Penulis: Ally Muhammad Abduh

Banjir Surut, Warga Garut Bersama Relawan Gotong Royong Bersihkan Lumpur

GARUT (Jurnalislam.com) – Pasca banjir bandang yang menimpa warga di bantaran Sungai Cimanuk, Garut, Rabu (21/9/2016) lalu, sore tadi, Kamis (22/9/2016) warga bersama para relawan bahu-membahu membersihkan lumpur yang menggenangi rumah-rumah mereka.

Air yang ditaksir setinggi 4-5 meter itu menyapu rumah-rumah di bantaran sungai dan menyisakan lumpur dan material lainnya. Sebagian warga juga mengungsi ke masjid dan mushola setempat, sementara para relawan yang datang dari berbagai daerah berlalu lalang membantu warga.

Warga Kampung Mulyasari RW 15 Komplek Terminal Guntur menuturkan, mereka membutuhkan lebih banyak pompa air untuk membersihkan lumpur.

“Kami butuh pompa air yang lebih besar pak untuk menggunakan air Cimanuk, karena sekarang kami mengambil air dari sumur untuk membersihkan lumpur, tapi kan itu terbatas,” terang seorang warga kepada Jurniscom.

Lokasi yang sulit diakses, membuat warga bersama relawan harus membersihkan lumpur dengan alat seadanya. Mobil-mobil damkar pun tak bisa berbuat banyak, hanya terlihat berjejer di depan RS Dr Slamet yang juga menjadi korban sapuan banjir yang disebut-sebut sebagai banjir terparah yang melanda Kota Intan itu.

Bahkan di Kampung Lapang Paris di sekitaran RS Dr Slamet, akses hanya bisa ditempuh dengan berjalan kaki karena ketinggian lumpur mencapai satu meter lebih. Selain itu, di kampung ini juga aliran listrik terputus.

“Masih ada kampung yang minim bantuan, karena kesananya kita harus jalan kaki melewati lumpur segini (menunjukan tangan ke arah perut),” terang Tedi, salah seorang relawan asal Garut.

“Tapi kami sudah dari sana tadi dan alhamdulillah sudah membuka posko,” tambah Tedi.

Sementara itu, aktivitas di RS Dr Slamet sudah kembali normal namun lalu lintas di Jalan Rumah Sakit masih padat. Volume air di sungai Cimanuk sendiri saat ini sudah surut namun alirannya masih deras. Hingga petang tadi, hujan masih mengguyur kota Garut.

Dukung Ahok, Ketua Forum Mitra RT/RW: PDIP Tak Lagi Berpihak pada Wong Cilik

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Bergabungnya Partai Demokrasi Indonesi Perjuangan (PDIP) dengan koalisi partai politik pendukung Gubernur Petahanan Basuki Tjahja Purnama alias Ahok, menunjukkan bahwa PDIP sudah tidak lagi berpihak kepada wong cilik. Pernyataan itu disampaikan Ketua Forum Mitra RT/RW, Mustqim Dahlan.

“PDIP kita tahu dengan marhaenisnya berkiblat kepada Soekarno kan tentu dia bersama rakyat. Tetapi kalo hari ini sudah bersama Ahok sebagai calon Gubernur, yang kita tahu kebijakannya Ahok itu tidak populis, kemudian kemudian kebijakan Ahok itu merugikan masyarakat kecil, berarti sudah tidak berpihak lagi kepada wong cilik,” terangnya kepada Jurniscom, Rabu (21/9/2016).

Pria yang karib disapa Alan ini menilai dukungan PDIP kepada Ahok akan mengakibatkan partai berlambang kepala banteng itu terpecah belah.

“Dibeberapa simpul sudah mengembalikan KTA, kemudian membakar atribut PDIP dan kemudian banyaknya penolakan dari gras root atas kebijakan Mega Wati ini, sudah jelas perlawanan semakin keras dibawah,” ujarnya.

Ia menegaskan, apapun alasan PDIP, mencalonkan Ahok sebagai cagub DKI membuktikan bahwa PDIP sudah bukan milik wong cilik lagi.

“Masyarakat menolak reklamasi, masyarakat menolak penggusuran paksa, kemudian ada RT/RW yang dahulu memenangkan PDIP hari ini Forum RT/RW, kemudian Mitra RT/RW bersama masyarakat melawan kebijakan itu,” pungkasnya.

Ketua DSKS: Zakat Hak Umat Islam, Tak Bisa Dibagikan Seenaknya

SOLO (Jurnalislam.com) – Ketua Dewan Syari’ah Kota Surakarta (DSKS), Ustadz Dr Muinuddinillah Basri menegaskan bahwa zakat adalah hak kaum muslimin. Menurutnya, pandangan syari’at tentang zakat sudah jelas bagi siapa saja peruntukkannya.

“Kalau pemerintah dengan program yang katanya ingin mengentaskan kemiskinan di tanah air namun kemudian inginkan dana zakat, hal ini menjadi permasalahan baru bagi umat Islam,” katanya kepada Jurniscom, Selasa (20/9/2016).

“Tapi kalau digunakan untuk memberikan fakir miskin dari dari kaum muslimin dan ada jaminan, hal itu bisa saja,” sambungnya.

Ustadz Muin mengatakan, dana zakat tidak bisa diberikan seenaknya, apalagi Badan Perencana Pembangunan Nasional (Bappenas) berada di bawah koordinasi pemerintah yang sangat rawan korupsi dalam pendistribusiannya.

“Belum lagi kategori kemiskinan merupakan masyarakat majemuk yang tidak hanya didominasi umat Islam. Meski masuk kategori miskin, kalau itu untuk orang kafir juga tidak boleh, karena zakat itu hak kaum muslimin,” tegas pimpinan Ponpes Ibnu Abbas, Klaten itu.

Ia menilai, kondisi keuangan pemerintah saat ini sedang krisis dan pemerintah kebingungan mencari sumber dana. Jika pemerintah melalui Bappenas berhasil menggunakan dana zakat, Ustadz Muin mempertanyakan tehnis pengawasannya.

“Tapi siapa yang jamin transparasinya,” ujarnya.

Seperti diketahui, Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro menginginkan program zakat disinergikan program penanggulangan kemiskinan pemerintah. Di era pemerintahan Jokowi hingga akhir 2015, hutang Indonesia telah mencapai Rp 3.089 Triliun.

Pernyataan Luhut Panjaitan Lanjutkan Reklamasi Dinilai Menghina Pengadilan

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta, melalui pengacara publik LBH Jakarta, Tigor Hutapea menilai, pernyataan Menteri koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan, untuk melanjutkan reklamasi Pulau G sebagai penghinaan atas pengadilan yang menginjak-injak martabat penegakan hukum di Indonesia.

Tigor mengatakan pernyataan Luhut telah melanggar prinsip negara hukum dimana setia pejabat negara seharusnya tunduk kepada keputusan pengadilan.

Prinsip negara hukum diakui sebagai hukum tertinggi Indonesia yang ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi: “Negara Indonesia adalah negara hukum.”

“Padahal secara sadar, komite gabungan yang ditunjuk oleh Rizal Ramli merekomendasikan untuk menghentikan secara penuh reklamasi di Teluk Jakarta. Hasil kajian yang sebelumnya dilakukan oleh Komita Gabungan harusnya dibuka terlebih dahulu kepada publik agar masyarakat bisa menilai kesalahan dan manipulasi yang dilakukan oleh Pemerintah dan Pengusaha dalam memuluskan reklamasi,” tegas Tigor dalam siara pers yang diterima Jurniscom, Senin (19/9/2016).

Menurutnya, berdasarkan hasil kajian tersebut, kesalahan Pemerintah terdahulu seharusnya dikoreksi dengan mencabut Perpres No. 54 Tahun 2008 tentang RTRW Kawasan JABODETABEKPUNJUR yang menjadi dasar melakukan reklamasi. Perbuatan menghina pengadilan itu, lanjutnya, seharusnya menjadi perhatian Presiden Jokowi.

“Pernyataan Menteri Luhut sebagai tindakan penghinaan pengadilan merupakan sebuah pelanggaran terhadap syarat untuk dapat diangkatnya seseorang menjadi menteri,” ujarnya.

Tigor menjelaskan, terdapat dua syarat penting yang telah dilanggar oleh Menteri Luhut tersebut yaitu dalam Pasal 22 ayat (2) UU No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara dimana persyaratan menteri adalah (c) setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita proklamasi kemerdekaan; dan (e) memiliki integritas dan kepribadian yang baik. Untuk itu kami meminta Presiden Joko Widodo untuk mempertimbangkan kembali keberadaan Luhut.

Ia menegaskan, reklamasi sebagai ujung pangkal bukanlah solusi atas permasalahan ibukota Jakarta. Permasalahan yang dihadapi oleh Jakarta sebagai ibukota negara haruslah diupayakan dengan melakukan partisipasi seluas-luasnya bagi masyarakat secara khusus masyarakat yang terdampak yaitu nelayan tradisional.

“Jakarta sebagai kota bandar yang bercirikan kelautan dapat musnah jika tetap memaksakan reklamasi,” pungkasnya.

Aksi yang Dibubarkan dan ‘Selongsong Peluru’ Itu

Yang Tercecer dari Mubes Warga Jakarta

Aksi yang Dibubarkan dan ‘Selongsong Peluru’ Itu…

Oleh Edy Mulyadi*

 

“Kamu tahu ga, mereka cari apa? Mereka cari-cari selongsong peluru, tau,” kata Ratna Sarumpaet.

“Ah masa sih, mbak?” balas saya tidak percaya.

“Kalo ga cari selongsong peluru, apa perlunya polisi-polisi itu naik kesini terus bongkar ini-itu,” kata Ratna lagi.

“Selongsong peluru, masa sih?” tukas saya lagi, masih tidak percaya

“Kamu ga denger tadi mereka buang tembakan?

“Ga mbak. Tapi kalau benar mereka melepas tembakan, siapa sasarannya? Masak sih kita? Wuih, ngeri kali…,” ujar saya.

Kalimat-kalimat yang di atas itu adalah petikan dialog saya dengan Ratna Sarumpaet. Waktu itu kami masih berada di atas mobil komando, saat orasi pada Musyawarah Besar Warga Jakarta di sekitar Musium Fatahillah, Kota Tua, Jakarta Barat. Aksi digelar Ahad, 18 September 2016. Sedianya, aksi berlangsung mulai pukul 08.00-10.30. Namun apa daya, polisi akhirnya membubarkan paksa ketika jam belum lagi menunjukkan pukul 10.00. Padahal, karena berbagai hambatan teknis (terutama larangan dari polisi) aksi baru bisa dimulai menjelang pukul 09.00.

Ahad pagi itu, massa aksi dari berbagai wilayah Jakarta sudah mulai berdatangan sekitar pukul 07.00, termasuk di antaranya warga Kampung Akuarium, Pasar Ikan, Jakarta Utara. Mereka datang bersama Ratna Sarumpaet, aktivis senior yang selama berbulan-bulan mendampingi mereka, tidur dan makan bersama mereka di lokasi bekas area yang digusur paksa oleh Ahok, sang gubernur ganas.

Koordinator Lapangan Mubes, Budhi Setiawan sempat bernegosiasi dengan Kapolres Jakbar Kombes Roycke Harry Langie. Negosiasi gagal. Polisi tetap melarang aksi digelar di halaman Musium Fatahillah. Alasannya, kata Kapolres, ada Pergub yang melarang lokasi wisata dijadikan tempat aksi.

Saya yang datang belakangan sempat bernegosiasi juga dengan Kapolsek Taman Sari AKBP Nasriyadi. Kepala Pengamanan unjuk rasa Mubes itu mengerahkan 300 personel untuk mengamankan jalannya Mubes. Hasilnya setali tiga uang, tidak boleh demo di halaman museum.

Namun akhirnya bisa dicapai kompromi, aksi bisa digelar di luar pagar halaman museum. Alhamdulillah… Jadilah kami menggelar berbagai poster dan spanduk. Pesan inti yang disampaikan adalah, warga Jakarta menolak Ahok!

Ketika itu mobil komando belum datang. Orasi disampaikan oleh ustadz Haikal Hassan. Ulama asli Betawi kelahiran Condet, Jakarta Timur yang berpakaian serba-hitam, ini menyuarakan hal yang sama. Setelah itu saya sampaikan orasi. Oya, sekadar info, baik saya maupun ustadz Haikal berorasi sama sekali tidak menggunakan pelantang suara apa pun. Jadi kami terpaksa teriak-teriak sebisanya. Akibatnya, walau hanya orasi sekitar lima menit, tenggorokan saya rasanya jadi gimanaaa gitu, deh…

Polisi sahabat rakyat

Tidak beberapa lama kemudian, mobil komando datang. Kami memarkir di sudut sisi kanan museum. Saya pun segera naik ke bagian atas. Setelah itu naik pula ustadz Mustaqiem Dahlan yang juga Ketua Forum Mitra RT/RW DKI Jakarta. Anak muda yang hari itu mengenakan kaus merah dan peci hitam itu adalah juga aktivis Walhi DKI. Alan, biasa kami panggil begitu, memang punya seabrek aktivitas. Antara lain ICMI Jakarta dan salah satu pendekar Tapak Suci, organisasi bela dirinya Muhammadiyah.

Mulailah kami berdua bergantian berorasi. Namun polisi sepertinya tidak happy dengan orasi kami. Maka mobil mereka perintahkan jalan, bergerak menuju masjid Istiqlal, Jakarta Pusat. Karena tidak tega melihat Ratna ikut berjalan di belakang, saya minta mobil berhenti agar dia bisa ikut naik ke atas. Jadilah kami bertiga di mobil komando. Sementara di ruang kemudi ada sopir dan seorang asistennya.

Dalam bagian orasi, kepada massa aksi dan masyarakat yang menonton di pinggir jalan saya sampaikan antara lain; yang kita lawan adalah gubernur tukang gusur, gubernur beringas yang ganas, gubernur sok bersih padahal banyak terlibat kasus korupsi. Warga Jakarta ingin punya gubernur yang mencintai dan dincitai warganya, gubernur yang menyayangi dan disayang warganya, gubernur yang sopan dan tidak hobi memaki rakyat sendiri…

Kepada massa aksi juga saya sampaikan, kita berterima kasih kepada polisi yang telah membantu mengamankan acara ini. Polisi bukan lawan rakyat, polisi justru teman dan pengayom rakyat. Polisi pelindung rakyat, karena gaji polisi dibayar dengan uang rakyat, seragam polisi dibeli dengan uang rakyat, sepatu polisi berasal dari uang rakyat, bahkan senjata polisi dan pelurunya juga dibeli dengan uang rakyat…

Entah apa sebabnya, rupaya materi orasi saya itu telah membuat berang polisi. Kapolres Jakbar Roycke dan Kapolsek Taman Sari Nasriyadi yang ikut jalan di belakang mobil marah besar. Mereka berteriak-teriak sambil mengacung-acungkan tongkat komandonya minta saya diam dan turun. Muka keduanya yang memang berkulit putih bersih merah padam. Padahal, waktu bernegosiasi dengan saya tadi, Nasriyadi sangat ramah. Kami bahkan sempat beberapa kali bercanda.

Keruan saja sikap para petinggi polisi itu memicu sikap serupa anak buahnya. Mungkin bagi mereka, kemarahan Kapolres dan Kapolsek adalah perintah untuk bertindak. Maka hanya dalam hitungan detik, sejumlah polisi muda merangsek ke mobil komando. Mereka berupaya naik untuk menarik saya turun.

Untungnya, teman-teman panitia yang memang berjaga-jaga di seputar mobil berusaha mencegah polisi-polisi yang mulai beringas. Tak pelak lagi, bentrokan terjadi. Saling sikut dan tendang di antara mereka tak terhindarkan. Namun karena perlawanan teman-teman panitia itu pula, polisi tidak berhasil menurunkan saya. Alhamdulillah…

Melihat kejadian itu, dari atas mobil, dengan menggunakan mikrofon, minta saya bentrokan dihentikan. Kepada teman-teman panitia sama minta mengalah, karena sejak awal memang kami men-setting aksi damai, bukan anarkis. Syukurlah, baik teman-teman maupun polisi mau mendengarkan anjuran saya. Bentrokan berhenti.

Nah, saat bentrokan terjadi itulah, Ratna mengatakan mendengar suara tembakan dilepas beberpa kali. Entah oleh siapa dan kemana sasarannya, Ratna sendiri tidak tahu. Itulah sebabnya dia yakin bahwa beberapa polisi yang bergantian naik ke atas mobil komando itu tengah mencari selongsong peluru.

“Mereka berusaha menghilangkan barang bukti, Ed,” ujar Ratna. Mungkin karena bentrokan dan masih berorasi dari atas mobil, saya tidak mendengar suara tembakan yang dimaksud Ratna.

Selepas bentrokan, polisi memerintahkan mobil bergerak cepat. Tentu saja massa jadi tertinggal jauh di belakang. Ustadz Alan yang juga masih di atas mobil berteriak-teriak minta mobil dihentikan. Namun sepertinya sopir lebih takut kepada polisi ketimbang mau mendengarkan teriakannya.

Setelah melawati Stasiun Kota, mobil dipaksa belok ke kiri ke arah pasar pagi Mangga Dua. Beberapa puluh meter kemudian, mobil melambat dan akhirnya berhenti. Saat itu ustadz Dahlan melompat turun dan berlari menuju massa aksi yang tertinggal di belakang.

Apa yang kau cari, pak polisi?

Yang menarik, saat mobil masih berjalan, seorang anak muda berkaus hitam berlari kencang mengejar mobil. Dia mengejar mobil sejak masih berada di depan Bank BNI di samping stasiun Kota. Setelah mobil berhenti, dia bergegas naik ke atas mobil dan sibuk mencari sesuatu. Nafasnya masih terengah-engah. Pandangannya tertuju ke dek yang dialasi karpet hijau dan plastik bekas aneka spanduk. Matanya jelalatan liar. Tangannya bergerak cepat ke sana-sini. Hasilnya, nihil. Dia tidak menemukan apa-apa…

Usai dia turun, naik seorang polisi lain, juga berpakaian preman. Kali ini usianya lebih tua. Mungkin 30an tahun. Badannya kekar. Rambutnya lurus agak panjang dan dikuncir di bagian belakang. Dia pun sibuk mencari ini-itu. Dia malah beberapa kali mengangkat-angkat karpet dan bekas spanduk. Hasilnya sama, nihil…

Setelah si gondrong turun, naik polisi yang lain. Kali ini berturut-turut dua orang, semuanya tidak berseragam. Juga sibuk mencari-cari. Karena heran, saya bertanya ke mereka, apa yang dicari. Tapi tidak satu pun dari polisi-polisi itu yang mau membuka mulut.

Seperti kurang puas, si gondrong sekali lagi naik dan mencari-cari.

“Apa yang kau cari?” tanya Ratna.

“Ga cari apa-apa, bu,” jawab si gondrong, matanya masih jelalatan. Jawaban yang bodoh!

“Mana mungkin kau ga cari apa-apa. Apa yang kau cari?” tukas Ratna lagi dengan suara keras.

Saya yang di atas mobil juga tidak habis mengerti apa yang mereka cari. Tadinya saya berpikir, polisi-polisi itu mencari apa saja yang mungkin bisa dan biasa digunakan para demonstran. Mulai dari batu-batu, tongkat dan kayu, senjata tajam, sampai bom molotov. Eit, nanti dulu ah, bom Molotov? Mosok seserius itu, sih?

Nah, usai adegan pencarian yang ganjil dan nihil itulah, terjadi dialog saya dan Ratna seperti di awal tulisan ini. Sampai sekarang, terus terang, saya masih belum yakin kalau para polisi itu mencari selongsong peluru. Namun penjelasan Ratna dikombinasi adegan polisi-polisi yang tergopoh-gopoh mencari sesuatu tadi rasanya cukup masuk akal. Apalagi, menurut Ratna, asisten si sopir mobil komando itu sempat melihat selongsong peluru jatuh di dekat mobil saat bentrokan berlangsung…

Di sisi lain, lagi-lagi saya berpikir, masak iya polisi melepas tembakan? Ke arah mana? Siapa sasarannya? Mungkinkah sasarannya saya, karena materi orasi saya dianggap memprovokasi? Maaf, ini bukan ge-er, tapi lebih karena takut juga, lho… Faktanya, polisi memang naik darah saat saya berorasi di atas mobil yang bergerak pelan. Apalagi baik Roycke, Nasriyadi maupun banyak polisi lain yang marah itu, berteriak-teriak agar saya tidak menyebut-nyebut polisi dalam orasi.

Padahal dengan menggunakan materi polisi sebagai teman, sahabat, dan pengayom rakyat tadi, saya bermaksud mengingatkan massa aksi, agar tidak terpancing emosi dan memusuhi polisi. Maklum, dalam apel pagi, polisi memang diperintahkan untuk menghalau massa. Bahkan perintah itu ditambahi embel-embel “ini tugas negara.” Dalam bahasa pesantren, frasa itu (sudah) setara dengan “jihad fii sabilillah.” Artinya, harus dilakukan apa pun risikonya!

Kembali ke mobil komando, akhirnya kami digiring ke masjid Istiqlal. Di depan ada satu mobil patroli. Di belakang, ada 2-3 mobil lain yang ikut mengawal dengan menyalakan lampu hazard. Keren juga, sih…

Matahari kian terik. Juga karena di atas tidak stabil dan cukup berbahaya, saya minta Ratna turun. Dia setuju bergabung di kabin, duduk bertiga dengan supir dan asistennya. Tinggalah saya sendiri di atas mobil. Untungnya di situ ada boks plastik bekas minuman ringan yang bisa saya pakai duduk. Lumayan. Mobil kembali melaju, menuju masjid Istiqlal. Tentu saja, masih dengan pengawalan polisi.

Kapolsek bohong?

Jadi tidak benar, kalau Kapolsek Tamansari Nasriyadi kepada wartawan mengatakan, orator dan korlap aksi kabur saat diajak komunikasi oleh polisi.

“Kasihan itu, Ratna Sarumpaet ditinggal di atas mobil. Saat kami dekati, mereka semua operator dan Korlap kabur. Hasilnya, Ratna, sama massa aksi yang ibu-ibu dan anak-anak juga ditinggal,” terang Nasriyadi.

Massa aksi tersebut, lalu dinaikkan oleh polisi ke bus. Kemudian Ratna Sarumpaet sempat bersitegang. “Kami sempat tawarkan taxi malahan. Tapi ibu Ratna gak mau, ya kami biarkan. Kalau massa aksi yang lainnya sudah kami naikkan ke bus, sudah kami suruh pullang,” ucap Nasriyadi.

Kalau benar Nasriadi berkata begitu, ini jelas pembohongan publik. Lha wong saya bersama-sama Ratna dikawal sampai di masjid Istiqlal. Sedangkan Budhi, sampai jam 11an masih di café Batvia, ngobrol dengan beberapa polisi.

Oya, sekadar info saja. Di café Batavia itu pula Budhi melihat dan berjabat tangan dengan Wakapolda Metro Jaya, Brigjen Pol Suntana. Jadi, rupanya, diam-diam Mubes Warga Jakarta ternyata berhasil menarik perhatian para petinggi Polri. Bayangkan, bukan hanya Kapolsek dan Kapolres, bahkan Wakapolda pun memerlukan ikut hadir. Bukan main… (*)

 

Jakarta, 19 September 2016

Edy Mulyadi, Inisiator dan Ketua Panitia Musyawarah Besar Warga Jakarta

Prof Dr Didin Hafidhudin: Pemimpin Baik Adalah yang Beriman dan Beretika Islam

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Prof Dr KH Didin Hafidudin mengatakan, umat Islam adalah pihak yang paling berjasa bagi bangsa Indonesia. Pernyataan itu ia sampaikan dalam acara Silaturahmi Akbar Do’a untuk Kepemimpinan Ibukota di Masdid Istiqlal, Jakarta, Ahad (18/9/2016).

“Negara ini merdeka dengan dipimpin para ulama, kyai, dai, tokoh Islam. Sekarang ini kita dilanda masalah besar (dipimpin gubernur non muslim-red). Untuk itu, mari kita menyatukan bangsa agar yang memimpin adalah muslim,” katanya.

Kyai Didin berharap pemimpin DKI Jakarta nantinya adalah pemimpin yang mencintai umat dan tidak arogan.

“Di masjid ini kita berdoa. Semoga Allah Ta’ala memberikan kita pemimpin yang terbaik. Berikan kami pemimpin yang tidak kasar dan arogan,” tuturnya.

Lebih lanjut, ia juga menjelaskan secara singkat kriteria pemimpin yang baik. “Yaitu orang yang beriman. Kedua shalat. Susah kalau pemimpin tidak pernah shalat. Tidak mengerti etika Islam. Gaduh terus!” cetusnya.

Silaturahmi Akbar Ulama dan Tokoh Nasional Lahirkan Risalah Istiqlal

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Silaturahmi Akbar Do’a untuk Kepemimpinan Ibukota di Masjid Istiqlal pada Ahad (18/9/2016) melahirkan sebuah risalah bernama Risalah Istiqlal. Dalam acara yang dihadiri puluhan ribu umat Islam itu, para ulama dan tokoh nasional menyepakati 9 poin Risalah Istiqlal. Berikut ini isinya:

Risalah Istiqlal

1. Kepada seluruh ummat Islam agar merapatkan barisan untuk memenangkan pemimpin Muslim yang lebih baik.

2. Diserukan kepada seluruh Partai pro rakyat agar berupaya maksimal untuk menyepakati satu calon pasangan gubernur muslim.

3. Diserukan kepada seluruh ummat Islam agar beramai-ramai menggunakan hak pilihnya dalam Pilkada DKI 2017.

4. Diserukan kepada umat Islam untuk berpegang teguh kepada agamanya dengan hanya memilih calon muslim dan haram memilih non Muslim dan haram golput.

5. Diserukan kepada kaum muslimin untuk menolak, melawan dan melaporkan segala bentuk suap (money politic, serangan fajar).

6. Pentingnya partai politik pro rakyat untuk memaksimalkan daya yang mereka miliki serta melibatkan seluruh potensi/elemen umat untuk memenangkan pasangan cagub-cawagub yang disepakati umat.

7. Mengokohkan ukhuwah dan mewaspadai segala bentuk fitnah dan adu domba yang ditujukan kepada calon yang diusung oleh ummat.

8. Mengingatkan seluruh Pengurus KPUD DKI, RT RW yang ditugaskan sebagai KPPS untuk mengawal dan mengawasi jalannya Pilkada agar terwujud Pilkada yang jujur dan adil.

9. Menghimbau kepada partai yang mendukung calon non muslim untuk mencabut dukungannya. Apabila tidak mengindahkan himbauan maka diserukan kepada ummat untuk tidak memilih partai tersebut.

Korban Penggusuran: ‘Ahok Tidak Memanusiakan Manusia’

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Salah seorang korban penggusuran Pemda DKI Jakarta, mengungkapkan kekecewaannya atas kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama alias Ahok. Warga Kampung Akurium, Penjaringan, Jakarta Utara itu mengatakan Ahok tidak pro rakyat dan tidak memanusiakan manusia.

“Ahok tidak merakyat, Ahok tidak pro rakyat kecil, Ahok tidak memanusiakan manusia,” kata ibu Darmadiani di pelataran Museum Fatahillah usai menghadiri acara Musyawarah Besar Warga Jakarta, Ahad (18/9/2016).

Darmadiani yang sampai saat ini menolak pindah dari kampungnya, menyampaikan kepada warga Jakarta yang masih mendukung Ahok untuk membuka mata dan hatinya dan mencabut dukungannya,

“Ahok hanya peduli kepada orang kaya, kepada taipan, para pengembang. Bagi mereka Jakarta tidak boleh ada orang miskin, orang miskin adalah penyakit bagi mereka,” tegasnya.

“Bagi kami Ahok sudah tamat dan dari awal kami memang tidak pernah memilih Ahok. Kami memilih Jokowi yang katanya merakyat, tapi akhirnya tidak pro rakyat juga, jadi semua bohong besar,” pungkasnya.

Musyawarah Besar Warga Jakarta Bukti Warga Sepakat Tolak Ahok

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Musyawarah Warga Jakarta dengan tema ‘Bersatu Selamatkan Ibukota’ yang dihadiri para tokoh aktifis lintas gerakan, diniliai Amir Jamaah Ansharusy Syariah Wilayah Jakarta sebagai wujud warga Jakarta telah sepakat untuk menolak Ahok.

“Ini bukti dengan berkumpulnya kita di sini seluruh elemen, menunjukan bahwa secara tegas kami warga Jakarta menolak dan mengimbau untuk tidak memilih Ahok sebagai Gubernur berikutnya,” tegas ustad Haris di pelataran Museum Fatahillah, Jakarta Barat, Ahad (18/9/2016).

Menurutnya, arogansi Ahok kepada masyarakat Jakarta telah banyak memakan korban kaum muslimin. “Jakarta kota religi, Jakarta kota budaya, Jakarta menolak pemimpin yang arogan, pemimpin kafir yang tidak santun terhadap rakyatnya,” ujarnya.

“Betapa arogansi kepemimpinan Ahok telah banyak terjadi kerusakan dan sangat intoleran,” tambahnya.

Main Gusur, Ratna Sarumpaet Nilai Ahok Tak Punya Kemampuan

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Aktifis perempuan Ratna Sarumpaet menilai kekejaman Ahok kepada rakyat kecil sudah sampai taraf yang tidak manusiawi.

Pernyataan tersebut disampaikan Ratna kepada Jurniscom usai menghadiri aksi bertajuk Bersatu Selamatkan Ibukota yang digagas gerakan Musyawarah Besar Warga Jakarta di pelataran Museum Fatahillah Jakarta Barat, Ahad (18/9/2016).

“Ahok sudah tidak ada kompromi tetap akan menggusur, tetap dengan cara-cara kekerasan, karena dia tidak punya kemampuan jadi begini,” katanya.

Ratna mengajak pada warga Jakarta yang masih mendukung Ahok untuk membuka mata dan telinga serta lebih peka terhadap korban kedzaliman Ahok.

“Barang kali warga Jakarta ada yang tidak kena dampak ugal-ugalan Ahok, tetapi ada korban dan korban itu saudara kita. Di dalam agama apapun saudara yang sudah harus kita tolong,” ujarnya.

Ratna menegaskan dukungannya terhadap Musyawarah Besar Warga Jakarta. Menurutnya, gerakan itu dapat menjadi media untuk menyuarakan aspirasi warga Jakarta.

“Saya hadir disini untuk menyuarakan apa yang akan ingin saya sampaikan dan saya yakin yang lain juga punya suara sendiri mungkin dari angle yang berbeda. Tapi saya yakin sasarannya sama kita ingin Jakarta yang damai, Jakarta yang dipimpin dengan Ahlaq, dengan adab, jangan dengan semena-mena,” jelasnya.