDF dan kementerian.

Meski begitu, peluncuran kebijakan ini menimbulkan kecurigaan publik karena bertepatan dengan serangkaian insiden bunuh diri yang terjadi bulan ini. Di antaranya adalah kematian Daniel Edri, seorang veteran perang Gaza yang mengakhiri hidupnya pada 5 Juli. Dalam sepekan setelahnya, dua tentara lainnya juga ditemukan tewas dalam insiden serupa pada 9 dan 14 Juli. Sementara itu, Kopral Dan Phillipson, tentara asal Norwegia yang tergabung dalam Brigade Paratroopers, mencoba bunuh diri di pangkalan pelatihan pada 15 Juli dan kemudian meninggal dunia akibat luka-lukanya.

Sebelumnya, laporan investigasi Haaretz pada Mei 2024 mengungkap bahwa ratusan veteran dengan cedera psikologis telah dipanggil kembali untuk dinas tanpa sepengetahuan unit militer terkait. Hal ini terjadi karena tidak adanya akses IDF terhadap data medis lengkap dari Kementerian Pertahanan, sehingga sejumlah tentara dengan status disabilitas mental tetap dikerahkan ke medan tempur.

Para ahli kesehatan mental pun menyuarakan kekhawatiran. Prof. Eyal Fruchter, mantan Kepala Departemen Kesehatan Mental IDF, menilai pengerahan tentara dengan PTSD ke zona konflik justru meningkatkan risiko gangguan stres pascatrauma kronis.

“Mengerahkan orang-orang yang telah mengalami trauma kembali ke medan perang adalah keputusan yang sangat berisiko,” ujarnya kepada Haaretz.

“Namun karena kekurangan personel, tampaknya sistem lebih memilih menutup mata atas risiko tersebut.” imbuhnya.

Data resmi IDF menunjukkan bahwa antara 7 Oktober hingga akhir 2023, terdapat tujuh tentara aktif yang bunuh diri. Sepanjang 2024, jumlah tersebut meningkat menjadi 21 kasus. Hingga pertengahan 2025, Haaretz mencatat sedikitnya 17 kasus tambahan, belum termasuk prajurit yang meninggal karena bunuh diri saat tidak dalam dinas.

Kebijakan baru ini mengharuskan prajurit cadangan yang tengah menjalani tugas darurat untuk menjalani penilaian dalam waktu tiga hari sejak pemberitahuan. Sementara mereka yang belum dipanggil aktif akan menjalani proses evaluasi terpisah oleh tenaga profesional. Setiap keputusan dapat diajukan banding dan akan dikaji ulang sebelum putusan akhir dikeluarkan.

Hingga kini, belum ada pemberhentian resmi yang diumumkan berdasarkan kebijakan tersebut. Namun, seorang prajurit cadangan yang tak disebutkan namanya mengaku menerima pemberitahuan via telepon bahwa dirinya dihentikan dari tugas saat dalam perjalanan ke Gaza. Ia menyayangkan cara penyampaian keputusan tersebut yang dianggap minim empati.

“Mereka lupa bahwa sejak 7 Oktober kami langsung terjun dari tempat tidur ke medan tempur. Kami telah menjalankan tugas, namun sekarang seolah-olah kami dibuang begitu saja,” ujarnya.

Pria tersebut telah menjalani lebih dari 400 hari tugas cadangan sejak konflik di Gaza pecah. Ia mengakui kondisi mentalnya menurun dan membutuhkan pembebasan, namun ia menyesalkan tidak adanya pendekatan yang lebih manusiawi.

“Saya tidak akan pernah meminta diri untuk mundur, seberat apa pun. Tapi sekarang saya sadar, saya butuh dibebaskan. Sayangnya, bukan begini cara seharusnya kami diperlakukan,” tambahnya. (Bahry)

Sumber: TOI

Kanada Nyatakan Akan Akui Negara Palestina di Sidang Umum PBB September 2025

Redaktur: Arie Ristyan

OTTAWA (jurnalislam.com)— Perdana Menteri Kanada, Mark Carney, mengumumkan bahwa negaranya berencana mengakui negara Palestina secara resmi pada Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ke-80 yang akan digelar September 2025. Langkah ini menandai perubahan kebijakan luar negeri yang signifikan dan langsung menuai penolakan dari Israel.

“Kanada bermaksud mengakui Negara Palestina pada Sidang Umum PBB mendatang,” ujar Carney dalam pernyataan resminya. Ia menegaskan bahwa langkah tersebut diambil guna menjaga harapan terhadap solusi dua negara yang, menurutnya, “semakin terkikis di depan mata kita.”

Jika rencana ini terwujud, Kanada akan menjadi negara ketiga setelah Prancis dan Inggris yang menyatakan akan mengakui Palestina secara resmi pada forum PBB tahun ini.

𝗗𝗶𝘁𝗲𝗻𝘁𝗮𝗻𝗴 𝗼𝗹𝗲𝗵 𝗜𝘀𝗿𝗮𝗲𝗹

Pengumuman tersebut segera ditanggapi dengan kecaman oleh pemerintah Israel, yang menyebut langkah itu sebagai bagian dari “kampanye tekanan internasional yang keliru.”

Kedutaan Besar Israel di Ottawa menyatakan bahwa pengakuan terhadap negara Palestina, tanpa adanya pemerintahan yang bertanggung jawab, lembaga yang berfungsi, dan kepemimpinan yang moderat, merupakan bentuk “pemberian legitimasi terhadap kebiadaban Hamas pada 7 Oktober 2023.”

Meski begitu, Presiden Otoritas Palestina Mahmoud Abbas menyambut baik pernyataan Kanada tersebut sebagai keputusan “bersejarah.” Sementara itu, Prancis menyatakan siap bekerja sama dengan Kanada untuk “menghidupkan kembali prospek perdamaian di kawasan.”

𝗦𝘆𝗮𝗿𝗮𝘁 𝗥𝗲𝗳𝗼𝗿𝗺𝗮𝘀𝗶 𝗢𝘁𝗼𝗿𝗶𝘁𝗮𝘀 𝗣𝗮𝗹𝗲𝘀𝘁𝗶𝗻𝗮

Carney menegaskan bahwa keputusan Kanada dilandasi oleh komitmen Otoritas Palestina untuk melakukan reformasi mendasar. Ia merujuk pada janji Abbas untuk menyelenggarakan pemilu pada tahun 2026, di mana kelompok Hamas tidak akan diizinkan berpartisipasi, serta rencana untuk melakukan demiliterisasi terhadap negara Palestina di masa depan.

Saat ditanya apakah Kanada masih mungkin mengubah keputusannya sebelum Sidang Umum PBB, Carney menjawab: “Secara teoritis mungkin, namun saya tidak dapat membayangkan skenario seperti itu.”

𝗦𝗼𝗹𝘂𝘀𝗶 𝗗𝘂𝗮 𝗡𝗲𝗴𝗮𝗿𝗮 𝘆𝗮𝗻𝗴 𝗧𝗲𝗿𝗴𝗲𝗿𝘂𝘀

Dalam pernyataannya, Carney menegaskan bahwa Kanada telah lama menjadi pendukung solusi dua negara yang dicapai melalui perundingan langsung antara pemerintah Israel dan Otoritas Palestina. Namun, menurutnya, pendekatan ini kini “tidak lagi bisa dipertahankan.”

Ia menyebut bahwa penolakan Hamas terhadap hak eksistensi Israel serta serangan pada 7 Oktober 2023 menjadi salah satu faktor penghambat utama. Namun, Carney juga mengkritik kebijakan pemerintah Israel, termasuk perluasan permukiman di Tepi Barat dan Yerusalem Timur, serta kegagalan menghentikan krisis kemanusiaan di Gaza.

“Solusi dua negara semakin menjauh,” kata Carney.

“Pemungutan suara di parlemen Israel yang menyerukan aneksasi Tepi Barat, dan ketidakmampuan Israel untuk mencegah bencana kemanusiaan di Gaza telah mengikis prospek perdamaian secara nyata.”

Sementara Inggris menyatakan bahwa pengakuan resmi terhadap negara Palestina akan diberikan pada bulan September kecuali Israel mengambil langkah-langkah konkret, termasuk menyetujui gencatan senjata di Gaza. (Bahry)

Sumber: TNA

PBB: Pengiriman Bantuan ke Gaza Jauh dari Cukup, Warga Terancam Kelaparan

Redaktur: Arie Ristyan

GAZA (jurnalislam.com)— Badan Koordinasi Urusan Kemanusiaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (OCHA) menyatakan bahwa kondisi pengiriman bantuan ke Jalur Gaza masih “jauh dari memadai” untuk memenuhi kebutuhan jutaan warga yang dilanda kelaparan dan keputusasaan akibat konflik berkepanjangan.

Dalam pernyataan terbarunya, OCHA menyebut bahwa pasokan bahan bakar yang masuk ke wilayah terkepung tersebut juga tidak mencukupi untuk mempertahankan layanan esensial seperti kesehatan, tanggap darurat, air bersih, dan telekomunikasi.

Awal pekan ini, militer Israel mengumumkan jeda harian dalam operasi mereka di sejumlah wilayah Gaza serta membuka rute aman guna memfasilitasi distribusi bantuan kemanusiaan oleh PBB dan organisasi kemanusiaan lainnya. Namun, OCHA menilai langkah itu belum cukup.

“Jeda ini belum memungkinkan arus bantuan yang berkelanjutan untuk menjawab besarnya kebutuhan di Gaza,” kata OCHA dalam pembaruan resminya.

“PBB dan mitranya memanfaatkan setiap peluang untuk menjangkau mereka yang membutuhkan selama jeda taktis sepihak tersebut, namun kondisinya masih sangat terbatas.”

Sebagai contoh, untuk melewati penyeberangan Kerem Shalom salah satu jalur utama distribusi bantuan pengemudi PBB harus melalui berbagai prosedur yang kompleks.

“Mereka memerlukan persetujuan misi dari otoritas Israel, penetapan rute yang aman, izin perjalanan dalam bentuk ‘lampu hijau’, penghentian pengeboman, hingga dibukanya gerbang besi di area berpagar,” jelas OCHA.

Empat hari sejak diberlakukannya jeda taktis, OCHA mencatat korban jiwa akibat kelaparan dan malnutrisi masih terus bertambah. Bahkan, warga yang putus asa kerap menyerbu truk-truk bantuan dan menurunkan sendiri muatan yang tersedia dalam jumlah terbatas.

“Stok bahan bakar yang ada saat ini tak cukup untuk memenuhi kebutuhan layanan-layanan penting yang menyelamatkan nyawa. Situasinya bagaikan setetes air di lautan,” tambah pernyataan itu.

Sementara itu, Inisiatif Klasifikasi Fase Ketahanan Pangan Terpadu (IPC), lembaga pemantau yang memberikan nasihat kepada PBB terkait krisis pangan, memperingatkan bahwa skenario terburuk kelaparan kini tengah terjadi di Gaza.

OCHA kembali menyerukan agar semua penyeberangan ke Gaza dibuka dan agar pasokan kemanusiaan serta komersial diizinkan masuk tanpa hambatan. (Bahry)

Sumber: TNA

Klaim Tanah yang Dijanjikan Tuhan, 1.000 Keluarga Israel Siap Pindah ke Gaza

Redaktur: Arie Ristyan

GAZA (jurnalislam.com)– Di depan mata Jalur Gaza yang hancur akibat perang selama hampir 22 bulan, ratusan pemukim Israel menggelar aksi pada Rabu (30/7) untuk menegaskan klaim mereka atas wilayah yang porak-poranda tersebut.

Dengan mengibarkan bendera Israel dan spanduk oranye bertuliskan “Gush Katif” nama blok permukiman yang dibongkar pada 2005 para demonstran berbaris dari Kota Sderot menuju pos pengamatan Asaf Siboni yang menghadap reruntuhan Beit Hanoun di Gaza utara.

Israel menarik diri dari Jalur Gaza pada 2005, mengakhiri 38 tahun pendudukan militer. Sekitar 8.000 pemukim dievakuasi dan 21 komunitas Yahudi di wilayah itu dibongkar. Namun, sebagian kecil dari mereka yang dulu tinggal di sana tak pernah menyerah pada impian untuk kembali. Kini, di tengah perang dengan Hamas dan menguatnya kelompok garis keras di pemerintahan Israel, mereka merasa momentum itu telah tiba.

Para veteran Gush Katif kini bergabung dengan generasi baru calon pemukim yang menyatakan siap kembali ke Gaza bahkan jika itu berarti harus tinggal di tenda.

“Sebagai sebuah gerakan, ada sekitar 1.000 keluarga Anda bisa melihat mereka hari ini siap pindah sekarang, sebagaimana keadaan saat ini, dan tinggal di tenda,” kata Daniella Weiss (79), mantan wali kota permukiman Kedumim di Tepi Barat, kepada AFP.

“Kami siap bersama anak-anak kami untuk pindah ke Gaza sekarang juga, karena kami percaya ini adalah jalan menuju ketenangan dan perdamaian, serta satu-satunya cara untuk mengakhiri Hamas,” ujarnya.

“Hanya ketika kami berpegang teguh pada tanah pada setiap butiran pasirnya barulah tentara akan menyerah,” tambah Weiss.

Kelompok-kelompok sayap kanan turut serta dalam aksi tersebut, berbaris ke arah perbatasan sambil meneriakkan, “Gaza milik kami selamanya!”

Sementara dari pengeras suara terdengar seruan, “Cara mengalahkan Hamas adalah merebut kembali tanah kami.”
“Gaza Bagian dari Tanah Israel” teriaknya.

Sebagian besar wilayah Gaza kini hancur akibat serangan militer Israel sejak 7 Oktober 2023.

Menurut Kementerian Kesehatan di Gaza, lebih dari 60.000 warga Palestina tewas akibat serangan Israel sejak saat itu. Sejumlah organisasi hak asasi internasional menuding Israel telah melakukan pengusiran paksa, kejahatan perang, dan genosida terhadap warga sipil.

Pemerintah Israel di bawah Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menyatakan bahwa tujuan operasi militer di Gaza adalah untuk menghancurkan Hamas dan membebaskan para sandera, bukan untuk membangun kembali permukiman Yahudi.

Namun, para calon pemukim mengaku telah menjalin komunikasi dengan anggota parlemen dari faksi garis keras dalam koalisi pemerintahan dan meyakini ada peluang politik untuk kembali ke Gaza meski secara hukum internasional, pendudukan kembali atas wilayah tersebut dianggap ilegal.

Semangat kelompok ini makin berkobar setelah Menteri Keuangan Israel, Bezalel Smotrich, dalam pidatonya di Museum Gush Katif awal pekan ini menyatakan: “Ini lebih dekat dari sebelumnya. Ini adalah rencana kerja yang realistis.”

“Kita tidak mengorbankan semua ini hanya untuk menyerahkan Gaza dari satu kelompok Arab ke kelompok Arab lainnya. Gaza adalah bagian tak terpisahkan dari tanah Israel,” kata Smotrich. “Saya tidak ingin kembali hanya ke Gush Katif itu terlalu kecil. Gaza hari ini memberi kita ruang untuk berpikir lebih besar.”

𝗧𝗮𝗻𝗮𝗵 𝘆𝗮𝗻𝗴 𝗗𝗶𝗷𝗮𝗻𝗷𝗶𝗸𝗮𝗻

Pernyataan Smotrich mendapat sambutan dari para demonstran.

“Saya percaya kepada Tuhan dan kepada pemerintah,” kata Sharon Emouna (58), warga permukiman di Tepi Barat yang ikut hadir dalam aksi mendukung kembalinya permukiman Yahudi ke Gaza.

“Saya hadir di sini untuk menunjukkan dukungan, untuk menyampaikan bahwa tanah Israel dijanjikan bagi bangsa Yahudi. Adalah hak kami untuk tinggal di sana,” ujarnya.

Menurut Emouna, jika ada warga Palestina yang tetap tinggal di Gaza, mereka justru akan diuntungkan dengan hidup berdampingan bersama para pemukim Yahudi.

Namun, pada Rabu itu, pasukan Israel tetap membatasi pergerakan demonstran, mencegah mereka menyeberang ke Gaza. Jalan menuju wilayah tersebut hanya berupa hamparan semak belukar yang kering di bawah terik matahari musim panas.

Meski begitu, sejumlah keluarga terus berdatangan hingga mendekati perbatasan, cukup dekat untuk melihat siluet reruntuhan rumah-rumah warga Palestina dan, mungkin, membayangkan masa depan yang ingin mereka rebut kembali. (Bahry)

Sumber: TNA

Inggris Ancam Akui Negara Palestina pada September Jika Israel Tak Hentikan Perang di Gaza

LONDON (jurnalislam.com)– Perdana Menteri Inggris Keir Starmer menyatakan bahwa Inggris akan secara resmi mengakui negara Palestina pada bulan September mendatang, kecuali Israel mengambil langkah-langkah substantif untuk mengakhiri krisis kemanusiaan di Jalur Gaza dan memenuhi sejumlah syarat penting lainnya.

Pernyataan tersebut disampaikan Starmer kepada kabinetnya dalam pertemuan khusus yang digelar pada Selasa (29/7), di tengah libur musim panas, guna membahas rencana perdamaian yang tengah dirumuskan bersama para pemimpin Eropa.

“Ia mengatakan bahwa Inggris akan mengakui negara Palestina pada bulan September, di hadapan Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNGA), kecuali pemerintah Israel mengambil langkah-langkah substantif untuk mengakhiri situasi yang mengerikan di Gaza, mencapai gencatan senjata, menegaskan tidak akan ada aneksasi di Tepi Barat, dan berkomitmen pada proses perdamaian jangka panjang yang menghasilkan solusi dua negara,” demikian isi pernyataan resmi pemerintah Inggris.

Starmer juga menegaskan posisi tegas terhadap Hamas, dengan menyebut bahwa kelompok tersebut tidak akan memiliki peran dalam pemerintahan Gaza pasca-konflik.

“Ia menegaskan kembali bahwa tidak ada kesetaraan antara Israel dan Hamas, dan bahwa tuntutan kami terhadap Hamas tetap sama: mereka harus membebaskan semua sandera, menandatangani gencatan senjata, menerima bahwa mereka tidak akan memainkan peran apa pun dalam pemerintahan Gaza, dan melucuti senjata,” tambah pernyataan tersebut.

Langkah ini menandai pergeseran penting dalam kebijakan luar negeri Inggris terhadap isu Palestina. Selama bertahun-tahun, pemerintah Inggris hanya menyatakan kesiapan untuk mengakui negara Palestina “pada waktu yang tepat”, namun tidak pernah menetapkan tenggat waktu atau syarat-syarat yang jelas.

Namun, dengan situasi kemanusiaan yang semakin buruk di Gaza dan meningkatnya tekanan dari kalangan internal Partai Buruh, Starmer kini menghadapi dorongan besar dari anggota parlemen untuk mengambil sikap lebih tegas terhadap Israel.

Laporan PBB dan lembaga kemanusiaan internasional menyebut bahwa warga Gaza saat ini menghadapi ancaman kelaparan massal, di tengah blokade, kehancuran infrastruktur, dan terbatasnya akses bantuan.

Langkah Inggris ini juga diyakini akan memberikan tekanan tambahan terhadap Israel, yang selama ini menolak seruan internasional untuk menghentikan operasi militer dan menerima formula perdamaian berbasis solusi dua negara. (Bahry)

Sumber: TNA

Negara-Negara Arab Dukung Solusi Dua Negara, Desak Hamas Serahkan Senjata dan Akhiri Kekuasaan di Gaza

Redaktur: Arie Ristyan

NEW YORK (jurnalislam.com)– Sejumlah negara Arab, termasuk Qatar, Arab Saudi, dan Mesir, untuk pertama kalinya secara terbuka mendesak kelompok perlawanan Palestina, Hamas, agar melucuti senjata dan mengakhiri kekuasaannya di Jalur Gaza. Desakan itu tertuang dalam deklarasi bersama dalam konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang membahas pengaktifan kembali solusi dua negara sebagai jalan damai bagi konflik Israel-Palestina.

Deklarasi setebal tujuh halaman itu didukung oleh 17 negara, Uni Eropa, dan Liga Arab. Dalam teks yang disepakati pada Selasa (29/7), negara-negara peserta menyerukan agar kekuasaan Hamas di Gaza diakhiri dan persenjataannya diserahkan kepada Otoritas Palestina, dengan pengawasan serta dukungan komunitas internasional.

“Dalam konteks mengakhiri perang di Gaza, Hamas harus mengakhiri kekuasaannya dan menyerahkan senjatanya kepada Otoritas Palestina, dengan keterlibatan dan dukungan internasional, demi tujuan terbentuknya negara Palestina yang merdeka dan berdaulat,” demikian bunyi salah satu poin deklarasi.

Deklarasi ini juga mengutuk serangan Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober 2023 yang menjadi pemicu eskalasi perang saat ini.

Langkah ini muncul sehari setelah delegasi Palestina di PBB menyerukan agar baik Israel maupun Hamas meninggalkan Gaza, dan memberikan otoritas penuh kepada Otoritas Palestina untuk mengelola wilayah tersebut.

Konferensi ini dipimpin bersama oleh Prancis dan Arab Saudi. Menteri Luar Negeri Prancis, Jean-Noel Barrot, menyebut deklarasi ini sebagai sebuah “langkah bersejarah dan belum pernah terjadi sebelumnya”.

“Untuk pertama kalinya, negara-negara Arab dan Timur Tengah mengutuk Hamas, mengecam serangan 7 Oktober, menyerukan pelucutan senjata Hamas, dan mendukung pengucilan Hamas dari pemerintahan Palestina,” ujar Barrot.

Deklarasi juga menyatakan bahwa negara-negara penandatangan membuka kemungkinan untuk mengerahkan misi internasional guna menstabilkan Gaza setelah permusuhan berakhir. Pasukan stabilisasi ini akan bekerja atas mandat Dewan Keamanan PBB dan undangan resmi dari Otoritas Palestina.

“Kami mendukung pengerahan misi stabilisasi internasional sementara di bawah naungan PBB, dengan dukungan regional dan internasional yang sesuai,” bunyi dokumen tersebut.

Konferensi ini berlangsung di markas besar PBB di New York. Di hari kedua konferensi, Inggris menyatakan kemungkinan akan mengakui negara Palestina secara resmi pada bulan September, apabila Israel tidak menunjukkan komitmen terhadap gencatan senjata dan membuka akses bantuan ke Gaza.

Menteri Luar Negeri Inggris, David Lammy, menyatakan bahwa langkah pengakuan tersebut akan menjadi bagian dari upaya menghidupkan kembali solusi dua negara, yang selama ini didukung oleh mayoritas anggota PBB.

Namun, harapan akan terbentuknya negara Palestina dinilai semakin jauh di tengah agresi militer Israel di Gaza, pembangunan permukiman ilegal di Tepi Barat, serta rencana aneksasi oleh sejumlah pejabat Israel.

Perang di Gaza yang kini memasuki bulan ke-21 telah menyebabkan kehancuran besar-besaran dan menewaskan puluhan ribu warga Palestina, termasuk anak-anak. Sebagian besar infrastruktur sipil hancur akibat serangan udara dan darat Israel yang disebut sebagai bentuk “pembalasan” atas serangan Hamas tahun lalu.

Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, dalam pidatonya pada Senin lalu menyatakan bahwa solusi dua negara kini berada pada titik paling rapuh.

“Solusi dua negara semakin jauh dari sebelumnya,” tegas Guterres.

Israel dan sekutunya, termasuk Amerika Serikat, tidak hadir dalam konferensi ini. (Bahry)

Sumber: TNA

Dikritik Tak Pernah Buka Perbatasan Rafah, Mesir Baru Pertama Kali Kirim Bantuan Udara ke Gaza

Redaktur: Arie Ristyan

KAIRO (jurnalislam.com)– Pemerintah Mesir untuk pertama kalinya dalam lebih dari enam bulan mengirimkan bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza melalui jalur udara, di tengah krisis kelaparan yang terus memburuk akibat agresi militer Israel.

Pesawat militer Mesir lepas landas dari Bandara Internasional Kairo pada Selasa (29/7/2025), dan menjatuhkan bantuan di wilayah tengah Gaza, khususnya di Deir al-Balah. Langkah ini dilakukan untuk menghindari hambatan keamanan yang selama ini menghalangi masuknya bantuan melalui jalur darat, menurut sumber Al-Araby Al-Jadeed.

Langkah pengiriman bantuan udara ini dilakukan setelah Mesir menghadapi gelombang kritik internasional dan aksi protes dari aktivis yang menuduh pemerintah Kairo enggan membuka penyeberangan Rafah di perbatasan Gaza-Mesir selama berlangsungnya perang. Rafah merupakan satu-satunya jalur keluar-masuk yang tidak dikendalikan langsung oleh Israel.

Pada Ahad sebelumnya, truk-truk bantuan telah mulai berbaris di perbatasan Rafah untuk memasuki Gaza melalui penyeberangan Karem Abu Salem (Kerem Shalom) yang dikuasai Israel. Hal ini terjadi setelah Israel mendeklarasikan “jeda taktis” dalam serangan militer, di tengah tekanan internasional yang mendesak pengiriman bantuan bagi warga Gaza.

Namun, Hamas menilai jeda kemanusiaan tersebut tidak cukup. Kelompok perlawanan Palestina itu menegaskan bahwa satu-satunya cara untuk mencegah bencana kelaparan adalah dengan mengakhiri perang dan mencabut blokade secara permanen.

Pengiriman bantuan udara Mesir ini terjadi sehari setelah Presiden Abdel Fattah el-Sisi menyampaikan permohonan terbuka melalui siaran televisi kepada Presiden AS Donald Trump agar menghentikan perang dan membuka akses bantuan kemanusiaan.

“Saya sampaikan pesan khusus kepadanya, mohon kerahkan segala upaya untuk mengakhiri perang ini. Saya yakin waktunya telah tiba untuk mengakhiri perang ini,” ujar el-Sisi.

Selain Mesir, sejumlah negara lain juga mulai mengirimkan bantuan melalui jalur udara. Uni Emirat Arab (UEA) dan Yordania telah lebih dulu melakukannya. Spanyol menyatakan akan memulai pengiriman bantuan udara dari Yordania pada Jumat mendatang. Sementara itu, Kanselir Jerman Friedrich Merz pada Selasa mengatakan dua pesawat negaranya siap mengirim bantuan dari Yordania ke Gaza mulai Rabu.

Meski upaya ini terus dilakukan, para dokter dan organisasi kemanusiaan memperingatkan bahwa bantuan lewat udara tidak mencukupi untuk meredam krisis kelaparan. Menurut Program Pangan Dunia (WFP), satu pesawat hanya mampu membawa 20–30 ton bantuan dalam satu penerbangan. Padahal, untuk memenuhi kebutuhan dasar warga Gaza, dibutuhkan sedikitnya 500 hingga 600 truk bantuan setiap hari.

Sumber Al-Araby Al-Jadeed juga menyatakan bahwa muatan satu pesawat kerap kali setara dengan satu truk bantuan saja. “Jika digabungkan, seluruh penerjunan udara ini tetap tidak sebanding dengan efektivitas distribusi bantuan lewat jalur darat,” katanya.

Lebih dari itu, penerjunan udara juga mendapat kritik karena seringkali dilakukan di zona militer yang berbahaya. Kantor Media Pemerintah di Gaza menyebut banyak bantuan dijatuhkan di “zona merah” wilayah yang sedang terjadi pertempuran aktif sehingga membahayakan warga sipil yang mencoba mengambil bantuan.

Sikap Mesir yang baru mengirimkan bantuan lewat udara, dan tidak membuka penyeberangan Rafah lebih awal, menuai kekecewaan luas. Dalam beberapa hari terakhir, demonstrasi digelar di depan berbagai kedutaan besar Mesir, menuntut pembukaan akses masuk bagi bantuan kemanusiaan. (Bahry)

Sumber: TNA

Solidaritas Warga Afghanistan Menguat di Tengah Lonjakan Migran dari Iran, Pemerintah Siapkan Pemukiman Khusus

Redaktur: Arie Ristyan

HERAT (jurnalislam.com)– Di tengah gelombang pengembalian paksa migran Afghanistan dari Iran yang terus meningkat, warga Afghanistan menunjukkan solidaritas yang mengharukan. Di perbatasan Islam Qala, Fatima Rezaei, seorang relawan berusia 22 tahun, membagikan makanan dan perlengkapan kebersihan kepada sesama warga yang baru kembali ke tanah air.

“Saya tidak bisa tinggal diam menyaksikan krisis ini,” ujarnya.

“Tidak penting apakah kita punya banyak uang atau tidak. Saya sendiri tak memiliki banyak, tapi dengan bantuan warga Afghanistan di dalam dan luar negeri, kami bisa menghadapinya.”

Fatima adalah salah satu dari banyak warga yang turun tangan membantu para migran, meski mereka sendiri hidup dalam keterbatasan. Sejak awal tahun, lebih dari 1,6 juta warga Afghanistan termasuk anak-anak telah kembali dari Iran, baik karena dideportasi maupun diusir. Pemerintah Iran menuding para migran berkontribusi terhadap meningkatnya pengangguran dan kriminalitas di negaranya.

Komisaris Tinggi PBB untuk Pengungsi (UNHCR) mencatat, jumlah penyeberangan di perbatasan Islam Qala mencapai 30.000 orang per hari, bahkan sempat melonjak ke angka 50.000 pada 4 Juli.

Dukungan terhadap para migran sebagian besar datang dari solidaritas warga sipil. Sumbangan mengalir dari komunitas diaspora Afghanistan di Eropa dan Amerika Utara. Rezaei, yang juga seorang jurnalis lokal, menempuh lebih dari 100 kilometer dari Herat ke perbatasan untuk membantu para perempuan dan anak-anak yang tiba tanpa apa pun.

“Adalah tanggung jawab kita untuk mendampingi mereka,” ujarnya.

“Pemerintah memang berusaha membantu, tapi itu tidak cukup.”

Sementara organisasi internasional mencoba memberikan bantuan dan mencatat para migran, mereka menghadapi pemotongan anggaran yang besar. Di sisi lain, pemerintah Taliban mengaku kesulitan dalam menangani arus masuk besar-besaran warga yang kembali ke negara.

𝗨𝗽𝗮𝘆𝗮 𝗞𝗼𝗺𝘂𝗻𝗶𝘁𝗮𝘀 𝗟𝗼𝗸𝗮𝗹

Hosna Salehi, seorang relawan muda yang sebelumnya menganggur, kini aktif di organisasi amal keluarganya, Khan-e-Meher. Ia turut membagikan susu formula kepada ibu-ibu yang kesulitan menyusui karena stres.

“Rekan-rekan kami membutuhkan dukungan sekarang. Kita semua punya kewajiban untuk membantu, sekecil apa pun,” ujar Salehi kepada AFP.

Direktur Komisi Tinggi Afghanistan untuk Pengungsi, Ahmadullah Wassiq, menyambut baik gerakan solidaritas warga.

“Pemerintah tidak bisa menyelesaikan semua ini sendirian. Upaya warga sangat patut diapresiasi,” katanya.

Pemerintah Taliban menyatakan telah menyediakan bantuan uang tunai bagi para migran yang kembali dan berencana membangun pemukiman khusus.

𝗛𝗮𝗿𝗮𝗽𝗮𝗻 𝗕𝗮𝗿𝘂 𝗱𝗶 𝗧𝗲𝗻𝗴𝗮𝗵 𝗞𝗲𝘁𝗲𝗿𝗯𝗮𝘁𝗮𝘀𝗮𝗻

Di Herat, kota besar terdekat dari perbatasan, sebagian migran yang tidak memiliki tempat tinggal kini menempati taman-taman umum, berteduh di tenda-tenda bantuan warga.

“Satu-satunya hal yang saya pikirkan sekarang adalah mencari pekerjaan,” kata Hussein, 33 tahun, yang sebelumnya bekerja lebih dari satu dekade di Iran sebelum dipulangkan.

“Dokumen kami tidak berlaku lagi. Kami kehilangan pekerjaan. Sekarang kami harus memulai semuanya dari nol,” lanjut ayah dua anak ini, seraya mengungkapkan rasa syukurnya atas sambutan hangat di tanah air.

Para relawan seperti Omid Haqjoo berharap budaya sukarela semakin tumbuh.

“Selama ini, budaya relawan masih minim di sini. Tapi kami berusaha memupuknya untuk menutup kekurangan yang ada,” katanya sambil memasak makanan dalam panci besar.

Di akhir hari yang melelahkan, Salehi merasa terinspirasi oleh semangat para migran.

“Jika saya bisa menjadi sukarelawan, saya yakin semua orang bisa. Ketika saya pulang dan mengingat wajah-wajah tersenyum serta doa-doa dari sesama warga Afghanistan, itu sudah cukup membuat saya merasa kuat,” pungkasnya. (Bahry)

Sumber: Alarabiya

Hamas Rilis Video Aksi Penyergapan: Tiga Tentara Zionis Tewas di Khan Yunis

Redaktur: Arie Ristyan

GAZA (jurnalislam.com)– Gerakan Perlawanan Islam Hamas kembali merilis video terbaru aksi perlawanan mereka terhadap pasukan pendudukan Israel. Tayangan tersebut disiarkan pada Senin malam, pukul 19.00 WIB, melalui kanal Al Jazeera Mubasher, sebagai bagian dari rangkaian operasi bertajuk “Batu Daud”.

Video itu menampilkan bagian dari penyergapan kompleks yang menargetkan kendaraan militer Israel di wilayah Abasan al-Kabira, sebelah timur Khan Yunis, Jalur Gaza selatan. Dalam pernyataan resmi, militer Israel mengakui tiga tentaranya tewas dan sejumlah lainnya mengalami luka dalam insiden tersebut.

Dalam rekaman yang dirilis, tampak para mujahidin Hamas melancarkan serangan terhadap tiga unit APC (Armored Personnel Carrier) milik Israel. Dua di antaranya dihantam alat peledak rakitan, sementara kendaraan ketiga dihancurkan menggunakan rudal Yassin 105 buatan lokal.

Menariknya, video menunjukkan salah satu aksi heroik pejuang Hamas yang dengan berani merangsek mendekati kendaraan lapis baja, naik ke atasnya, dan dengan mudah memasukkan alat peledak ke dalam kendaraan melalui pintu bagian atas.

Setelah serangan, terekam pula momen sebuah ekskavator militer Israel berusaha mengubur salah satu APC guna memadamkan api, serta pendaratan helikopter evakuasi di lokasi.

Operasi ini terjadi pada Sabtu, 26 Juli 2025, dan menjadi bagian dari gelombang serangan terbaru perlawanan Palestina terhadap agresi militer Israel di Gaza. (Bahry)

Sumber: Al Jazeera