Penulis: Ally Muhammad Abduh

Silaturahmi Akbar di Masjid Istiqlal Dihadiri Puluhan Ribu Umat Islam

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Puluhan ribu umat Islam memadati Masjid Istiqlal mengikuti acara Silaturahmi Akbar dengan tema ‘Doa untuk Kepemimpinan Ibukota’, Ahad (18/9/2016) siang.

Acara dimulai dengan shalat dzuhur berjamaah kemudian dilanjutkan dengan sayidul istighfar dan doa oleh Imam Besar FPI, Habib Rizieq Syihab.

Salah satu tokoh yang hadir dalam acara itu, Ustadz Bachtiar Natsir (UBN) mengatakan, acara tersebut merupakan salah satu bentuk pendidikan politik bagi kaum muslimin.

“Ini adalah cara ulama memberi pemahaman bagi umat khususnya bagi warga Jakarta agar memilih pemimpin yang sama aqidahnya dan ini bukan acara politik praktis yaitu kampanye untuk memilih gubernur tertentu,” tegas Pembina Aliansi Peduli Umat dan Bangsa kepada Jurniscom di Masjid Istiqlal, Ahad (18/09/2016).

Sebelumnya acara sempat dilarang karena pihak DKM Istiqlal kuatir kegiatan tersebut sebagai ajang politik praktis.

 

Reporter: Deddy

Panitia Sesalkan Pembubaran Aksi Massa di Museum Fatahillah

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Ketua Panitia acara Musyawarah Bersama Warga Jakarta, Edi Mulyadi menyesalkan pembubaran aksi “Bersatu Selamatkan Ibukota” di Museum Fatahillah pagi tadi, Ahad (18/2016).

“Padahal semua permintaan aparat yang bertugas sudah kami turuti, tapi pembubaran paksa tetap dilakukan. Tapi kami tidak berhenti disini,” kata Edi Mulyadi saat di temui Jurniscom di Masjid Istiqlal, Ahad (18/9/2016) siang.‎

Tokoh Korps Mubaligh itu menegaskan akan mengadakan konsolidasi yang lebih baik kedepannya.

“Kedepan kita tetap mengadakan konsolidasi yang lebih baik dan tetap mengusung isu ini kepada warga Jakarta, hingga warga Jakarta menolak pemimpin kafir memimpin Jakarta, dan ini agenda utama kita,” tegasnya.

Sementara Ustadz Alfian Tanjung mengaku tidak heran tentang pembubaran itu. Menurutnya, pembubaran itu merupakan wujud ketakutan musuh Islam akan bersatunya umat Islam.

“Ini jelas terlihat mereka begitu takutnya ketika umat bersatu dan hal ini harus di gagalkan,” tegas Ketua Taruna Muslim yang juga sebagai pembicara pada Silaturahmi Akbar di Masjid Istiqlal.

 

Reporter: Deddy

Tidak Kondusif, Aksi ‘Bersatu Selamatkan Ibukota’ di Museum Fatahillah Ditunda

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Aksi massa bertajuk “Mari Bersatu Selamatkan Ibukota” di Museum Fatahillah, Jakarta Pusat pagi ini, Ahad (18/9/2016) terpaksa ditunda karena situasi yang tidak kondusif.

“Situasi di lapangan tidak kondusif walaupun informasi terkait aksi di Museum Fatahillah sudah disampaikan dan mendapat ijin Polda Metro Jaya,” kata salah satu tokoh Betawi, ustadz Harits Amir Falah kepada Jurniscom di lokasi.

Selain itu, ustadz yang akrab disapa Babeh Harits itu menjelaskan, pihak keamanan keberatan aksi digelar di kawasan wisata yang padat pengunjung.

“Alasan kami membubarkan acara karena lokasi yang kita jadikan titik kumpul adalah tempat wisata dan aparat Pemda belum mengeluarkan ijin dan petugas yang berjaga bersikeras menanyakan itu,” lanjutnya.

Namun demikian, ustadz Harits menegaskan pihaknya akan tetap menyusun agenda-agenda lain untuk mewujudkan misinya yakni menyadarkan umat Islam Ibukota untuk tidak memilih pemimpin non-muslim.

“Aksi kita hari ini tertunda bukan berarti stop sampai disini, kita tetap menyusun agenda-agenda ke depan di tempat dan waktu yang berbeda, hingga tujuan kita tercapai, yaitu masyarakat muslim Jakarta sadar tentang larangan memilih pemimpin kafir,” terangnya.

Reporter: Deddy

Sejumlah Ulama dan Tokoh Nasional Hadiri Silaturahim Akbar ‘Doa Untuk Kepempimpinan Ibukota’

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Juru Bicara Majelis Pelayan Jakarta (MPJ) IWel Sastra mengatakan hari ini, Ahad (18/9/2016) sejumlah ulama, tokoh nasional dan umat Islam akan menyelenggarakan Silaturahim Akbar dengan tema Doa Untuk Kepemimpinan Ibukota.

Prof Dr Amien Rais, Dr Hidayat Nur Wahid, KH. Didin Hafidhuddin, KH Bachtiar Nasir, KH, Zaitun Rasmin deretan ulama dan tokoh nasional yang dijadwalkan memberikan tausiah.

“Jumat 16 September 2016 mendadak secara sepihak pengurus Masjid Istiqlal melalui HM Sukiman Azmy Wakil Sekretaris Badan Pelaksana Pengelola Masjid Istiqlal membatalkan acara tersebut dengan alasan acara tidak sesuai ijin,” kata Iwel dilansir Republika, Sabtu (17/9/2016).

Lalu, tambah Iwel, Ustaz Bachtiar Nasir dan KH Zaitun menyambangi pengurus Masjid Istiqlal untuk menanyakan di mana letak perbedaan antara ijin dan rencana acara. Namun pihak pengelola Masjid Istiqlal tidak bisa menjelaskan.

“Mereka mengatakan itu adalah keputusan pimpinan. Tidak dijelaskan pimpinan yang dimaksud apakah Menteri Agama atau Gubernur DKI Jakarta yang merupakan bagian dari pimpinan Badan Pelaksana Pengelola Masjid Istiqlal,” kata Iwel.

Untuk menjaga ukhuwah antar umat Islam, lanjut Iwel, para ulama dan tokoh nasional yang terlibat dalam acara ini tidak memperpanjang masalah.

Antusias yang begitu besar dari umat Islam terhadap Silaturahim Akbar ini, format acara diganti menjadi shalat zuhur berjamaah dan doa untuk ibu kota yang akan diikuti puluhan ribu jamaah dari bebagai wilayah di Jakarta.

“Ulama karismatik Prof Dr KH Didin Hafidhuddin sudah menghubungi Imam Besar Masjid Istiqlal Prof Dr KH Nasaruddin Umar untuk ikut hadir dalam shalat zuhur berjamaah yang dilaksanakan Ahad,” ungkap Iwel menjelaskan.

Pilgub DKI Sebagai Momen Membangkitkan Kesadaran Politik Umat Islam

JAKARTA (Jurnalislam.com) – DPP Persatuan Islam (Persis) melalui Waketumnya, Dr Jeje Zaenudin menilai, keterlibatan para ulama dan tokoh umat dalam isu Pilgub DKI menunjukan posisi Gubernur DKI sangat strategis secara politis dan religiusitas.

“Para ulama tentu tidak ingin Indonesia yang mayoritas mutlak penduduknya muslim ini dipimpin oleh seseorang yang tidak punya visi keislaman, keumatan, dan kebangsaan yang sejalan dengan akidah mayoritas,” ujarnya kepada Jurniscom melalui pesan singkat, Jumat (16/9/2016).

Dr Jeje menjelaskan, isu SARA dalam Pilgub DKI berkaitan dengan masa depan jangka panjang Negara Kesatuan Republik Indonesia dan nasib anak cucu kaum pribumi di masa yang akan datang.

“Setelah kita dipecundangi secara yuridis dengan dihapusnya persyaratan Agama Islam dan Pribumi aseli bagi seorang Presiden dari undang-undang kita, maka apakah muslim pribumi indonesia juga akan mau dipecundangi dalam tataran politik praktis dan dikuasainya kepemimpinan nasional?” tegas ulama asal Tasikmalaya itu.

Untuk itu, Pilgub Jakarta yang isunya didominasi kandidat petahana sebagai calon kuat, memang patut menjadi perhatian para ulama dan tokoh Islam.

“Bagaimana tidak, jika Ibukota negeri muslim terbesar di dunia ini sudah dipimpin seorang non muslim, berarti tinggal selangkah lagi pimpinan nasional negara kita juga akan mereka rebut,” tandasnya.

Lebih lanjut ia menghimbau umat untuk menjadikan kasus Pilgub DKI sebagai momentum membangun kesadaran politik masyarakat Islam indonesia.

“Melaksanakan dan membela agama tidak cukup dengan taat solat dan puasa tapi juga menyiapkan kader-kader umat terbaik untuk jadi para pemimpin,” pungkasnya.

Tak Memenuhi Ijin, Pembangunan Pura Segara Lombok Ditolak Warga

MATARAM (Jurnalislam.com) – Pembangunan Pura Segara di Dusun Panggung Timur, Desa Selengen, Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Utara (KLU) ditolak warga di sekitarnya.

Selain karena lokasi pembangunan yang dianggap masih bermasalah dan berdekatan dengan masjid, prosedur pembangunan juga belum memenuhi Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 9 Tahun 2006, Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), dan Pendirian Rumah Ibadah.

Guna mendapati solusi atas persoalan pura yang sudah dibangun pondasinya itu, pihak Kantor Camat Kayangan bersama Pemerintah Desa Selengen didampingi unsur TNI/POLRI melakukan pertemuan dengan perwakilan warga hindu dan muslim di aula Kantor Desa Selengen, Kamis (15/9/2016).

“Sebenarnya pertemuan tadi adalah untuk menindaklanjuti pertemuan sebelumnya di kantor camat, di mana waktu itu disepakati, bahwa pendirian pura itu harus mememenuhi ketentuan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri,” ujar Camat Kayangan, Tresnahadi S.Pt dilansir radarlombok, Kamis (15/9/2016).

Di dalam peraturan bersama itu, kata Tresna, dijelaskan pada pasal 13 bahwa pendirian rumah ibadah didasarkan pada keperluan nyata dan sungguh-sungguh berdasarkan komposisi jumlah penduduk bagi pelayanan umat beragama yang bersangkutan di wilayah kelurahan atau desa.

“Kemudian pendirian rumah ibadat sebagaimana dimaksud dilakukan dengan tetap menjaga kerukunan umat beragama, tidak mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum, serta mematuhi peraturan perundang-undangan,” lanjutnya.

Kemudian poin penting pada Pasal 14 adalah, pendirian rumah ibadah harus memenuhi persyaratan khusus meliputi daftar nama dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) pengguna rumah ibadah paling sedikit 90 orang yang disahkan oleh pejabat setempat, dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 orang yang disahkan oleh kepala desa, rekomendasi tertulis kepala kantor departemen agama kabupaten atau kota dan rekomendasi tertulis FKUB.

“Kemudian (Pasal 16) permohonan pendirian rumah ibadat diajukan oleh panitia pembangunan kepada bupati untuk memperoleh izin”. Jadi ada prosedur untuk pendiriannya dan itu harus dipenuhi dulu,” terangnya.

 

Persis: Pilgub DKI Menjadi Panas Karena Ada Isu SARA

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Wakil Ketua PP Persatuan Islam (Persis), Dr Jeje Zainuddin mengatakan, Pilgub DKI menjadi ramai karena mengangkat isu SARA. Pernyataan itu disampaikan kepada Jurniscom, Jumat (16/9/2016).

“Alasannya, selain karena posisi strategis DKI sebagai Ibukota, tetapi juga momentum Pilgub kali ini diwarnai isu paling sensitif di negeri ini yaitu isu SARA,” katanya kepada Jurniscom melalui pesan singkat.

Dr Jeje menjelaskan, panasnya isu Pilgub DKI juga dipicu oleh warga pribumi (Betawi) yang gerah dengan kepemimpinan Gubernur saat ini, Basuki Tjahja Purnama alias Ahok.

“Bukan hanya itu yang jadi pemicu utama dari panasnya suhu politik menjelang Pilgub kali ini, tetapi sikap arogan dan program-program Ahok yang ditengarai banyak pihak akan berdampak kerugian besar bagi Pribumi Betawi dan umat Islam pada umumnya,” terangnya.

Oleh sebab itu, Ketua Komisi Bidang Hukum Majelis Intelektual dan Ulama Muda Indonesia (MIUMI) itu mengajak umat Islam Jakarta untuk lebih peka serta tidak memberi celah kepada non-Muslim untuk memimpin warga Jakarta yang mayoritas beragama Islam.

“Apakah sebegitu rendah mayoritas itu sehinga tidak ada seorang pun yang mampu jadi Gubernur ibu kota?,” pungkasnya.

Forum RT/RW: Melanjutkan Reklamasi adalah Pelanggaran Hukum

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Ketua Forum RT/RW, Mustaqim Dahlan mengatakan, melanjutkan rencana reklamasi Teluk Jakarta adalah sebuah pelanggaran hukum. Pernyataan tersebut disampaikan dalam konferensi pers Musyawarah Besar Warga Jakarta di Warung Venus, Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat, Kamis (15/9/2016).

Mustaqim menyatakan, ketika gugatan di PTUN dimenangkan kaum nelayan, maka amanat undang-undang reklamasi pulau G dihentikan sebab izin yang dikeluarkan gubernur ilegal.

“Kalau hari ini mau dilanjutkan juga, ini artinya sudah melanggar undang-undang, sudah ada perbuatan melanggar hukum, baik itu pribadi Basuki Tjahja Purnama maupun sebagai jabatannya Gubernur DKI Jakarta. Ini adalah perbuatan melanggar hukum,” tegasnya.

“Nah kalau ini dibiarkan, kan negara kita negara hukum, maka harus kita patuhi keputusan hukum, keputusan Pengadilan. Kalau pemerintah hari ini tidak mengakui keputusan Pengadilan, tidak taat kepada hukum yang ada, kemana lagi rakyat kita bisa berlindung,” tambahnya.

Konferensi pers sebagai persiapan aksi bersama seluruh elemen masyarakat untuk menyatakan sikap menolak pemimpin yang tidak pro terhadap rakyat.

Aksi yang akan dihadiri tokoh nasional ini sedianya akan diadakan tanggal 18 September 2016 di Museum Fatahillah Kota Tua Jakarta Barat.

Tak Seperti Sukarno, Ahok Membangun Jakarta Tanpa Mufakat

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Aliansi Masyarakat Jakarta menggelar diskusi berjudul Indonesia Menggugat. Judul itu menurut Calon gubernur dari Partai Amanat Nasional (PAN) Rizal Ramli adalah tema yang bersejarah karena sama dengan judul pledoi Bung Karno yang ditahan karena melawan kolonialisme.

“Pada tahun 1926 Bung Karno diadili di Pengadilan Tinggi Bandung karna dituduh melawan kolonialisme. Bung Karno menulis pledoi yang berjudul Indonesia Menggugat. Bung Karno mempertanyakan apa manfaat dari kolonialisme. Kok yang terjadi Belanda makin makmur, kok rakyat pribumi makin miskin,” ungkap Rizal di Gedung Joang 45 Jakarta Pusat, Kamis (15/9/2016).

Menurut mantan Menko Maritim dan Sumber Daya itu, pledoi Bung Karno tersebut sangat relevan jika dikaitkan dengan kondisi sosial masyarakat asli Jakarta sekarang ini.

“90 tahun kemudian di Jakarta belum banyak berubah. Kebijakan Pemda malah sengaja membuat miskin rakyat yang sudah miskin. Sengaja menggunakan tehnik-tehnik otoriter, menggunakan militer, polisi untuk menggusur rakyat dengan cara yang tidak manusiawi,” ujarnya.

Rizal menilai kebijakan-kebijakan yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta saat ini tidak mengedepankan musyawarah mufakat dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi di Jakarta.

“Dulu Bung Karno mau bangun Istora Senayan pake dialog, pake mufakat. Dibikin perumahan di Tebet, kalo sekarang tanpa mufakat tanpa dialog langsung main gusur pake kekerasan,” jelasnya.

“Warga Jakarta khususnya warga Betawi berhak untuk hidup lebih baik. Berhak untuk membuat Jakarta yang lebih nyaman, yang lebih asik. Mengubah dan membagun Jakarta tanpa tangisan,” pungkasnya.

Tokoh Tionghoa: ‘Ahok Ini PKI Gaya Baru’

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Tokoh Thionghoa, Lieus Sungkharisma menilai, ketidaksukaan warga Jakarta kepada Basuki Thahja Purnama disebabkan kedzalimannya. Bahkan Lieus menyebut kepemimpinan Ahok dengan PKI gaya baru.

“Kita gak suka sama Ahok bukan karena dia Tionghoa, tapi karena dia jahat, dia mendzalimi warga Jakarta, ini yang kita lawan,” tegasnya dalam acara diskusi bertajuk ‘Indonesia Menggugat, Jakarta Menggugat’ di Gedung Joeang 45 Jakarta Pusat, Kamis (15/9/2016).

Lieus menilai Ahok sebagai warga keturunan yang banyak melanggar falsafah budaya leluhur. Sebab, menurut Lius, etnis Tionghoa dapat diterima di seluruh dunia karena sikapnya yang saling menghormati.

“Saya kasih tahu orang Tionghoa juga marah, orang Tionghoa di seluruh dunia bisa diterima karena sikap saling menghormati dimana dia tinggal, selalu shin-chai gak mau ribut,” katanya.

Lebih tegas lagi, Lieus menyebut Ahok sebagai PKI gaya baru. “Tapi satu ini bukan Tionghoa, dia bukan Tionghoa. Kalau saya ngomong ini PKI gaya baru, Ahok ini PKI gaya baru. Jadi jangan ragu-ragu lagi,” cetusnya.

Lebih lanjut, aktivis Masyarakat Transportasi Indonesia ini meyakini Ahok bakal tumbang dalam pemilukada 2017. “Dengan bersatunya tokoh-tokoh dan partai-partai sudah mengambil garis untuk tidak mendukung Ahok, sata haqul yakin kita pasti menang,” pungkasnya.